{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["1. Kata Pengantar","2. Panduan","3. Penilaian Materialitas","4. Rangkuman","a. Sector - Asset List","b. SubSector - Issue Determine","c. Question Matrix"],"not_rendered":{"charts":1,"images":104,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. Kata Pengantar","index":0,"n_rows":116,"n_cols":7,"rows_kept":116,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,5,14,8],[16,4,20,15],[53,5,54,8],[56,4,63,15],[65,6,65,13],[114,5,114,15],[115,5,115,15],[23,4,23,8],[93,5,94,14],[107,5,108,15],[88,5,88,13],[110,5,110,15],[111,5,111,15],[112,5,112,15],[113,5,113,15],[96,4,103,15]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Latar Belakang"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Pemerintah Indonesia memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang inklusif melalui upaya-upaya kolaboratif dan metode pembiayaan alternatif. Menyadari pentingnya prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan Panduan dan Kerangka Kerja LST pada November 2022. Selanjutnya, melalui kerja sama dengan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan dan Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT), alat penilaian materialitas dikembangkan. Alat ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan risiko selama tahap perencanaan dan persiapan awal proyek KPBU. Alat ini berfokus pada identifikasi risiko awal yang terkait dengan lingkungan (L), sosial (S) dan tata kelola (T), untuk pemangku kepentingan proyek KPBU yang mencari hasil positif dari segi pembiayaan, sosial dan ekonomi. Alat ini mengacu pada Kerangka Kerja dan Panduan LST yang ada sebagai referensi utama, sekaligus menggabungkan wawasan dari praktik terbaik internasional"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Alat ini bertujuan untuk:\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Ruang Lingkup"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Dalam konteks Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), penilaian materialitas atau penyaringan risiko melibatkan evaluasi dan identifikasi isu-isu utama terkait LST. Proses ini memungkinkan penentuan prioritas tindakan, dengan mengambil pendekatan holistik untuk mengeksplorasi peningkatan proyek dan mengatasi masalah-masalah kritis. Dalam konteks skema kemitraan publik-swasta (KPBU), alat penilaian materialitas berfungsi untuk meningkatkan persiapan proyek dengan menginformasikan langkah-langkah untuk mempengaruhi desain dan menyiapkan dokumen teknis (yaitu OBC, FBC, Pra-FS, dll) selama tahap awal. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi risiko sejak dini, sehingga dapat mempengaruhi desain proyek dan memfasilitasi tahapan transaksi yang lebih lancar. Rekomendasi yang dihasilkan oleh alat ini dapat langsung dimasukkan ke dalam spesifikasi proyek sebagai bagian dari dokumen Request for Proposal (RfP). Alat ini dapat digunakan untuk memfasilitasi penyusunan dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ANDALALIN, ESIA, SIA, dll."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Desain Infrastruktur dan Pengiriman"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Tahap yang direkomendasikan di mana alat ini dapat digunakan (dalam skema PPP)"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Catatan Tambahan tentang Penggunaan Alat"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Meskipun subjektivitas mungkin ada di antara pengguna dan pemangku kepentingan, variasi ini dapat diterima karena hal ini berkontribusi pada proses pembelajaran dan investigasi yang melekat pada perangkat penilaian. Perspektif pemangku kepentingan yang beragam dapat meningkatkan pemahaman risiko dan peluang secara keseluruhan. Selain itu, menilai apakah suatu risiko bersifat material dapat memfasilitasi diskusi tentang penentuan prioritas. Dengan mengidentifikasi risiko yang material, tim proyek dapat memfokuskan upaya mereka untuk mengatasi masalah yang kritis. Secara keseluruhan, penilaian materialitas memainkan peran penting dalam memasukkan keberlanjutan sebagai elemen penting selama persiapan proyek.\n\nAlat ini dapat digunakan untuk menilai risiko untuk aset individu dan kumpulan aset dalam suatu sistem. Meskipun risiko lingkungan sebagian besar bersifat spesifik untuk aset tertentu, aspek-aspek tertentu dari risiko sosial dan tata kelola harus ditangani secara lebih luas. Disarankan untuk mengevaluasi risiko di tingkat aset untuk memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Referensi"]
[]
[]
[null,null,null,null,"1.","Kementerian Keuangan: Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam Dukungan dan Fasilitas Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur"]
[null,null,null,null,"2.","Kementerian Keuangan: Panduan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola"]
[null,null,null,null,"3.","Bappenas: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur"]
[null,null,null,null,"4.","Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur"]
[null,null,null,null,"5.","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur"]
[null,null,null,null,"6.","Global Real Estate Sustainability Benchmark: GRESB 2021 Infrastructure Asset Assessment - Materiality & Scoring Tool"]

{"sheet":"2. Panduan","index":1,"n_rows":200,"n_cols":13,"rows_kept":200,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[74,10,74,15],[75,10,75,15],[76,10,76,15],[80,5,81,9],[88,4,88,7],[88,8,88,11],[88,12,88,15],[11,5,12,9],[14,4,15,15],[62,5,63,9],[69,4,69,9],[69,10,69,15],[70,4,70,9],[70,10,70,15],[71,4,71,9],[71,10,71,15],[65,4,66,15],[72,4,72,9],[73,4,73,9],[74,4,74,9],[75,4,75,9],[76,4,76,9],[72,10,72,15],[73,10,73,15],[91,4,91,7],[91,8,91,11],[91,12,91,15],[102,4,102,7],[102,8,102,11],[102,12,102,15],[89,4,89,7],[89,8,89,11],[89,12,89,15],[90,4,90,7],[90,8,90,11],[90,12,90,15],[101,4,101,6],[103,4,103,7],[103,8,103,11],[103,12,103,15],[104,4,104,7],[105,4,105,7],[104,8,104,11],[105,8,105,11],[104,12,104,15],[105,12,105,15],[112,8,112,11],[113,8,113,11],[112,12,112,15],[113,12,113,15],[111,4,111,7],[111,8,111,11],[111,12,111,15],[112,4,112,7],[113,4,113,7],[124,8,124,11],[124,4,124,7],[124,12,124,15],[125,4,125,7],[125,8,125,11],[125,12,125,15],[136,4,136,7],[136,8,136,11],[136,12,136,15],[150,4,150,7],[150,8,150,11],[150,12,150,15],[151,4,151,7],[152,4,152,7],[137,8,137,11],[138,8,138,11],[139,8,139,11],[137,12,137,15],[138,12,138,15],[139,12,139,15],[137,4,137,7],[138,4,138,7],[139,4,139,7],[154,4,154,7],[154,8,154,11],[154,12,154,15],[165,4,165,7],[165,8,165,11],[165,12,165,15],[153,4,153,7],[151,8,151,11],[152,8,152,11],[153,8,153,11],[151,12,151,15],[152,12,152,15],[153,12,153,15],[181,4,181,9],[181,10,181,15],[182,4,182,9],[183,4,183,9],[184,4,184,9],[166,12,166,15],[167,12,167,15],[168,12,168,15],[169,12,169,15],[166,4,166,7],[167,4,167,7],[168,4,168,7],[169,4,169,7],[166,8,166,11],[167,8,167,11],[168,8,168,11],[169,8,169,11],[190,4,190,9],[191,4,191,9],[192,4,192,9],[193,4,193,9],[194,4,194,9],[185,4,185,9],[186,4,186,9],[187,4,187,9],[188,4,188,9],[189,4,189,9],[198,4,198,9],[198,10,198,15],[199,4,199,9],[199,10,199,15],[197,10,197,15],[175,5,176,13],[182,10,182,15],[183,10,183,15],[184,10,184,15],[185,10,185,15],[186,10,186,15],[187,10,187,15],[188,10,188,15],[189,10,189,15],[190,10,190,15],[191,10,191,15],[192,10,192,15],[193,10,193,15],[194,10,194,15],[195,10,195,15],[196,10,196,15],[195,4,195,9],[196,4,196,9],[197,4,197,9]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Instruksi Pengguna"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Penilaian Materialitas' berfungsi sebagai alat untuk mencatat permasalahan yang teridentifikasi dan tindakan yang terkait dalam setiap\nsub-sektor atau jenis aset. Untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan kegunaan, ikuti langkah-langkah berikut:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Definisi Sektor"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Daftar sektor dan subsektor telah disusun sesuai dengan jenis infrastruktur dan aset prioritas yang diuraikan dalam Peraturan Bappenas No. 7/2023, Pasal 2"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Transportasi",null,null,null,null,null,"Proyek-proyek yang mencakup penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi."]
[null,null,null,null,"Air dan Sanitasi",null,null,null,null,null,"Proyek-proyek yang mencakup pengolahan air, air limbah, dan limbah padat untuk tujuan sanitasi dan penggunaan kembali."]
[null,null,null,null,"Infrastruktur Data",null,null,null,null,null,"Proyek-proyek yang mencakup penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan data."]
[null,null,null,null,"Utilitas Jaringan",null,null,null,null,null,"Proyek-proyek yang mencakup pengembangan jaringan infrastruktur."]
[null,null,null,null,"Sumber Daya Energi dan Air",null,null,null,null,null,"Proyek-proyek yang mencakup pengolahan dan pengiriman sumber daya alam."]
[null,null,null,null,"Pembangkit Listrik",null,null,null,null,null,"Pembangkit listrik yang menggunakan berbagai teknologi termasuk sumber daya energi terbarukan."]
[null,null,null,null,"Infrastruktur Sosial",null,null,null,null,null,"Proyek-proyek yang mencakup penyediaan layanan dukungan dan akomodasi untuk layanan publik atau layanan lainnya."]
[null,null,null,null,"Lainnya",null,null,null,null,null,"Proyek-proyek yang tidak terdaftar di sektor lain."]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Definisi Sub-Sektor"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Bandara",null,null,null,"Fasilitas tempat pesawat terbang lepas landas dan mendarat secara teratur. Fasilitas ini biasanya mencakup landasan pacu, terminal, dan fasilitas untuk penumpang.",null,null,null,"Bandara\nFasilitas perawatan pesawat"]
[null,null,null,null,"Pelabuhan",null,null,null,"Fasilitas dengan pelabuhan atau akses ke perairan yang dapat dilayari di mana kapal memuat atau membongkar muatan.",null,null,null,"Pelabuhan Barang Massal\nPelabuhan Container\nPelabuhan Alat"]
[null,null,null,null,"Tranportasi - Kereta Api",null,null,null,"Fasilitas dan/atau sistem yang memungkinkan perpindahan barang dan penumpang dengan kereta api di jalur kereta api.",null,null,null,"Jalur Rel Berkecepatan Tinggi\nJalur Rel Berat\nKereta Api Pengangkut Barang\nKereta Api Penumpang Rolling Stock\nAngkutan Kereta Api\nInfrastruktur dan fasilitas angkutan umum massal dan lalu lintas perkotaan (terminal dan transit oriented development)"]
[null,null,null,null,"Transportasi - Jalan",null,null,null,"Fasilitas dan/atau sistem yang memungkinkan pergerakan barang dan penumpang dengan kendaraan di jalan raya dan jalan tol.",null,null,null,"Jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal\nJalan tol\nPenyeberangan\nPrasarana dan sarana untuk engujian kendaraan bermotor atau penimbangan kendaraan bermotor \nStasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik\nPrasarana keselamatan dan keamanan\nAngkutan umum berbasis jalan"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Penyediaan dan\nPengolahan Air",null,null,null,"Fasilitas yang menyediakan air bersih untuk masyarakat dan mengolah air limbah untuk pembuangan yang aman.",null,null,null,"Pengolahan Air Minum\nBendungan Pasokan Air\nJaringan Irigasi Air\nPipa Air (Transmisi)\nPipa Air (Distribusi)"]
[null,null,null,null,"Pengolahan Air Limbah",null,null,null,"Sistem yang mengolah dan memurnikan air limbah sebelum melepaskannya ke lingkungan.",null,null,null,"Pipa Air Limbah\nPengolahan dan Penggunaan Kembali Air Limbah Industri\nPengolahan dan Penggunaan Kembali Air Limbah Perumahan"]
[null,null,null,null,"Pengolahan Limbah",null,null,null,"Fasilitas yang mengelola limbah padat, termasuk daur ulang, pengomposan, dan pembuangan.",null,null,null,"Pengolahan Limbah Gas\nPengolahan Limbah Berbahaya\nPengolahan Limbah Tidak Berbahaya\nPembakaran Limbah"]
[null,null,null,null,"Air dan Saluran\nPembuangan Limbah",null,null,null,"Infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air, pengumpulan dan pengolahan limbah.",null,null,null,"Jaringan Air dan Saluran Air Limbah"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Transmisi Data",null,null,null,"Sistem yang melibatkan transfer informasi digital dari satu titik ke titik lainnya, biasanya melalui jaringan komunikasi atau kabel.",null,null,null,"Menara Telekomunikasi\nKabel Jarak Jauh\nJaringan serat"]
[null,null,null,null,"Penyimpanan Data",null,null,null,"Fasilitas yang menyimpan data digital, seperti database, server, atau penyimpanan cloud.",null,null,null,"Pusat Data"]
[null,null,null,null,"Distribusi Data",null,null,null,"Fasilitas yang memungkinkan proses penyebaran data ke pengguna akhir atau sistem lain.",null,null,null,"Jaringan Distribusi Data"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Distibusi Listrik",null,null,null,"Jaringan yang menyalurkan listrik dari saluran transmisi tegangan tinggi ke pengguna akhir (rumah, bisnis, dll.).",null,null,null,"Jaringan Distribusi Listrik\nJaringan Pengisian Daya Kendaraan Listrik"]
[null,null,null,null,"Transmisi Listrik",null,null,null,"Transmisi listrik tegangan tinggi jarak jauh dari pembangkit listrik ke jaringan distribusi.",null,null,null,"Jaringan Transmisi Listrik"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Transportasi Sumber\nDaya Alam",null,null,null,"Sistem yang mengangkut sumber daya alam (misalnya, minyak, gas, mineral) dari lokasi ekstraksi ke fasilitas pengolahan atau pasar.",null,null,null,"Pipa Gas\nPipa Minyak"]
[null,null,null,null,"Pengolahan Sumber\nDaya Energi",null,null,null,"Fasilitas yang memproses sumber daya energi mentah (misalnya, penyulingan minyak, mengubah biomassa menjadi bahan bakar nabati).",null,null,null,"Kilang Minyak Mentah\nGas alam cair - Pencairan\nGas alam cair - Regasifikasi\nPembuatan Biogas dan Bahan Bakar Nabati untuk digunakan dalam Transportasi"]
[null,null,null,null,"Penyimpanan Sumber\nDaya Energi",null,null,null,"Sistem yang menyimpan energi untuk digunakan di kemudian hari.",null,null,null,"Penyimpanan Gas\nPenyimpanan Cairan"]
[null,null,null,null,"Distribusi Gas",null,null,null,"Infrastruktur untuk mendistribusikan gas alam ke konsumen perumahan, komersial, dan industri.",null,null,null,"Jaringan Distribusi Gas"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Energi Tidak Terbarukan -\nInfrastruktur Pembangkit\nListrik",null,null,null,"Fasilitas atau sistem yang menghasilkan listrik dan menjualnya ke utilitas atau pengguna akhir.",null,null,null,"Pembangkit Listrik dan Panas Gabungan\nPembangkit Listrik Tenaga Gas\nPembangkit Listrik Tenaga Nuklir\nPembangkit Listrik Tenaga Batu Bara\nPembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Fosil Lainnya"]
[null,null,null,null,"Energi Terbarukan - Pembangkit Listrik\nTenaga Angin",null,null,null,"Fasilitas atau sistem yang memungkinkan pembangkitan energi dengan menggunakan turbin angin.",null,null,null,"Pembangkit Listrik Tenaga Angin\nOn-Shore\nPembangkit Listrik Tenaga Angin\nOff-Shore"]
[null,null,null,null,"Energi Terbarukan - Pembangkit Listrik\nTenaga Surya",null,null,null,"Fasilitas atau sistem yang memungkinkan pembangkitan energi menggunakan tenaga surya.",null,null,null,"Pembangkit Listrik Tenaga Fotovoltaik"]
[null,null,null,null,"Energi Terbarukan - Pembangkit Listrik\nTenaga Air",null,null,null,"Fasilitas atau sistem yang memungkinkan pembangkitan listrik dari air yang mengalir (bendungan, sungai).",null,null,null,"Pembangkit Listrik Tenaga Bendungan Hidroelektrik\nPembangkit Listrik Tenaga Air Aliran Sungai\nPenyimpanan Tenaga Air yang Dipompa"]
[null,null,null,null,"Energi Terbarukan - Pembangkit Listrik\nTerbarukan Lainnya",null,null,null,"Fasilitas atau sistem yang memungkinkan pembangkitan energi terbarukan selain angin, surya dan air.",null,null,null,"Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa\nPembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi\nPembangkit Listrik Tenaga Sampah\nPembangkit Listrik Tenaga Gelombang"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Fasilitas Rekreasi",null,null,null,"Infrastruktur untuk waktu luang dan rekreasi.",null,null,null,"Pusat Kesenian, Perpustakaan dan Museum\nTaman dan kebun umum\nStadion dan Pusat Olahraga"]
[null,null,null,null,"Layanan Kesehatan\ndan Perawatan Sosial",null,null,null,"Fasilitas yang terkait dengan layanan kesehatan dan sosial.",null,null,null,"Klinik\nRumah Sakit"]
[null,null,null,null,"Layanan Pemerintah",null,null,null,"Infrastruktur yang mendukung fungsi pemerintahan.",null,null,null,"Gedung Pemerintah dan Akomodasi Perkantoran\nFasilitas Pendidikan\nLembaga Pemasyarakatan\nPenerangan Jalan"]
[null,null,null,null,"Perumahan Umum",null,null,null,"Bangunan atau kompleks perumahan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik, yang menyediakan perumahan yang terjangkau bagi individu dan keluarga berpenghasilan rendah.",null,null,null,"Hunian Vertikal\nHunian Tapak"]
[null,null,null,null,"Fasilitas Ekonomi Kota",null,null,null,"Infrastruktur yang mendorong kegiatan ekonomi di daerah perkotaan.",null,null,null,"Pasar umum"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Daftar Singkatan dan Akronim"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"AMDAL","AMDAL","AMDAL","AMDAL","AMDAL","AMDAL","Analisis Dampak Lingkungan (Environmental Impact Assessment)"]
[null,null,null,null,"ANDALALIN","ANDALALIN","ANDALALIN","ANDALALIN","ANDALALIN","ANDALALIN","Analisis Dampak Lalu Lintas (Traffic Impact Assessment)"]
[null,null,null,null,"BUP","BUP","BUP","BUP","BUP","BUP","Badan Usaha Pelaksana"]
[null,null,null,null,"CBA","CBA","CBA","CBA","CBA","CBA","Cost Benefit Analysis"]
[null,null,null,null,"ESIA","ESIA","ESIA","ESIA","ESIA","ESIA","Environmental and Social Impact Assessment"]
[null,null,null,null,"ESMP","ESMP","ESMP","ESMP","ESMP","ESMP","Environmental and Social Management Plan"]
[null,null,null,null,"FBC","FBC","FBC","FBC","FBC","FBC","Final Business Case"]
[null,null,null,null,"GRK","GHG","GHG","GHG","GHG","GHG","Gas Rumah Kaca"]
[null,null,null,null,"GRM","GRM","GRM","GRM","GRM","GRM","Grievance Redress Mechanism"]
[null,null,null,null,"ISO","ISO","ISO","ISO","ISO","ISO","International Organization for Standardization"]
[null,null,null,null,"KPBU","KPBU","KPBU","KPBU","KPBU","KPBU","Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha"]
[null,null,null,null,"OBC","OBC","OBC","OBC","OBC","OBC","Outline Business Case"]
[null,null,null,null,"PJPK","PJPK","PJPK","PJPK","PJPK","PJPK","Penanggung Jawab Proyek Kerjasama"]
[null,null,null,null,"RfP","RfP","RfP","RfP","RfP","RfP","Request for Proposal"]
[null,null,null,null,"SEAH","SEAH","SEAH","SEAH","SEAH","SEAH","Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment"]
[null,null,null,null,"SOP","SOP","SOP","SOP","SOP","SOP","Standard Operating Procedure"]
[null,null,null,null,"ToR","SOP","SOP","SOP","SOP","SOP","Terms of Reference"]
[null,null,null,null,"VfM","SOP","SOP","SOP","SOP","SOP","Value for Money"]
[null,null,null,null,"WHO","SOP","SOP","SOP","SOP","SOP","World Health Organisation"]

{"sheet":"3. Penilaian Materialitas","index":2,"n_rows":72,"n_cols":14,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,4,29,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Silahkan isi tabel di bawah ini"]
[null,null,null,null,"Nama Proyek",null,"*"]
[null,null,null,null,"Lokasi Proyek",null,"*"]
[null,null,null,null,"Sektor",null,"*",null,{"$f":"SUBSTITUTE(Table46[[#This Row],[Column2]],\" \",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Sub-Sektor",null,"*",null,{"$f":"SUBSTITUTE(Table46[[#This Row],[Column2]],\" \",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Tahap Proyek",null,"*"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Silahkan isi tabel di bawah ini"]
[null,null,null,null,"Nama Assessor",null,"*"]
[null,null,null,null,"Institusi",null,"*"]
[]
[null,null,null,null,"Jumlah Risiko yang Relevan",{"$f":"COUNTIF(G36:G72,\"Relevan\")","v":0}]
[null,null,null,null,"Jumlah Risiko yang Relevan - Hanya Konstruksi",{"$f":"COUNTIF(G36:G72,\"Relevan - Hanya pada tahap konstruksi\")","v":0}]
[null,null,null,null,"Jumlah Risiko yang Relevan - Hanya Operasi",{"$f":"COUNTIF(G36:G72,\"Relevan - Hanya pada tahap operasi\")","v":0}]
[null,null,null,null,"Jumlah Risiko yang mungkin tidak relevan",{"$f":"COUNTIF(G36:G72,\"Kemungkinan tidak relevan\")","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"Penilaian Materialitas ESG"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"IF(G36=\"Irrelevant\",0,1)","v":1},"Default","Sanitasi",{"$f":"IF(H36=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F36,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H36)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G36=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G36=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F36&\"-\"&G36,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G36=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I36=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F36,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F36&\"-\"&K36&\"\"&G36,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F36&\"-\"&K36,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F36&\"-\"&K36&\"-\"&L36&\"\"&G36,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F36&\"-\"&K36&\"-\"&L36&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F36&\"-\"&K36&\"-\"&L36&\"\"&G36,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F36&\"-\"&K36&\"-\"&L36&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"D36+IF(G37=\"Irrelevant\",0,1)","v":2},"Default","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)",{"$f":"IF(H37=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F37,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H37)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G37=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G37=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F37&\"-\"&G37,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G37=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I37=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F37,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F37&\"-\"&K37&\"\"&G37,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F37&\"-\"&K37,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F37&\"-\"&K37&\"-\"&L37&\"\"&G37,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F37&\"-\"&K37&\"-\"&L37&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F37&\"-\"&K37&\"-\"&L37&\"\"&G37,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F37&\"-\"&K37&\"-\"&L37&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,3,"Default","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)",{"$f":"IF(H38=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F38,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H38)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G38=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G38=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F38&\"-\"&G38,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G38=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I38=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F38,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F38&\"-\"&K38&\"\"&G38,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F38&\"-\"&K38,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F38&\"-\"&K38&\"-\"&L38&\"\"&G38,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F38&\"-\"&K38&\"-\"&L38&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F38&\"-\"&K38&\"-\"&L38&\"\"&G38,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F38&\"-\"&K38&\"-\"&L38&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,4,"Default","Kualitas udara",{"$f":"IF(H39=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F39,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H39)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G39=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G39=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F39&\"-\"&G39,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G39=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I39=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F39,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F39&\"-\"&K39&\"\"&G39,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F39&\"-\"&K39,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F39&\"-\"&K39&\"-\"&L39&\"\"&G39,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F39&\"-\"&K39&\"-\"&L39&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F39&\"-\"&K39&\"-\"&L39&\"\"&G39,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F39&\"-\"&K39&\"-\"&L39&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,5,"Default","Kebisingan",{"$f":"IF(H40=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F40,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H40)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G40=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G40=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F40&\"-\"&G40,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G40=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I40=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F40,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F40&\"-\"&K40&\"\"&G40,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F40&\"-\"&K40,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F40&\"-\"&K40&\"-\"&L40&\"\"&G40,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F40&\"-\"&K40&\"-\"&L40&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F40&\"-\"&K40&\"-\"&L40&\"\"&G40,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F40&\"-\"&K40&\"-\"&L40&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,6,"Default","Getaran",{"$f":"IF(H41=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F41,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H41)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G41=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G41=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F41&\"-\"&G41,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G41=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I41=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F41,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F41&\"-\"&K41&\"\"&G41,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F41&\"-\"&K41,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F41&\"-\"&K41&\"-\"&L41&\"\"&G41,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F41&\"-\"&K41&\"-\"&L41&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F41&\"-\"&K41&\"-\"&L41&\"\"&G41,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F41&\"-\"&K41&\"-\"&L41&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,7,"Default","Keanekaragaman hayati",{"$f":"IF(H42=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F42,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H42)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G42=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G42=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F42&\"-\"&G42,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G42=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I42=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F42,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F42&\"-\"&K42&\"\"&G42,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F42&\"-\"&K42,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F42&\"-\"&K42&\"-\"&L42&\"\"&G42,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F42&\"-\"&K42&\"-\"&L42&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F42&\"-\"&K42&\"-\"&L42&\"\"&G42,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F42&\"-\"&K42&\"-\"&L42&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,8,"Default","Konsumsi Energi",{"$f":"IF(H43=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F43,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H43)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G43=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G43=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F43&\"-\"&G43,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G43=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I43=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F43,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F43&\"-\"&K43&\"\"&G43,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F43&\"-\"&K43,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F43&\"-\"&K43&\"-\"&L43&\"\"&G43,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F43&\"-\"&K43&\"-\"&L43&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F43&\"-\"&K43&\"-\"&L43&\"\"&G43,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F43&\"-\"&K43&\"-\"&L43&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,9,"Default","Konsumsi Air",{"$f":"IF(H44=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F44,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H44)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G44=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G44=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F44&\"-\"&G44,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G44=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I44=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F44,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F44&\"-\"&K44&\"\"&G44,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F44&\"-\"&K44,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F44&\"-\"&K44&\"-\"&L44&\"\"&G44,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F44&\"-\"&K44&\"-\"&L44&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F44&\"-\"&K44&\"-\"&L44&\"\"&G44,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F44&\"-\"&K44&\"-\"&L44&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,10,"Default","Timbulan sampah dan air limbah",{"$f":"IF(H45=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F45,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H45)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G45=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G45=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F45&\"-\"&G45,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G45=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I45=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F45,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F45&\"-\"&K45&\"\"&G45,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F45&\"-\"&K45,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F45&\"-\"&K45&\"-\"&L45&\"\"&G45,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F45&\"-\"&K45&\"-\"&L45&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F45&\"-\"&K45&\"-\"&L45&\"\"&G45,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F45&\"-\"&K45&\"-\"&L45&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,11,"Default","Kualitas Air",{"$f":"IF(H46=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F46,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H46)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G46=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G46=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F46&\"-\"&G46,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G46=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I46=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F46,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F46&\"-\"&K46&\"\"&G46,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F46&\"-\"&K46,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F46&\"-\"&K46&\"-\"&L46&\"\"&G46,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F46&\"-\"&K46&\"-\"&L46&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F46&\"-\"&K46&\"-\"&L46&\"\"&G46,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F46&\"-\"&K46&\"-\"&L46&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,12,"Default","Kuantitas Air Tanah",{"$f":"IF(H47=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F47,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H47)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G47=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G47=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F47&\"-\"&G47,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G47=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I47=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F47,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F47&\"-\"&K47&\"\"&G47,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F47&\"-\"&K47,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F47&\"-\"&K47&\"-\"&L47&\"\"&G47,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F47&\"-\"&K47&\"-\"&L47&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F47&\"-\"&K47&\"-\"&L47&\"\"&G47,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F47&\"-\"&K47&\"-\"&L47&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,13,"Default","Penggunaan Bahan Baku",{"$f":"IF(H48=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F48,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H48)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G48=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G48=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F48&\"-\"&G48,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G48=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I48=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F48,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F48&\"-\"&K48&\"\"&G48,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F48&\"-\"&K48,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F48&\"-\"&K48&\"-\"&L48&\"\"&G48,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F48&\"-\"&K48&\"-\"&L48&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F48&\"-\"&K48&\"-\"&L48&\"\"&G48,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F48&\"-\"&K48&\"-\"&L48&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,14,"Default","Bencana Alam",{"$f":"IF(H49=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F49,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H49)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G49=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G49=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F49&\"-\"&G49,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G49=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I49=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F49,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F49&\"-\"&K49&\"\"&G49,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F49&\"-\"&K49,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F49&\"-\"&K49&\"-\"&L49&\"\"&G49,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F49&\"-\"&K49&\"-\"&L49&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F49&\"-\"&K49&\"-\"&L49&\"\"&G49,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F49&\"-\"&K49&\"-\"&L49&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,15,"Default","Manajemen Banjir",{"$f":"IF(H50=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F50,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H50)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G50=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G50=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F50&\"-\"&G50,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G50=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I50=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F50,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F50&\"-\"&K50&\"\"&G50,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F50&\"-\"&K50,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F50&\"-\"&K50&\"-\"&L50&\"\"&G50,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F50&\"-\"&K50&\"-\"&L50&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F50&\"-\"&K50&\"-\"&L50&\"\"&G50,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F50&\"-\"&K50&\"-\"&L50&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,16,"Default","Bahaya Iklim",{"$f":"IF(H51=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F51,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H51)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G51=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G51=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F51&\"-\"&G51,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G51=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I51=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F51,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F51&\"-\"&K51&\"\"&G51,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F51&\"-\"&K51,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F51&\"-\"&K51&\"-\"&L51&\"\"&G51,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F51&\"-\"&K51&\"-\"&L51&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F51&\"-\"&K51&\"-\"&L51&\"\"&G51,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F51&\"-\"&K51&\"-\"&L51&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,17,"Default","Emisi Gas Rumah Kaca",{"$f":"IF(H52=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F52,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H52)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G52=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G52=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F52&\"-\"&G52,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G52=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I52=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F52,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F52&\"-\"&K52&\"\"&G52,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F52&\"-\"&K52,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F52&\"-\"&K52&\"-\"&L52&\"\"&G52,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F52&\"-\"&K52&\"-\"&L52&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F52&\"-\"&K52&\"-\"&L52&\"\"&G52,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F52&\"-\"&K52&\"-\"&L52&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,18,"Default","Tenaga kerja dan kondisi kerja",{"$f":"IF(H53=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F53,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H53)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G53=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G53=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F53&\"-\"&G53,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G53=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I53=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F53,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F53&\"-\"&K53&\"\"&G53,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F53&\"-\"&K53,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F53&\"-\"&K53&\"-\"&L53&\"\"&G53,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F53&\"-\"&K53&\"-\"&L53&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F53&\"-\"&K53&\"-\"&L53&\"\"&G53,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F53&\"-\"&K53&\"-\"&L53&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,19,"Default","Kesehatan dan Keselamatan Kerja",{"$f":"IF(H54=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F54,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H54)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G54=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G54=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F54&\"-\"&G54,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G54=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I54=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F54,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F54&\"-\"&K54&\"\"&G54,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F54&\"-\"&K54,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F54&\"-\"&K54&\"-\"&L54&\"\"&G54,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F54&\"-\"&K54&\"-\"&L54&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F54&\"-\"&K54&\"-\"&L54&\"\"&G54,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F54&\"-\"&K54&\"-\"&L54&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,20,"Default","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat",{"$f":"IF(H55=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F55,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H55)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G55=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G55=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F55&\"-\"&G55,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G55=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I55=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F55,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F55&\"-\"&K55&\"\"&G55,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F55&\"-\"&K55,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F55&\"-\"&K55&\"-\"&L55&\"\"&G55,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F55&\"-\"&K55&\"-\"&L55&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F55&\"-\"&K55&\"-\"&L55&\"\"&G55,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F55&\"-\"&K55&\"-\"&L55&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,21,"Default","Pekerja Anak",{"$f":"IF(H56=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F56,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H56)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G56=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G56=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F56&\"-\"&G56,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G56=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I56=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F56,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F56&\"-\"&K56&\"\"&G56,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F56&\"-\"&K56,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F56&\"-\"&K56&\"-\"&L56&\"\"&G56,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F56&\"-\"&K56&\"-\"&L56&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F56&\"-\"&K56&\"-\"&L56&\"\"&G56,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F56&\"-\"&K56&\"-\"&L56&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,22,"Default","Dampak lalu lintas terhadap masyarakat setempat",{"$f":"IF(H57=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F57,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H57)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G57=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G57=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F57&\"-\"&G57,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G57=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I57=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F57,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F57&\"-\"&K57&\"\"&G57,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F57&\"-\"&K57,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F57&\"-\"&K57&\"-\"&L57&\"\"&G57,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F57&\"-\"&K57&\"-\"&L57&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F57&\"-\"&K57&\"-\"&L57&\"\"&G57,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F57&\"-\"&K57&\"-\"&L57&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,23,"Default","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)",{"$f":"IF(H58=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F58,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H58)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G58=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G58=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F58&\"-\"&G58,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G58=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I58=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F58,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F58&\"-\"&K58&\"\"&G58,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F58&\"-\"&K58,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F58&\"-\"&K58&\"-\"&L58&\"\"&G58,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F58&\"-\"&K58&\"-\"&L58&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F58&\"-\"&K58&\"-\"&L58&\"\"&G58,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F58&\"-\"&K58&\"-\"&L58&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,24,"Default","Gender",{"$f":"IF(H59=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F59,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H59)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G59=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G59=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F59&\"-\"&G59,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G59=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I59=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F59,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F59&\"-\"&K59&\"\"&G59,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F59&\"-\"&K59,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F59&\"-\"&K59&\"-\"&L59&\"\"&G59,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F59&\"-\"&K59&\"-\"&L59&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F59&\"-\"&K59&\"-\"&L59&\"\"&G59,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F59&\"-\"&K59&\"-\"&L59&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,25,"Default","Disabilitas",{"$f":"IF(H60=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F60,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H60)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G60=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G60=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F60&\"-\"&G60,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G60=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I60=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F60,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F60&\"-\"&K60&\"\"&G60,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F60&\"-\"&K60,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F60&\"-\"&K60&\"-\"&L60&\"\"&G60,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F60&\"-\"&K60&\"-\"&L60&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F60&\"-\"&K60&\"-\"&L60&\"\"&G60,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F60&\"-\"&K60&\"-\"&L60&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,26,"Default","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat",{"$f":"IF(H61=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F61,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H61)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G61=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G61=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F61&\"-\"&G61,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G61=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I61=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F61,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F61&\"-\"&K61&\"\"&G61,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F61&\"-\"&K61,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F61&\"-\"&K61&\"-\"&L61&\"\"&G61,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F61&\"-\"&K61&\"-\"&L61&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F61&\"-\"&K61&\"-\"&L61&\"\"&G61,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F61&\"-\"&K61&\"-\"&L61&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,27,null,"Warisan Budaya",{"$f":"IF(H62=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F62,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H62)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G62=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G62=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F62&\"-\"&G62,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G62=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I62=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F62,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F62&\"-\"&K62&\"\"&G62,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F62&\"-\"&K62,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F62&\"-\"&K62&\"-\"&L62&\"\"&G62,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F62&\"-\"&K62&\"-\"&L62&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F62&\"-\"&K62&\"-\"&L62&\"\"&G62,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F62&\"-\"&K62&\"-\"&L62&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,28,null,"Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat",{"$f":"IF(H63=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F63,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H63)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G63=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G63=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F63&\"-\"&G63,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G63=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I63=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F63,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F63&\"-\"&K63&\"\"&G63,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F63&\"-\"&K63,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F63&\"-\"&K63&\"-\"&L63&\"\"&G63,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F63&\"-\"&K63&\"-\"&L63&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F63&\"-\"&K63&\"-\"&L63&\"\"&G63,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F63&\"-\"&K63&\"-\"&L63&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,29,null,"Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa",{"$f":"IF(H64=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F64,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H64)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G64=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G64=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F64&\"-\"&G64,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G64=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I64=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F64,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F64&\"-\"&K64&\"\"&G64,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F64&\"-\"&K64,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F64&\"-\"&K64&\"-\"&L64&\"\"&G64,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F64&\"-\"&K64&\"-\"&L64&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F64&\"-\"&K64&\"-\"&L64&\"\"&G64,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F64&\"-\"&K64&\"-\"&L64&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,30,null,"Kekhawatiran masyarakat",{"$f":"IF(H65=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F65,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H65)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G65=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G65=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F65&\"-\"&G65,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G65=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I65=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F65,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F65&\"-\"&K65&\"\"&G65,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F65&\"-\"&K65,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F65&\"-\"&K65&\"-\"&L65&\"\"&G65,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F65&\"-\"&K65&\"-\"&L65&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F65&\"-\"&K65&\"-\"&L65&\"\"&G65,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F65&\"-\"&K65&\"-\"&L65&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,31,null,"Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi",{"$f":"IF(H66=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F66,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H66)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G66=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G66=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F66&\"-\"&G66,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G66=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I66=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F66,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F66&\"-\"&K66&\"\"&G66,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F66&\"-\"&K66,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F66&\"-\"&K66&\"-\"&L66&\"\"&G66,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F66&\"-\"&K66&\"-\"&L66&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F66&\"-\"&K66&\"-\"&L66&\"\"&G66,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F66&\"-\"&K66&\"-\"&L66&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,32,null,"Pemantauan dan pelaporan Indikator LST",{"$f":"IF(H67=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F67,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H67)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G67=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G67=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F67&\"-\"&G67,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G67=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I67=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F67,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F67&\"-\"&K67&\"\"&G67,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F67&\"-\"&K67,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F67&\"-\"&K67&\"-\"&L67&\"\"&G67,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F67&\"-\"&K67&\"-\"&L67&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F67&\"-\"&K67&\"-\"&L67&\"\"&G67,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F67&\"-\"&K67&\"-\"&L67&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,33,null,"Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah",{"$f":"IF(H68=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F68,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H68)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G68=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G68=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F68&\"-\"&G68,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G68=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I68=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F68,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F68&\"-\"&K68&\"\"&G68,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F68&\"-\"&K68,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F68&\"-\"&K68&\"-\"&L68&\"\"&G68,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F68&\"-\"&K68&\"-\"&L68&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F68&\"-\"&K68&\"-\"&L68&\"\"&G68,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F68&\"-\"&K68&\"-\"&L68&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,34,null,"Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan",{"$f":"IF(H69=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F69,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H69)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G69=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G69=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F69&\"-\"&G69,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G69=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I69=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F69,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F69&\"-\"&K69&\"\"&G69,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F69&\"-\"&K69,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F69&\"-\"&K69&\"-\"&L69&\"\"&G69,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F69&\"-\"&K69&\"-\"&L69&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F69&\"-\"&K69&\"-\"&L69&\"\"&G69,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F69&\"-\"&K69&\"-\"&L69&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,35,null,"Penilaian Value for Money (VfM)",{"$f":"IF(H70=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F70,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H70)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G70=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G70=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F70&\"-\"&G70,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G70=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I70=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F70,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F70&\"-\"&K70&\"\"&G70,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F70&\"-\"&K70,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F70&\"-\"&K70&\"-\"&L70&\"\"&G70,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F70&\"-\"&K70&\"-\"&L70&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F70&\"-\"&K70&\"-\"&L70&\"\"&G70,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F70&\"-\"&K70&\"-\"&L70&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,36,null,"Ketahanan model bisnis",{"$f":"IF(H71=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F71,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H71)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G71=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G71=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F71&\"-\"&G71,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G71=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I71=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F71,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F71&\"-\"&K71&\"\"&G71,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F71&\"-\"&K71,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F71&\"-\"&K71&\"-\"&L71&\"\"&G71,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F71&\"-\"&K71&\"-\"&L71&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F71&\"-\"&K71&\"-\"&L71&\"\"&G71,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F71&\"-\"&K71&\"-\"&L71&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]
[null,null,null,37,null,"Keamanan siber",{"$f":"IF(H72=\"Default\",IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F72,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$6:$AM$6,_xlfn.XLOOKUP($F$15,'b. SubSector - Issue Determine'!$B$7:$B$34,'b. SubSector - Issue Determine'!$C$7:$AM$34)),\"\"),H72)","v":""},"Default",{"$f":"IF(G72=\"Likely not relevant\",\"\",_xlfn.IFNA(IF(G72=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F72&\"-\"&G72,'c. Question Matrix'!$P$5:$P$152,'c. Question Matrix'!$D$5:$D$152)),\"\"))","v":""},{"$f":"IF(G72=\"Likely not relevant\",\"\",IF(I72=\"\",\"\",_xlfn.XLOOKUP(F72,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$E$5:$E$152)))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F72&\"-\"&K72&\"\"&G72,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152),_xlfn.XLOOKUP(F72&\"-\"&K72,'c. Question Matrix'!$H$5:$H$152,'c. Question Matrix'!$I$5:$I$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F72&\"-\"&K72&\"-\"&L72&\"\"&G72,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152),_xlfn.XLOOKUP(F72&\"-\"&K72&\"-\"&L72&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$K$5:$K$152)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F72&\"-\"&K72&\"-\"&L72&\"\"&G72,'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152),_xlfn.XLOOKUP(F72&\"-\"&K72&\"-\"&L72&\"\",'c. Question Matrix'!$J$5:$J$152,'c. Question Matrix'!$L$5:$L$152)),\"\")","v":""}]

{"sheet":"4. Rangkuman","index":3,"n_rows":74,"n_cols":12,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Nama",{"$f":"'3. Penilaian Materialitas'!F12","v":0}]
[null,null,null,null,"Lokasi",{"$f":"'3. Penilaian Materialitas'!F13","v":0}]
[null,null,null,null,"Sektor",{"$f":"'3. Penilaian Materialitas'!F14","v":0}]
[null,null,null,null,"Sub-Sektor",{"$f":"'3. Penilaian Materialitas'!F14","v":0}]
[null,null,null,null,"Tahap Proyek",{"$f":"'3. Penilaian Materialitas'!F15","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F24,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},1,{"$f":"IF(ISBLANK(K24),\"\",K24)","v":"Sanitasi"},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F24,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F24,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F24,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F24,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},{"$f":"_xlfn._xlws.FILTER('3. Penilaian Materialitas'!F36:G72,'3. Penilaian Materialitas'!G36:G72<>\"Kemungkinan tidak relevan\")","v":"Sanitasi"},""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F25,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},2,{"$f":"IF(ISBLANK(K25),\"\",K25)","v":"Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)"},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F25,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F25,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F25,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F25,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F26,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},3,"Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F26,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F26,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F26,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F26,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F27,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},4,"Kualitas udara",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F27,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F27,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F27,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F27,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Kualitas udara",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F28,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},5,"Kebisingan",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F28,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F28,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F28,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F28,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Kebisingan",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F29,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},6,"Getaran",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F29,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F29,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F29,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F29,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Getaran",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F30,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},7,"Keanekaragaman hayati",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F30,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F30,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F30,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F30,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Keanekaragaman hayati",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F31,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},8,"Konsumsi Energi",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F31,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F31,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F31,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F31,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Konsumsi Energi",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F32,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},9,"Konsumsi Air",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F32,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F32,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F32,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F32,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Konsumsi Air",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F33,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},10,"Timbulan sampah dan air limbah",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F33,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F33,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F33,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F33,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Timbulan sampah dan air limbah",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F34,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},11,"Kualitas Air",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F34,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F34,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F34,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F34,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Kualitas Air",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F35,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},12,"Kuantitas Air Tanah",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F35,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F35,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F35,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F35,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Kuantitas Air Tanah",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F36,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},13,"Penggunaan Bahan Baku",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F36,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F36,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F36,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F36,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Penggunaan Bahan Baku",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F37,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},14,"Bencana Alam",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F37,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F37,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F37,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F37,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Bencana Alam",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F38,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},15,"Manajemen Banjir",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F38,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F38,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F38,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F38,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Manajemen Banjir",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F39,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},16,"Bahaya Iklim",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F39,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F39,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F39,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F39,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Bahaya Iklim",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F40,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Lingkungan"},17,"Emisi Gas Rumah Kaca",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F40,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F40,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F40,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F40,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Emisi Gas Rumah Kaca",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F41,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Sosial"},18,"Tenaga kerja dan kondisi kerja",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F41,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F41,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F41,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F41,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Tenaga kerja dan kondisi kerja",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F42,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Sosial"},19,"Kesehatan dan Keselamatan Kerja",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F42,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F42,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F42,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F42,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Kesehatan dan Keselamatan Kerja",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F43,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Sosial"},20,"Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F43,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F43,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F43,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F43,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F44,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Sosial"},21,"Pekerja Anak",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F44,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F44,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F44,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F44,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Pekerja Anak",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F45,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Sosial"},22,"Dampak lalu lintas terhadap masyarakat setempat",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F45,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F45,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F45,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F45,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Dampak lalu lintas terhadap masyarakat setempat",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F46,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Sosial"},23,"Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F46,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F46,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F46,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F46,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F47,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Sosial"},24,"Gender",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F47,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F47,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F47,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F47,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Gender",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F48,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Sosial"},25,"Disabilitas",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F48,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F48,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F48,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F48,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Disabilitas",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F49,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Sosial"},26,"Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F49,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F49,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F49,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F49,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F50,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Sosial"},27,"Warisan Budaya",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F50,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F50,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F50,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F50,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Warisan Budaya",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F51,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Sosial"},28,"Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F51,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F51,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F51,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F51,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F52,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Sosial"},29,"Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F52,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F52,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F52,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F52,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F53,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Sosial"},30,"Kekhawatiran masyarakat",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F53,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F53,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F53,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F53,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Kekhawatiran masyarakat",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F54,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Tata Kelola"},31,"Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F54,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F54,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F54,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F54,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F55,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Tata Kelola"},32,"Pemantauan dan pelaporan Indikator LST",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F55,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F55,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F55,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F55,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Pemantauan dan pelaporan Indikator LST",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F56,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Tata Kelola"},33,"Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F56,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F56,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F56,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F56,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F57,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Tata Kelola"},34,"Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F57,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F57,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F57,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F57,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F58,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Tata Kelola"},35,"Penilaian Value for Money (VfM)",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F58,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F58,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F58,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F58,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Penilaian Value for Money (VfM)",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F59,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Tata Kelola"},36,"Ketahanan model bisnis",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F59,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F59,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F59,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F59,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Ketahanan model bisnis",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F60,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":"Tata Kelola"},37,"Keamanan siber",{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F60,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F60,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F60,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F60,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""},"Keamanan siber",""]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F61,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E61,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F61,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F61,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F61,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F61,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F62,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E62,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F62,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F62,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F62,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F62,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F63,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E63,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F63,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F63,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F63,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F63,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F64,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E64,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F64,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F64,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F64,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F64,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F65,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E65,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F65,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F65,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F65,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F65,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F66,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E66,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F66,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F66,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F66,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F66,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F67,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E67,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F67,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F67,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F67,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F67,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F68,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E68,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F68,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F68,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F68,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F68,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F69,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E69,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F69,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F69,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F69,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F69,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F70,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E70,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F70,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F70,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F70,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F70,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F71,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E71,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F71,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F71,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F71,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F71,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F72,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E72,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F73,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E73,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F73,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F73,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F73,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F73,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(F74,'c. Question Matrix'!$C$5:$C$152,'c. Question Matrix'!$A$5:$A$152)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(E74,'3. Penilaian Materialitas'!$D$36:$D$72,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F74,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$I$36:$I$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F74,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$L$36:$L$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F74,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$M$36:$M$72),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.XLOOKUP(F74,'3. Penilaian Materialitas'!$F$36:$F$72,'3. Penilaian Materialitas'!$N$36:$N$72),\"\")","v":""}]

{"sheet":"a. Sector - Asset List","index":4,"n_rows":44,"n_cols":16,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Sektor - SubSektor - Daftar Aset"]
[]
[null,"Sektor"]
[null,"Transportasi"]
[null,"Air dan Sanitasi"]
[null,"Infrastruktur Data"]
[null,"Jaringan Utilitas"]
[null,"Energi dan Sumber Daya Air"]
[null,"Pembangkit Listrik"]
[null,"Infrastruktur Sosial"]
[null,"Sektor Lain"]
[]
[null,"Sub-Sektor"]
[]
[null,"Transportasi",null,"AirdanSanitasi",null,"InfrastrukturData",null,"JaringanUtilitas",null,"EnergidanSumberDayaAir",null,"PembangkitListrik",null,"InfrastrukturSosial",null,"SektorLain"]
[null,"Bandara",null,"Penyediaan dan Pengolahan Air",null,"Transmisi Data",null,"Distribusi Listrik",null,"Transportasi Sumber Daya Alam",null,"Energi Tidak Terbarukan - Infrastruktur Pembangkit Listrik",null,"Fasilitas Rekreasi",null,"Lainnya"]
[null,"Pelabuhan",null,"Pengolahan Air Limbah",null,"Penyimpanan Data",null,"Transmisi Listrik",null,"Pengolahan Sumber Daya Energi",null,"Energi Terbarukan - Pembangkit Listrik Tenaga Angin",null,"Layanan Kesehatan dan Perawatan Sosial"]
[null,"Transportasi - Kereta Api",null,"Pengolahan Limbah",null,"Distribusi Data",null,null,null,"Penyimpanan Sumber Daya Energi",null,"Energi Terbarukan - Pembangkit Listrik Tenaga Surya",null,"Layanan Pemerintah"]
[null,"Transportasi - Jalan",null,"Air dan Saluran Pembuangan Limbah",null,null,null,null,null,"Distribusi Gas",null,"Energi Terbarukan - Pembangkit Listrik Tenaga Air",null,"Perumahan Umum"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Energi Terbarukan - Pembangkit Listrik Terbarukan Lainnya",null,"Fasilitas Ekonomi Kota"]
[]
[]
[null,"Ya"]
[null,"Tidak"]
[]
[]
[null,"Ya"]
[null,"Tidak"]
[null,"Belum lengkap"]
[]
[null,"Default"]
[null,"Relevan"]
[null,"Relevan - Hanya Operasi"]
[null,"Relevan - Hanya Konstruksi"]
[null,"Kemungkinan tidak relevan"]
[]
[null,"Perencanaan - Pemilihan Proyek"]
[null,"Perencanaan - Studi Pendahuluan"]
[null,"Persiapan - Pra-Studi Kelayakan / OBC / FBC"]
[null,"Persiapan - Market Sounding"]
[null,"Transaksi - Prakualifikasi"]
[null,"Transaksi - Request for Proposal"]

{"sheet":"b. SubSector - Issue Determine","index":5,"n_rows":48,"n_cols":39,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,1,5,1],[3,32,3,38],[4,2,4,7],[4,9,4,14],[4,15,4,18],[4,19,4,23],[4,24,4,27],[4,28,4,29],[4,30,4,31],[4,32,4,35],[4,36,4,38],[3,2,3,18],[3,19,3,31]]}
[]
[null,"Matriks Materialitas yang Ditentukan Sub-sektor (Fase Proyek)"]
[]
[null,"Sub-Sector","Environmental",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Social",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Governance"]
[null,null,"Pollution Prevention and Waste Management",null,null,null,null,null,"Biodiversity Conservation","Natural Resource Management and Energy Efficieny ",null,null,null,null,null,"Climate Change Mitigation and Adaptation and Disaster Risk",null,null,null,"Employment and Work Environment",null,null,null,null,"Diversity, Equality, Inclusivity, and Access",null,null,null,"Cultural Heritage",null,"Social Interest",null,"Leadership and Governance ",null,null,null,"Risk and Control"]
[null,null,"Sanitasi","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)","Kualitas udara","Kebisingan","Getaran","Keanekaragaman hayati","Konsumsi Energi","Konsumsi Air","Timbulan sampah dan air limbah","Kualitas Air","Kuantitas Air Tanah","Penggunaan Bahan Baku","Bencana Alam","Manajemen Banjir","Bahaya Iklim","Emisi Gas Rumah Kaca","Tenaga kerja dan kondisi kerja","Kesehatan dan Keselamatan Kerja","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat","Pekerja Anak","Dampak lalu lintas terhadap masyarakat setempat","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)","Gender","Disabilitas","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat","Warisan Budaya","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa","Kekhawatiran masyarakat","Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi","Pemantauan dan pelaporan Indikator LST","Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah","Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan","Penilaian Value for Money (VfM)","Ketahanan model bisnis","Keamanan siber"]
[null,"Bandara","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Pelabuhan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Transportasi - Kereta Api","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Transportasi - Jalan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Penyediaan dan Pengolahan Air","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Pengolahan Air Limbah","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Pengolahan Limbah","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Air dan Saluran Pembuangan Limbah","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Transmisi Data","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Penyimpanan Data","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Distribusi Data","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Distribusi Listrik","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Transmisi Listrik","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Transportasi Sumber Daya Alam","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Pengolahan Sumber Daya Energi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Penyimpanan Sumber Daya Energi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Distribusi Gas","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Energi Tidak Terbarukan - Infrastruktur Pembangkit Listrik","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Energi Terbarukan - Pembangkit Listrik Tenaga Angin","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Energi Terbarukan - Pembangkit Listrik Tenaga Surya","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Energi Terbarukan - Pembangkit Listrik Tenaga Air","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Energi Terbarukan - Pembangkit Listrik Terbarukan Lainnya","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Fasilitas Rekreasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Layanan Kesehatan dan Perawatan Sosial","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Layanan Pemerintah","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Perumahan Umum","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Fasilitas Ekonomi Kota","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,"Lainnya","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[]
[]
[null,null,{"$f":"_xlfn.UNIQUE(C7:C34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(D7:D34)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(E7:E34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(F7:F34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(G7:G34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(H8:H34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(I7:I34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(J7:J34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(K7:K34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(L7:L34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(M7:M34)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(N7:N34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(O7:O34)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(P7:P34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(Q7:Q34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(R7:R34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(S7:S34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(T7:T34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(U7:U34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(V7:V34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(W7:W34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(X7:X34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(Y7:Y34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(Z7:Z34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(AA7:AA34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(AB7:AB34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(AC7:AC34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(AD7:AD34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(AE7:AE34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(AF7:AF34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(AG7:AG34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(AH7:AH34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(AI7:AI34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(AJ7:AJ34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(AK7:AK34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(AL7:AL34)","v":"Relevan"},{"$f":"_xlfn.UNIQUE(AM7:AM34)","v":"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"}]
[null,null,"Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan"]
[null,null,"Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan",null,null,"Kemungkinan tidak relevan","Kemungkinan tidak relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kemungkinan tidak relevan","Relevan","Relevan",null,null,null,"Kemungkinan tidak relevan"]
[null,null,null,null,null,null,"Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi",null,null,null,null,"Kemungkinan tidak relevan"]
[]
[null,null,"Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default"]
[null,null,{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(C37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(D37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(E37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(F37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(G37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(H37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(I37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(J37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(K37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(L37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(M37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(N37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(O37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(P37:P39)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(Q37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(R37:R39)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(S37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(T37:T38)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(U37:U38)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(V37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(W37:W39)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(X37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(Y37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(Z37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(AA37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(AB37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(AC37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(AD37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(AE37:AE39)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(_xlfn.ANCHORARRAY(AF37))","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(AG37:AG38)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(AH37:AH38)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(AI37:AI38)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(AJ37:AJ38)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(AK37:AK38)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(AL37:AL38)","v":"Kemungkinan tidak relevan"},{"$f":"_xlfn._xlws.SORT(AM37:AM38)","v":"Kemungkinan tidak relevan"}]
[null,null,"Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[null,null,"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi",null,null,"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi",null,null,null,"Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
[null,null,null,null,null,null,"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi",null,null,null,null,"Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
[]
[null,null,"Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default","Default"]

{"sheet":"c. Question Matrix","index":6,"n_rows":152,"n_cols":16,"rows_kept":152,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Pertanyaan Penilaian Risiko"]
[]
["LST","Standar","Masalah","Potensi Risiko","Pertanyaan",null,"Jawaban","Masalah- Jawaban","Tingkat Risiko","Tingkat Risiko Masalah","Langkah-langkah Mitigasi (Tahap Persiapan)","Langkah-langkah Mitigasi (Tahap Trasaksi)"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Sanitasi","Risiko Konstruksi: Penanganan dan pembuangan limbah yang tidak tepat dari fasilitas sanitasi selama konstruksi dari pekerja dan kegiatan konstruksi dapat mencemari lingkungan sekitar\n\nRisiko Operasi: Penanganan dan pembuangan limbah yang tidak tepat dari fasilitas sanitasi selama operasi dapat menyebabkan kontaminasi lingkungan, mempengaruhi sumber air terdekat, ekosistem, serta kesehatan dan keselamatan manusia dan masyarakat melalui penyebaran penyakit. ","Apakah ada pekerja di lokasi yang membutuhkan fasilitas sanitasi? Apakah fasilitas sanitasi yang ada di lokasi kurang memadai?",null,"Tidak",{"$f":"C5&\"-\"&G5&\"\"&F5","v":"Sanitasi-Tidak"},"Materialitas Rendah",{"$f":"C5&\"-\"&G5&\"-\"&I5&\"\"&F5","v":"Sanitasi-Tidak-Materialitas Rendah"},"Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut untuk memastikan risiko:\n-Melakukan penilaian awal untuk menentukan dampak potensial dari pembuangan limbah dari sanitasi selama konstruksi dan pengoperasian proyek. Jika penilaian menentukan bahwa dampak limbah dari sanitasi tinggi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'risiko tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan dampak yang tinggi dari fasilitas sanitasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,{"$f":"C5","v":"Sanitasi"},"Relevan",{"$f":"N5&\"-\"&O5","v":"Sanitasi-Relevan"}]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Sanitasi","Risiko Konstruksi: Penanganan dan pembuangan limbah yang tidak tepat dari fasilitas sanitasi selama konstruksi dari pekerja dan kegiatan konstruksi dapat mencemari lingkungan sekitar\n\nRisiko Operasi: Penanganan dan pembuangan limbah yang tidak tepat dari fasilitas sanitasi selama operasi dapat menyebabkan kontaminasi lingkungan, mempengaruhi sumber air terdekat, ekosistem, serta kesehatan dan keselamatan manusia dan masyarakat melalui penyebaran penyakit. ","Apakah ada pekerja di lokasi yang membutuhkan fasilitas sanitasi? Apakah fasilitas sanitasi yang ada di lokasi kurang memadai?",null,"Ya",{"$f":"C6&\"-\"&G6&\"\"&F6","v":"Sanitasi-Ya"},"Materialitas Tinggi",{"$f":"C6&\"-\"&G6&\"-\"&I6&\"\"&F6","v":"Sanitasi-Ya-Materialitas Tinggi"},"Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian awal dan mengembangkan rencana untuk persyaratan sanitasi. Hal ini harus mencakup jumlah fasilitas dalam konstruksi dan operasi, bagaimana fasilitas tersebut dikelola dengan standar yang mencegah kontaminasi lingkungan dan penyebaran penyakit. Sebuah rencana dapat dikembangkan untuk memasukkan dampak biaya seumur hidup.\n- Mengolah air limbah ke tingkat yang memenuhi standar peraturan sebelum dibuang, dengan menggunakan teknologi yang tepat seperti lahan basah yang dibangun, instalasi pengolahan limbah, atau sistem pengolahan yang terdesentralisasi.\n\nContoh standar dan referensi internasional:\n- WHO Guidelines for sanitation and health or ISO 3050 for non sewered systems\n- UNOPS Guidelines for developing inclusive water, sanitation and hygiene infrastructure\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016","Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melaksanakan rencana pengelolaan dan pemantauan sanitasi dan pengolahan air limbah untuk tahap operasional.\n- Memastikan bahwa studi kelayakan telah mencakup semua langkah mitigasi yang diperlukan terkait sanitasi.\n- Memastikan persiapan kerangka acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Melakukan kerja lapangan dan penilaian di lapangan untuk mengumpulkan data dan wawasan tambahan. Hal ini dapat mencakup kunjungan lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan setempat, diskusi kelompok terarah, dan pemetaan partisipatif. Kerja lapangan dapat membantu memvalidasi informasi yang ada, mengungkap risiko yang tersembunyi, dan membangun hubungan dengan masyarakat yang terkena dampak. ",null,{"$f":"C6","v":"Sanitasi"},"Relevan",{"$f":"N6&\"-\"&O6","v":"Sanitasi-Relevan"}]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Sanitasi","Risiko Operasi: Penanganan dan pembuangan limbah yang tidak tepat dari fasilitas sanitasi selama operasi dapat menyebabkan kontaminasi lingkungan, yang mempengaruhi sumber air terdekat, ekosistem, dan kesehatan dan keselamatan manusia dan masyarakat melalui penyebaran penyakit. ","Apakah ada pekerja di lokasi yang membutuhkan fasilitas sanitasi? Apakah fasilitas sanitasi yang ada di lokasi kurang memadai?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya",{"$f":"C7&\"-\"&G7&\"\"&F7","v":"Sanitasi-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},"Materialitas Tinggi",{"$f":"C7&\"-\"&G7&\"-\"&I7&\"\"&F7","v":"Sanitasi-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi"},"Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian awal dan mengembangkan rencana untuk persyaratan sanitasi. Hal ini harus mencakup jumlah fasilitas dalam konstruksi dan operasi, bagaimana fasilitas tersebut dikelola dengan standar yang mencegah kontaminasi lingkungan dan penyebaran penyakit. Sebuah rencana dapat dikembangkan untuk memasukkan dampak biaya seumur hidup.\n- Mengolah air limbah ke tingkat yang memenuhi standar peraturan sebelum dibuang, dengan menggunakan teknologi yang tepat seperti lahan basah yang dibangun, instalasi pengolahan limbah, atau sistem pengolahan yang terdesentralisasi.\n\nContoh standar dan referensi internasional:\n- WHO Guidelines for sanitation and health or ISO 3050 for non sewered systems\n- UNOPS Guidelines for developing inclusive water, sanitation and hygiene infrastructure\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016","Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melaksanakan rencana pengelolaan dan pemantauan sanitasi dan pengolahan air limbah untuk tahap operasional.\n- Memastikan bahwa studi kelayakan telah mencakup semua langkah mitigasi yang diperlukan terkait sanitasi.\n- Memastikan persiapan kerangka acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Melakukan kerja lapangan dan penilaian di lapangan untuk mengumpulkan data dan wawasan tambahan. Hal ini dapat mencakup kunjungan lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan setempat, diskusi kelompok terarah, dan pemetaan partisipatif. Kerja lapangan dapat membantu memvalidasi informasi yang ada, mengungkap risiko yang tersembunyi, dan membangun hubungan dengan masyarakat yang terkena dampak. ",null,"Sanitasi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Sanitasi-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Sanitasi","Risiko Konstruksi: Penanganan dan pembuangan limbah yang tidak tepat dari fasilitas sanitasi selama konstruksi dari pekerja dan kegiatan konstruksi dapat mencemari lingkungan sekitar\n\nRisiko Operasi: Penanganan dan pembuangan limbah yang tidak tepat dari fasilitas sanitasi selama operasi dapat menyebabkan kontaminasi lingkungan, mempengaruhi sumber air terdekat, ekosistem, serta kesehatan dan keselamatan manusia dan masyarakat melalui penyebaran penyakit. ","Apakah ada pekerja di lokasi yang membutuhkan fasilitas sanitasi? Apakah fasilitas sanitasi yang ada di lokasi kurang memadai?",null,"Belum lengkap","Sanitasi-Belum lengkap","Belum lengkap","Sanitasi-Belum lengkap-Belum lengkap","- PJPK dapat menyarankan BUP dapat memberikan informasi internal mengenai potensi jumlah pekerja, staf \n- Memastikan Pra-studi kelayakan mengatasi masalah ini untuk memiliki persiapan yang lebih baik tentang sanitasi selama tahap persiapan dan konstruksi terutama rencana pengolahan air limbah, yaitu menerapkan langkah-langkah untuk mencegah pencemaran badan air dari pembuangan air limbah, seperti memasang bak sedimentasi dan strip penyangga bervegetasi.\n- Mengolah air limbah ke tingkat yang memenuhi standar peraturan sebelum dibuang, dengan menggunakan teknologi yang tepat seperti lahan basah yang dibangun, pabrik pengolahan limbah, atau sistem pengolahan terdesentralisasi.","- Memastikan studi kelayakan telah mencakup semua langkah mitigasi yang diperlukan untuk sanitasi.\n- Melakukan kerja lapangan dan penilaian di lapangan untuk mengumpulkan data dan wawasan tambahan. Hal ini dapat mencakup kunjungan lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan setempat, diskusi kelompok terarah, dan pemetaan partisipatif. Kerja lapangan dapat membantu memvalidasi informasi yang ada, mengungkap risiko tersembunyi, dan membangun hubungan dengan masyarakat yang terkena dampak. \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melaksanakan rencana pengelolaan dan pemantauan sanitasi dan pengolahan air limbah untuk tahap konstruksi dan operasional.",null,"Sanitasi","Relevan","Sanitasi-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)","Risiko pra konstruksi: Adanya kontaminasi tanah yang ada dapat menunda jadwal proyek karena perlunya penilaian lokasi yang komprehensif dan potensi perbaikan. Kontaminasi tanah atau air tanah yang tidak terduga dapat menyebabkan studi lingkungan yang mahal, tantangan kepatuhan terhadap peraturan, dan dapat berdampak pada kelayakan proyek\n\nRisiko Konstruksi: Penemuan zat berbahaya atau polutan (seperti bahan berbahaya, tumpahan bahan kimia, pembuangan limbah yang tidak memadai, atau kontaminasi historis) di dalam tanah atau air tanah di lokasi proyek mungkin memerlukan pekerjaan remediasi yang signifikan untuk menghilangkan kerusakan pada lingkungan setempat dan pada gilirannya akan menimbulkan biaya yang signifikan. \n\nRisiko Operasi: Tanah yang terkontaminasi dapat menyebabkan tantangan lingkungan dan operasional jangka panjang, seperti pemantauan yang berkelanjutan, pemeliharaan sistem penahanan, dan potensi pembatasan penggunaan lahan. Selain itu, kontaminasi yang terus menerus dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan penghuni lokasi dan masyarakat sekitar, yang menyebabkan kerusakan reputasi dan peningkatan biaya operasional.","Apakah lokasi proyek memiliki kontaminasi tanah yang sudah ada? ",null,"Ya","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)-Ya","Materialitas Tinggi","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian awal terhadap kontaminasi tanah. Hal ini dapat mencakup penelitian desktop atau peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi jenis kontaminasi potensial dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki lokasi. \n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Penilaian ulang kontaminasi tanah dan menemukan sumbernya.\n- Penggalian atau pemindahan, atau penahanan dengan membungkus sekitarnya untuk mencegah penyebaran.\n- Remediasi melalui bioremediasi dengan menggunakan mikroorganisme, perawatan kimia, fitoremediasi dengan menyalurkan kontaminan menggunakan akar tanaman lokal.\n- Pump and treat dengan cara mengolah dengan bahan kimia dan setelah aman, baru dipompa ke tanah.\n- Berkonsultasi dengan ahli pihak ketiga untuk mencari metodologi yang tepat sesuai dengan sifat dan karakteristik kontaminan.","- Dalam Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan penilaian tanah untuk analisis guna mendeteksi dan mengukur kontaminan tertentu seperti logam berat, pestisida, polutan organik, dan berbagai bahan kimia. \n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Lampiran RfP - sertakan langkah-langkah mitigasi dari penilaian risiko kontaminasi tanah untuk tahap pra-konstruksi untuk memastikan semua kontaminasi telah dihilangkan.\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban bagi BUP untuk mematuhi persyaratan penilaian risiko termasuk langkah-langkah remediasi dan melakukan pemantauan tingkat kontaminasi setelah pekerjaan remediasi selesai selama tahap konstruksi dan operasi. Langkah-langkah remediasi lebih lanjut harus dilaksanakan jika terjadi kontaminasi.",null,"Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)","Relevan","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)","Risiko pra konstruksi: Adanya kontaminasi tanah yang ada dapat menunda jadwal proyek karena perlunya penilaian lokasi yang komprehensif dan potensi perbaikan. Kontaminasi tanah atau air tanah yang tidak terduga dapat menyebabkan studi lingkungan yang mahal, tantangan kepatuhan terhadap peraturan, dan dapat berdampak pada kelayakan proyek\n\nRisiko Konstruksi: Penemuan zat berbahaya atau polutan (seperti bahan berbahaya, tumpahan bahan kimia, pembuangan limbah yang tidak memadai, atau kontaminasi historis) di dalam tanah atau air tanah di lokasi proyek mungkin memerlukan pekerjaan remediasi yang signifikan untuk menghilangkan kerusakan pada lingkungan setempat dan pada gilirannya akan menimbulkan biaya yang signifikan. ","Apakah lokasi proyek memiliki kontaminasi tanah yang sudah ada? ","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Ya","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Materialitas Tinggi","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian awal terhadap kontaminasi tanah. Hal ini dapat mencakup penelitian desktop atau peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi jenis kontaminasi potensial dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki lokasi. \n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Penilaian ulang kontaminasi tanah dan menemukan sumbernya.\n- Penggalian atau pemindahan, atau penahanan dengan membungkus sekitarnya untuk mencegah penyebaran.\n- Remediasi melalui bioremediasi dengan menggunakan mikroorganisme, perawatan kimia, fitoremediasi dengan menyalurkan kontaminan menggunakan akar tanaman lokal.\n- Pump and treat dengan cara mengolah dengan bahan kimia dan setelah aman, baru dipompa ke tanah.\n- Berkonsultasi dengan ahli pihak ketiga untuk mencari metodologi yang tepat sesuai dengan sifat dan karakteristik kontaminan.","- Dalam Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan penilaian tanah untuk analisis guna mendeteksi dan mengukur kontaminan tertentu seperti logam berat, pestisida, polutan organik, dan berbagai bahan kimia. \n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Lampiran RfP - sertakan langkah-langkah mitigasi dari penilaian risiko kontaminasi tanah untuk tahap pra-konstruksi untuk memastikan semua kontaminasi telah dihilangkan.\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban bagi BUP untuk mematuhi persyaratan penilaian risiko termasuk langkah-langkah remediasi dan melakukan pemantauan tingkat kontaminasi setelah pekerjaan remediasi selesai selama tahap konstruksi dan operasi. Langkah-langkah remediasi lebih lanjut harus dilaksanakan jika terjadi kontaminasi.",null,"Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)","Risiko pra konstruksi: Adanya kontaminasi tanah yang ada dapat menunda jadwal proyek karena perlunya penilaian lokasi yang komprehensif dan potensi perbaikan. Kontaminasi tanah atau air tanah yang tidak terduga dapat menyebabkan studi lingkungan yang mahal, tantangan kepatuhan terhadap peraturan, dan dapat berdampak pada kelayakan proyek\n\nRisiko Konstruksi: Penemuan zat berbahaya atau polutan (seperti bahan berbahaya, tumpahan bahan kimia, pembuangan limbah yang tidak memadai, atau kontaminasi historis) di dalam tanah atau air tanah di lokasi proyek mungkin memerlukan pekerjaan remediasi yang signifikan untuk menghilangkan kerusakan pada lingkungan setempat dan pada gilirannya akan menimbulkan biaya yang signifikan. \n\nRisiko Operasi: Tanah yang terkontaminasi dapat menyebabkan tantangan lingkungan dan operasional jangka panjang, seperti pemantauan yang berkelanjutan, pemeliharaan sistem penahanan, dan potensi pembatasan penggunaan lahan. Selain itu, kontaminasi yang terus menerus dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan penghuni lokasi dan masyarakat sekitar, yang menyebabkan kerusakan reputasi dan peningkatan biaya operasional.","Apakah lokasi proyek memiliki kontaminasi tanah yang sudah ada? ",null,"Tidak","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)-Tidak","Materialitas Rendah","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut untuk memastikan risiko:\n- Melakukan penilaian awal untuk menentukan tingkat kontaminasi potensial di lokasi (misalnya melalui studi deskop tinjauan penggunaan lahan di sekitarnya atau tinjauan studi kualitas tanah yang ada). Jika penilaian menentukan tingkat kontaminasi yang tinggi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'risiko tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan dampak tinggi dari kontaminasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,"Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)","Relevan","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)","Risiko pra konstruksi: Adanya kontaminasi tanah yang ada dapat menunda jadwal proyek karena perlunya penilaian lokasi yang komprehensif dan potensi perbaikan. Kontaminasi tanah atau air tanah yang tidak terduga dapat menyebabkan studi lingkungan yang mahal, tantangan kepatuhan terhadap peraturan, dan dapat berdampak pada kelayakan proyek\n\nRisiko Konstruksi: Penemuan zat berbahaya atau polutan (seperti bahan berbahaya, tumpahan bahan kimia, pembuangan limbah yang tidak memadai, atau kontaminasi historis) di dalam tanah atau air tanah di lokasi proyek mungkin memerlukan pekerjaan remediasi yang signifikan untuk menghilangkan kerusakan pada lingkungan setempat dan pada gilirannya akan menimbulkan biaya yang signifikan. \n\nRisiko Operasi: Tanah yang terkontaminasi dapat menyebabkan tantangan lingkungan dan operasional jangka panjang, seperti pemantauan yang berkelanjutan, pemeliharaan sistem penahanan, dan potensi pembatasan penggunaan lahan. Selain itu, kontaminasi yang terus menerus dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan penghuni lokasi dan masyarakat sekitar, yang menyebabkan kerusakan reputasi dan peningkatan biaya operasional.","Apakah lokasi proyek memiliki kontaminasi tanah yang sudah ada? ",null,"Belum lengkap","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)-Belum lengkap","Belum lengkap","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)-Belum lengkap-Belum lengkap","- Carilah studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup penilaian dampak lingkungan, penilaian dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Libatkan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga dalam proses penilaian yang ketat.\n ","- Dalam Kerangka Acuan RfP, cantumkan persyaratan untuk melakukan penilaian tanah untuk analisis guna mendeteksi dan mengukur kontaminan tertentu seperti logam berat, pestisida, polutan organik, dan berbagai bahan kimia. \n- Dalam Lampiran RfP - sertakan langkah-langkah mitigasi dari penilaian risiko kontaminasi tanah untuk tahap pra-konstruksi untuk memastikan semua kontaminasi telah dihilangkan Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban bagi BUP untuk mematuhi persyaratan penilaian risiko termasuk langkah-langkah remediasi dan melakukan pemantauan tingkat kontaminasi setelah pekerjaan remediasi selesai selama tahap konstruksi dan operasi. Langkah-langkah remediasi lebih lanjut harus dilaksanakan jika terjadi kontaminasi.",null,"Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)","Relevan","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Kontaminasi Tanah yang Ada)-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)","Risiko Konstruksi: Pelepasan zat-zat berbahaya ke dalam tanah dari konstruksi dan operasi pembangunan dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia serta sistem pangan. Pelepasan zat-zat pencemar dapat melanggar peraturan setempat dan mengakibatkan hukuman finansial.\n\nRisiko Operasi: Tanah yang terkontaminasi dapat menyebabkan tantangan lingkungan dan operasional jangka panjang, seperti pemantauan yang berkelanjutan, pemeliharaan sistem penahanan, dan potensi pembatasan penggunaan lahan. Selain itu, kontaminasi yang terus-menerus dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan penghuni lokasi dan masyarakat sekitar, yang menyebabkan kerusakan reputasi dan peningkatan biaya operasional.","Apakah ada kemungkinan kontaminasi tanah akan terjadi sebagai akibat dari proyek? Misalnya pencucian bahan kimia ke dalam tanah dan air tanah",null,"Ya","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)-Ya","Materialitas Tinggi","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian terhadap skenario kontaminasi tanah yang mungkin terjadi sebagai akibat dari dampak konstruksi dan operasi proyek. Hal ini harus mencakup strategi untuk mengelola kontaminan tersebut dan pemantauan serta pelaporan kinerja yang berkelanjutan.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP dan/atau Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut: \n- Penilaian ulang kontaminasi tanah dan menemukan sumbernya.\n- Penggalian atau pemindahan untuk mencegah penyebaran.\n- Remediasi melalui bioremediasi dengan menggunakan mikroorganisme, perawatan kimia, fitoremediasi dengan menyalurkan kontaminan menggunakan akar tanaman lokal.\n- Berkonsultasi dengan ahli pihak ketiga untuk mencari metodologi yang tepat sesuai dengan sifat dan karakteristik kontaminan.","- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi pada proyek pada tahap konstruksi dan operasi yang mengurangi risiko kontaminasi tanah, yang selaras dengan kepatuhan terhadap peraturan setempat.\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan yang berkelanjutan kepada pihak berwenang yang relevan.",null,"Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)","Relevan","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)","Risiko Operasi: Tanah yang terkontaminasi dapat menyebabkan tantangan lingkungan dan operasional jangka panjang, seperti pemantauan yang berkelanjutan, pemeliharaan sistem penahanan, dan potensi pembatasan penggunaan lahan. Selain itu, kontaminasi yang terus menerus dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan penghuni lokasi dan masyarakat sekitar, yang menyebabkan kerusakan reputasi dan peningkatan biaya operasional.","Apakah ada kemungkinan kontaminasi tanah akan terjadi sebagai akibat dari proyek? Misalnya pencucian bahan kimia ke dalam tanah dan air tanah + E14","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian terhadap skenario kontaminasi tanah yang mungkin terjadi sebagai akibat dari dampak konstruksi dan operasi proyek. Hal ini harus mencakup strategi untuk mengelola kontaminan tersebut dan pemantauan serta pelaporan kinerja yang berkelanjutan.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP dan/atau Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut: \n- Penilaian ulang kontaminasi tanah dan menemukan sumbernya.\n- Penggalian atau pemindahan untuk mencegah penyebaran.\n- Remediasi melalui bioremediasi dengan menggunakan mikroorganisme, perawatan kimia, fitoremediasi dengan menyalurkan kontaminan menggunakan akar tanaman lokal.\n- Berkonsultasi dengan ahli pihak ketiga untuk mencari metodologi yang tepat sesuai dengan sifat dan karakteristik kontaminan.","- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi pada proyek pada tahap konstruksi dan operasi yang mengurangi risiko kontaminasi tanah, yang selaras dengan kepatuhan terhadap peraturan setempat.\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan yang berkelanjutan kepada pihak berwenang yang relevan.",null,"Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)","Risiko Konstruksi: Pelepasan zat-zat berbahaya ke dalam tanah dari konstruksi dan operasi pembangunan dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia serta sistem pangan. Pelepasan zat-zat pencemar dapat melanggar peraturan setempat dan mengakibatkan hukuman finansial.\n\nRisiko Operasi: Tanah yang terkontaminasi dapat menyebabkan tantangan lingkungan dan operasional jangka panjang, seperti pemantauan yang berkelanjutan, pemeliharaan sistem penahanan, dan potensi pembatasan penggunaan lahan. Selain itu, kontaminasi yang terus-menerus dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan penghuni lokasi dan masyarakat sekitar, yang menyebabkan kerusakan reputasi dan peningkatan biaya operasional.","Apakah ada kemungkinan kontaminasi tanah akan terjadi sebagai akibat dari proyek? Misalnya pencucian bahan kimia ke dalam tanah dan air tanah",null,"Tidak","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)-Tidak","Materialitas Rendah","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut ini untuk memastikan risiko:\n- Melakukan penilaian awal untuk menentukan tingkat kontaminasi potensial dari tahap konstruksi dan operasi. Jika penilaian menentukan tingkat kontaminasi yang tinggi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'risiko tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan dampak tinggi dari kontaminasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,"Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)","Relevan","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)","Risiko Konstruksi: Pelepasan zat-zat berbahaya ke dalam tanah dari konstruksi dan operasi pembangunan dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia serta sistem pangan. Pelepasan zat-zat pencemar dapat melanggar peraturan setempat dan mengakibatkan hukuman finansial.\n\nRisiko Operasi: Tanah yang terkontaminasi dapat menyebabkan tantangan lingkungan dan operasional jangka panjang, seperti pemantauan yang berkelanjutan, pemeliharaan sistem penahanan, dan potensi pembatasan penggunaan lahan. Selain itu, kontaminasi yang terus-menerus dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan penghuni lokasi dan masyarakat sekitar, yang menyebabkan kerusakan reputasi dan peningkatan biaya operasional.","Apakah ada kemungkinan kontaminasi tanah akan terjadi sebagai akibat dari proyek? Misalnya pencucian bahan kimia ke dalam tanah dan air tanah",null,"Belum lengkap","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)-Belum lengkap","Belum lengkap","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)-Belum lengkap-Belum lengkap","- Carilah studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  \n\n","- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi pada proyek pada tahap konstruksi dan operasi yang mengurangi risiko kontaminasi tanah, yang selaras dengan kepatuhan terhadap peraturan setempat.\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan yang berkelanjutan kepada pihak berwenang yang relevan.",null,"Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)","Relevan","Kontaminasi dan Kerusakan Tanah (Dari Proyek)-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kualitas Udara","Risiko Konstruksi: Polusi udara yang disebabkan oleh pengangkutan dan penggunaan material konstruksi, misalnya debu dan asap dari material semen, serta penggunaan las, batu besar, dan sebagainya akan menimbulkan bahaya bagi pekerja dan masyarakat sekitar.\n\nRisiko Operasi: Polusi udara yang disebabkan oleh penggunaan boiler, api, panas, suar dan sejenisnya yang menciptakan kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan dampak kesehatan yang negatif bagi pekerja dan masyarakat setempat. Dampak ini memberikan tekanan pada layanan kesehatan setempat. Kualitas udara yang buruk berdampak pada hasil panen pertanian lokal dan meningkatkan tekanan lingkungan yang lebih luas. ","Apakah proyek berpotensi menimbulkan polusi udara melalui pelepasan materi partikulat dari fasilitas proyek, misalnya pengangkutan material ke dan dari lokasi, generator diesel, pembangkit listrik, kebakaran, pembangkit listrik, dan bahan kimia?",null,"Ya","Kualitas Udara-Ya","Materialitas Tinggi","Kualitas Udara-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) harus:\n\n- Menilai potensi dampak polusi udara dari konstruksi dan operasi, termasuk strategi pengelolaan, pengurangan, dan pemantauan berkelanjutan.\n- Melakukan pengujian kualitas udara sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019, dengan menganalisis parameter seperti materi partikulat, polutan gas, dan data meteorologi.\n\nPada tahap yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) melakukan:\n- Penilaian ulang dampak polusi udara dengan strategi untuk pengelolaan dan pemantauan kepatuhan.\n- Pengujian kualitas udara berdasarkan peraturan dan standar yang relevan\n- Penerapan zona hijau dengan tanaman lokal untuk menyerap polutan.\n- Peningkatan teknologi seperti proses industri yang lebih bersih dan mesin rendah emisi.\n- Peralihan bahan bakar ke bahan bakar yang lebih bersih atau sumber energi terbarukan.","- Dalam Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan analisis kualitas udara (yang mungkin termasuk mengumpulkan sampel udara untuk dianalisis di laboratorium khusus) dan mengembangkan strategi untuk menghilangkan dan mengurangi polusi udara dari konstruksi dan operasi\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan untuk melakukan pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan polutan yang sedang berlangsung selama konstruksi dan operasi sesuai dengan PP 22/2021\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, termasuk komitmen untuk menyelaraskan dengan tingkat polusi udara yang rendah.\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan untuk melaksanakan program pengujian emisi kendaraan secara berkala untuk semua kendaraan yang terkait dengan proyek, termasuk peralatan konstruksi dan armada transportasi selama konstruksi dan operasi.",null,"Kualitas Udara","Relevan","Kualitas Udara-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kualitas Udara","Risiko Operasi: Polusi udara yang disebabkan oleh penggunaan boiler, api, panas, suar dan sejenisnya yang menciptakan kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan dampak kesehatan yang negatif bagi pekerja dan masyarakat setempat. Dampak ini memberikan tekanan pada layanan kesehatan setempat. Kualitas udara yang buruk berdampak pada hasil panen pertanian lokal dan meningkatkan tekanan lingkungan yang lebih luas. ","Apakah proyek berpotensi menimbulkan polusi udara melalui pelepasan materi partikulat dari fasilitas proyek, misalnya pengangkutan material ke dan dari lokasi, generator diesel, pembangkit listrik, kebakaran, pembangkit listrik, dan bahan kimia?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Kualitas Udara-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Kualitas Udara-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) harus:\n\n- Menilai potensi dampak polusi udara dari konstruksi dan operasi, termasuk strategi pengelolaan, pengurangan, dan pemantauan berkelanjutan.\n- Melakukan pengujian kualitas udara sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019, dengan menganalisis parameter seperti materi partikulat, polutan gas, dan data meteorologi.\n\nPada tahap yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) melakukan:\n- Penilaian ulang dampak polusi udara dengan strategi untuk pengelolaan dan pemantauan kepatuhan.\n- Pengujian kualitas udara berdasarkan peraturan dan standar yang relevan\n- Penerapan zona hijau dengan tanaman lokal untuk menyerap polutan.\n- Peningkatan teknologi seperti proses industri yang lebih bersih dan mesin rendah emisi.\n- Peralihan bahan bakar ke bahan bakar yang lebih bersih atau sumber energi terbarukan.","- Dalam Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan analisis kualitas udara (yang mungkin termasuk mengumpulkan sampel udara untuk dianalisis di laboratorium khusus) dan mengembangkan strategi untuk menghilangkan dan mengurangi polusi udara dari konstruksi dan operasi\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan untuk melakukan pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan polutan yang sedang berlangsung selama konstruksi dan operasi sesuai dengan PP 22/2021\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, termasuk komitmen untuk menyelaraskan dengan tingkat polusi udara yang rendah.\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan untuk melaksanakan program pengujian emisi kendaraan secara berkala untuk semua kendaraan yang terkait dengan proyek, termasuk peralatan konstruksi dan armada transportasi selama konstruksi dan operasi.",null,"Kualitas Udara","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kualitas Udara-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kualitas Udara","Risiko Konstruksi: Polusi udara yang disebabkan oleh pengangkutan dan penggunaan material konstruksi, misalnya debu dan asap dari material semen, serta penggunaan las, batu besar, dan sebagainya akan menimbulkan bahaya bagi pekerja dan masyarakat sekitar.\n\nRisiko Operasi: Polusi udara yang disebabkan oleh penggunaan boiler, api, panas, suar dan sejenisnya yang menciptakan kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan dampak kesehatan yang negatif bagi pekerja dan masyarakat setempat. Dampak ini memberikan tekanan pada layanan kesehatan setempat. Kualitas udara yang buruk berdampak pada hasil panen pertanian lokal dan meningkatkan tekanan lingkungan yang lebih luas. ","Apakah proyek berpotensi menimbulkan polusi udara melalui pelepasan materi partikulat dari fasilitas proyek, misalnya pengangkutan material ke dan dari lokasi, generator diesel, pembangkit listrik, kebakaran, pembangkit listrik, dan bahan kimia?",null,"Tidak","Kualitas Udara-Tidak","Materialitas Rendah","Kualitas Udara-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut untuk memastikan risiko:\n- Melakukan penilaian awal untuk menentukan potensi tingkat polusi udara. Jika penilaian menentukan tingkat kualitas udara yang buruk, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'risiko tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan dampak yang tinggi dari polusi udara, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,"Kualitas Udara","Relevan","Kualitas Udara-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kualitas Udara","Risiko Konstruksi: Polusi udara yang disebabkan oleh pengangkutan dan penggunaan material konstruksi, misalnya debu dan asap dari material semen, serta penggunaan las, batu besar, dan sebagainya akan menimbulkan bahaya bagi pekerja dan masyarakat sekitar.\n\nRisiko Operasi: Polusi udara yang disebabkan oleh penggunaan boiler, api, panas, suar dan sejenisnya yang menciptakan kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan dampak kesehatan yang negatif bagi pekerja dan masyarakat setempat. Dampak ini memberikan tekanan pada layanan kesehatan setempat. Kualitas udara yang buruk berdampak pada hasil panen pertanian lokal dan meningkatkan tekanan lingkungan yang lebih luas. ","Apakah proyek berpotensi menimbulkan polusi udara melalui pelepasan materi partikulat dari fasilitas proyek, misalnya pengangkutan material ke dan dari lokasi, generator diesel, pembangkit listrik, kebakaran, pembangkit listrik, dan bahan kimia?",null,"Belum lengkap","Kualitas Udara-Belum lengkap","Belum lengkap","Kualitas Udara-Belum lengkap-Belum lengkap","- Carilah studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Dalam Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan analisis kualitas udara (yang dapat mencakup pengumpulan sampel udara untuk dianalisis di laboratorium khusus) dan uji emisi kendaraan, serta mengembangkan strategi untuk menghilangkan dan mengurangi polusi udara dari konstruksi dan operasi\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan untuk melakukan pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan polutan yang sedang berlangsung selama konstruksi dan operasi sesuai dengan PP 22/2021\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, termasuk komitmen untuk menyelaraskan dengan tingkat polusi udara yang rendah.\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan untuk menerapkan program pengujian emisi kendaraan yang komprehensif dan teratur untuk semua kendaraan yang terkait dengan proyek, termasuk peralatan konstruksi dan armada transportasi selama konstruksi dan operasi.",null,"Kualitas Udara","Relevan","Kualitas Udara-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kebisingan","Risiko Konstruksi: Kebisingan yang disebabkan oleh mesin-mesin berat, batu besar, mesin perata jalan, pengaduk semen dan sejenisnya akan menyebabkan kebisingan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar\n\nRisiko Operasi: Polusi suara dari kegiatan operasi yang intensif seperti operasi alat berat dan kegiatan industri, yang melebihi batas kebisingan yang diizinkan dapat mengganggu penduduk di sekitarnya dan menimbulkan dampak ekologis negatif yang lebih luas.","Apakah proyek berpotensi menimbulkan polusi suara yang signifikan dari fasilitas proyek (misalnya tiang pancang, alat berat)?",null,"Ya","Kebisingan-Ya","Materialitas Tinggi","Kebisingan-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian terhadap potensi dampak kebisingan sebagai akibat dari dampak konstruksi dan operasi proyek. Hal ini harus mencakup strategi untuk mengelola dan mengurangi dampak tersebut serta pemantauan dan pelaporan kinerja yang berkelanjutan.\n\nDari perspektif desain, selama tahap konstruksi, tindakan berikut dapat dilakukan untuk meminimalkan polusi suara:\n- Peralatan yang tenang: Gunakan mesin dengan tingkat kebisingan yang rendah dan rawatlah secara teratur.\n- Penjadwalan Kerja: Lakukan aktivitas yang tidak terlalu bising pada jam-jam yang tidak terlalu mengganggu.\n- Pengendalian Getaran: Menerapkan teknik isolasi getaran untuk meminimalkan kebisingan.\n\nDari perspektif desain, selama tahap operasi, tindakan berikut ini dapat dilakukan untuk meminimalkan polusi suara:\n- Tata Letak Bangunan: Tempatkan area yang sensitif terhadap kebisingan jauh dari sumber kebisingan eksternal.\n- Zonasi: Pisahkan area yang sensitif terhadap kebisingan dari zona yang bising melalui zonasi.\n- Isolasi suara: Meningkatkan insulasi bangunan dan menggunakan bahan penyerap suara di dinding, lantai, dan langit-langit untuk mengurangi tingkat kebisingan dalam ruangan.\n- Desain jendela: Memasang jendela kaca ganda atau jendela kedap suara untuk meredam kebisingan eksternal yang masuk ke dalam gedung.  \n- Vegetasi: Memasukkan solusi berbasis alam seperti menggunakan vegetasi yang lebat sebagai peredam suara alami.","- Dalam Kerangka Acuan RfP, menguraikan persyaratan untuk menilai dampak kebisingan dari konstruksi dan menguraikan mitigasi yang tepat untuk mengelola dan mengurangi dampak (misalnya penghalang atau penutup suara atau menjadwalkan kegiatan konstruksi pada waktu yang tepat)\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk menerapkan pemantauan kebisingan dan persyaratan untuk menyesuaikan metode konstruksi untuk mengurangi dampak kebisingan\n\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 48/1996 tentang Ambang Batas Kebisingan",null,"Kebisingan","Relevan","Kebisingan-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kebisingan","Risiko Operasi: Polusi suara dari kegiatan operasi yang intensif seperti operasi alat berat dan kegiatan industri, yang melebihi batas kebisingan yang diizinkan dapat mengganggu penduduk di sekitarnya dan menimbulkan dampak ekologis negatif yang lebih luas.","Apakah proyek berpotensi menimbulkan polusi suara yang signifikan dari fasilitas proyek (misalnya tiang pancang, alat berat)?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Kebisingan-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Kebisingan-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Berdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mengkaji ulang potensi polusi suara sebagai akibat dari dampak operasional. Hal ini harus mencakup strategi untuk mengelola dan mengurangi dampak tersebut serta pemantauan dan pelaporan kinerja yang berkelanjutan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan nasional.\n- Menerapkan modifikasi desain atau peningkatan teknologi untuk mengurangi emisi kebisingan pada sumbernya. Misalnya, menggunakan mesin, kendaraan, dan peralatan yang lebih tenang.\n- Pemeliharaan dan pelumasan mesin dan peralatan secara teratur untuk mencegah kebisingan akibat keausan mekanis.\n- Memasang penghalang fisik (seperti dinding atau pagar suara) antara sumber kebisingan dan reseptor sensitif (misalnya, area pemukiman) untuk memblokir atau membelokkan kebisingan.\n\nDari perspektif desain, selama fase operasi, tindakan berikut dapat dilakukan untuk meminimalkan polusi suara:\n- Tata Letak Bangunan: Tempatkan area yang sensitif terhadap kebisingan jauh dari sumber kebisingan eksternal.\n- Zonasi: Pisahkan area yang sensitif terhadap kebisingan dari zona yang bising melalui zonasi.\n- Isolasi suara: Meningkatkan insulasi bangunan dan menggunakan bahan penyerap suara di dinding, lantai, dan langit-langit untuk mengurangi tingkat kebisingan dalam ruangan.\n- Desain jendela: Memasang jendela kaca ganda atau jendela kedap suara untuk meredam kebisingan eksternal yang masuk ke dalam gedung.  \n- Vegetasi: Memasukkan solusi berbasis alam seperti menggunakan vegetasi yang lebat sebagai peredam suara alami.","- Dalam Kerangka Acuan RfP, menguraikan persyaratan untuk menilai dampak kebisingan dari konstruksi dan menguraikan mitigasi yang tepat untuk mengelola dan mengurangi dampak (misalnya penghalang atau penutup suara atau menjadwalkan kegiatan konstruksi pada waktu yang tepat)\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk menerapkan pemantauan kebisingan dan persyaratan untuk menyesuaikan metode konstruksi untuk mengurangi dampak kebisingan\n\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 48/1996 tentang Ambang Batas Kebisingan",null,"Kebisingan","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kebisingan-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kebisingan","Risiko Konstruksi: Kebisingan yang disebabkan oleh mesin-mesin berat, batu besar, mesin perata jalan, pengaduk semen dan sejenisnya akan menyebabkan kebisingan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar","Apakah proyek berpotensi menimbulkan polusi suara yang signifikan dari fasilitas proyek (misalnya tiang pancang, alat berat)?","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Ya","Kebisingan-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Materialitas Tinggi","Kebisingan-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Berdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mengkaji ulang potensi polusi suara sebagai akibat dari dampak operasional. Hal ini harus mencakup strategi untuk mengelola dan mengurangi dampak tersebut serta pemantauan dan pelaporan kinerja yang berkelanjutan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan nasional.\n- Menerapkan modifikasi desain atau peningkatan teknologi untuk mengurangi emisi kebisingan pada sumbernya. Misalnya, menggunakan mesin, kendaraan, dan peralatan yang lebih tenang.\n- Pemeliharaan dan pelumasan mesin dan peralatan secara teratur untuk mencegah kebisingan akibat keausan mekanis.\n- Memasang penghalang fisik (seperti dinding atau pagar suara) antara sumber kebisingan dan reseptor sensitif (misalnya, area pemukiman) untuk memblokir atau membelokkan kebisingan.\n\nDari perspektif desain, selama tahap konstruksi, tindakan berikut ini dapat dilakukan untuk meminimalkan polusi suara:\n- Peralatan yang tenang: Gunakan mesin dengan tingkat kebisingan yang rendah dan rawatlah secara teratur.\n- Penjadwalan Kerja: Lakukan aktivitas yang tidak terlalu bising pada jam-jam yang tidak terlalu mengganggu.\n- Pengendalian Getaran: Menerapkan teknik isolasi getaran untuk meminimalkan kebisingan.","- Dalam Kerangka Acuan RfP, menguraikan persyaratan untuk menilai dampak kebisingan dari konstruksi dan menguraikan mitigasi yang tepat untuk mengelola dan mengurangi dampak (misalnya penghalang atau penutup suara atau menjadwalkan kegiatan konstruksi pada waktu yang tepat)\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk menerapkan pemantauan kebisingan dan persyaratan untuk menyesuaikan metode konstruksi untuk mengurangi dampak kebisingan\n\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 48/1996 tentang Ambang Batas Kebisingan",null,"Kebisingan","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kebisingan-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kebisingan","Risiko Konstruksi: Kebisingan yang disebabkan oleh mesin-mesin berat, batu besar, mesin perata jalan, pengaduk semen dan sejenisnya akan menyebabkan kebisingan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar\n\nRisiko Operasi: Polusi suara dari kegiatan operasi yang intensif seperti operasi alat berat dan kegiatan industri, yang melebihi batas kebisingan yang diizinkan dapat mengganggu penduduk di sekitarnya dan menimbulkan dampak ekologis negatif yang lebih luas.","Apakah proyek berpotensi menimbulkan polusi suara yang signifikan dari fasilitas proyek (misalnya tiang pancang, alat berat)?",null,"Tidak","Kebisingan-Tidak","Materialitas Rendah","Kebisingan-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut ini untuk memastikan risiko:\n- Melakukan penilaian awal untuk menentukan potensi tingkat polusi suara. Jika penilaian menentukan tingkat polusi suara yang tinggi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'risiko tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan dampak yang tinggi dari pembangkit kebisingan, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,"Kebisingan","Relevan","Kebisingan-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Kebisingan","Risiko Konstruksi: Kebisingan yang disebabkan oleh mesin-mesin berat, batu besar, mesin perata jalan, pengaduk semen dan sejenisnya akan menyebabkan kebisingan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar\n\nRisiko Operasi: Polusi suara dari kegiatan operasi yang intensif seperti operasi alat berat dan kegiatan industri, yang melebihi batas kebisingan yang diizinkan dapat mengganggu penduduk di sekitarnya dan menimbulkan dampak ekologis negatif yang lebih luas.","Apakah proyek berpotensi menimbulkan polusi suara yang signifikan dari fasilitas proyek (misalnya tiang pancang, alat berat)?",null,"Belum lengkap","Kebisingan-Belum lengkap","Belum lengkap","Kebisingan-Belum lengkap-Belum lengkap","- Carilah studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Dalam Kerangka Acuan RfP, menguraikan persyaratan untuk menilai dampak kebisingan dari konstruksi dan menguraikan mitigasi yang tepat untuk mengelola dan mengurangi dampak (misalnya penghalang atau penutup suara atau menjadwalkan kegiatan konstruksi pada waktu yang tepat)\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk menerapkan pemantauan kebisingan dan persyaratan untuk menyesuaikan metode konstruksi untuk mengurangi dampak kebisingan\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 48/1996 tentang Ambang Batas Kebisingan",null,"Kebisingan","Relevan","Kebisingan-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Getaran","Risiko Konstruksi: Kegiatan konstruksi intensif yang melibatkan alat berat dan pemancangan tiang pancang dapat menimbulkan getaran tanah yang signifikan, yang menyebabkan kerusakan struktural pada bangunan di dekatnya atau menyebabkan ketidaknyamanan bagi penghuni.\n\nRisiko Operasi: Penggunaan mesin-mesin berskala besar secara intensif yang beroperasi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan tanah dan tanah serta fondasi bagi lingkungan sekitar.","Apakah ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi potensi kerusakan struktural atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh getaran tanah yang intens?",null,"Ya","Getaran-Ya","Materialitas Tinggi","Getaran-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian terhadap potensi dampak getaran sebagai akibat dari dampak konstruksi dan operasi proyek. Hal ini harus mencakup strategi untuk mengelola dan mengurangi dampak tersebut serta pemantauan dan pelaporan kinerja yang berkelanjutan.\n\nDari perspektif desain, selama tahap konstruksi, tindakan berikut dapat dilakukan untuk meminimalkan getaran ke daerah sekitarnya:\n- Pemantauan Getaran: Memantau tingkat getaran secara teratur untuk memastikan mereka tetap berada dalam batas aman.\n- Dudukan isolasi: Menggunakan dudukan atau bantalan isolasi getaran di bawah mesin yang bergetar untuk memisahkannya dari struktur bangunan dan mengurangi transmisi getaran.\n- Bahan peredam: Menerapkan bahan peredam (misalnya, polimer viskoelastik) pada mesin atau struktur untuk menyerap getaran dan mengurangi resonansi.\n- Desain peralatan: Mendesain ulang peralatan dan mesin untuk meminimalkan timbulnya dan transmisi getaran. Hal ini dapat melibatkan peningkatan keseimbangan, penyelarasan, dan pengurangan kecepatan operasi.\n- Modifikasi struktural: Memperkuat atau memodifikasi struktur bangunan untuk menahan getaran atau mengubah teknik konstruksi untuk meminimalkan getaran yang terbawa ke tanah.\n\nDari perspektif desain, selama fase operasi, tindakan berikut ini dapat dilakukan untuk meminimalkan getaran ke area sekitar:\n- Dudukan isolasi: Menggunakan dudukan atau bantalan isolasi getaran di bawah mesin yang bergetar untuk memisahkannya dari struktur bangunan dan mengurangi transmisi getaran.\n- Bahan peredam: Menerapkan bahan peredam (misalnya, polimer viskoelastik) pada mesin atau struktur untuk menyerap getaran dan mengurangi resonansi.\n- Desain peralatan: Mendesain ulang peralatan dan mesin untuk meminimalkan timbulnya dan transmisi getaran. Hal ini dapat melibatkan peningkatan keseimbangan, penyelarasan, dan pengurangan kecepatan operasi.\n- Modifikasi struktural: Memperkuat atau memodifikasi struktur bangunan untuk menahan getaran atau mengubah teknik konstruksi untuk meminimalkan getaran yang terbawa ke tanah.","- Dalam Kerangka Acuan Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk menilai integritas struktural bangunan di sekitarnya dan infrastruktur yang sensitif\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk menerapkan pemantauan getaran menggunakan seismograf dan persyaratan untuk menyesuaikan metode konstruksi untuk mengurangi getaran\n\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 49 tahun 1996 tentang Ambang Batas Getaran ",null,"Getaran","Relevan","Getaran-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Getaran","Risiko Operasi: Penggunaan alat berat berskala besar secara intensif yang beroperasi dalam waktu lama dapat menyebabkan gangguan tanah dan tanah serta fondasi di sekitarnya","Apakah ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi potensi kerusakan struktural atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh getaran tanah yang intens?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Getaran-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Getaran-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Berdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mengkaji ulang potensi getaran sebagai akibat dari dampak operasional. Hal ini harus mencakup strategi untuk mengelola dan mengurangi dampak tersebut serta pemantauan dan pelaporan kinerja yang berkelanjutan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan nasional.\n\nDari perspektif desain, selama tahap operasi, tindakan berikut dapat dilakukan untuk meminimalkan getaran ke area sekitar:\n- Dudukan isolasi: Menggunakan dudukan atau bantalan isolasi getaran di bawah mesin yang bergetar untuk memisahkannya dari struktur bangunan dan mengurangi transmisi getaran.\n- Bahan peredam: Menerapkan bahan peredam (misalnya, polimer viskoelastik) pada mesin atau struktur untuk menyerap getaran dan mengurangi resonansi.\n- Desain peralatan: Mendesain ulang peralatan dan mesin untuk meminimalkan timbulnya dan transmisi getaran. Hal ini dapat melibatkan peningkatan keseimbangan, penyelarasan, dan pengurangan kecepatan operasi.\n- Modifikasi struktural: Memperkuat atau memodifikasi struktur bangunan untuk menahan getaran atau mengubah teknik konstruksi untuk meminimalkan getaran yang terbawa ke tanah.","- Dalam Kerangka Acuan Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk menilai integritas struktural bangunan di sekitarnya dan infrastruktur yang sensitif\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk menerapkan pemantauan getaran menggunakan seismograf dan persyaratan untuk menyesuaikan metode konstruksi untuk mengurangi getaran\n\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 49 tahun 1996 tentang Ambang Batas Getaran ",null,"Getaran","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Getaran-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Getaran","Risiko Konstruksi: Kegiatan konstruksi intensif yang melibatkan alat berat dan pemancangan tiang pancang dapat menimbulkan getaran tanah yang signifikan, yang menyebabkan kerusakan struktural pada bangunan di dekatnya atau menyebabkan ketidaknyamanan bagi penghuni.","Apakah ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi potensi kerusakan struktural atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh getaran tanah yang intens?","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Ya","Getaran-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Materialitas Tinggi","Getaran-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Berdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mengkaji ulang potensi getaran sebagai akibat dari dampak operasional. Hal ini harus mencakup strategi untuk mengelola dan mengurangi dampak tersebut serta pemantauan dan pelaporan kinerja yang berkelanjutan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan nasional.\n\nDari perspektif desain, selama tahap konstruksi, tindakan-tindakan berikut ini dapat dilakukan untuk meminimalkan getaran pada area sekitar:\n- Pemantauan Getaran: Memantau tingkat getaran secara teratur untuk memastikan mereka tetap berada dalam batas aman.\n- Dudukan isolasi: Menggunakan dudukan atau bantalan isolasi getaran di bawah mesin yang bergetar untuk memisahkannya dari struktur bangunan dan mengurangi transmisi getaran.\n- Bahan peredam: Menerapkan bahan peredam (misalnya, polimer viskoelastik) pada mesin atau struktur untuk menyerap getaran dan mengurangi resonansi.\n- Desain peralatan: Mendesain ulang peralatan dan mesin untuk meminimalkan timbulnya dan transmisi getaran. Hal ini dapat melibatkan peningkatan keseimbangan, penyelarasan, dan pengurangan kecepatan operasi.\n- Modifikasi struktural: Memperkuat atau memodifikasi struktur bangunan untuk menahan getaran atau mengubah teknik konstruksi untuk meminimalkan getaran yang terbawa ke tanah.","- Dalam Kerangka Acuan Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk menilai integritas struktural bangunan di sekitarnya dan infrastruktur yang sensitif\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk menerapkan pemantauan getaran menggunakan seismograf dan persyaratan untuk menyesuaikan metode konstruksi untuk mengurangi getaran\n\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 49 tahun 1996 tentang Ambang Batas Getaran ",null,"Getaran","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Getaran-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Getaran","Risiko Konstruksi: Kegiatan konstruksi intensif yang melibatkan alat berat dan pemancangan tiang pancang dapat menimbulkan getaran tanah yang signifikan, yang menyebabkan kerusakan struktural pada bangunan di dekatnya atau menyebabkan ketidaknyamanan bagi penghuni.\n\nRisiko Operasi: Penggunaan mesin-mesin berskala besar secara intensif yang beroperasi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan tanah dan tanah serta fondasi bagi lingkungan sekitar.","Apakah ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi potensi kerusakan struktural atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh getaran tanah yang intens?",null,"Tidak","Getaran-Tidak","Materialitas Rendah","Getaran-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut ini untuk memastikan risiko:\nMelakukan penilaian awal untuk menentukan potensi tingkat getaran. Jika penilaian menentukan tingkat getaran yang tinggi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'risiko tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan dampak tinggi dari getaran, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,"Getaran","Relevan","Getaran-Relevan"]
["Lingkungan","Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah","Getaran","Risiko Konstruksi: Kegiatan konstruksi intensif yang melibatkan alat berat dan pemancangan tiang pancang dapat menimbulkan getaran tanah yang signifikan, yang menyebabkan kerusakan struktural pada bangunan di dekatnya atau menyebabkan ketidaknyamanan bagi penghuni.\n\nRisiko Operasi: Penggunaan mesin-mesin berskala besar secara intensif yang beroperasi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan tanah dan tanah serta fondasi bagi lingkungan sekitar.","Apakah ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi potensi kerusakan struktural atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh getaran tanah yang intens?",null,"Belum lengkap","Getaran-Belum lengkap","Belum lengkap","Getaran-Belum lengkap-Belum lengkap","- Carilah studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Dalam Kerangka Acuan Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk menilai integritas struktural bangunan di sekitarnya dan infrastruktur yang sensitif\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk menerapkan pemantauan getaran menggunakan seismograf dan persyaratan untuk menyesuaikan metode konstruksi untuk mengurangi getaran\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 49 tahun 1996 tentang Ambang Batas Getaran",null,"Getaran","Relevan","Getaran-Relevan"]
["Lingkungan","Konservasi Keanekaragaman Hayati","Keanekaragaman hayati","Risiko Pra Konstruksi: : Kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan dapat mengganggu ekosistem darat secara signifikan, yang menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan spesies tanaman. Penurunan keanekaragaman hayati ini dapat berdampak pada fungsi ekosistem lokal dan mengurangi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya ekosistem ini, seperti makanan, air, dan praktik budaya.\n\nRisiko Konstruksi: Kegiatan proyek, termasuk konstruksi, dapat menurunkan keanekaragaman hayati lebih lanjut dengan mengubah atau menghancurkan habitat, memengaruhi pola migrasi satwa liar, dan menyebabkan fragmentasi ekosistem.\n\nRisiko Operasi: Terdapat risiko selama operasi dari penggunaan bahan baku yang dapat merusak ekosistem secara keseluruhan, misalnya penggunaan bahan baku secara terus menerus melalui eksplorasi, penebangan, eksploitasi.","Apakah proyek diusulkan di lahan yang saat ini diidentifikasi sebagai lahan bernilai konservasi tinggi, lahan lingkungan atau konservasi?",null,"Ya","Keanekaragaman hayati-Ya","Materialitas Tinggi","Keanekaragaman hayati-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian dampak keanekaragaman hayati awal di wilayah proyek dengan mempertimbangkan tahap konstruksi dan operasi untuk mengidentifikasi spesies kunci yang berisiko, dan mengidentifikasi langkah-langkah konservasi dan prioritas konservasi. Langkah-langkah tersebut juga dapat mempertimbangkan dampak terhadap mata pencaharian dari hilangnya keanekaragaman hayati\n\nDari perspektif desain, tindakan-tindakan berikut ini dapat dilakukan untuk meminimalkan hilangnya keanekaragaman hayati di daerah sekitar:\n- Konservasi dan restorasi habitat: Menerapkan langkah-langkah untuk melindungi habitat yang ada dan memulihkan area terdegradasi yang terkena dampak kegiatan konstruksi.\n- Pengelolaan vegetasi: Meminimalkan pembukaan vegetasi dan menerapkan rencana penanaman kembali dengan menggunakan spesies asli untuk memulihkan konektivitas habitat.\n- Koridor satwa liar: Membangun koridor atau jembatan satwa liar untuk memfasilitasi pergerakan dan konektivitas populasi satwa liar yang terdampak oleh infrastruktur.\n- Pengelolaan spesies invasif: Mengembangkan strategi untuk mengendalikan dan mengelola spesies invasif yang mungkin masuk atau menyebar akibat kegiatan infrastruktur.\n- Rehabilitasi dan restorasi: Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan restorasi untuk memulihkan area yang terkena dampak ke kondisi yang mendukung keanekaragaman hayati.\n- Pemantauan jangka panjang dan pengelolaan adaptif: Melanjutkan upaya pemantauan pasca operasi untuk memastikan bahwa tujuan keanekaragaman hayati terpenuhi dan menyesuaikan strategi pengelolaan sesuai kebutuhan.\n- Rehabilitasi lahan: Penonaktifan atau penggunaan kembali infrastruktur untuk meminimalkan dampak jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati. ","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan penilaian dampak keanekaragaman hayati dan strategi pengelolaan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konservasi yang tepat\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, menguraikan persyaratan untuk kolaborasi dengan organisasi lokal untuk mengembangkan inisiatif untuk mendukung peningkatan keanekaragaman hayati\n- Dalam Perjanjian KPBU, menguraikan persyaratan untuk penilaian rutin dampak proyek terhadap layanan ekosistem, dengan umpan balik yang dimasukkan untuk perbaikan berkelanjutan.\n\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi",null,"Keanekaragaman hayati","Relevan","Keanekaragaman hayati-Relevan"]
["Lingkungan","Konservasi Keanekaragaman Hayati","Keanekaragaman hayati","Risiko Pra Konstruksi: : Kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan dapat mengganggu ekosistem darat secara signifikan, yang menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan spesies tanaman. Penurunan keanekaragaman hayati ini dapat berdampak pada fungsi ekosistem lokal dan mengurangi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya ekosistem ini, seperti makanan, air, dan praktik budaya.\n\nRisiko Konstruksi: Kegiatan proyek, termasuk konstruksi, dapat menurunkan keanekaragaman hayati lebih lanjut dengan mengubah atau menghancurkan habitat, memengaruhi pola migrasi satwa liar, dan menyebabkan fragmentasi ekosistem.","Apakah proyek diusulkan di lahan yang saat ini diidentifikasi sebagai lahan bernilai konservasi tinggi, lahan lingkungan atau konservasi?","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Ya",{"$f":"C32&\"-\"&G32&\"\"&F32","v":"Keanekaragaman hayati-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"},"Materialitas Tinggi","Keanekaragaman hayati-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian dampak keanekaragaman hayati awal di wilayah proyek dengan mempertimbangkan tahap konstruksi dan operasi untuk mengidentifikasi spesies kunci yang berisiko, dan mengidentifikasi langkah-langkah konservasi dan prioritas konservasi. Langkah-langkah tersebut juga dapat mempertimbangkan dampak terhadap mata pencaharian dari hilangnya keanekaragaman hayati\n\nDari perspektif desain, tindakan-tindakan berikut ini dapat dilakukan untuk meminimalkan hilangnya keanekaragaman hayati di daerah sekitar:\n- Konservasi dan restorasi habitat: Menerapkan langkah-langkah untuk melindungi habitat yang ada dan memulihkan area terdegradasi yang terkena dampak kegiatan konstruksi.\n- Pengelolaan vegetasi: Meminimalkan pembukaan vegetasi dan menerapkan rencana penanaman kembali dengan menggunakan spesies asli untuk memulihkan konektivitas habitat.\n- Koridor satwa liar: Membangun koridor atau jembatan satwa liar untuk memfasilitasi pergerakan dan konektivitas populasi satwa liar yang terdampak oleh infrastruktur.\n- Pengelolaan spesies invasif: Mengembangkan strategi untuk mengendalikan dan mengelola spesies invasif yang mungkin masuk atau menyebar akibat kegiatan infrastruktur.\n- Rehabilitasi dan restorasi: Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan restorasi untuk memulihkan area yang terkena dampak ke kondisi yang mendukung keanekaragaman hayati.\n- Pemantauan jangka panjang dan pengelolaan adaptif: Melanjutkan upaya pemantauan pasca operasi untuk memastikan bahwa tujuan keanekaragaman hayati terpenuhi dan menyesuaikan strategi pengelolaan sesuai kebutuhan.\n- Rehabilitasi lahan: Penonaktifan atau penggunaan kembali infrastruktur untuk meminimalkan dampak jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati. ","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan penilaian dampak keanekaragaman hayati dan strategi pengelolaan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konservasi yang tepat\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, menguraikan persyaratan untuk kolaborasi dengan organisasi lokal untuk mengembangkan inisiatif untuk mendukung peningkatan keanekaragaman hayati\n- Dalam Perjanjian KPBU, menguraikan persyaratan untuk penilaian rutin dampak proyek terhadap layanan ekosistem, dengan umpan balik yang dimasukkan untuk perbaikan berkelanjutan.\n\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi",null,"Keanekaragaman hayati","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Keanekaragaman hayati-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Lingkungan","Konservasi Keanekaragaman Hayati","Keanekaragaman hayati","Risiko Pra Konstruksi: : Kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan dapat mengganggu ekosistem darat secara signifikan, yang menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan spesies tanaman. Penurunan keanekaragaman hayati ini dapat berdampak pada fungsi ekosistem lokal dan mengurangi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya ekosistem ini, seperti makanan, air, dan praktik budaya.\n\nRisiko Konstruksi: Kegiatan proyek, termasuk konstruksi, dapat menurunkan keanekaragaman hayati lebih lanjut dengan mengubah atau menghancurkan habitat, memengaruhi pola migrasi satwa liar, dan menyebabkan fragmentasi ekosistem.\n\nRisiko Operasi: Terdapat risiko selama operasi dari penggunaan bahan baku yang dapat merusak ekosistem secara keseluruhan, misalnya penggunaan bahan baku secara terus menerus melalui eksplorasi, penebangan, eksploitasi.","Apakah proyek diusulkan di lahan yang saat ini diidentifikasi sebagai lahan bernilai konservasi tinggi, lahan lingkungan atau konservasi?",null,"Tidak","Keanekaragaman hayati-Tidak","Materialitas Rendah","Keanekaragaman hayati-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut ini untuk memastikan risiko:\n- Melakukan penilaian awal (misalnya tinjauan desktop) untuk menentukan tingkat keanekaragaman hayati yang ada di lokasi dan dampak potensial terhadap keanekaragaman hayati dari konstruksi dan operasi. Jika penilaian menentukan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan dampak yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati dari konstruksi dan operasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'risiko tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan dampak yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati dari konstruksi dan operasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,"Keanekaragaman hayati","Relevan","Keanekaragaman hayati-Relevan"]
["Lingkungan","Konservasi Keanekaragaman Hayati","Keanekaragaman hayati","Risiko Pra Konstruksi: : Kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan dapat mengganggu ekosistem darat secara signifikan, yang menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan spesies tanaman. Penurunan keanekaragaman hayati ini dapat berdampak pada fungsi ekosistem lokal dan mengurangi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya ekosistem ini, seperti makanan, air, dan praktik budaya.\n\nRisiko Konstruksi: Kegiatan proyek, termasuk konstruksi, dapat menurunkan keanekaragaman hayati lebih lanjut dengan mengubah atau menghancurkan habitat, memengaruhi pola migrasi satwa liar, dan menyebabkan fragmentasi ekosistem.\n\nRisiko Operasi: Terdapat risiko selama operasi dari penggunaan bahan baku yang dapat merusak ekosistem secara keseluruhan, misalnya penggunaan bahan baku secara terus menerus melalui eksplorasi, penebangan, eksploitasi.","Apakah proyek diusulkan di lahan yang saat ini diidentifikasi sebagai lahan bernilai konservasi tinggi, lahan lingkungan atau konservasi?",null,"Belum lengkap","Keanekaragaman hayati-Belum lengkap","Belum lengkap","Keanekaragaman hayati-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian dampak keanekaragaman hayati awal di wilayah proyek dengan mempertimbangkan tahap konstruksi dan operasi untuk mengidentifikasi spesies kunci yang berisiko, dan mengidentifikasi langkah-langkah konservasi dan prioritas konservasi. Langkah-langkah tersebut juga dapat mempertimbangkan dampak akibat hilangnya keanekaragaman hayati ","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, menguraikan persyaratan untuk melakukan penilaian dampak keanekaragaman hayati dan strategi pengelolaan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konservasi yang tepat\n- Dalam Perjanjian KPBU, menguraikan persyaratan untuk kolaborasi dengan organisasi lokal untuk mengembangkan inisiatif untuk mendukung peningkatan keanekaragaman hayati\n- Dalam Perjanjian KPBU, menguraikan persyaratan untuk penilaian rutin dampak proyek terhadap jasa ekosistem, dengan umpan balik yang dimasukkan untuk perbaikan berkelanjutan.\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi",null,"Keanekaragaman hayati","Relevan","Keanekaragaman hayati-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Konsumsi Energi","Risiko Konstruksi: Kegiatan seperti pembukaan lahan, perataan tanah, dan penggalian membutuhkan energi yang signifikan untuk mengoperasikan alat berat seperti buldoser, ekskavator, dan truk pengangkut. Konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari alat berat ini merupakan risiko penggunaan energi yang signifikan.\n\nRisiko Operasi: Penggunaan energi yang berlebihan pada proyek-proyek dapat menyebabkan emisi berbasis bahan bakar fosil yang akan mencegah keselarasan dengan peraturan nasional saat ini dan di masa depan, hal ini akan meningkatkan biaya energi dari waktu ke waktu yang berpotensi membuat aset terdampar dan rentan terhadap risiko transaksional. Isu-isu politik global saat ini dapat mempengaruhi keamanan pasokan energi karena pasokan global menjadi semakin rentan.","Apakah proyek ini diperkirakan akan memiliki kebutuhan energi yang tinggi?",null,"Ya","Konsumsi Energi-Ya","Materialitas Tinggi","Konsumsi Energi-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Melakukan penilaian terhadap potensi kebutuhan penggunaan energi sebagai akibat dari tahap konstruksi dan operasi proyek. \n- Mengidentifikasi strategi untuk mengelola dan mengurangi konsumsi energi melalui langkah-langkah efisiensi energi dan penerapan energi terbarukan/rendah karbon.","- Dalam Lampiran RfP - sertakan langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan energi selama tahap konstruksi dan operasi. \n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban bagi BUP untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan energi, langkah-langkah efisiensi energi dan atau penerapan energi terbarukan/rendah karbon.\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban bagi BUP untuk melakukan pengelolaan, pemantauan dan pelaporan penggunaan energi yang berkelanjutan selama konstruksi dan operasi.Contoh standar internasional dan referensi lokal:\nPeraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi",null,"Konsumsi Energi","Relevan","Konsumsi Energi-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Konsumsi Energi","Risiko Operasi: Penggunaan energi yang berlebihan pada proyek-proyek dapat menyebabkan emisi berbasis bahan bakar fosil yang akan mencegah keselarasan dengan peraturan nasional saat ini dan di masa depan, hal ini akan meningkatkan biaya energi dari waktu ke waktu yang berpotensi membuat aset terdampar dan rentan terhadap risiko transaksional. Isu-isu politik global saat ini dapat mempengaruhi keamanan pasokan energi karena pasokan global menjadi semakin rentan.","Apakah proyek ini diperkirakan akan memiliki kebutuhan energi yang tinggi?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Konsumsi Energi-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Konsumsi Energi-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Melakukan penilaian terhadap potensi kebutuhan penggunaan energi sebagai akibat dari tahap konstruksi dan operasi proyek. \n- Mengidentifikasi strategi untuk mengelola dan mengurangi konsumsi energi melalui langkah-langkah efisiensi energi dan penerapan energi terbarukan/rendah karbon.","- Dalam Lampiran RfP - sertakan langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan energi selama tahap konstruksi dan operasi. \n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban bagi BUP untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan energi, langkah-langkah efisiensi energi dan atau penerapan energi terbarukan/rendah karbon.\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban bagi BUP untuk melakukan pengelolaan, pemantauan dan pelaporan penggunaan energi yang berkelanjutan selama konstruksi dan operasi.Contoh standar internasional dan referensi lokal:\nPeraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi",null,"Konsumsi Energi","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Konsumsi Energi-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Konsumsi Energi","Risiko Konstruksi: Kegiatan seperti pembukaan lahan, perataan tanah, dan penggalian membutuhkan energi yang signifikan untuk mengoperasikan alat berat seperti buldoser, ekskavator, dan truk pengangkut. Konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari alat berat ini merupakan risiko penggunaan energi yang signifikan.\n\nRisiko Operasi: Penggunaan energi yang berlebihan pada proyek-proyek dapat menyebabkan emisi berbasis bahan bakar fosil yang akan mencegah keselarasan dengan peraturan nasional saat ini dan di masa depan, hal ini akan meningkatkan biaya energi dari waktu ke waktu yang berpotensi membuat aset terdampar dan rentan terhadap risiko transaksional. Isu-isu politik global saat ini dapat mempengaruhi keamanan pasokan energi karena pasokan global menjadi semakin rentan.","Apakah proyek ini diperkirakan akan memiliki kebutuhan energi yang tinggi?",null,"Tidak","Konsumsi Energi-Tidak","Materialitas Rendah","Konsumsi Energi-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut untuk mengkonfirmasi apakah ada risiko tinggi:\n- Melakukan penilaian awal untuk menentukan potensi penggunaan energi pada tahap konstruksi dan operasi. Jika penilaian menentukan persyaratan penggunaan energi yang tinggi dalam konstruksi dan operasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'risiko tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan penggunaan energi dalam jumlah besar, lihat langkah-langkah dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,"Konsumsi Energi","Relevan","Konsumsi Energi-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Konsumsi Energi","Risiko Konstruksi: Kegiatan seperti pembukaan lahan, perataan tanah, dan penggalian membutuhkan energi yang signifikan untuk mengoperasikan alat berat seperti buldoser, ekskavator, dan truk pengangkut. Konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari alat berat ini merupakan risiko penggunaan energi yang signifikan.\n\nRisiko Operasi: Penggunaan energi yang berlebihan pada proyek-proyek dapat menyebabkan emisi berbasis bahan bakar fosil yang akan mencegah keselarasan dengan peraturan nasional saat ini dan di masa depan, hal ini akan meningkatkan biaya energi dari waktu ke waktu yang berpotensi membuat aset terdampar dan rentan terhadap risiko transaksional. Isu-isu politik global saat ini dapat mempengaruhi keamanan pasokan energi karena pasokan global menjadi semakin rentan.","Apakah proyek ini diperkirakan akan memiliki kebutuhan energi yang tinggi?",null,"Belum lengkap","Konsumsi Energi-Belum lengkap","Belum lengkap","Konsumsi Energi-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Melakukan penilaian terhadap potensi kebutuhan penggunaan energi sebagai akibat dari tahap konstruksi dan operasi proyek. \n- Mengidentifikasi strategi untuk mengelola dan mengurangi konsumsi energi melalui langkah-langkah efisiensi energi dan penerapan energi terbarukan/rendah karbon.","- Dalam Lampiran RfP - termasuk langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan energi selama tahap konstruksi dan operasi. \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban bagi BUP untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan energi, langkah-langkah efisiensi energi dan atau penerapan energi terbarukan/rendah karbon.\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban bagi BUP untuk melakukan pengelolaan, pemantauan dan pelaporan penggunaan energi yang berkelanjutan selama tahap konstruksi dan operasi.\nContoh standar dan referensi internasional:\nPeraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi",null,"Konsumsi Energi","Relevan","Konsumsi Energi-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Konsumsi Air","Risiko Konstruksi: penggunaan air oleh seluruh pekerja konstruksi untuk kegiatan pembangunan pondasi langsung, pembersihan, pembersihan, sanitasi, penanganan limbah, dan konsumsi.\n\nRisiko Operasi: setiap manufaktur atau infrastruktur membutuhkan air dalam proses operasinya.  Penggunaan air yang berlebihan pada proyek dapat menguras sumber daya air alami","Apakah proyek ini akan mengkonsumsi air dalam jumlah besar?",null,"Ya","Konsumsi Air-Ya","Materialitas Tinggi","Konsumsi Air-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut: Melakukan penilaian awal penggunaan air untuk menentukan peluang untuk mengurangi penggunaan air minum dalam konstruksi dan operasi. Hal ini dapat mencakup penetapan target penggunaan air minum selama konstruksi dan operasi, strategi kebutuhan air, dan strategi potensial untuk daur ulang air\n- Perencanaan dan alokasi air: Mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan air yang mempertimbangkan kebutuhan berbagai sektor (misalnya, pertanian, industri, lingkungan) dan memprioritaskan alokasi air yang efisien.\n- Perlindungan ekosistem: Melindungi dan memulihkan ekosistem air tawar, lahan basah, dan zona sempadan sungai untuk menjaga kualitas air, keanekaragaman hayati, dan jasa ekosistem.","- Dalam Lampiran RfP - sertakan langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan air selama tahap konstruksi dan operasi yang diidentifikasi dalam Tahap Persiapan\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen untuk mengurangi konsumsi air dan menyelaraskan dengan target konsumsi air yang diuraikan dalam Tahap Persiapan melalui berbagai strategi termasuk strategi kebutuhan air dan potensi daur ulang air\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk melakukan pelaporan konsumsi air secara berkala\nContoh standar dan referensi internasional:\n- ISO 46001:2019 - Sistem manajemen efisiensi air\n- Standar Air Minum: Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan (Permenkes 2/2023) ",null,"Konsumsi Air","Relevan","Konsumsi Air-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Konsumsi Air","Risiko Operasi: setiap manufaktur atau infrastruktur membutuhkan air dalam proses operasinya.  Penggunaan air yang berlebihan pada proyek dapat menguras sumber daya air alami","Apakah proyek ini akan mengkonsumsi air dalam jumlah besar?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Konsumsi Air-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Konsumsi Air-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Selama tahap operasi, BUP harus melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian awal terhadap penggunaan air untuk menentukan peluang untuk mengurangi penggunaan air minum. Hal ini dapat mencakup penetapan target penggunaan air minum selama konstruksi dan operasi, strategi kebutuhan air, dan strategi potensial untuk daur ulang air.\n- Perencanaan dan alokasi air: Mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan air yang mempertimbangkan kebutuhan berbagai sektor (misalnya, pertanian, industri, lingkungan) dan memprioritaskan alokasi air yang efisien.\n- Perlindungan ekosistem: Melindungi dan memulihkan ekosistem air tawar, lahan basah, dan zona sempadan sungai untuk menjaga kualitas air, keanekaragaman hayati, dan jasa ekosistem.","- Dalam Lampiran RfP - sertakan langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan air selama tahap konstruksi dan operasi yang diidentifikasi dalam Tahap Persiapan\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen untuk mengurangi konsumsi air dan menyelaraskan dengan target konsumsi air yang diuraikan dalam Tahap Persiapan melalui berbagai strategi termasuk strategi kebutuhan air dan potensi daur ulang air\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk melakukan pelaporan konsumsi air secara berkala\nContoh standar dan referensi internasional:\n- ISO 46001:2019 - Sistem manajemen efisiensi air\n- Standar Air Minum: Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan (Permenkes 2/2023) ",null,"Konsumsi Air","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Konsumsi Air-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Konsumsi Air","Risiko Konstruksi: penggunaan air oleh seluruh pekerja konstruksi untuk kegiatan pembangunan pondasi langsung, pembersihan, pembersihan, sanitasi, penanganan limbah, dan konsumsi.\n\nRisiko Operasi: setiap manufaktur atau infrastruktur membutuhkan air dalam proses operasinya.  Penggunaan air yang berlebihan pada proyek dapat menguras sumber daya air alami","Apakah proyek ini akan mengkonsumsi air dalam jumlah besar?",null,"Tidak","Konsumsi Air-Tidak","Materialitas Rendah","Konsumsi Air-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut ini untuk memastikan apakah ada risiko tinggi:\n- Melakukan penilaian awal untuk menentukan potensi kebutuhan penggunaan air minum proyek selama konstruksi dan operasi. Jika penilaian menentukan kebutuhan air minum dalam jumlah besar selama konstruksi dan operasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'risiko tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan penggunaan air dalam jumlah besar, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,"Konsumsi Air","Relevan","Konsumsi Air-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Konsumsi Air","Risiko Konstruksi: penggunaan air oleh seluruh pekerja konstruksi untuk kegiatan pembangunan pondasi langsung, pembersihan, pembersihan, sanitasi, penanganan limbah, dan konsumsi.\n\nRisiko Operasi: setiap manufaktur atau infrastruktur membutuhkan air dalam proses operasinya.  Penggunaan air yang berlebihan pada proyek dapat menguras sumber daya air alami","Apakah proyek ini akan mengkonsumsi air dalam jumlah besar?",null,"Belum lengkap","Konsumsi Air-Belum lengkap","Belum lengkap","Konsumsi Air-Belum lengkap-Belum lengkap","- Carilah studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi. ","- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen untuk mengurangi konsumsi air dan menyelaraskan dengan target konsumsi air yang diuraikan dalam Tahap Persiapan melalui berbagai strategi termasuk strategi kebutuhan air dan potensi daur ulang air\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk melakukan pelaporan konsumsi air secara berkala\nContoh standar dan referensi internasional:\n- ISO 46001:2019 - Sistem manajemen efisiensi air\n- Standar Air Minum: Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan (Permenkes 2/2023)\n",null,"Konsumsi Air","Relevan","Konsumsi Air-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Timbulan sampah dan air limbah","Risiko Konstruksi: Limbah berasal dari puing-puing pembongkaran dan konstruksi, limbah berbahaya seperti asbes, limbah kimia dari cat, pelarut campuran, penggalian dan pekerjaan tanah. Sementara air limbah umumnya disebabkan oleh pembersihan lokasi dan peralatan serta limpasan air hujan yang dapat membawa polutan. \n\nRisiko Operasi: Timbulan limbah yang berlebihan memberikan tekanan pada sistem infrastruktur seperti TPA dan pabrik daur ulang limbah. Pengelolaan limbah dan air limbah yang buruk dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan melalui pelepasan bahan kimia berbahaya yang berdampak pada kesehatan manusia dan sistem pangan. Dampak-dampak ini memberikan tekanan pada sistem infrastruktur nasional.","Apakah proyek berpotensi menghasilkan limbah (berbahaya dan tidak berbahaya) dan air limbah dalam jumlah besar?",null,"Ya","Timbulan sampah dan air limbah-Ya","Materialitas Tinggi","Timbulan sampah dan air limbah-Ya-Materialitas Tinggi"," Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian awal terhadap limbah dan air limbah untuk menentukan timbulan limbah dan timbulan air limbah yang timbul dari proyek dan peluang untuk mengolah dan mengurangi limbah/air limbah selama konstruksi dan operasi. Hal ini dapat mencakup penetapan target untuk menghasilkan nol limbah selama konstruksi dan operasi, dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dengan menggunakan kembali bahan/sumber daya, merancang dekonstruksi.\n\nSelama tahap operasi, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Instalasi pengolahan air limbah: Membangun instalasi pengolahan air limbah yang tepat \n- Lansekap hemat air: Mempromosikan xeriscaping dan lansekap tanaman asli yang membutuhkan lebih sedikit irigasi dan pemeliharaan.\n- Pemanenan air hujan: Memasang sistem pemanenan air hujan untuk menangkap dan menggunakan air hujan untuk keperluan yang tidak dapat diminum seperti irigasi lanskap dan pembilasan toilet.\n- Menggunakan tanaman organik dan tanaman lokal sebagai media aerasi air limbah untuk meningkatkan kadar oksigen selama proses daur ulang. ","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan strategi pengelolaan limbah dan air limbah untuk mengidentifikasi fasilitas pengolahan dan pengelolaan limbah yang tepat\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen untuk mengurangi limbah dan menyelaraskan dengan target timbulan limbah yang diuraikan dalam Tahap Persiapan\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk melakukan pelaporan rutin atas timbulan limbah dan air limbah\nContoh standar dan referensi lokal dan internasional:\nISO 20400:2017 - Pengadaan berkelanjutan\n- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah ",null,"Timbulan sampah dan air limbah","Relevan","Timbulan sampah dan air limbah-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Timbulan sampah dan air limbah","Risiko Operasi: Produksi limbah yang berlebihan memberikan tekanan pada sistem infrastruktur seperti TPA dan pabrik daur ulang limbah. Pengelolaan limbah dan air limbah yang buruk dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan melalui pelepasan bahan kimia berbahaya yang berdampak pada kesehatan manusia dan sistem pangan. Dampak-dampak ini memberikan tekanan pada sistem infrastruktur nasional.","Apakah proyek berpotensi menghasilkan limbah (berbahaya dan tidak berbahaya) dan air limbah dalam jumlah besar?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Timbulan sampah dan air limbah-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Timbulan sampah dan air limbah-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi"," Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian awal terhadap limbah dan air limbah untuk menentukan timbulan limbah dan timbulan air limbah yang timbul dari proyek dan peluang untuk mengolah dan mengurangi limbah/air limbah selama konstruksi dan operasi. Hal ini dapat mencakup penetapan target untuk menghasilkan nol limbah selama konstruksi dan operasi, dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dengan menggunakan kembali bahan/sumber daya, merancang dekonstruksi.\n\nSelama tahap operasi, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Instalasi pengolahan air limbah: Membangun instalasi pengolahan air limbah yang tepat \n- Lansekap hemat air: Mempromosikan xeriscaping dan lansekap tanaman asli yang membutuhkan lebih sedikit irigasi dan pemeliharaan.\n- Pemanenan air hujan: Memasang sistem pemanenan air hujan untuk menangkap dan menggunakan air hujan untuk keperluan yang tidak dapat diminum seperti irigasi lanskap dan pembilasan toilet.\n- Menggunakan tanaman organik dan tanaman lokal sebagai media aerasi air limbah untuk meningkatkan kadar oksigen selama proses daur ulang. ","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan strategi pengelolaan limbah dan air limbah untuk mengidentifikasi fasilitas pengolahan dan pengelolaan limbah yang tepat\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen untuk mengurangi limbah dan menyelaraskan dengan target timbulan limbah yang diuraikan dalam Tahap Persiapan\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk melakukan pelaporan rutin atas timbulan limbah dan air limbah\nContoh standar dan referensi lokal dan internasional:\nISO 20400:2017 - Pengadaan berkelanjutan\n- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah ",null,"Timbulan sampah dan air limbah","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Timbulan sampah dan air limbah-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Timbulan sampah dan air limbah","Risiko Konstruksi: Limbah berasal dari puing-puing pembongkaran dan konstruksi, limbah berbahaya seperti asbes, limbah kimia dari cat, pelarut campuran, penggalian dan pekerjaan tanah. Sementara air limbah umumnya disebabkan oleh pembersihan lokasi dan peralatan serta limpasan air hujan yang dapat membawa polutan. \n\nRisiko Operasi: Timbulan limbah yang berlebihan memberikan tekanan pada sistem infrastruktur seperti TPA dan pabrik daur ulang limbah. Pengelolaan limbah dan air limbah yang buruk dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan melalui pelepasan bahan kimia berbahaya yang berdampak pada kesehatan manusia dan sistem pangan. Dampak-dampak ini memberikan tekanan pada sistem infrastruktur nasional.","Apakah proyek berpotensi menghasilkan limbah (berbahaya dan tidak berbahaya) dan air limbah dalam jumlah besar?",null,"Tidak","Timbulan sampah dan air limbah-Tidak","Materialitas Rendah","Timbulan sampah dan air limbah-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut untuk mengkonfirmasi apakah ada risiko tinggi:\n- Melakukan penilaian awal untuk menentukan potensi timbulan limbah dan air limbah dari proyek selama konstruksi dan operasi. Jika penilaian menentukan jumlah timbulan limbah dan air limbah yang tinggi selama konstruksi dan operasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'risiko tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan dampak yang tinggi terhadap timbulan limbah dan air limbah, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,"Timbulan sampah dan air limbah","Relevan","Timbulan sampah dan air limbah-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Timbulan sampah dan air limbah","Risiko Konstruksi: Limbah berasal dari puing-puing pembongkaran dan konstruksi, limbah berbahaya seperti asbes, limbah kimia dari cat, pelarut campuran, penggalian dan pekerjaan tanah. Sementara air limbah umumnya disebabkan oleh pembersihan lokasi dan peralatan serta limpasan air hujan yang dapat membawa polutan. \n\nRisiko Operasi: Timbulan limbah yang berlebihan memberikan tekanan pada sistem infrastruktur seperti TPA dan pabrik daur ulang limbah. Pengelolaan limbah dan air limbah yang buruk dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan melalui pelepasan bahan kimia berbahaya yang berdampak pada kesehatan manusia dan sistem pangan. Dampak-dampak ini memberikan tekanan pada sistem infrastruktur nasional.","Apakah proyek berpotensi menghasilkan limbah (berbahaya dan tidak berbahaya) dan air limbah dalam jumlah besar?",null,"Belum lengkap","Timbulan sampah dan air limbah-Belum lengkap","Belum lengkap","Timbulan sampah dan air limbah-Belum lengkap-Belum lengkap","- Carilah studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan strategi pengelolaan limbah dan air limbah untuk mengidentifikasi fasilitas pengolahan dan pengelolaan limbah yang tepat\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen untuk mengurangi limbah dan menyelaraskan dengan target timbulan limbah yang diuraikan dalam Tahap Persiapan\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk melakukan pelaporan rutin atas timbulan limbah dan air limbah\nContoh standar dan referensi lokal dan internasional:\nISO 20400:2017 - Pengadaan berkelanjutan\n- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah ",null,"Timbulan sampah dan air limbah","Relevan","Timbulan sampah dan air limbah-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Kualitas Air","Risiko Konstruksi: Air tanah dan air permukaan dapat tercemar karena limpasan lokasi yang membawa sedimentasi dari padatan tersuspensi ke dalam air tanah dan atau dari air limbah yang tidak terpelihara dengan baik dan limbah berbahaya\n\nRisiko Operasi: Air limbah yang tidak diolah akan mempengaruhi kualitas air di sekitar lokasi dan area. Hal ini juga akan mempengaruhi produksi secara keseluruhan jika operasi membutuhkan penggunaan air. Dengan demikian dalam jangka panjang akan berdampak pada keseluruhan operasi.","Apakah proyek berpotensi mencemari air tanah atau badan air di sekitar area proyek?",null,"Ya","Kualitas Air-Ya","Materialitas Tinggi","Kualitas Air-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Melakukan penilaian awal terhadap sumber polusi dan kontaminan potensial (misalnya sumber kontaminan dapat mencakup sanitasi insitu, SPBU dan garasi, pembuangan limbah padat, industri logam, industri kayu, pembuangan lumpur limbah) dan menguraikan strategi mitigasi untuk mengendalikan sumber polusi air tanah atau air permukaan\n- Melakukan pengujian air yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 Tahun 2023. Hal ini mencakup pengambilan sampel sumur, komposisi kimia (tingkat pH, konduktivitas, total padatan terlarut, ion-ion utama, logam berat, tingkat nutrisi), analisis mikrobiologi (total coliform, coliform tinja/E. coli), senyawa organik (senyawa organik yang mudah menguap, pestisida/herbisida), dan parameter fisik (temperatur, kekeruhan)\n- Menguraikan komitmen untuk mengelola kontaminan melalui standar desain atau solusi desain (misalnya pengumpulan lindi untuk pembuangan limbah padat)\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan pengujian air yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 tahun 2023. Hal ini mencakup pengambilan sampel sumur, komposisi kimia (tingkat pH, konduktivitas, total padatan terlarut, ion-ion utama, logam berat, tingkat nutrisi), analisis mikrobiologi (total koliform, koliform tinja/E. coli), senyawa organik (senyawa organik yang mudah menguap, pestisida/herbisida), dan parameter fisik (suhu, kekeruhan)\n- Pengelolaan daerah aliran sungai: Menerapkan praktik-praktik penggunaan lahan dan peraturan untuk melindungi daerah aliran sungai, lahan basah, dan zona sempadan sungai dari kontaminasi dan erosi.\n- Zona penyangga: Membangun penyangga vegetatif di sepanjang badan air untuk menyaring polutan dari limpasan dan melindungi kualitas air.\n- Kolam penampungan dan retensi: Membangun kolam penampungan dan retensi untuk menampung dan mengolah limpasan air hujan sebelum masuk ke saluran air.\n","- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen terhadap kontaminan melalui standar desain atau solusi desain (misalnya pengumpulan lindi untuk pembuangan limbah padat)\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk melakukan pemantauan kualitas air dan melaporkan kualitas air kepada PJPK \nPeraturan lokal dan internasional yang relevan untuk menjadi referensi jika diperlukan:\n- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air\n- Standar Air Minum: Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan (Permenkes 2/2023) \n- Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Standar Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Higiene Sanitasi",null,"Kualitas Air","Relevan","Kualitas Air-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Kualitas Air","Risiko Konstruksi: Air tanah dan air permukaan dapat tercemar karena limpasan lokasi yang membawa sedimentasi dari padatan tersuspensi ke dalam air tanah dan atau dari air limbah yang tidak terpelihara dengan baik dan limbah berbahaya\n\nRisiko Operasi: Air limbah yang tidak diolah akan mempengaruhi kualitas air di sekitar lokasi dan area. Hal ini juga akan mempengaruhi produksi secara keseluruhan jika operasi membutuhkan penggunaan air. Dengan demikian dalam jangka panjang akan berdampak pada keseluruhan operasi.","Apakah proyek berpotensi mencemari air tanah atau badan air di sekitar area proyek?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Kualitas Air-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Kualitas Air-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Melakukan penilaian awal terhadap sumber polusi dan kontaminan potensial (misalnya sumber kontaminan dapat mencakup sanitasi insitu, SPBU dan garasi, pembuangan limbah padat, industri logam, industri kayu, pembuangan lumpur limbah) dan menguraikan strategi mitigasi untuk mengendalikan sumber polusi air tanah atau air permukaan\n- Melakukan pengujian air yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 Tahun 2023. Hal ini mencakup pengambilan sampel sumur, komposisi kimia (tingkat pH, konduktivitas, total padatan terlarut, ion-ion utama, logam berat, tingkat nutrisi), analisis mikrobiologi (total coliform, coliform tinja/E. coli), senyawa organik (senyawa organik yang mudah menguap, pestisida/herbisida), dan parameter fisik (temperatur, kekeruhan)\n- Menguraikan komitmen untuk mengelola kontaminan melalui standar desain atau solusi desain (misalnya pengumpulan lindi untuk pembuangan limbah padat)\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan pengujian air yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 tahun 2023. Hal ini mencakup pengambilan sampel sumur, komposisi kimia (tingkat pH, konduktivitas, total padatan terlarut, ion-ion utama, logam berat, tingkat nutrisi), analisis mikrobiologi (total koliform, koliform tinja/E. coli), senyawa organik (senyawa organik yang mudah menguap, pestisida/herbisida), dan parameter fisik (suhu, kekeruhan)\n- Pengelolaan daerah aliran sungai: Menerapkan praktik-praktik penggunaan lahan dan peraturan untuk melindungi daerah aliran sungai, lahan basah, dan zona sempadan sungai dari kontaminasi dan erosi.\n- Zona penyangga: Membangun penyangga vegetatif di sepanjang badan air untuk menyaring polutan dari limpasan dan melindungi kualitas air.\n- Kolam penampungan dan retensi: Membangun kolam penampungan dan retensi untuk menampung dan mengolah limpasan air hujan sebelum masuk ke saluran air.\n","- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen terhadap kontaminan melalui standar desain atau solusi desain (misalnya pengumpulan lindi untuk pembuangan limbah padat)\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk melakukan pemantauan kualitas air dan melaporkan kualitas air kepada PJPK \nPeraturan lokal dan internasional yang relevan untuk menjadi referensi jika diperlukan:\n- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air\n- Standar Air Minum: Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan (Permenkes 2/2023) \n- Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Standar Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Higiene Sanitasi",null,"Kualitas Air","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kualitas Air-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Kualitas Air","Risiko Operasi: Air limbah yang tidak diolah akan mempengaruhi kualitas air di sekitar lokasi dan area. Hal ini juga akan mempengaruhi produksi secara keseluruhan jika operasi membutuhkan penggunaan air. Dengan demikian dalam jangka panjang akan berdampak pada keseluruhan operasi.","Apakah proyek berpotensi mencemari air tanah atau badan air di sekitar area proyek?",null,"Tidak","Kualitas Air-Tidak","Materialitas Rendah","Kualitas Air-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut untuk mengkonfirmasi apakah ada risiko tinggi: \n- Melakukan penilaian awal untuk menentukan potensi dampak air tanah atau air permukaan selama konstruksi dan pengoperasian proyek. Jika penilaian menentukan bahwa dampak limbah dari sanitasi tinggi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'risiko tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan dampak yang tinggi terhadap kualitas air tanah, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,"Kualitas Air","Relevan","Kualitas Air-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Kualitas Air","Risiko Konstruksi: Air tanah dan air permukaan dapat tercemar karena limpasan lokasi yang membawa sedimentasi dari padatan tersuspensi ke dalam air tanah dan atau dari air limbah yang tidak terpelihara dengan baik dan limbah berbahaya\n\nRisiko Operasi: Air limbah yang tidak diolah akan mempengaruhi kualitas air di sekitar lokasi dan area. Hal ini juga akan mempengaruhi produksi secara keseluruhan jika operasi membutuhkan penggunaan air. Dengan demikian dalam jangka panjang akan berdampak pada keseluruhan operasi.","Apakah proyek berpotensi mencemari air tanah atau badan air di sekitar area proyek?",null,"Belum lengkap","Kualitas Air-Belum lengkap","Belum lengkap","Kualitas Air-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Melakukan penilaian awal terhadap sumber polusi dan kontaminan potensial (misalnya sumber kontaminan dapat mencakup sanitasi insitu, SPBU dan garasi, pembuangan limbah padat, industri logam, industri kayu, pembuangan lumpur limbah) dan menguraikan strategi mitigasi untuk mengendalikan sumber polusi air tanah atau air permukaan\n- Menguraikan komitmen untuk mengelola kontaminan melalui standar desain atau solusi desain (misalnya pengumpulan lindi untuk pembuangan limbah padat)","- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen terhadap kontaminan melalui standar desain atau solusi desain (misalnya pengumpulan lindi untuk pembuangan limbah padat)\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk melakukan pemantauan kualitas air dan melaporkan kualitas air kepada PJPK \nPeraturan lokal dan internasional yang relevan untuk menjadi referensi jika diperlukan:\n- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air\n- Standar Air Minum: Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan (Permenkes 2/2023)",null,"Kualitas Air","Relevan","Kualitas Air-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Kuantitas Air Tanah","Risiko Konstruksi & Operasi:  Ekstraksi air tanah setempat dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah, intrusi air laut atau air asin, penurunan permukaan air tanah, mengeringkan sumur-sumur dangkal yang mungkin digunakan oleh masyarakat. ","Apakah proyek ini kemungkinan akan memerlukan penggunaan air tanah setempat?",null,"Ya","Kuantitas Air Tanah-Ya","Materialitas Tinggi","Kuantitas Air Tanah-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Melakukan penilaian sistem air tanah tingkat tinggi (misalnya dengan menggunakan analisis desktop) untuk menentukan kapasitas maksimum saat ini dan penggunaan air tanah saat ini (misalnya penggunaan oleh masyarakat setempat)\n- Memahami kebutuhan air dari proyek (konstruksi dan operasi) dan mengidentifikasi sumber air yang sesuai dan beragam\n- Mengidentifikasi strategi mitigasi termasuk penggunaan air daur ulang, penggunaan air yang efisien, dan strategi manajemen permintaan air untuk mengurangi ekstraksi air tanah\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Area perlindungan kepala sumur: Menetapkan dan melindungi area perlindungan kepala sumur di sekitar sumur air minum untuk mencegah kontaminasi dari aktivitas permukaan dan praktik penggunaan lahan.\n- Kawasan resapan alami: Melindungi daerah resapan alami dan mendorong resapan air bersih untuk mengisi kembali akuifer air tanah.\n- Pengisian Ulang Akuifer Terkelola (Managed Aquifer Recharge/MAR): Menerapkan teknik MAR untuk mengisi ulang akuifer secara artifisial dengan air limbah yang diolah, air hujan, atau air permukaan untuk meningkatkan kualitas air tanah.\n- Remediasi in-situ: Menggunakan teknik remediasi in-situ seperti ekstraksi dan pengolahan air tanah, penghalang reaktif yang dapat ditembus, dan pelemahan alami yang dipantau untuk membersihkan lokasi yang terkontaminasi.\n- Jaringan pemantauan air tanah: Membangun dan memelihara jaringan pemantauan air tanah untuk melacak indikator kualitas air tanah (misalnya, kontaminan, tingkat nutrisi) dan mendeteksi perubahan dari waktu ke waktu.","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan penilaian sistem air tanah secara rinci termasuk analisis arah aliran air tanah dan area dan tingkat pengisian ulang akuifer serta mengidentifikasi strategi untuk mengurangi penggunaan air (strategi air daur ulang, penggunaan air yang efisien, dan strategi pengelolaan kebutuhan air) dan untuk mengisi ulang atau menambah air tanah. RfP dapat mencakup persyaratan untuk melakukan pemodelan dan analisis skenario jika diperlukan.\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan dari dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen untuk melaksanakan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Air Tanah termasuk pemantauan dan pelaporan tingkat air tanah\nPeraturan lokal dan internasional yang relevan untuk menjadi acuan jika diperlukan:\n- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air\n- Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah\n- Standar Air Minum: Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan (Permenkes 2/2023)",null,"Kuantitas Air Tanah","Relevan","Kuantitas Air Tanah-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Kuantitas Air Tanah","Risiko Operasi:  Ekstraksi air tanah setempat dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah, intrusi air laut atau air asin, penurunan permukaan air tanah, mengeringkan sumur-sumur dangkal yang mungkin digunakan oleh masyarakat. ","Apakah proyek ini kemungkinan akan memerlukan penggunaan air tanah setempat?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Kuantitas Air Tanah-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Kuantitas Air Tanah-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Melakukan penilaian sistem air tanah tingkat tinggi (misalnya dengan menggunakan analisis desktop) untuk menentukan kapasitas maksimum saat ini dan penggunaan air tanah saat ini (misalnya penggunaan oleh masyarakat setempat)\n- Memahami kebutuhan air dari proyek (konstruksi dan operasi) dan mengidentifikasi sumber air yang sesuai dan beragam\n- Mengidentifikasi strategi mitigasi termasuk penggunaan air daur ulang, penggunaan air yang efisien, dan strategi manajemen permintaan air untuk mengurangi ekstraksi air tanah\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Area perlindungan kepala sumur: Menetapkan dan melindungi area perlindungan kepala sumur di sekitar sumur air minum untuk mencegah kontaminasi dari aktivitas permukaan dan praktik penggunaan lahan.\n- Kawasan resapan alami: Melindungi daerah resapan alami dan mendorong resapan air bersih untuk mengisi kembali akuifer air tanah.\n- Pengisian Ulang Akuifer Terkelola (Managed Aquifer Recharge/MAR): Menerapkan teknik MAR untuk mengisi ulang akuifer secara artifisial dengan air limbah yang diolah, air hujan, atau air permukaan untuk meningkatkan kualitas air tanah.\n- Remediasi in-situ: Menggunakan teknik remediasi in-situ seperti ekstraksi dan pengolahan air tanah, penghalang reaktif yang dapat ditembus, dan pelemahan alami yang dipantau untuk membersihkan lokasi yang terkontaminasi.\n- Jaringan pemantauan air tanah: Membangun dan memelihara jaringan pemantauan air tanah untuk melacak indikator kualitas air tanah (misalnya, kontaminan, tingkat nutrisi) dan mendeteksi perubahan dari waktu ke waktu.","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan penilaian sistem air tanah secara rinci termasuk analisis arah aliran air tanah dan area dan tingkat pengisian ulang akuifer serta mengidentifikasi strategi untuk mengurangi penggunaan air (strategi air daur ulang, penggunaan air yang efisien, dan strategi pengelolaan kebutuhan air) dan untuk mengisi ulang atau menambah air tanah. RfP dapat mencakup persyaratan untuk melakukan pemodelan dan analisis skenario jika diperlukan.\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen untuk melaksanakan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Air Tanah termasuk pemantauan dan pelaporan tingkat air tanah\nPeraturan lokal dan internasional yang relevan untuk menjadi acuan jika diperlukan:\n- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air\n- Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah\n- Standar Air Minum: Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan (Permenkes 2/2023) \n",null,"Kuantitas Air Tanah","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kuantitas Air Tanah-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Kuantitas Air Tanah","Risiko Konstruksi & Operasi:  Ekstraksi air tanah setempat dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah, intrusi air laut atau air asin, penurunan permukaan air tanah, mengeringkan sumur-sumur dangkal yang mungkin digunakan oleh masyarakat. ","Apakah proyek ini kemungkinan akan memerlukan penggunaan air tanah setempat?",null,"Tidak","Kuantitas Air Tanah-Tidak","Materialitas Rendah","Kuantitas Air Tanah-Tidak-Materialitas Rendah","Jika tidak ada air tanah lokal yang direncanakan untuk digunakan, tidak diperlukan tindakan tambahan","Jika tidak ada air tanah lokal yang direncanakan untuk digunakan, tidak diperlukan tindakan tambahan",null,"Kuantitas Air Tanah","Relevan","Kuantitas Air Tanah-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Kuantitas Air Tanah","Risiko Konstruksi & Operasi:  Ekstraksi air tanah setempat dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah, intrusi air laut atau air asin, penurunan permukaan air tanah, mengeringkan sumur-sumur dangkal yang mungkin digunakan oleh masyarakat. ","Apakah proyek ini kemungkinan akan memerlukan penggunaan air tanah setempat?",null,"Belum lengkap","Kuantitas Air Tanah-Belum lengkap","Belum lengkap","Kuantitas Air Tanah-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Melakukan penilaian sistem air tanah tingkat tinggi (misalnya dengan menggunakan analisis desktop) untuk menentukan kapasitas maksimum saat ini dan penggunaan air tanah saat ini (misalnya penggunaan oleh masyarakat setempat)\n- Memahami kebutuhan air dari proyek (konstruksi dan operasi) dan mengidentifikasi sumber air yang sesuai dan beragam\n- Mengidentifikasi strategi mitigasi termasuk penggunaan air daur ulang, penggunaan air yang efisien, dan strategi manajemen permintaan air untuk mengurangi ekstraksi air tanah","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan penilaian sistem air tanah secara rinci termasuk analisis arah aliran air tanah dan area dan tingkat pengisian ulang akuifer serta mengidentifikasi strategi untuk mengurangi penggunaan air (strategi air daur ulang, penggunaan air yang efisien, dan strategi pengelolaan kebutuhan air) dan untuk mengisi ulang atau menambah air tanah. RfP dapat mencakup persyaratan untuk melakukan pemodelan dan analisis skenario jika diperlukan.\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan dari dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen untuk melaksanakan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Air Tanah termasuk pemantauan dan pelaporan tingkat air tanah\nPeraturan lokal dan internasional yang relevan untuk menjadi acuan jika diperlukan:\n- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air\n- Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah\n- Standar Air Minum: Peraturan Kementerian Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan (Permenkes 2/2023)",null,"Kuantitas Air Tanah","Relevan","Kuantitas Air Tanah-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Penggunaan Bahan Baku","Risiko Konstruksi: Ekstraksi bahan baku dan sumber daya alam untuk konstruksi menyebabkan kerusakan alam dan keanekaragaman hayati serta berdampak pada ekosistem lokal yang menjadi tumpuan hidup manusia. Ketersediaan sumber daya semakin menipis sehingga berdampak pada pengiriman rantai pasokan. Biaya sumber daya meningkat dan menjadi lebih tidak stabil.\n\nRisiko Operasi: Jika operasi menggunakan bahan baku langsung dari alam, maka risiko penggunaan yang berlebihan dan perusakan lingkungan menjadi lebih tinggi. Penggunaan bahan baku yang tidak aman dan tidak terantisipasi akan membahayakan seluruh operasi","Apakah proyek melibatkan penggunaan bahan baku dalam jumlah yang signifikan, yang berpotensi berkontribusi terhadap penipisan sumber daya alam?\n\nDalam konteks pembangunan proyek infrastruktur, bahan baku mengacu pada sumber daya penting yang belum diolah yang diperlukan untuk pembangunan dan pemeliharaan proyek infrastruktur. Bahan-bahan ini termasuk sumber daya alam seperti pasir, kerikil, batu, semen, baja, dan kayu, yang membentuk blok bangunan dasar untuk proyek-proyek infrastruktur",null,"Ya","Penggunaan Bahan Baku-Ya","Materialitas Tinggi","Penggunaan Bahan Baku-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Penilaian tingkat tinggi atas penggunaan bahan baku dan mengidentifikasi peluang untuk menggunakan bahan daur ulang atau bahan yang digunakan kembali untuk disertakan dalam Pra-Studi Kelayakan\n- Mengidentifikasi komitmen penggunaan bahan daur ulang dan praktik pengadaan yang mendukung pemasok yang beroperasi dengan sumber bahan yang berkelanjutan.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Substitusi material: Menggunakan bahan alternatif yang dapat diperbarui, didaur ulang, atau tidak terlalu banyak menggunakan sumber daya untuk mencapai fungsi yang sama.\n- Desain untuk efisiensi: Menerapkan strategi desain (misalnya, desain yang lebih ringan, desain modular) untuk mengoptimalkan penggunaan material dan meminimalkan timbulan limbah selama proses produksi.\n- Daur ulang dan penggunaan ulang: Mempromosikan sistem loop tertutup di mana bahan dan produk didaur ulang, diperbaharui, atau digunakan kembali untuk memperpanjang siklus hidupnya dan mengurangi permintaan akan sumber daya alam.\n- Desain untuk lingkungan (DfE): Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam desain produk untuk meminimalkan dampak lingkungan di seluruh siklus hidup produk, termasuk ekstraksi dan pembuangan bahan baku.\n- Penilaian Daur Hidup (LCA): Melakukan LCA untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari penggunaan bahan baku dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dalam desain produk dan pemilihan bahan.","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, persyaratan garis besar untuk melakukan rencana keberlanjutan sumber daya untuk mengidentifikasi peluang untuk mengurangi penggunaan bahan baku dan menekankan daur ulang dan penggunaan kembali bahan\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Lampiran RfP, cantumkan rekomendasi untuk berkolaborasi dengan pemasok untuk pengadaan bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen terhadap penggunaan bahan daur ulang dan mendukung pemasok yang beroperasi dengan sumber bahan yang berkelanjutan. ",null,"Penggunaan Bahan Baku","Relevan","Penggunaan Bahan Baku-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Penggunaan Bahan Baku","Risiko Konstruksi: Ekstraksi bahan baku dan sumber daya alam untuk konstruksi menyebabkan kerusakan alam dan keanekaragaman hayati serta berdampak pada ekosistem lokal yang menjadi tumpuan hidup manusia. Ketersediaan sumber daya semakin menipis sehingga berdampak pada pengiriman rantai pasokan. Biaya sumber daya meningkat dan menjadi lebih tidak stabil.","Apakah proyek melibatkan penggunaan bahan baku dalam jumlah yang signifikan, yang berpotensi berkontribusi terhadap penipisan sumber daya alam?\n\nDalam konteks pembangunan proyek infrastruktur, bahan baku mengacu pada sumber daya penting yang belum diolah yang diperlukan untuk pembangunan dan pemeliharaan proyek infrastruktur. Bahan-bahan ini termasuk sumber daya alam seperti pasir, kerikil, batu, semen, baja, dan kayu, yang membentuk blok bangunan dasar untuk proyek-proyek infrastruktur","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Ya","Penggunaan Bahan Baku-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Materialitas Tinggi","Penggunaan Bahan Baku-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Penilaian tingkat tinggi atas penggunaan bahan baku dan mengidentifikasi peluang untuk menggunakan bahan daur ulang atau bahan yang digunakan kembali untuk disertakan dalam Pra-Studi Kelayakan\n- Mengidentifikasi komitmen penggunaan bahan daur ulang dan praktik pengadaan yang mendukung pemasok yang beroperasi dengan sumber bahan yang berkelanjutan.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Substitusi material: Menggunakan bahan alternatif yang dapat diperbarui, didaur ulang, atau tidak terlalu banyak menggunakan sumber daya untuk mencapai fungsi yang sama.\n- Desain untuk efisiensi: Menerapkan strategi desain (misalnya, desain yang lebih ringan, desain modular) untuk mengoptimalkan penggunaan material dan meminimalkan timbulan limbah selama proses produksi.\n- Daur ulang dan penggunaan ulang: Mempromosikan sistem loop tertutup di mana bahan dan produk didaur ulang, diperbaharui, atau digunakan kembali untuk memperpanjang siklus hidupnya dan mengurangi permintaan akan sumber daya alam.\n- Desain untuk lingkungan (DfE): Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam desain produk untuk meminimalkan dampak lingkungan di seluruh siklus hidup produk, termasuk ekstraksi dan pembuangan bahan baku.\n- Penilaian Daur Hidup (LCA): Melakukan LCA untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari penggunaan bahan baku dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dalam desain produk dan pemilihan bahan.","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, persyaratan garis besar untuk melakukan rencana keberlanjutan sumber daya untuk mengidentifikasi peluang untuk mengurangi penggunaan bahan baku dan menekankan daur ulang dan penggunaan kembali bahan\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Lampiran RfP, cantumkan rekomendasi untuk berkolaborasi dengan pemasok untuk pengadaan bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen terhadap penggunaan bahan daur ulang dan mendukung pemasok yang beroperasi dengan sumber bahan yang berkelanjutan. ",null,"Penggunaan Bahan Baku","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Penggunaan Bahan Baku-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Penggunaan Bahan Baku","Risiko Konstruksi: Ekstraksi bahan baku dan sumber daya alam untuk konstruksi menyebabkan kerusakan alam dan keanekaragaman hayati serta berdampak pada ekosistem lokal yang menjadi tumpuan hidup manusia. Ketersediaan sumber daya semakin menipis sehingga berdampak pada pengiriman rantai pasokan. Biaya sumber daya meningkat dan menjadi lebih tidak stabil.\n\nRisiko Operasi: Jika operasi menggunakan bahan baku langsung dari alam, maka risiko penggunaan yang berlebihan dan perusakan lingkungan menjadi lebih tinggi. Penggunaan bahan baku yang tidak aman dan tidak terantisipasi akan membahayakan seluruh operasi","Apakah proyek melibatkan penggunaan bahan baku dalam jumlah yang signifikan, yang berpotensi berkontribusi terhadap penipisan sumber daya alam?\n\nDalam konteks pembangunan proyek infrastruktur, bahan baku mengacu pada sumber daya penting yang belum diolah yang diperlukan untuk pembangunan dan pemeliharaan proyek infrastruktur. Bahan-bahan ini termasuk sumber daya alam seperti pasir, kerikil, batu, semen, baja, dan kayu, yang membentuk blok bangunan dasar untuk proyek-proyek infrastruktur",null,"Tidak","Penggunaan Bahan Baku-Tidak","Materialitas Rendah","Penggunaan Bahan Baku-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mengidentifikasi peluang untuk menggunakan bahan berdampak rendah seperti bahan daur ulang dan praktik pengadaan yang mendukung pemasok yang beroperasi dengan sumber bahan yang berkelanjutan.","- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen terhadap penggunaan bahan daur ulang dan mendukung pemasok yang beroperasi dengan sumber bahan yang berkelanjutan.",null,"Penggunaan Bahan Baku","Relevan","Penggunaan Bahan Baku-Relevan"]
["Lingkungan","Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi","Penggunaan Bahan Baku","Risiko Konstruksi: Ekstraksi bahan baku dan sumber daya alam untuk konstruksi menyebabkan kerusakan alam dan keanekaragaman hayati serta berdampak pada ekosistem lokal yang menjadi tumpuan hidup manusia. Ketersediaan sumber daya semakin menipis sehingga berdampak pada pengiriman rantai pasokan. Biaya sumber daya meningkat dan menjadi lebih tidak stabil.\n\nRisiko Operasi: Jika operasi menggunakan bahan baku langsung dari alam, maka risiko penggunaan yang berlebihan dan perusakan lingkungan menjadi lebih tinggi. Penggunaan bahan baku yang tidak aman dan tidak terantisipasi akan membahayakan seluruh operasi","Apakah proyek melibatkan penggunaan bahan baku dalam jumlah yang signifikan, yang berpotensi berkontribusi pada penipisan sumber daya alam?",null,"Belum lengkap","Penggunaan Bahan Baku-Belum lengkap","Belum lengkap","Penggunaan Bahan Baku-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mencari studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, persyaratan garis besar untuk melakukan rencana keberlanjutan sumber daya untuk mengidentifikasi peluang untuk mengurangi penggunaan bahan baku dan menekankan daur ulang dan penggunaan kembali bahan\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Lampiran RfP, cantumkan rekomendasi untuk berkolaborasi dengan pemasok untuk pengadaan bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyelaraskan dengan komitmen terhadap penggunaan bahan daur ulang dan mendukung pemasok yang beroperasi dengan sumber bahan yang berkelanjutan.",null,"Penggunaan Bahan Baku","Relevan","Penggunaan Bahan Baku-Relevan"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Bencana Alam","Risiko prakonstruksi, konstruksi & operasi: Kerusakan aset dan gangguan layanan, serta dampak pada sektor infrastruktur lainnya, dapat memerlukan investasi tambahan untuk mengelola risiko bencana, cedera, kematian, dan kerusakan reputasi. Mendapatkan asuransi untuk aset di lokasi rentan bisa sulit dan mahal.","Apakah proyek terletak di daerah yang sudah terkena dampak bahaya alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dll?",null,"Ya","Bencana Alam-Ya","Materialitas Tinggi","Bencana Alam-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian risiko multi-bahaya tingkat tinggi untuk memahami bahaya apa saja yang relevan, skala dan dampaknya. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis data sekunder desktop, wawancara dengan para pemangku kepentingan utama.\n- Menguraikan strategi adaptasi utama untuk diintegrasikan ke dalam Pra Studi Kelayakan\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Peraturan bangunan: Menegakkan dan memperbarui peraturan dan standar bangunan untuk memastikan struktur dirancang dan dibangun untuk tahan terhadap potensi bahaya (misalnya, bangunan tahan gempa, tindakan pencegahan banjir).\n- Kebijakan zonasi dan tata guna lahan: Menerapkan peraturan zonasi dan strategi perencanaan tata guna lahan yang membatasi pembangunan di area berisiko tinggi dan mempromosikan praktik bangunan yang aman\n- Infrastruktur hijau: Mempromosikan penggunaan infrastruktur alami (misalnya lahan basah, hutan, bukit pasir) untuk memberikan perlindungan alami terhadap bahaya seperti banjir, erosi, dan badai.\n- Restorasi ekosistem: memulihkan dan melestarikan habitat dan ekosistem alami yang berfungsi sebagai penyangga terhadap bahaya alam dan meningkatkan ketahanan.\n- Mekanisme transfer risiko: Menetapkan mekanisme pembiayaan risiko bencana (misalnya, asuransi, dana kontinjensi) untuk memberikan perlindungan finansial dan mendukung upaya pemulihan bagi individu, bisnis, dan pemerintah.\n- Ketahanan utilitas: Memastikan ketahanan sistem utilitas (misalnya, pasokan air, telekomunikasi, transportasi) melalui redundansi, sistem cadangan, dan pengerasan infrastruktur. ","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan Penilaian Kerentanan Perubahan Iklim dan Risiko Bencana yang mendalam dan mengidentifikasi tindakan mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak bahaya alam yang relevan. \n- Dalam Lampiran RfP - sertakan standar desain dan peraturan yang relevan untuk infrastruktur dan fasilitas untuk tahap desain dan operasi yang mempertimbangkan ketahanan terhadap risiko bencana.\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk mengatasi risiko dalam desain mengoptimalkan desain proyek, lokasi atau penyelarasan untuk meminimalkan paparan terhadap bahaya alam.\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyertakan pemantauan yang relevan seperti sistem pemantauan dini untuk mengatasi risiko dalam desain mengoptimalkan desain proyek, lokasi atau penyelarasan untuk meminimalkan paparan bahaya alam.\nReferensi ke Standar Internasional dan Lokal:\n- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peringatan Dini Bencana \n- BMKG (untuk bahaya iklim dan hidrometri), BNPB (manajemen risiko bencana), Badan Geoloji (bahaya geologi dan geofisika), dan SNI. \n- Indonesia-22.01.2021.indd (undrr.org)\n- InaSAFE",null,"Bencana Alam","Relevan","Bencana Alam-Relevan"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Bencana Alam","Risiko prakonstruksi, konstruksi & operasi: Kerusakan aset dan gangguan layanan, serta dampak pada sektor infrastruktur lainnya, dapat memerlukan investasi tambahan untuk mengelola risiko bencana, cedera, kematian, dan kerusakan reputasi. Mendapatkan asuransi untuk aset di lokasi rentan bisa sulit dan mahal.","Apakah proyek terletak di daerah yang sudah terkena dampak bahaya alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dll?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Bencana Alam-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Bencana Alam-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian risiko multi-bahaya tingkat tinggi untuk memahami bahaya apa saja yang relevan, skala dan dampaknya. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis data sekunder desktop, wawancara dengan para pemangku kepentingan utama.\n- Menguraikan strategi adaptasi utama untuk diintegrasikan ke dalam Pra Studi Kelayakan\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Peraturan bangunan: Menegakkan dan memperbarui peraturan dan standar bangunan untuk memastikan struktur dirancang dan dibangun untuk tahan terhadap potensi bahaya (misalnya, bangunan tahan gempa, tindakan pencegahan banjir).\n- Kebijakan zonasi dan tata guna lahan: Menerapkan peraturan zonasi dan strategi perencanaan tata guna lahan yang membatasi pembangunan di area berisiko tinggi dan mempromosikan praktik bangunan yang aman\n- Infrastruktur hijau: Mempromosikan penggunaan infrastruktur alami (misalnya lahan basah, hutan, bukit pasir) untuk memberikan perlindungan alami terhadap bahaya seperti banjir, erosi, dan badai.\n- Restorasi ekosistem: memulihkan dan melestarikan habitat dan ekosistem alami yang berfungsi sebagai penyangga terhadap bahaya alam dan meningkatkan ketahanan.\n- Mekanisme transfer risiko: Menetapkan mekanisme pembiayaan risiko bencana (misalnya, asuransi, dana kontinjensi) untuk memberikan perlindungan finansial dan mendukung upaya pemulihan bagi individu, bisnis, dan pemerintah.\n- Ketahanan utilitas: Memastikan ketahanan sistem utilitas (misalnya, pasokan air, telekomunikasi, transportasi) melalui redundansi, sistem cadangan, dan pengerasan infrastruktur. ","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan Penilaian Kerentanan Perubahan Iklim dan Risiko Bencana yang mendalam dan mengidentifikasi tindakan mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak bahaya alam yang relevan. \n- Dalam Lampiran RfP - sertakan standar desain dan peraturan yang relevan untuk infrastruktur dan fasilitas untuk tahap desain dan operasi yang mempertimbangkan ketahanan terhadap risiko bencana.\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk mengatasi risiko dalam desain mengoptimalkan desain proyek, lokasi atau penyelarasan untuk meminimalkan paparan terhadap bahaya alam.\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyertakan pemantauan yang relevan seperti sistem pemantauan dini untuk mengatasi risiko dalam desain mengoptimalkan desain proyek, lokasi atau penyelarasan untuk meminimalkan paparan bahaya alam.\nReferensi ke Standar Internasional dan Lokal:\n- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peringatan Dini Bencana \n- BMKG (untuk bahaya iklim dan hidrometri), BNPB (manajemen risiko bencana), Badan Geoloji (bahaya geologi dan geofisika), dan SNI. \n- Indonesia-22.01.2021.indd (undrr.org)\n- InaSAFE",null,"Bencana Alam","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Bencana Alam-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Bencana Alam","Risiko prakonstruksi, konstruksi & operasi: Kerusakan aset dan gangguan layanan, serta dampak pada sektor infrastruktur lainnya, dapat memerlukan investasi tambahan untuk mengelola risiko bencana, cedera, kematian, dan kerusakan reputasi. Mendapatkan asuransi untuk aset di lokasi rentan bisa sulit dan mahal.","Apakah proyek terletak di daerah yang sudah terkena dampak bahaya alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dll?",null,"Tidak","Bencana Alam-Tidak","Materialitas Rendah","Bencana Alam-Tidak-Materialitas Rendah","Jika data yang ada tidak tersedia, dalam Pra Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut untuk memverifikasi risiko:\n- Melakukan analisis desktop untuk memastikan area proyek tidak terkena bahaya alamJika penilaian menentukan potensi risiko dari bahaya alam tinggi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan dampak tinggi dari bencana alam, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,"Bencana Alam","Relevan","Bencana Alam-Relevan"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Bencana Alam","Risiko prakonstruksi, konstruksi & operasi: Kerusakan aset dan gangguan layanan, serta dampak pada sektor infrastruktur lainnya, dapat memerlukan investasi tambahan untuk mengelola risiko bencana, cedera, kematian, dan kerusakan reputasi. Mendapatkan asuransi untuk aset di lokasi rentan bisa sulit dan mahal.","Apakah proyek terletak di daerah yang sudah terkena dampak bahaya alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dll?",null,"Belum lengkap","Bencana Alam-Belum lengkap","Belum lengkap","Bencana Alam-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mencari studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  \n","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan Penilaian Kerentanan Perubahan Iklim dan Risiko Bencana yang mendalam dan mengidentifikasi tindakan mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak bahaya alam yang relevan. \n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Lampiran RfP - sertakan standar desain dan peraturan yang relevan untuk infrastruktur dan fasilitas untuk tahap desain dan operasi yang mempertimbangkan ketahanan terhadap risiko bencana.\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk mengatasi risiko dalam desain mengoptimalkan desain proyek, lokasi atau penyelarasan untuk meminimalkan paparan terhadap bahaya alam.\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk menyertakan pemantauan yang relevan seperti sistem pemantauan dini untuk mengatasi risiko dalam desain mengoptimalkan desain proyek, lokasi atau penyelarasan untuk meminimalkan paparan bahaya alam.",null,"Bencana Alam","Relevan","Bencana Alam-Relevan"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Manajemen Banjir","Risiko Prakonstruksi: Penilaian risiko banjir yang tidak memadai, pembebasan lahan dan tantangan zonasi di daerah rawan banjir, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan dataran banjir dapat menyebabkan pilihan desain yang buruk, penundaan proyek, dan penalti.\n\nRisiko Konstruksi: Banjir di lokasi, infrastruktur drainase yang buruk, dan gangguan pasokan material atau tenaga kerja akibat peristiwa banjir dapat mengakibatkan penundaan proyek yang signifikan dan peningkatan biaya.\n\nRisiko Operasi: Potensi risiko dari kerusakan operasional yang disebabkan oleh banjir. Kerusakan infrastruktur dan masyarakat sekitar serta aset akibat banjir yang menyebabkan implikasi keuangan jangka panjang yang signifikan dan penurunan fungsi sosial.","Apakah ada potensi proyek menyebabkan perubahan pada sistem drainase air hujan yang ada, dengan menciptakan penghalang aliran air (misalnya dari jalur kereta api atau jalan baru atau jalan konstruksi) atau permukaan keras tambahan yang meningkatkan aliran air permukaan selama hujan lebat?",null,"Ya","Manajemen Banjir-Ya","Materialitas Tinggi","Manajemen Banjir-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Melakukan penilaian tingkat tinggi terhadap kondisi lokasi dan lahan untuk memahami apakah drainase air dan limbah yang ada dapat melindungi lokasi dan daerah sekitarnya\n- Menguraikan strategi adaptasi banjir utama untuk diintegrasikan ke dalam Pra-Studi Kelayakan\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Peraturan zonasi: Menerapkan peraturan zonasi yang membatasi konstruksi dan pengembangan di daerah rawan banjir atau mewajibkan peninggian fondasi dan bahan tahan banjir untuk bangunan.\n- Infrastruktur hijau: Memasukkan infrastruktur hijau (misalnya, taman hujan, trotoar permeabel) untuk mengelola limpasan air hujan dan mengurangi banjir dengan meningkatkan drainase dan resapan alami.\n- Tanggul dan dinding penahan banjir: Membangun tanggul, dinding penahan banjir, dan tanggul di sepanjang sungai dan garis pantai untuk menahan air banjir dan melindungi masyarakat dan infrastruktur.\n- Kanalisasi: Memodifikasi aliran air dan sungai alami untuk meningkatkan kapasitas aliran dan mengurangi risiko banjir melalui pengerukan, pelebaran, atau pelurusan saluran.\n- Program asuransi banjir: Mendorong pemilik rumah, bisnis, dan masyarakat di daerah rawan banjir untuk membeli asuransi banjir melalui National Flood Insurance Program (NFIP) atau perusahaan asuransi swasta. ","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan analisis banjir yang mendalam untuk menilai kemungkinan banjir yang terjadi di lokasi dan potensi hasil dan risiko untuk menginformasikan tindakan mitigasi. Analisis banjir harus mempertimbangkan pola curah hujan yang diproyeksikan dengan mempertimbangkan perubahan iklim\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, jika perlu, integrasikan peluang untuk memberikan ketahanan yang lebih besar terhadap banjir bagi masyarakat sekitar, misalnya dengan menanamkan penyimpanan air di jalur kereta api bawah tanah di daerah pesisir\n- Lampiran RfP - termasuk standar desain dan peraturan yang relevan untuk infrastruktur dan fasilitas untuk tahap desain dan operasi yang mempertimbangkan untuk menghindari area dengan risiko banjir yang tinggi, manajemen banjir dan langkah-langkah perlindungan termasuk solusi berbasis alam atau Drainase Perkotaan Berkelanjutan (Sustainable Urban Drainage/SUDS)\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan rencana pengelolaan air hujan selama konstruksi",null,"Manajemen Banjir","Relevan","Manajemen Banjir-Relevan"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Manajemen Banjir","Risiko Prakonstruksi: Penilaian risiko banjir yang tidak memadai, pembebasan lahan dan tantangan zonasi di daerah rawan banjir, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan dataran banjir dapat menyebabkan pilihan desain yang buruk, penundaan proyek, dan penalti.\n\nRisiko Konstruksi: Banjir di lokasi, infrastruktur drainase yang buruk, dan gangguan pasokan material atau tenaga kerja akibat peristiwa banjir dapat mengakibatkan penundaan proyek yang signifikan dan peningkatan biaya.","Apakah ada potensi proyek menyebabkan perubahan pada sistem drainase air hujan yang ada, dengan menciptakan penghalang aliran air (misalnya dari jalur kereta api atau jalan baru atau jalan konstruksi) atau permukaan keras tambahan yang meningkatkan aliran air permukaan selama hujan lebat?","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Ya","Manajemen Banjir-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Materialitas Tinggi","Manajemen Banjir-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Melakukan penilaian tingkat tinggi terhadap kondisi lokasi dan lahan untuk memahami apakah drainase air dan limbah yang ada dapat melindungi lokasi dan daerah sekitarnya\n- Menguraikan strategi adaptasi banjir utama untuk diintegrasikan ke dalam Pra-Studi Kelayakan\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Peraturan zonasi: Menerapkan peraturan zonasi yang membatasi konstruksi dan pengembangan di daerah rawan banjir atau mewajibkan peninggian fondasi dan bahan tahan banjir untuk bangunan.\n- Infrastruktur hijau: Memasukkan infrastruktur hijau (misalnya, taman hujan, trotoar permeabel) untuk mengelola limpasan air hujan dan mengurangi banjir dengan meningkatkan drainase dan resapan alami.\n- Tanggul dan dinding penahan banjir: Membangun tanggul, dinding penahan banjir, dan tanggul di sepanjang sungai dan garis pantai untuk menahan air banjir dan melindungi masyarakat dan infrastruktur.\n- Kanalisasi: Memodifikasi aliran air dan sungai alami untuk meningkatkan kapasitas aliran dan mengurangi risiko banjir melalui pengerukan, pelebaran, atau pelurusan saluran.\n- Program asuransi banjir: Mendorong pemilik rumah, bisnis, dan masyarakat di daerah rawan banjir untuk membeli asuransi banjir melalui National Flood Insurance Program (NFIP) atau perusahaan asuransi swasta. ","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan analisis banjir yang mendalam untuk menilai kemungkinan banjir yang terjadi di lokasi dan potensi hasil dan risiko untuk menginformasikan tindakan mitigasi. Analisis banjir harus mempertimbangkan pola curah hujan yang diproyeksikan dengan mempertimbangkan perubahan iklim\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, jika perlu, integrasikan peluang untuk memberikan ketahanan yang lebih besar terhadap banjir bagi masyarakat sekitar, misalnya dengan menanamkan penyimpanan air di jalur kereta api bawah tanah di daerah pesisir\n- Lampiran RfP - termasuk standar desain dan peraturan yang relevan untuk infrastruktur dan fasilitas untuk tahap desain dan operasi yang mempertimbangkan untuk menghindari area dengan risiko banjir yang tinggi, langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan banjir termasuk solusi berbasis alam atau Drainase Perkotaan Berkelanjutan (Sustainable Urban Drainage/SUDS)\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan rencana pengelolaan air hujan selama konstruksi \n",null,"Manajemen Banjir","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Manajemen Banjir-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Manajemen Banjir","Risiko Prakonstruksi: Penilaian risiko banjir yang tidak memadai, pembebasan lahan dan tantangan zonasi di daerah rawan banjir, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan dataran banjir dapat menyebabkan pilihan desain yang buruk, penundaan proyek, dan penalti.\n\nRisiko Konstruksi: Banjir di lokasi, infrastruktur drainase yang buruk, dan gangguan pasokan material atau tenaga kerja akibat peristiwa banjir dapat mengakibatkan penundaan proyek yang signifikan dan peningkatan biaya.\n\nRisiko Operasi: Potensi risiko dari kerusakan operasional yang disebabkan oleh banjir. Kerusakan infrastruktur dan masyarakat sekitar serta aset akibat banjir yang menyebabkan implikasi keuangan jangka panjang yang signifikan dan penurunan fungsi sosial.","Apakah ada potensi proyek menyebabkan perubahan pada sistem drainase air hujan yang ada, dengan menciptakan penghalang aliran air (misalnya dari jalur kereta api atau jalan baru atau jalan konstruksi) atau permukaan keras tambahan yang meningkatkan aliran air permukaan selama hujan lebat?",null,"Tidak","Manajemen Banjir-Tidak","Materialitas Rendah","Manajemen Banjir-Tidak-Materialitas Rendah","Jika data yang ada tidak tersedia, dalam Pra Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi risiko:\n- Memastikan jenis proyek tidak menyebabkan perubahan pada sistem drainase air hujan yang sudah ada\n- Melakukan penilaian tingkat tinggi desktop pada lokasi dan kondisi lahan untuk memahami apakah drainase air dan limbah yang ada dapat melindungi lokasi dan daerah sekitarnya\n\nJika penilaian menentukan potensi untuk menyebabkan perubahan pada sistem drainase air hujan, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, jika diperlukan, integrasikan peluang-peluang untuk memberikan ketahanan yang lebih besar terhadap banjir bagi masyarakat sekitar, misalnya dengan menanamkan penyimpanan air di jalur kereta api bawah tanah di daerah pesisir\n- Lampiran RfP - termasuk standar desain dan peraturan yang relevan untuk infrastruktur dan fasilitas untuk tahap desain dan operasi yang mempertimbangkan untuk menghindari area dengan risiko banjir yang tinggi, langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan banjir termasuk solusi berbasis alam atau Drainase Perkotaan Berkelanjutan (Sustainable Urban Drainage/SUDS)\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan rencana pengelolaan air hujan selama konstruksi\nReferensi ke Standar Internasional dan Lokal:\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim",null,"Manajemen Banjir","Relevan","Manajemen Banjir-Relevan"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Manajemen Banjir","Risiko Prakonstruksi: Penilaian risiko banjir yang tidak memadai, pembebasan lahan dan tantangan zonasi di daerah rawan banjir, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan dataran banjir dapat menyebabkan pilihan desain yang buruk, penundaan proyek, dan penalti.\n\nRisiko Konstruksi: Banjir di lokasi, infrastruktur drainase yang buruk, dan gangguan pasokan material atau tenaga kerja akibat peristiwa banjir dapat mengakibatkan penundaan proyek yang signifikan dan peningkatan biaya.\n\nRisiko Operasi: Potensi risiko dari kerusakan operasional yang disebabkan oleh banjir. Kerusakan infrastruktur dan masyarakat sekitar serta aset akibat banjir yang menyebabkan implikasi keuangan jangka panjang yang signifikan dan penurunan fungsi sosial.","Apakah ada potensi proyek menyebabkan perubahan pada sistem drainase air hujan yang ada, dengan menciptakan penghalang aliran air (misalnya dari jalur kereta api atau jalan baru atau jalan konstruksi) atau permukaan keras tambahan yang meningkatkan aliran air permukaan selama hujan lebat?",null,"Belum lengkap","Manajemen Banjir-Belum lengkap","Belum lengkap","Manajemen Banjir-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mencari studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan analisis banjir yang mendalam untuk menilai kemungkinan banjir yang terjadi di lokasi dan potensi hasil dan risiko untuk menginformasikan tindakan mitigasi. Analisis banjir harus mempertimbangkan pola curah hujan yang diproyeksikan dengan mempertimbangkan perubahan iklim\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, jika perlu, integrasikan peluang untuk memberikan ketahanan yang lebih besar terhadap banjir bagi masyarakat sekitar, misalnya dengan menanamkan penyimpanan air di jalur kereta api bawah tanah di daerah pesisir\n- Lampiran RfP - termasuk standar desain dan peraturan yang relevan untuk infrastruktur dan fasilitas untuk tahap desain dan operasi yang mempertimbangkan untuk menghindari area dengan risiko banjir yang tinggi, langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan banjir termasuk solusi berbasis alam atau Drainase Perkotaan Berkelanjutan (Sustainable Urban Drainage/SUDS)\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan rencana pengelolaan air hujan selama konstruksi\nReferensi ke Standar Internasional dan Lokal:\n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim",null,"Manajemen Banjir","Relevan","Manajemen Banjir-Relevan"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Bahaya Iklim","Risiko Konstruksi & Operasi: Kerusakan infrastruktur akibat dampak iklim (misalnya kenaikan suhu, kenaikan permukaan air laut, curah hujan dan badai yang meningkat dan tidak menentu) dapat menyebabkan implikasi keuangan jangka panjang yang signifikan dan penurunan fungsi sosial.","Apakah proyek rentan terhadap bahaya iklim seperti kenaikan suhu, kenaikan permukaan laut (jika berada di daerah pesisir) dan badai?",null,"Ya","Bahaya Iklim-Ya","Materialitas Tinggi","Bahaya Iklim-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian penyaringan risiko iklim tingkat tinggi untuk mengidentifikasi risiko yang dapat dimitigasi. Memastikan proyek memasukkan rekomendasi dari penilaian risiko ke dalam desain Pra-Kelayakan.\n\nDalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Peringatan dini dan rencana tanggap darurat: Membangun sistem peringatan dini untuk kejadian cuaca ekstrem (misalnya, angin topan, gelombang panas) dan mengembangkan rencana tanggap darurat untuk melindungi nyawa dan harta benda.\n- Ketahanan infrastruktur: Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur (misalnya, bangunan, jalan, utilitas) agar tahan terhadap dampak iklim seperti panas ekstrem, badai, dan kenaikan permukaan air laut.\n- Menerapkan strategi untuk melestarikan air, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan air untuk memitigasi kekeringan dan kelangkaan air.\n- Solusi alami dan berbasis alam: Menggunakan ekosistem alami (misalnya, lahan basah, hutan bakau) dan infrastruktur berbasis alam (misalnya, atap hijau, rawa-rawa pesisir) untuk memberikan manfaat adaptasi iklim seperti perlindungan terhadap banjir dan pengaturan air\n- Penghijauan dan reboisasi: Menanam pohon dan merestorasi hutan untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan meningkatkan penyerapan karbon.\nReferensi ke Standar Internasional dan Lokal:\n- Perubahan Iklim dan Penilaian Kerentanan Risiko Bencana (ISO 14090 Adaptasi terhadap perubahan iklim - Prinsip, persyaratan dan panduan, menjelaskan banyak elemen adaptasi perubahan iklim, termasuk pra-perencanaan, perencanaan adaptasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan komunikasi) \n- ISO 14091 (Adaptasi terhadap perubahan iklim - Pedoman tentang kerentanan, dampak dan penilaian risiko, menjelaskan bagaimana memahami kerentanan organisasi dan bagaimana mengembangkan dan menerapkan penilaian risiko yang baik dalam konteks perubahan iklim) \n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan Penilaian Kerentanan Perubahan Iklim dan Risiko Bencana yang mendalam dan mengidentifikasi tindakan mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak tekanan panas atau kenaikan permukaan air laut atau badai. \n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, jika sesuai, mengintegrasikan peluang untuk memberikan ketahanan yang lebih besar terhadap bahaya iklim bagi masyarakat sekitar, misalnya, menanamkan penyimpanan air di jalur kereta api bawah tanah di daerah pesisir untuk mengurangi dampak kenaikan permukaan laut terhadap masyarakat\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk mengatasi risiko dalam desain yang mengoptimalkan desain, lokasi atau penyelarasan proyek untuk meminimalkan paparan bahaya iklim.",null,"Bahaya Iklim","Relevan","Bahaya Iklim-Relevan"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Bahaya Iklim","Risiko Operasi: Kerusakan infrastruktur akibat dampak iklim (misalnya kenaikan suhu, kenaikan permukaan air laut, curah hujan dan badai yang meningkat dan tidak menentu) dapat menyebabkan implikasi keuangan jangka panjang yang signifikan dan penurunan fungsi sosial.","Apakah proyek rentan terhadap bahaya iklim seperti kenaikan suhu, kenaikan permukaan laut (jika berada di daerah pesisir) dan badai?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Bahaya Iklim-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Bahaya Iklim-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian penyaringan risiko iklim tingkat tinggi untuk mengidentifikasi risiko yang dapat dimitigasi. Memastikan proyek memasukkan rekomendasi dari penilaian risiko ke dalam desain Pra-Kelayakan.\n\nDalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Peringatan dini dan rencana tanggap darurat: Membangun sistem peringatan dini untuk kejadian cuaca ekstrem (misalnya, angin topan, gelombang panas) dan mengembangkan rencana tanggap darurat untuk melindungi nyawa dan harta benda.\n- Ketahanan infrastruktur: Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur (misalnya, bangunan, jalan, utilitas) agar tahan terhadap dampak iklim seperti panas ekstrem, badai, dan kenaikan permukaan air laut.\n- Menerapkan strategi untuk melestarikan air, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan air untuk memitigasi kekeringan dan kelangkaan air.\n- Solusi alami dan berbasis alam: Menggunakan ekosistem alami (misalnya, lahan basah, hutan bakau) dan infrastruktur berbasis alam (misalnya, atap hijau, rawa-rawa pesisir) untuk memberikan manfaat adaptasi iklim seperti perlindungan terhadap banjir dan pengaturan air\n- Penghijauan dan reboisasi: Menanam pohon dan merestorasi hutan untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan meningkatkan penyerapan karbon.\nReferensi ke Standar Internasional dan Lokal:\n- Perubahan Iklim dan Penilaian Kerentanan Risiko Bencana (ISO 14090 Adaptasi terhadap perubahan iklim - Prinsip, persyaratan dan panduan, menjelaskan banyak elemen adaptasi perubahan iklim, termasuk pra-perencanaan, perencanaan adaptasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan komunikasi) \n- ISO 14091 (Adaptasi terhadap perubahan iklim - Pedoman tentang kerentanan, dampak dan penilaian risiko, menjelaskan bagaimana memahami kerentanan organisasi dan bagaimana mengembangkan dan menerapkan penilaian risiko yang baik dalam konteks perubahan iklim) \n- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan Penilaian Kerentanan Perubahan Iklim dan Risiko Bencana yang mendalam dan mengidentifikasi tindakan mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak tekanan panas atau kenaikan permukaan air laut atau badai. \n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, jika sesuai, mengintegrasikan peluang untuk memberikan ketahanan yang lebih besar terhadap bahaya iklim bagi masyarakat sekitar, misalnya, menanamkan penyimpanan air di jalur kereta api bawah tanah di daerah pesisir untuk mengurangi dampak kenaikan permukaan laut terhadap masyarakat\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk mengatasi risiko dalam desain yang mengoptimalkan desain, lokasi atau penyelarasan proyek untuk meminimalkan paparan bahaya iklim. \n",null,"Bahaya Iklim","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Bahaya Iklim-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Bahaya Iklim","Risiko Konstruksi & Operasi: Kerusakan infrastruktur akibat dampak iklim (misalnya kenaikan suhu, kenaikan permukaan air laut, curah hujan dan badai yang meningkat dan tidak menentu) dapat menyebabkan implikasi keuangan jangka panjang yang signifikan dan penurunan fungsi sosial.","Apakah proyek rentan terhadap bahaya iklim seperti kenaikan suhu, kenaikan permukaan laut (jika berada di daerah pesisir) dan badai?",null,"Tidak","Bahaya Iklim-Tidak","Materialitas Rendah","Bahaya Iklim-Tidak-Materialitas Rendah","Pada Pra Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut untuk memverifikasi risiko:\n- Melakukan analisis desktop untuk memastikan area proyek tidak terkena bahaya iklim\nJika penilaian menentukan potensi risiko dari bahaya alam tinggi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan dampak tinggi dari bahaya alam, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,"Bahaya Iklim","Relevan","Bahaya Iklim-Relevan"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Bahaya Iklim","Risiko Konstruksi & Operasi: Kerusakan infrastruktur akibat dampak iklim (misalnya kenaikan suhu, kenaikan permukaan air laut, curah hujan dan badai yang meningkat dan tidak menentu) dapat menyebabkan implikasi keuangan jangka panjang yang signifikan dan penurunan fungsi sosial.","Apakah proyek rentan terhadap bahaya iklim seperti kenaikan suhu, kenaikan permukaan laut (jika berada di daerah pesisir) dan badai?",null,"Belum lengkap","Bahaya Iklim-Belum lengkap","Belum lengkap","Bahaya Iklim-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n-Mencari studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n-Bekerjasama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n-Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan penilaian risiko iklim yang mendalam dan mengidentifikasi tindakan mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak tekanan panas atau kenaikan permukaan laut atau badai. \n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, jika sesuai, mengintegrasikan peluang untuk memberikan ketahanan yang lebih besar terhadap bahaya iklim bagi masyarakat sekitar, misalnya, menanamkan penyimpanan air di jalur kereta api bawah tanah di daerah pesisir untuk mengurangi dampak kenaikan permukaan laut terhadap masyarakat\n- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan bagi BUP untuk mengatasi risiko dalam desain yang mengoptimalkan desain, lokasi atau penyelarasan proyek untuk meminimalkan paparan bahaya iklim.",null,{"$f":"C70","v":"Bahaya Iklim"},"Relevan",{"$f":"N70&\"-\"&O70","v":"Bahaya Iklim-Relevan"}]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Emisi Gas Rumah Kaca","Risiko Konstruksi: Proyek konstruksi besar dapat menghasilkan emisi GRK yang signifikan, baik dalam produksi dan transportasi bahan konstruksi utama seperti beton dan baja, maupun dalam konsumsi energi selama proses konstruksi.\n\nRisiko Operasi: Beberapa aset infrastruktur memerlukan energi yang signifikan untuk beroperasi, yang menyebabkan penggunaan bahan bakar fosil secara langsung atau tidak langsung. Aset lainnya menghasilkan emisi dari aktivitas aset tersebut, seperti pengolahan air limbah dan limbah. Emisi operasional yang tinggi ini dapat membuat aset rentan menjadi terabaikan seiring dengan peningkatan regulasi emisi GRK.","Apakah proyek ini telah melakukan penilaian terhadap emisi GRK pada tahap-tahap relevan proyek, serta mengidentifikasi pendekatan untuk mengurangi emisi?",null,"Ya","Emisi Gas Rumah Kaca-Ya","Materialitas Rendah","Emisi Gas Rumah Kaca-Ya-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut untuk mengkonfirmasi risiko:\n- Prioritaskan strategi pengurangan emisi yang telah diidentifikasi berdasarkan dampak, kelayakan, dan efektivitas biayanya.\n- Tetapkan target yang jelas dan terukur serta jadwal waktu untuk mengurangi emisi di setiap tahap proyek..\n- Jika penilaian menentukan emisi tinggi dari daya yang digunakan selama konstruksi dan operasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'","- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA telah mecakup  masalah emisi gas rumah kaca\n- Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan emisi yang tinggi dari konstruksi dan penggunaan tenaga listrik, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'.",null,"Emisi Gas Rumah Kaca","Relevan","Emisi Gas Rumah Kaca-Relevan"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Emisi Gas Rumah Kaca","Risiko Konstruksi: Proyek konstruksi besar dapat menghasilkan emisi GRK yang signifikan, baik dalam produksi dan transportasi bahan konstruksi utama seperti beton dan baja, maupun dalam konsumsi energi selama proses konstruksi.\n\nRisiko Operasi: Beberapa aset infrastruktur memerlukan energi yang signifikan untuk beroperasi, yang menyebabkan penggunaan bahan bakar fosil secara langsung atau tidak langsung. Aset lainnya menghasilkan emisi dari aktivitas aset tersebut, seperti pengolahan air limbah dan limbah. Emisi operasional yang tinggi ini dapat membuat aset rentan menjadi terabaikan seiring dengan peningkatan regulasi emisi GRK.","Apakah proyek ini telah melakukan penilaian terhadap emisi GRK pada tahap-tahap relevan proyek, serta mengidentifikasi pendekatan untuk mengurangi emisi?",null,"Tidak","Emisi Gas Rumah Kaca-Tidak","Materialitas Tinggi","Emisi Gas Rumah Kaca-Tidak-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n• Lakukan estimasi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) di semua tahapan—pra-konstruksi, produk, konstruksi, operasi, dan akhir masa pakai (jika relevan)—sesuai dengan PAS 2080:2023.\n• Kembangkan strategi untuk mengurangi emisi GRK di setiap tahapan—pra-konstruksi, produk, konstruksi, operasi, dan akhir masa pakai (jika relevan)—yang selaras dengan PAS 2080:2023.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, berikut ini adalah beberapa tindakan yang direkomendasikan yang dapat diterapkan pada proyek:\n- Program Penyeimbangan: menerapkan program penyeimbangan karbon atau berinvestasi dalam proyek pengurangan karbon untuk mengkompensasi emisi yang tidak dapat dihindari yang terkait dengan operasi infrastruktur.\n- Adaptasi dan Ketahanan: memasukkan langkah-langkah adaptasi iklim ke dalam perencanaan jangka panjang untuk membangun ketahanan terhadap dampak iklim dan potensi perubahan peraturan emisi GRK.\n- Pengukuran dan pelaporan: memastikan pengukuran, pemantauan, dan pengurangan emisi karbon aset yang berkelanjutan sesuai dengan standar praktik terbaik internasional seperti PAS2080:2023 atau standar ISO seperti ISO14064.","• Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, jabarkan persyaratan untuk melakukan penilaian dampak dan strategi pengelolaan guna mengidentifikasi alternatif dengan emisi lebih rendah yang sesuai. \n• Dalam Perjanjian KPBU, jabarkan persyaratan dan target terkait pengurangan emisi dari tahapan yang telah diidentifikasi melalui langkah-langkah pengelolaan yang diuraikan dalam dokumen desain dan dari Tahap Persiapan. \n• Pastikan persiapan TOR untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA, mencakup semua isu berisiko. \n• Dalam Perjanjian KPBU, jabarkan persyaratan untuk penilaian berkala terhadap emisi proyek",null,"Emisi Gas Rumah Kaca","Relevan","Emisi Gas Rumah Kaca-Relevan"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Emisi Gas Rumah Kaca","Risiko Konstruksi: Proyek konstruksi besar dapat menghasilkan emisi GRK yang signifikan, baik dalam produksi dan transportasi bahan konstruksi utama seperti beton dan baja, maupun dalam konsumsi energi selama proses konstruksi.","Apakah proyek ini telah melakukan penilaian terhadap emisi GRK pada tahap-tahap relevan proyek, serta mengidentifikasi pendekatan untuk mengurangi emisi?","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Tidak",{"$f":"C73&\"-\"&G73&\"\"&F73","v":"Emisi Gas Rumah Kaca-TidakRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"},"Materialitas Tinggi",{"$f":"C73&\"-\"&G73&\"-\"&I73&\"\"&F73","v":"Emisi Gas Rumah Kaca-Tidak-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"},"Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n• Lakukan estimasi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) di semua tahapan—pra-konstruksi, produk, konstruksi —sesuai dengan PAS 2080:2023.\n• Kembangkan strategi untuk mengurangi emisi GRK di setiap tahapan—pra-konstruksi, produk, konstruksi —yang selaras dengan PAS 2080:2023.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, berikut ini adalah beberapa tindakan yang direkomendasikan yang dapat diterapkan pada proyek:\n- Program Penyeimbangan: menerapkan program penyeimbangan karbon atau berinvestasi dalam proyek pengurangan karbon untuk mengkompensasi emisi yang tidak dapat dihindari yang terkait dengan operasi infrastruktur.\n- Adaptasi dan Ketahanan: memasukkan langkah-langkah adaptasi iklim ke dalam perencanaan jangka panjang untuk membangun ketahanan terhadap dampak iklim dan potensi perubahan peraturan emisi GRK.\n- Pengukuran dan pelaporan: memastikan pengukuran, pemantauan, dan pengurangan emisi karbon aset yang berkelanjutan sesuai dengan standar praktik terbaik internasional seperti PAS2080:2023 atau standar ISO seperti ISO14064.","• Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, jabarkan persyaratan untuk melakukan penilaian dampak dan strategi pengelolaan guna mengidentifikasi alternatif dengan emisi lebih rendah yang sesuai. \n• Dalam Perjanjian KPBU, jabarkan persyaratan dan target terkait pengurangan emisi dari tahapan yang telah diidentifikasi melalui langkah-langkah pengelolaan yang diuraikan dalam dokumen desain dan dari Tahap Persiapan. \n• Pastikan persiapan TOR untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA, mencakup semua isu berisiko. \n• Dalam Perjanjian KPBU, jabarkan persyaratan untuk penilaian berkala terhadap emisi proyek",null,"Emisi Gas Rumah Kaca","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Emisi Gas Rumah Kaca-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Emisi Gas Rumah Kaca","Risiko Operasi: Beberapa aset infrastruktur memerlukan energi yang signifikan untuk beroperasi, yang menyebabkan penggunaan bahan bakar fosil secara langsung atau tidak langsung. Aset lainnya menghasilkan emisi dari aktivitas aset tersebut, seperti pengolahan air limbah dan limbah. Emisi operasional yang tinggi ini dapat membuat aset rentan menjadi terabaikan seiring dengan peningkatan regulasi emisi GRK.","Apakah proyek ini telah melakukan penilaian terhadap emisi GRK pada tahap-tahap relevan proyek, serta mengidentifikasi pendekatan untuk mengurangi emisi?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Tidak","Emisi Gas Rumah Kaca-TidakRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Emisi Gas Rumah Kaca-Tidak-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n• Lakukan estimasi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) di semua tahapan— operasi dan akhir masa pakai (jika relevan)—sesuai dengan PAS 2080:2023.\n• Kembangkan strategi untuk mengurangi emisi GRK di setiap tahapan— operasi dan akhir masa pakai (jika relevan)—yang selaras dengan PAS 2080:2023.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, berikut ini adalah beberapa tindakan yang direkomendasikan yang dapat diterapkan pada proyek:\n- Program Penyeimbangan: menerapkan program penyeimbangan karbon atau berinvestasi dalam proyek pengurangan karbon untuk mengkompensasi emisi yang tidak dapat dihindari yang terkait dengan operasi infrastruktur.\n- Adaptasi dan Ketahanan: memasukkan langkah-langkah adaptasi iklim ke dalam perencanaan jangka panjang untuk membangun ketahanan terhadap dampak iklim dan potensi perubahan peraturan emisi GRK.\n- Pengukuran dan pelaporan: memastikan pengukuran, pemantauan, dan pengurangan emisi karbon aset yang berkelanjutan sesuai dengan standar praktik terbaik internasional seperti PAS2080:2023 atau standar ISO seperti ISO14064.","• Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, jabarkan persyaratan untuk melakukan penilaian dampak dan strategi pengelolaan guna mengidentifikasi alternatif dengan emisi lebih rendah yang sesuai. \n• Dalam Perjanjian KPBU, jabarkan persyaratan dan target terkait pengurangan emisi dari tahapan yang telah diidentifikasi melalui langkah-langkah pengelolaan yang diuraikan dalam dokumen desain dan dari Tahap Persiapan. \n• Pastikan persiapan TOR untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA, mencakup semua isu berisiko. \n• Dalam Perjanjian KPBU, jabarkan persyaratan untuk penilaian berkala terhadap emisi proyek",null,"Emisi Gas Rumah Kaca","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Emisi Gas Rumah Kaca-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Lingkungan","Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana","Emisi Gas Rumah Kaca","Risiko Konstruksi: Proyek konstruksi besar dapat menghasilkan emisi GRK yang signifikan, baik dalam produksi dan transportasi bahan konstruksi utama seperti beton dan baja, maupun dalam konsumsi energi selama proses konstruksi.\n\nRisiko Operasi: Beberapa aset infrastruktur memerlukan energi yang signifikan untuk beroperasi, yang menyebabkan penggunaan bahan bakar fosil secara langsung atau tidak langsung. Aset lainnya menghasilkan emisi dari aktivitas aset tersebut, seperti pengolahan air limbah dan limbah. Emisi operasional yang tinggi ini dapat membuat aset rentan menjadi terabaikan seiring dengan peningkatan regulasi emisi GRK.","Apakah proyek ini telah melakukan penilaian terhadap emisi GRK pada tahap-tahap relevan proyek, serta mengidentifikasi pendekatan untuk mengurangi emisi?",null,"Belum lengkap","Emisi Gas Rumah Kaca-Belum lengkap","Belum lengkap","Emisi Gas Rumah Kaca-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n• Lakukan estimasi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) di semua tahapan—pra-konstruksi, produk, konstruksi, operasi, dan akhir masa pakai (jika relevan)—sesuai dengan PAS 2080:2023.\n• Kembangkan strategi untuk mengurangi emisi GRK di setiap tahapan—pra-konstruksi, produk, konstruksi, operasi, dan akhir masa pakai (jika relevan)—yang selaras dengan PAS 2080:2023.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, berikut ini adalah beberapa tindakan yang direkomendasikan yang dapat diterapkan pada proyek:\n- Program Penyeimbangan: menerapkan program penyeimbangan karbon atau berinvestasi dalam proyek pengurangan karbon untuk mengkompensasi emisi yang tidak dapat dihindari yang terkait dengan operasi infrastruktur.\n- Adaptasi dan Ketahanan: memasukkan langkah-langkah adaptasi iklim ke dalam perencanaan jangka panjang untuk membangun ketahanan terhadap dampak iklim dan potensi perubahan peraturan emisi GRK.\n- Pengukuran dan pelaporan: memastikan pengukuran, pemantauan, dan pengurangan emisi karbon aset yang berkelanjutan sesuai dengan standar praktik terbaik internasional seperti PAS2080:2023 atau standar ISO seperti ISO14064.","• Dalam Kerangka Acuan untuk RfP, jabarkan persyaratan untuk melakukan penilaian dampak dan strategi pengelolaan guna mengidentifikasi alternatif dengan emisi lebih rendah yang sesuai. \n• Dalam Perjanjian KPBU, jabarkan persyaratan dan target terkait pengurangan emisi dari tahapan yang telah diidentifikasi melalui langkah-langkah pengelolaan yang diuraikan dalam dokumen desain dan dari Tahap Persiapan. \n• Pastikan persiapan TOR untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti AMDAL, ESIA, SIA, mencakup semua isu berisiko. \n• Dalam Perjanjian KPBU, jabarkan persyaratan untuk penilaian berkala terhadap emisi proyek",null,"Emisi Gas Rumah Kaca","Relevan","Emisi Gas Rumah Kaca-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Tenaga kerja dan kondisi kerja","Risiko Konstruksi: Masuknya pekerja dari luar lokasi, potensi gangguan tenaga kerja terhadap ekonomi lokal, serta kondisi kerja yang sudah ada sebelumnya yang tidak mendukung pekerja\n\nRisiko Operasi: Penting untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan demi keberhasilan organisasi dan tanggung jawab sosial. Ketidakpatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dapat menyebabkan sanksi hukum, kerusakan reputasi, penurunan produktivitas, dan ketegangan hubungan dengan pemangku kepentingan","Apakah proyek tersebut menimbulkan risiko dan berpotensi mengurangi kesempatan kerja yang setara bagi semua pekerja?",null,"Ya","Tenaga kerja dan kondisi kerja-Ya","Materialitas Tinggi","Tenaga kerja dan kondisi kerja-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mengembangkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek termasuk protokol pencegahan pekerja anak.\n- Menetapkan persyaratan evaluasi kinerja dan jalur promosi yang jelas\n- Menetapkan persyaratan tentang praktik pengupahan yang setara\n- Menetapkan persyaratan tentang mekanisme pelaporan rutin untuk melacak kemajuan dalam tujuan keberagaman dan inklusi.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Keragaman dan inklusi: Mendorong inisiatif keragaman dan inklusi yang mendorong lingkungan kerja yang saling menghormati dan inklusif untuk semua pekerja.\n- Mekanisme pengaduan: Menetapkan mekanisme pengaduan yang transparan yang memungkinkan pekerja untuk menyampaikan keluhan, melaporkan pelanggaran, dan mencari penyelesaian tanpa takut akan pembalasan.\n- Transparansi rantai pasok: Menerapkan praktik-praktik pengadaan yang etis dan memastikan transparansi di seluruh rantai pasokan untuk melacak asal-usul bahan dan memastikan bahwa bahan tersebut diproduksi di bawah kondisi kerja yang adil.\n- Kode etik pemasok: Mewajibkan pemasok dan kontraktor untuk mematuhi kode etik yang mencakup ketentuan tentang hak-hak tenaga kerja, perlakuan yang adil terhadap pekerja, dan praktik bisnis yang etis.","Dalam Lampiran RfP - sertakan referensi untuk strategi utama tentang kesempatan kerja yang setara bagi semua tenaga kerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU lain yang relevan serta standar ketenagakerjaan internasional.\n\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan yang mempertimbangkan kesempatan kerja yang sama untuk semua tenaga kerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU terkait lainnya serta standar ketenagakerjaan internasional yang dapat mencakup:\n- Protokol yang relevan yang memastikan tempat kerja yang adil dan aman.\n- Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pekerja.\n- Penyediaan kontrak kerja yang transparan\n- Penyediaan program pelatihan dan pengembangan\n- Kolaborasi dengan serikat pekerja dan kelompok advokasi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan.\n- Ketentuan mengenai audit kepatuhan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan nasional dan persyaratan evaluasi kinerja, ",null,"Tenaga kerja dan kondisi kerja","Relevan","Tenaga kerja dan kondisi kerja-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Tenaga kerja dan kondisi kerja","Risiko Konstruksi: Masuknya pekerja dari luar lokasi, potensi gangguan tenaga kerja terhadap ekonomi lokal, serta kondisi kerja yang sudah ada sebelumnya yang tidak mendukung pekerja","Apakah proyek tersebut menimbulkan risiko dan berpotensi mengurangi kesempatan kerja yang setara bagi semua pekerja?","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Ya","Tenaga kerja dan kondisi kerja-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Materialitas Tinggi","Tenaga kerja dan kondisi kerja-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mengembangkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek termasuk protokol pencegahan pekerja anak.\n- Menetapkan persyaratan evaluasi kinerja dan jalur promosi yang jelas\n- Menetapkan persyaratan tentang praktik pengupahan yang setara\n- Menetapkan persyaratan tentang mekanisme pelaporan rutin untuk melacak kemajuan dalam tujuan keberagaman dan inklusi.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Keragaman dan inklusi: Mendorong inisiatif keragaman dan inklusi yang mendorong lingkungan kerja yang saling menghormati dan inklusif untuk semua pekerja.\n- Mekanisme pengaduan: Menetapkan mekanisme pengaduan yang transparan yang memungkinkan pekerja untuk menyampaikan keluhan, melaporkan pelanggaran, dan mencari penyelesaian tanpa takut akan pembalasan.\n- Transparansi rantai pasok: Menerapkan praktik-praktik pengadaan yang etis dan memastikan transparansi di seluruh rantai pasokan untuk melacak asal-usul bahan dan memastikan bahwa bahan tersebut diproduksi di bawah kondisi kerja yang adil.\n- Kode etik pemasok: Mewajibkan pemasok dan kontraktor untuk mematuhi kode etik yang mencakup ketentuan tentang hak-hak tenaga kerja, perlakuan yang adil terhadap pekerja, dan praktik bisnis yang etis.","Dalam Lampiran RfP - sertakan referensi untuk strategi utama tentang kesempatan kerja yang setara bagi semua pekerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU lain yang relevan serta standar ketenagakerjaan internasional.\n\nMemastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko\n\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan yang mempertimbangkan kesempatan kerja yang sama untuk semua tenaga kerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU terkait lainnya serta standar ketenagakerjaan internasional yang dapat mencakup:\n- Protokol yang relevan yang memastikan tempat kerja yang adil dan aman.\n- Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pekerja.\n- Penyediaan kontrak kerja yang transparan\n- Penyediaan program pelatihan dan pengembangan\n- Kolaborasi dengan serikat pekerja dan kelompok advokasi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan.\n- Ketentuan mengenai audit kepatuhan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan nasional dan persyaratan evaluasi kinerja, ",null,"Tenaga kerja dan kondisi kerja","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Tenaga kerja dan kondisi kerja-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Tenaga kerja dan kondisi kerja","Risiko Konstruksi: Masuknya pekerja dari luar lokasi, potensi gangguan tenaga kerja terhadap ekonomi lokal, serta kondisi kerja yang sudah ada sebelumnya yang tidak mendukung pekerja\n\nRisiko Operasi: Penting untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan demi keberhasilan organisasi dan tanggung jawab sosial. Ketidakpatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dapat menyebabkan sanksi hukum, kerusakan reputasi, penurunan produktivitas, dan ketegangan hubungan dengan pemangku kepentingan","Apakah proyek tersebut menimbulkan risiko dan berpotensi mengurangi kesempatan kerja yang setara bagi semua pekerja?",null,"Tidak","Tenaga kerja dan kondisi kerja-Tidak","Materialitas Rendah","Tenaga kerja dan kondisi kerja-Tidak-Materialitas Rendah","Jika data yang ada tidak tersedia mengenai kebijakan dan rencana kesempatan kerja yang setara dan protokol pencegahan pekerja anak secara paksa, lihat langkah-langkah mitigasi di dalam kategori 'materialitas tinggi'","Jika data yang ada tidak tersedia mengenai kebijakan dan rencana kesempatan kerja yang setara dan protokol pencegahan pekerja anak, lihat langkah-langkah mitigasi di dalam kategori 'materialitas tinggi'",null,"Tenaga kerja dan kondisi kerja","Relevan","Tenaga kerja dan kondisi kerja-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Tenaga kerja dan kondisi kerja","Risiko Konstruksi: Masuknya pekerja dari luar lokasi, potensi gangguan tenaga kerja terhadap ekonomi lokal, serta kondisi kerja yang sudah ada sebelumnya yang tidak mendukung pekerja\n\nRisiko Operasi: Penting untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan demi keberhasilan organisasi dan tanggung jawab sosial. Ketidakpatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dapat menyebabkan sanksi hukum, kerusakan reputasi, penurunan produktivitas, dan ketegangan hubungan dengan pemangku kepentingan","Apakah proyek tersebut menimbulkan risiko dan berpotensi mengurangi kesempatan kerja yang setara bagi semua pekerja?",null,"Belum lengkap","Tenaga kerja dan kondisi kerja-Belum lengkap","Belum lengkap","Tenaga kerja dan kondisi kerja-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mengembangkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek termasuk protokol pencegahan pekerja anak.\n- Menetapkan persyaratan evaluasi kinerja dan jalur promosi yang jelas\n- Menetapkan persyaratan tentang praktik pengupahan yang setara\n- Menetapkan persyaratan tentang mekanisme pelaporan rutin untuk melacak kemajuan dalam tujuan keberagaman dan inklusi.","Dalam Lampiran RfP - sertakan referensi untuk strategi utama tentang kesempatan kerja yang setara bagi semua pekerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU lain yang relevan serta standar ketenagakerjaan internasional.\n\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan yang mempertimbangkan kesempatan kerja yang sama untuk semua tenaga kerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU terkait lainnya serta standar ketenagakerjaan internasional yang dapat mencakup:\n- Protokol yang relevan yang memastikan tempat kerja yang adil dan aman.\n- Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pekerja.\n- Penyediaan kontrak kerja yang transparan\n- Penyediaan program pelatihan dan pengembangan\n- Kolaborasi dengan serikat pekerja dan kelompok advokasi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Ketentuan mengenai audit kepatuhan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan nasional dan persyaratan evaluasi kinerja",null,"Tenaga kerja dan kondisi kerja","Relevan","Tenaga kerja dan kondisi kerja-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Kesehatan dan Keselamatan Kerja","Risiko Konstruksi: Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting pada tahap ini karena sebagian besar pekerjaan dilakukan di lapangan. Risiko cedera dan potensi insiden pekerjaan umumnya lebih tinggi selama tahap konstruksi.\n\nRisiko Operasi:  Kegagalan dalam mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi dapat mengakibatkan kecelakaan, cedera, tuntutan hukum, denda, kerusakan reputasi, dan penurunan moral karyawan. Memastikan lingkungan kerja yang aman sangat penting untuk melindungi karyawan dan menjaga efisiensi operasional.","Apakah proyek telah menetapkan protokol untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja yang terlibat?",null,"Ya","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Ya","Materialitas Rendah","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Ya-Materialitas Rendah","Jika data yang ada tidak tersedia mengenai kebijakan dan rencana Protokol Kesehatan dan Keselamatan melihat langkah-langkah mitigasi di dalam kategori 'materialitas tinggi'","Jika data yang ada tidak tersedia mengenai kebijakan dan rencana Protokol Kesehatan dan Keselamatan, lihat langkah-langkah mitigasi di dalam kategori 'materialitas tinggi'",null,"Kesehatan dan Keselamatan Kerja","Relevan","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Kesehatan dan Keselamatan Kerja","Risiko Konstruksi: Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting pada tahap ini karena sebagian besar pekerjaan dilakukan di lapangan. Risiko cedera dan potensi insiden pekerjaan umumnya lebih tinggi selama tahap konstruksi.\n\nRisiko Operasi:  Kegagalan dalam mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi dapat mengakibatkan kecelakaan, cedera, tuntutan hukum, denda, kerusakan reputasi, dan penurunan moral karyawan. Memastikan lingkungan kerja yang aman sangat penting untuk melindungi karyawan dan menjaga efisiensi operasional.","Apakah proyek telah menetapkan protokol untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja yang terlibat?",null,"Tidak","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Tidak","Materialitas Tinggi","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Tidak-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Identifikasi bahaya dan kemungkinan yang terkait dengan kegiatan.\n- Menetapkan persyaratan tentang saluran pelaporan reguler untuk melaporkan kejadian nyaris celaka\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan berikut:\n- Kesiapsiagaan darurat: Menetapkan rencana dan prosedur tanggap darurat untuk mengatasi potensi kecelakaan, cedera, atau insiden lingkungan yang mungkin terjadi selama konstruksi atau operasi.\n- Alat pelindung diri (APD): Mewajibkan penggunaan APD yang sesuai, seperti helm, sarung tangan, kacamata pengaman, dan tali pengaman, untuk melindungi pekerja dari bahaya fisik di lokasi.\n- Manajemen lokasi: Menerapkan praktik manajemen lokasi yang ketat, termasuk inspeksi rutin, rambu-rambu, dan pembatas, untuk mengontrol akses dan mencegah masuknya orang yang tidak berkepentingan ke area berbahaya.\n- Manajemen kualitas udara dan air: Memantau dan mengelola kualitas udara dan air di sekitar lokasi operasional untuk meminimalkan potensi dampak kesehatan terhadap masyarakat dan ekosistem di sekitarnya.\n- Penutupan dan penonaktifan: Mengembangkan rencana penutupan dan penonaktifan yang membahas pertimbangan kesehatan dan keselamatan, termasuk pemindahan atau pembuangan bahan berbahaya secara aman dan pemulihan area yang terkena dampak.\n- Penilaian dampak kesehatan: Melakukan penilaian dampak kesehatan untuk mengevaluasi potensi dampak kesehatan jangka panjang terhadap masyarakat lokal dan ekosistem yang terkena dampak proyek infrastruktur.","Dalam Lampiran RfP - termasuk referensi untuk strategi utama tentang kesehatan dan keselamatan pekerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU lain yang relevan serta standar ketenagakerjaan internasional.\n\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:\n- Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (termasuk rencana pelatihan pekerja) berdasarkan protokol Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Manajemen Risiko (HIRAC) di BUP untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJPK.\n- Penyediaan rencana manajemen kesehatan dan keselamatan yang komprehensif\n- Melaksanakan pelatihan dan program kesehatan dan keselamatan\n- Melaksanakan audit rutin terhadap praktik kesehatan dan keselamatan operasional untuk memastikan kepatuhan dan mendorong perbaikan berkelanjutan",null,"Kesehatan dan Keselamatan Kerja","Relevan","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Kesehatan dan Keselamatan Kerja","Risiko Operasi:  Kegagalan dalam mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan selama operasi dapat mengakibatkan kecelakaan, cedera, tuntutan hukum, denda, kerusakan reputasi, dan penurunan moral karyawan. Memastikan lingkungan kerja yang aman sangat penting untuk melindungi karyawan dan menjaga efisiensi operasional.","Apakah proyek telah menetapkan protokol untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja yang terlibat?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Tidak","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-TidakRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Tidak-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Identifikasi bahaya dan kemungkinan yang terkait dengan kegiatan.\n- Menetapkan persyaratan tentang saluran pelaporan reguler untuk melaporkan kejadian nyaris celaka\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan berikut:\n- Kesiapsiagaan darurat: Menetapkan rencana dan prosedur tanggap darurat untuk mengatasi potensi kecelakaan, cedera, atau insiden lingkungan yang mungkin terjadi selama konstruksi atau operasi.\n- Alat pelindung diri (APD): Mewajibkan penggunaan APD yang sesuai, seperti helm, sarung tangan, kacamata pengaman, dan tali pengaman, untuk melindungi pekerja dari bahaya fisik di lokasi.\n- Manajemen lokasi: Menerapkan praktik manajemen lokasi yang ketat, termasuk inspeksi rutin, rambu-rambu, dan pembatas, untuk mengontrol akses dan mencegah masuknya orang yang tidak berkepentingan ke area berbahaya.\n- Manajemen kualitas udara dan air: Memantau dan mengelola kualitas udara dan air di sekitar lokasi operasional untuk meminimalkan potensi dampak kesehatan terhadap masyarakat dan ekosistem di sekitarnya.\n- Penutupan dan penonaktifan: Mengembangkan rencana penutupan dan penonaktifan yang membahas pertimbangan kesehatan dan keselamatan, termasuk pemindahan atau pembuangan bahan berbahaya secara aman dan pemulihan area yang terkena dampak.\n- Penilaian dampak kesehatan: Melakukan penilaian dampak kesehatan untuk mengevaluasi potensi dampak kesehatan jangka panjang terhadap masyarakat lokal dan ekosistem yang terkena dampak proyek infrastruktur.","Dalam Lampiran RfP - termasuk referensi untuk strategi utama tentang kesehatan dan keselamatan pekerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU lain yang relevan serta standar ketenagakerjaan internasional.\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:\n- Memastikan ToR persiapan dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Rencana Kesehatan dan Keselamatan (termasuk rencana pelatihan pekerja) berdasarkan protokol Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Manajemen Risiko (HIRAC) di BUP untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJPK.\n- Komite kesehatan dan keselamatan untuk mengawasi dan memantau kegiatan konstruksi\n- Program pelatihan dan pengembangan khusus\n- Mekanisme pemantauan dan kepatuhan untuk melacak kepatuhan terhadap persyaratan kesehatan dan keselamatan di lokasi. ",null,"Kesehatan dan Keselamatan Kerja","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Kesehatan dan Keselamatan Kerja","Risiko Konstruksi: Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting pada tahap ini karena sebagian besar pekerjaan dilakukan di lapangan. Risiko cedera dan potensi insiden pekerjaan umumnya lebih tinggi selama tahap konstruksi.","Apakah proyek telah menetapkan protokol untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja yang terlibat?","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Tidak","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-TidakRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Materialitas Tinggi","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Tidak-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Identifikasi bahaya dan kemungkinan yang terkait dengan kegiatan.\n- Menetapkan persyaratan tentang saluran pelaporan reguler untuk melaporkan kejadian nyaris celaka\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan berikut:\n- Kesiapsiagaan darurat: Menetapkan rencana dan prosedur tanggap darurat untuk mengatasi potensi kecelakaan, cedera, atau insiden lingkungan yang mungkin terjadi selama konstruksi atau operasi.\n- Alat pelindung diri (APD): Mewajibkan penggunaan APD yang sesuai, seperti helm, sarung tangan, kacamata pengaman, dan tali pengaman, untuk melindungi pekerja dari bahaya fisik di lokasi.\n- Manajemen lokasi: Menerapkan praktik manajemen lokasi yang ketat, termasuk inspeksi rutin, rambu-rambu, dan pembatas, untuk mengontrol akses dan mencegah masuknya orang yang tidak berkepentingan ke area berbahaya.\n- Manajemen kualitas udara dan air: Memantau dan mengelola kualitas udara dan air di sekitar lokasi operasional untuk meminimalkan potensi dampak kesehatan terhadap masyarakat dan ekosistem di sekitarnya.\n- Penutupan dan penonaktifan: Mengembangkan rencana penutupan dan penonaktifan yang membahas pertimbangan kesehatan dan keselamatan, termasuk pemindahan atau pembuangan bahan berbahaya secara aman dan pemulihan area yang terkena dampak.\n- Penilaian dampak kesehatan: Melakukan penilaian dampak kesehatan untuk mengevaluasi potensi dampak kesehatan jangka panjang terhadap masyarakat lokal dan ekosistem yang terkena dampak proyek infrastruktur.","Dalam Lampiran RfP - termasuk referensi untuk strategi utama tentang kesehatan dan keselamatan pekerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU lain yang relevan serta standar ketenagakerjaan internasional.\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:\n- Memastikan ToR persiapan dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Rencana Kesehatan dan Keselamatan (termasuk rencana pelatihan pekerja) berdasarkan protokol Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Manajemen Risiko (HIRAC) di BUP untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJPK.\n- Komite kesehatan dan keselamatan untuk mengawasi dan memantau kegiatan konstruksi\n- Program pelatihan dan pengembangan khusus\n- Mekanisme pemantauan dan kepatuhan untuk melacak kepatuhan terhadap persyaratan kesehatan dan keselamatan di lokasi. ",null,"Kesehatan dan Keselamatan Kerja","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Kesehatan dan Keselamatan Kerja","Risiko Konstruksi: Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting pada tahap ini karena sebagian besar pekerjaan dilakukan di lapangan. Risiko cedera dan potensi insiden pekerjaan umumnya lebih tinggi selama tahap konstruksi.\n\nRisiko Operasi:  Kegagalan dalam mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi dapat mengakibatkan kecelakaan, cedera, tuntutan hukum, denda, kerusakan reputasi, dan penurunan moral karyawan. Memastikan lingkungan kerja yang aman sangat penting untuk melindungi karyawan dan menjaga efisiensi operasional.","Apakah proyek telah menetapkan protokol untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja yang terlibat?",null,"Belum lengkap","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Belum lengkap","Belum lengkap","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n\n- Mencari studi, laporan, dan data yang sudah ada mengenai potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia\n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","Dalam Lampiran RfP - termasuk referensi untuk strategi utama tentang kesehatan dan keselamatan pekerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU lain yang relevan serta standar ketenagakerjaan internasional.\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:\n- Memastikan ToR persiapan dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (termasuk rencana pelatihan pekerja) berdasarkan protokol Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Manajemen Risiko (HIRAC) pada BUP untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJPK.\n- Penyediaan rencana manajemen kesehatan dan keselamatan yang komprehensif\n- Melaksanakan pelatihan dan program kesehatan dan keselamatan\n- Melaksanakan audit rutin terhadap praktik kesehatan dan keselamatan operasional untuk memastikan kepatuhan dan mendorong perbaikan berkelanjutan",null,"Kesehatan dan Keselamatan Kerja","Relevan","Kesehatan dan Keselamatan Kerja-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat","Risiko Konstruksi: Seperti yang telah disebutkan di atas, potensi risiko dapat berasal dari beberapa aspek, misalnya kebisingan, polusi udara, kontaminasi, penggunaan air. \n\nRisiko Operasi: Mengabaikan masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat dapat menyebabkan risiko kesehatan masyarakat, reaksi masyarakat, tuntutan hukum, hukuman peraturan, dan kerusakan reputasi.","Apakah proyek memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan anggota masyarakat setempat?Sebagai contoh:\n- Polusi suara, polusi udara dari kendaraan dan peralatan konstruksi\n- Bahan kimia berbahaya yang dipancarkan ke udara karena praktik pengelolaan limbah yang tidak tepat\n- dll",null,"Tidak","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-Tidak","Materialitas Rendah","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-Tidak-Materialitas Rendah","Jika data yang ada tidak tersedia mengenai kebijakan dan rencana Protokol Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat lihat langkah-langkah mitigasi di dalam kategori 'materialitas tinggi'","Jika data yang ada tidak tersedia mengenai kebijakan dan rencana Protokol Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat lihat langkah-langkah mitigasi di dalam kategori 'materialitas tinggi'",null,"Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat","Relevan","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat","Risiko Konstruksi: Seperti yang telah disebutkan di atas, potensi risiko dapat berasal dari beberapa aspek, misalnya kebisingan, polusi udara, kontaminasi, penggunaan air. \n\nRisiko Operasi: Mengabaikan masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat dapat menyebabkan risiko kesehatan masyarakat, reaksi masyarakat, tuntutan hukum, hukuman peraturan, dan kerusakan reputasi.","Apakah proyek memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan anggota masyarakat setempat?\n\nSebagai contoh:\n- Polusi suara, polusi udara dari kendaraan dan peralatan konstruksi\n- Bahan kimia berbahaya yang dipancarkan ke udara karena praktik pengelolaan limbah yang tidak tepat\n- dll",null,"Ya","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-Ya","Materialitas Tinggi","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, memasukkan umpan balik dan masukan mereka ke dalam perencanaan proyek.\n- Menguraikan persyaratan Kesehatan dan Keselamatan dalam rencana kegiatan proyek \n- Menguraikan persyaratan tentang rencana kesiapsiagaan darurat \n- Menyusun rencana pelibatan pemangku kepentingan\n\nDalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Keragaman dan inklusi: Mendorong inisiatif keragaman dan inklusi yang mendorong lingkungan kerja yang saling menghormati dan inklusif bagi semua pekerja.\n- Mekanisme pengaduan: Menetapkan mekanisme pengaduan yang transparan yang memungkinkan pekerja untuk menyampaikan keluhan, melaporkan pelanggaran, dan mencari penyelesaian tanpa takut akan pembalasan.\n- Transparansi rantai pasokan: Menerapkan praktik-praktik pengadaan yang etis dan memastikan transparansi di seluruh rantai pasokan untuk melacak asal-usul bahan dan memastikan bahwa bahan tersebut diproduksi di bawah kondisi kerja yang adil.\n- Kode etik pemasok: Mewajibkan pemasok dan kontraktor untuk mematuhi kode etik yang mencakup ketentuan tentang hak-hak tenaga kerja, perlakuan yang adil terhadap pekerja, dan praktik bisnis yang etis.","Dalam Lampiran RfP - termasuk referensi untuk strategi utama tentang kesehatan dan keselamatan pekerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU lain yang relevan serta standar ketenagakerjaan internasional.\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Penilaian dampak kesehatan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap penduduk setempat.\n- Kolaborasi dengan otoritas kesehatan setempat untuk inisiatif kesehatan bersama dan program-program kesadaran.\n- Pengembangan Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) untuk menyediakan saluran formal bagi pihak-pihak yang terkena dampak untuk menyuarakan keluhan mereka\n- Pengembangan dan pembaruan rencana tanggap darurat secara berkala dengan melibatkan masyarakat.\n- Menetapkan mekanisme yang berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat, seperti petugas penghubung masyarakat, untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat di sepanjang siklus proyek ",null,"Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat","Relevan","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat","Risiko Operasi: Mengabaikan masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat dapat menyebabkan risiko kesehatan masyarakat, reaksi masyarakat, tuntutan hukum, hukuman peraturan, dan kerusakan reputasi.","Apakah proyek memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan anggota masyarakat setempat?\n\nSebagai contoh:\n- Polusi suara, polusi udara dari kendaraan dan peralatan konstruksi\n- Bahan kimia berbahaya yang dipancarkan ke udara karena praktik pengelolaan limbah yang tidak tepat\n- dll","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, memasukkan umpan balik dan masukan mereka ke dalam perencanaan proyek.\n- Menguraikan persyaratan Kesehatan dan Keselamatan dalam rencana kegiatan proyek \n- Menguraikan persyaratan tentang rencana kesiapsiagaan darurat \n- Menyusun rencana pelibatan pemangku kepentingan\n\nDalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Keragaman dan inklusi: Mendorong inisiatif keragaman dan inklusi yang mendorong lingkungan kerja yang saling menghormati dan inklusif bagi semua pekerja.\n- Mekanisme pengaduan: Menetapkan mekanisme pengaduan yang transparan yang memungkinkan pekerja untuk menyampaikan keluhan, melaporkan pelanggaran, dan mencari penyelesaian tanpa takut akan pembalasan.\n- Transparansi rantai pasokan: Menerapkan praktik-praktik pengadaan yang etis dan memastikan transparansi di seluruh rantai pasokan untuk melacak asal-usul bahan dan memastikan bahwa bahan tersebut diproduksi di bawah kondisi kerja yang adil.\n- Kode etik pemasok: Mewajibkan pemasok dan kontraktor untuk mematuhi kode etik yang mencakup ketentuan tentang hak-hak tenaga kerja, perlakuan yang adil terhadap pekerja, dan praktik bisnis yang etis.","Dalam Lampiran RfP - termasuk referensi untuk strategi utama tentang kesehatan dan keselamatan pekerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU lain yang relevan serta standar ketenagakerjaan internasional.\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Penilaian dampak kesehatan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap penduduk setempat.\n- Kolaborasi dengan otoritas kesehatan setempat untuk inisiatif kesehatan bersama dan program-program kesadaran.\n- Pengembangan Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) untuk menyediakan saluran formal bagi pihak-pihak yang terkena dampak untuk menyuarakan keluhan mereka\n- Pengembangan dan pembaruan rencana tanggap darurat secara berkala dengan melibatkan masyarakat.\n- Menetapkan mekanisme yang berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat, seperti petugas penghubung masyarakat, untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat di sepanjang siklus proyek ",null,"Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat","Risiko Konstruksi: Seperti yang telah disebutkan di atas, potensi risiko dapat berasal dari beberapa aspek, misalnya kebisingan, polusi udara, kontaminasi, penggunaan air. ","Apakah proyek memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan anggota masyarakat setempat?\n\nSebagai contoh:\n- Polusi suara, polusi udara dari kendaraan dan peralatan konstruksi\n- Bahan kimia berbahaya yang dipancarkan ke udara karena praktik pengelolaan limbah yang tidak tepat\n- dll","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Ya","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Materialitas Tinggi","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, memasukkan umpan balik dan masukan mereka ke dalam perencanaan proyek.\n- Menguraikan persyaratan Kesehatan dan Keselamatan dalam rencana kegiatan proyek \n- Menguraikan persyaratan tentang rencana kesiapsiagaan darurat \n- Menyusun rencana pelibatan pemangku kepentingan\n\nDalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Keragaman dan inklusi: Mendorong inisiatif keragaman dan inklusi yang mendorong lingkungan kerja yang saling menghormati dan inklusif bagi semua pekerja.\n- Mekanisme pengaduan: Menetapkan mekanisme pengaduan yang transparan yang memungkinkan pekerja untuk menyampaikan keluhan, melaporkan pelanggaran, dan mencari penyelesaian tanpa takut akan pembalasan.\n- Transparansi rantai pasokan: Menerapkan praktik-praktik pengadaan yang etis dan memastikan transparansi di seluruh rantai pasokan untuk melacak asal-usul bahan dan memastikan bahwa bahan tersebut diproduksi di bawah kondisi kerja yang adil.\n- Kode etik pemasok: Mewajibkan pemasok dan kontraktor untuk mematuhi kode etik yang mencakup ketentuan tentang hak-hak tenaga kerja, perlakuan yang adil terhadap pekerja, dan praktik bisnis yang etis.","Dalam Lampiran RfP - termasuk referensi untuk strategi utama tentang kesehatan dan keselamatan pekerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU lain yang relevan serta standar ketenagakerjaan internasional.\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Penilaian dampak kesehatan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap penduduk setempat.\n- Kolaborasi dengan otoritas kesehatan setempat untuk inisiatif kesehatan bersama dan program-program kesadaran.\n- Pengembangan Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) untuk menyediakan saluran formal bagi pihak-pihak yang terkena dampak untuk menyuarakan keluhan mereka\n- Pengembangan dan pembaruan rencana tanggap darurat secara berkala dengan melibatkan masyarakat.\n- Menetapkan mekanisme yang berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat, seperti petugas penghubung masyarakat, untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat di sepanjang siklus proyek ",null,"Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat","Risiko Konstruksi: Seperti yang telah disebutkan di atas, potensi risiko dapat berasal dari beberapa aspek, misalnya kebisingan, polusi udara, kontaminasi, penggunaan air. \n\nRisiko Operasi: Mengabaikan masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat dapat menyebabkan risiko kesehatan masyarakat, reaksi masyarakat, tuntutan hukum, hukuman peraturan, dan kerusakan reputasi.","Apakah proyek memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan anggota masyarakat setempat?\n\nSebagai contoh:\n- Polusi suara, polusi udara dari kendaraan dan peralatan konstruksi\n- Bahan kimia berbahaya yang dipancarkan ke udara karena praktik pengelolaan limbah yang tidak tepat\n- dll",null,"Belum lengkap","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-Belum lengkap","Belum lengkap","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Keragaman dan inklusi: Mendorong inisiatif keragaman dan inklusi yang mendorong lingkungan kerja yang saling menghormati dan inklusif bagi semua pekerja.\n- Mekanisme pengaduan: Menetapkan mekanisme pengaduan yang transparan yang memungkinkan pekerja untuk menyampaikan keluhan, melaporkan pelanggaran, dan mencari penyelesaian tanpa takut akan pembalasan.\n- Transparansi rantai pasokan: Menerapkan praktik-praktik pengadaan yang etis dan memastikan transparansi di seluruh rantai pasokan untuk melacak asal-usul bahan dan memastikan bahwa bahan tersebut diproduksi di bawah kondisi kerja yang adil.\n- Kode etik pemasok: Mewajibkan pemasok dan kontraktor untuk mematuhi kode etik yang mencakup ketentuan tentang hak-hak tenaga kerja, perlakuan yang adil terhadap pekerja, dan praktik bisnis yang etis.","Dalam Lampiran RfP - termasuk referensi untuk strategi utama tentang kesehatan dan keselamatan pekerja seperti UU Ketenagakerjaan Nasional, UU K3 dan UU lain yang relevan serta standar ketenagakerjaan internasional.\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Penilaian dampak kesehatan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap penduduk setempat.\n- Kolaborasi dengan otoritas kesehatan setempat untuk inisiatif kesehatan bersama dan program-program kesadaran.\n- Pengembangan Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) untuk menyediakan saluran formal bagi pihak-pihak yang terkena dampak untuk menyuarakan keluhan mereka\n- Pengembangan dan pembaruan rencana tanggap darurat secara berkala dengan melibatkan masyarakat.\n- Menetapkan mekanisme yang berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat, seperti petugas penghubung masyarakat, untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat di sepanjang siklus hidup proyek",null,"Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat","Relevan","Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Pekerja Anak","Risiko Konstruksi & Operasi: Mempekerjakan anak sebagai pekerja pada dasarnya merupakan pelanggaran hak asasi anak karena pekerja anak selalu membawa dampak buruk yang akan mempengaruhi perkembangan fisik, emosional dan sosial anak. Eksploitasi pekerja anak dapat menyebabkan berbagai gangguan pada anak secara spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor yang berbeda. \n\n","Apakah proyek telah mengidentifikasi risiko pekerja anak, termasuk dampak yang timbul melalui rantai nilai proyek, termasuk pemasok, vendor, dan kontraktor?",null,"Tidak","Pekerja Anak-Tidak","Materialitas Tinggi","Pekerja Anak-Tidak-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Memastikan tim proyek menguraikan dengan jelas bahwa proyek tidak akan menggunakan pekerja anak dalam bentuk apa pun atau kegiatan apa pun. . \n- Memastikan Pra-studi kelayakan membahas masalah ini dengan mengakses data primer atau sekunder untuk tahap persiapan. \n- Meminta proyek untuk menandatangani deklarasi pencegahan pekerja anak ","Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan yang mempertimbangkan kesempatan kerja yang sama untuk semua tenaga kerja termasuk pencegahan pekerja anak dalam semua kegiatan proyek dan rantai nilai berdasarkan Konvensi ILO, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat mencakup:\n\n- Kesadaran pemangku kepentingan: Mendidik dan atau melatih para pemangku kepentingan proyek, termasuk kontraktor, subkontraktor, dan pekerja, tentang risiko dan konsekuensi pekerja anak.\n- Uji kelayakan pemasok: Mewajibkan pemasok dan subkontraktor untuk mematuhi kebijakan anti-pekerja anak dan melakukan uji tuntas terhadap praktik-praktik mereka.\n- Kewajiban kontrak: Memasukkan klausul dalam kontrak yang mewajibkan kepatuhan terhadap undang-undang pekerja anak dan standar etika ketenagakerjaan.\n- Mekanisme pelaporan: Buatlah mekanisme pelaporan rahasia bagi pekerja dan anggota masyarakat untuk melaporkan kasus pekerja anak.\n- Tindakan remediasi: Mengambil tindakan cepat untuk memindahkan anak-anak dari situasi kerja berbahaya dan memberikan dukungan yang diperlukan, seperti akses terhadap pendidikan dan layanan sosial.  \n- Kolaborasi dengan serikat pekerja dan kelompok advokasi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan.",null,"Pekerja Anak","Relevan","Pekerja Anak-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Pekerja Anak","Risiko Konstruksi: Mempekerjakan anak sebagai pekerja pada dasarnya merupakan pelanggaran hak asasi anak karena pekerja anak selalu membawa dampak buruk yang akan mempengaruhi perkembangan fisik, emosional dan sosial anak. Eksploitasi terhadap pekerja anak dapat menyebabkan berbagai gangguan pada anak secara spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor yang berbeda. \n\n","Apakah proyek telah mengidentifikasi risiko pekerja anak, termasuk dampak yang timbul melalui rantai nilai proyek, termasuk pemasok, vendor, dan kontraktor?","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Tidak","Pekerja Anak-TidakRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Materialitas Tinggi","Pekerja Anak-Tidak-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Memastikan tim proyek menguraikan dengan jelas bahwa proyek tidak akan menggunakan pekerja anak dalam bentuk apa pun atau kegiatan apa pun. . \n- Memastikan Pra-studi kelayakan membahas masalah ini dengan mengakses data primer atau sekunder untuk tahap persiapan. \n- Meminta proyek untuk menandatangani deklarasi pencegahan pekerja anak ","Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan yang mempertimbangkan kesempatan kerja yang sama untuk semua tenaga kerja termasuk pencegahan pekerja anak dalam semua kegiatan proyek dan rantai nilai berdasarkan Konvensi ILO, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat mencakup:\n\n- Kesadaran pemangku kepentingan: Mendidik dan atau melatih para pemangku kepentingan proyek, termasuk kontraktor, subkontraktor, dan pekerja, tentang risiko dan konsekuensi pekerja anak.\n- Uji kelayakan pemasok: Mewajibkan pemasok dan subkontraktor untuk mematuhi kebijakan anti-pekerja anak dan melakukan uji tuntas terhadap praktik-praktik mereka.\n- Kewajiban kontrak: Memasukkan klausul dalam kontrak yang mewajibkan kepatuhan terhadap undang-undang pekerja anak dan standar etika ketenagakerjaan.\n- Mekanisme pelaporan: Buatlah mekanisme pelaporan rahasia bagi pekerja dan anggota masyarakat untuk melaporkan kasus pekerja anak.\n- Tindakan remediasi: Mengambil tindakan cepat untuk memindahkan anak-anak dari situasi kerja berbahaya dan memberikan dukungan yang diperlukan, seperti akses terhadap pendidikan dan layanan sosial.  \n- Kolaborasi dengan serikat pekerja dan kelompok advokasi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan.",null,"Pekerja Anak","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Pekerja Anak-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Pekerja Anak","Risiko Konstruksi & Operasi: Mempekerjakan anak sebagai pekerja pada dasarnya merupakan pelanggaran hak asasi anak karena pekerja anak selalu membawa dampak buruk yang akan mempengaruhi perkembangan fisik, emosional dan sosial anak. Eksploitasi pekerja anak dapat menyebabkan berbagai gangguan pada anak secara spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor yang berbeda. \n\n","Apakah proyek telah mengidentifikasi risiko pekerja anak, termasuk dampak yang timbul melalui rantai nilai proyek, termasuk pemasok, vendor, dan kontraktor?",null,"Ya","Pekerja Anak-Ya","Materialitas Rendah","Pekerja Anak-Ya-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi risiko pekerja anak di dalam proyek dan rantai pasok.\nJika penilaian menentukan kemungkinan besar penggunaan pekerja anak dalam proyek, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'","- Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan yang mempertimbangkan kesempatan kerja yang sama untuk semua tenaga kerja termasuk pencegahan pekerja anak. dalam semua kegiatan proyek dan rantai nilai berdasarkan Konvensi ILO, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat mencakup:\n- Pemantauan dan Audit: Menerapkan mekanisme pemantauan dan audit secara berkala untuk mendeteksi dan menangani masalah pekerja anak dengan segera.\n- Kolaborasi dengan serikat pekerja dan kelompok advokasi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan.\n- Program Pelatihan: Memberikan pelatihan tentang praktik ketenagakerjaan yang etis, hak-hak anak, dan prosedur pelaporan untuk personil proyek.",null,"Pekerja Anak","Relevan","Pekerja Anak-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Pekerja Anak","Risiko Konstruksi & Operasi: Mempekerjakan anak sebagai pekerja pada dasarnya merupakan pelanggaran hak asasi anak karena pekerja anak selalu membawa dampak buruk yang akan mempengaruhi perkembangan fisik, emosional dan sosial anak. Eksploitasi pekerja anak dapat menyebabkan berbagai gangguan pada anak secara spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor yang berbeda. \n\n","Apakah proyek telah mengidentifikasi risiko pekerja anak, termasuk dampak yang timbul melalui rantai nilai proyek, termasuk pemasok, vendor, dan kontraktor?",null,"Belum lengkap","Pekerja Anak-Belum lengkap","Belum lengkap","Pekerja Anak-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Memastikan tim proyek menguraikan dengan jelas bahwa proyek tidak akan menggunakan pekerja anak dalam bentuk apa pun atau kegiatan apa pun. . \n- Memastikan Pra-studi kelayakan membahas isu-isu ini dengan mengakses data primer atau sekunder untuk tahap persiapan. \n- Meminta proyek untuk merumuskan pencegahan pekerja anak secara paksa.","Dalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output menguraikan persyaratan yang mempertimbangkan kesempatan kerja yang sama untuk semua tenaga kerja termasuk pencegahan pekerja anak. dalam semua kegiatan proyek dan rantai nilai berdasarkan Konvensi ILO, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat mencakup:\n\n- Mendidik dan melatih para pemangku kepentingan proyek, termasuk kontraktor, subkontraktor, dan pekerja, tentang risiko dan konsekuensi pekerja anak.\n- Uji kelayakan pemasok: Mewajibkan pemasok dan subkontraktor untuk mematuhi kebijakan anti-pekerja anak dan melakukan uji tuntas terhadap praktik-praktik mereka.\n- Kewajiban kontrak: Memasukkan klausul dalam kontrak yang mewajibkan kepatuhan terhadap undang-undang pekerja anak dan standar etika ketenagakerjaan.\n- Mekanisme pelaporan: Buatlah mekanisme pelaporan rahasia bagi pekerja dan anggota masyarakat untuk melaporkan kasus pekerja anak.\n- Tindakan remediasi: Mengambil tindakan cepat untuk memindahkan anak-anak dari situasi kerja berbahaya dan memberikan dukungan yang diperlukan, seperti akses terhadap pendidikan dan layanan sosial.  \n- Kolaborasi dengan serikat pekerja dan kelompok advokasi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan.",null,"Pekerja Anak","Relevan","Pekerja Anak-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat","Risiko Konstruksi: Risiko yang umum terjadi pada saat konstruksi adalah mobilitas truk, alat berat, serta pengangkutan bahan baku yang biasanya dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, perubahan rute, dan meningkatkan polusi. \n\nRisiko Operasi: Peningkatan kemacetan lalu lintas menyebabkan dampak sosial yang negatif terhadap masyarakat setempat seperti kebisingan, getaran, keselamatan, kesehatan, dan dampak kualitas udara. Selain itu, peningkatan lalu lintas dapat mengganggu waktu tempuh perjalanan yang menyebabkan dampak ekonomi bagi masyarakat yang mengakses tempat kerja.","Apakah proyek mengantisipasi peningkatan lalu lintas, yang berpotensi berdampak pada kondisi lalu lintas setempat?",null,"Ya","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-Ya","Materialitas Tinggi","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melaksanakan penilaian dampak lalu lintas (ANDALALIN) dari konstruksi dan operasi terhadap masyarakat setempat. Hal ini dapat mencakup dampak seperti kualitas udara, kebisingan, getaran, kemacetan, dan keselamatan. Mengidentifikasi peluang untuk mengurangi dampak seperti pengiriman di luar jam sibuk ke lokasi konstruksi, menyediakan solusi perjalanan alternatif ke lokasi.\n- Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, memasukkan umpan balik dan masukan mereka ke dalam perencanaan proyek.\n- Menguraikan langkah-langkah manajemen dan mitigasi untuk dampak lalu lintas. Memastikan pemantauan dan pengelolaan dampak yang berkelanjutan untuk mengurangi beban masyarakat setempat.","- Di dalam Lampiran RfP - cantumkan referensi mengenai strategi-strategi utama dalam mengelola dampak lalu lintas.\n\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut ini, namun tidak terbatas pada:\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ANDALALIN yang memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Menguraikan persyaratan untuk pergerakan kendaraan berbasis konstruksi dan operasional ke dan dari lokasi berdasarkan temuan dari penilaian risiko\n- Memastikan pemantauan dan pelaporan dampak yang berkelanjutan dan identifikasi tindakan perbaikan. ",null,"Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat","Relevan","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat","Risiko Konstruksi: Risiko yang umum terjadi pada saat konstruksi adalah mobilitas truk, alat berat, serta pengangkutan bahan baku yang biasanya dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, perubahan rute, dan meningkatkan polusi. ","Apakah proyek mengantisipasi peningkatan lalu lintas, yang berpotensi berdampak pada kondisi lalu lintas setempat?","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Ya","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Materialitas Tinggi","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melaksanakan penilaian dampak lalu lintas (ANDALALIN) dari konstruksi dan operasi terhadap masyarakat setempat. Hal ini dapat mencakup dampak seperti kualitas udara, kebisingan, getaran, kemacetan, dan keselamatan. Mengidentifikasi peluang untuk mengurangi dampak seperti pengiriman di luar jam sibuk ke lokasi konstruksi, menyediakan solusi perjalanan alternatif ke lokasi.\n- Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, memasukkan umpan balik dan masukan mereka ke dalam perencanaan proyek.\n- Menguraikan langkah-langkah manajemen dan mitigasi untuk dampak lalu lintas. Memastikan pemantauan dan pengelolaan dampak yang berkelanjutan untuk mengurangi beban masyarakat setempat.","- Di dalam Lampiran RfP - cantumkan referensi mengenai strategi-strategi utama dalam mengelola dampak lalu lintas.\n\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut ini, namun tidak terbatas pada:\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ANDALALIN yang memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Menguraikan persyaratan untuk pergerakan kendaraan berbasis konstruksi dan operasional ke dan dari lokasi berdasarkan temuan dari penilaian risiko\n- Memastikan pemantauan dan pelaporan dampak yang berkelanjutan dan identifikasi tindakan perbaikan. ",null,"Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat","Risiko Operasi: Peningkatan kemacetan lalu lintas menyebabkan dampak sosial yang negatif bagi masyarakat setempat seperti kebisingan, getaran, keselamatan, kesehatan, dan dampak kualitas udara. Selain itu, peningkatan lalu lintas dapat mengganggu waktu tempuh perjalanan yang menyebabkan dampak ekonomi bagi masyarakat yang mengakses tempat kerja.","Apakah proyek mengantisipasi peningkatan lalu lintas, yang berpotensi berdampak pada kondisi lalu lintas setempat?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melaksanakan penilaian dampak lalu lintas (ANDALALIN) dari konstruksi dan operasi terhadap masyarakat setempat. Hal ini dapat mencakup dampak seperti kualitas udara, kebisingan, getaran, kemacetan, dan keselamatan. Mengidentifikasi peluang untuk mengurangi dampak seperti pengiriman di luar jam sibuk ke lokasi konstruksi, menyediakan solusi perjalanan alternatif ke lokasi.\n- Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, memasukkan umpan balik dan masukan mereka ke dalam perencanaan proyek.\n- Menguraikan langkah-langkah manajemen dan mitigasi untuk dampak lalu lintas. Memastikan pemantauan dan pengelolaan dampak yang berkelanjutan untuk mengurangi beban masyarakat setempat.","- Di dalam Lampiran RfP - cantumkan referensi mengenai strategi-strategi utama dalam mengelola dampak lalu lintas.\n\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut ini, namun tidak terbatas pada:\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ANDALALIN yang memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Menguraikan persyaratan untuk pergerakan kendaraan berbasis konstruksi dan operasional ke dan dari lokasi berdasarkan temuan dari penilaian risiko\n- Memastikan pemantauan dan pelaporan dampak yang berkelanjutan dan identifikasi tindakan perbaikan. ",null,"Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat","Risiko Konstruksi: Risiko yang umum terjadi pada saat konstruksi adalah mobilitas truk, alat berat, serta pengangkutan bahan baku yang biasanya dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, perubahan rute, dan meningkatkan polusi. \n\nRisiko Operasi: Peningkatan kemacetan lalu lintas menyebabkan dampak sosial yang negatif terhadap masyarakat setempat seperti kebisingan, getaran, keselamatan, kesehatan, dan dampak kualitas udara. Selain itu, peningkatan lalu lintas dapat mengganggu waktu tempuh perjalanan yang menyebabkan dampak ekonomi bagi masyarakat yang mengakses tempat kerja.","Apakah proyek mengantisipasi peningkatan lalu lintas, yang berpotensi berdampak pada kondisi lalu lintas setempat?",null,"Tidak","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-Tidak","Materialitas Rendah","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-Tidak-Materialitas Rendah","Jika penilaian tersebut menentukan dampak yang tinggi terhadap lalu lintas selama konstruksi dan operasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan dampak tinggi terhadap lalu lintas selama konstruksi dan operasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'",null,"Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat","Relevan","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-Relevan"]
["Sosial","Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat","Risiko Konstruksi: Risiko yang umum terjadi pada saat konstruksi adalah mobilitas truk, alat berat, serta pengangkutan bahan baku yang biasanya dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, perubahan rute, dan meningkatkan polusi. \n\nRisiko Operasi: Peningkatan kemacetan lalu lintas menyebabkan dampak sosial yang negatif terhadap masyarakat setempat seperti kebisingan, getaran, keselamatan, kesehatan, dan dampak kualitas udara. Selain itu, peningkatan lalu lintas dapat mengganggu waktu tempuh perjalanan yang menyebabkan dampak ekonomi bagi masyarakat yang mengakses tempat kerja.","Apakah proyek mengantisipasi peningkatan lalu lintas, yang berpotensi berdampak pada kondisi lalu lintas setempat?",null,"Belum lengkap","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-Belum lengkap","Belum lengkap","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Pastikan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dilakukan\n- Mencari studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Di dalam Lampiran RfP - cantumkan referensi mengenai strategi-strategi utama dalam mengelola dampak lalu lintas.\n\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut ini, namun tidak terbatas pada:\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ANDALALIN yang memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Menguraikan persyaratan untuk pergerakan kendaraan berbasis konstruksi dan operasional ke dan dari lokasi berdasarkan temuan dari penilaian risiko\n- Memastikan pemantauan dan pelaporan dampak yang berkelanjutan dan identifikasi tindakan perbaikan. ",null,"Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat","Relevan","Dampak Lalu Lintas terhadap Masyarakat Setempat-Relevan"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)","Risiko Konstruksi: Perencanaan dan pelaksanaan proyek melibatkan interaksi langsung antara personil proyek dan masyarakat setempat, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi dan pelecehan. Masuknya pekerja konstruksi dari luar daerah meningkatkan risiko eksploitasi dan pelecehan seksual. \n\nRisiko Operasi: Pada tahap ini, risiko eksploitasi dan pelecehan umumnya akan terjadi di antara para pekerja, vendor, dan pemangku kepentingan. Selain itu, fasilitas dan transportasi yang tidak memadai dapat menempatkan kelompok rentan, seperti perempuan, dalam risiko saat bepergian ke dan dari lokasi.","Apakah proyek akan mengakibatkan kontak fisik antara pekerja proyek dan masyarakat setempat? (hal ini dapat terjadi melalui kegiatan konsultasi, pekerja konstruksi, pekerja berbasis tenaga kerja lokal di samping pekerja dari luar) ",null,"Ya","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-Ya","Materialitas Tinggi","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut untuk memitigasi risiko:\n- Menentukan area pengaruh dengan mempertimbangkan dampak proyek langsung dan tidak langsung.\n- Melakukan penilaian tingkat tinggi terhadap kontribusi inklusi gender dan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh proyek, dengan mempertimbangkan penggunaan lahan dan pola mata pencaharian laki-laki, perempuan dan pemuda di sekitar proyek (ini dapat mencakup keterlibatan dengan organisasi atau LSM lokal yang representatif).\n- Memahami kebutuhan masyarakat yang rentan dan atau terpinggirkan yang terkena dampak dari hasil infrastruktur yang direncanakan melalui pelibatan atau penelitian kepustakaan\n- Mendokumentasikan komitmen terhadap prinsip-prinsip, kebijakan dan prosedur anti-pelecehan seksual, peluang dan tindakan utama yang akan dimasukkan dalam Pra Studi Kelayakan\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut: \n- Melakukan sesi pelatihan untuk semua personel proyek (termasuk kontraktor dan subkontraktor) tentang pencegahan SEAH, mengenali tanda-tanda penyalahgunaan, dan mekanisme pelaporan.\n- Meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan, masyarakat setempat, dan kelompok rentan tentang hak-hak mereka dan layanan dukungan yang tersedia.\n- Menerapkan proses rekrutmen yang ketat yang mencakup pemeriksaan latar belakang dan verifikasi kredensial untuk mencegah perekrutan individu dengan riwayat pelanggaran SEAH. \n- Menetapkan mekanisme pelaporan yang rahasia dan dapat diakses (seperti hotline, kotak pengaduan, atau personil yang ditunjuk) bagi individu untuk melaporkan insiden SEAH tanpa takut akan pembalasan.\n- Memastikan bahwa kasus yang dilaporkan segera diselidiki dan ditangani dengan mengikuti protokol yang telah ditetapkan.\n- Melakukan inspeksi dan audit di lokasi yang secara khusus berfokus pada tindakan pencegahan SEAH dan kepatuhan terhadap kebijakan.\n- Menyediakan akses ke layanan dukungan untuk korban SEAH, termasuk perawatan medis, konseling, bantuan hukum, dan akomodasi yang aman jika diperlukan.\n- Berkolaborasi dengan pihak berwenang dan LSM setempat untuk memastikan dukungan komprehensif dan mekanisme rujukan tersedia.\n\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- World Bank Environmental and Social Framework\n- IFC Performance Standards\n- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual","- Memasukkan persyaratan perlindungan sosial dalam Kerangka Acuan di RfP termasuk pelaporan tentang penilaian risiko SEAH, konsultasi dengan masyarakat dan kelompok hak-hak perempuan dan persyaratan untuk keahlian gender sebagai bagian dari tim\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Peluang tambahan untuk meningkatkan dampak pembangunan dapat dimasukkan dalam Lampiran RfP untuk mempertimbangkan bagaimana mata pencaharian dan pengembangan keterampilan/pemberdayaan ekonomi serta keselamatan perempuan atau kelompok terpinggirkan dapat dimasukkan serta kebijakan dan prosedur untuk memungkinkan partisipasi yang lebih besar, misalnya jam kerja yang fleksibel, penyediaan penitipan anak yang aman/terjamin. \n- Dalam Spesifikasi Output Perjanjian KPBU, termasuk kewajiban kepada BUP untuk mengadopsi standar ketenagakerjaan inti, komitmen terhadap prinsip-prinsip anti-pelecehan seksual serta kebijakan dan prosedur termasuk menetapkan kode etik yang komprehensif yang menekankan tidak ada toleransi terhadap pelecehan, menyediakan program pelatihan rutin tentang pencegahan Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH) untuk semua personel proyek dan pembentukan sistem pelapor rahasia untuk melaporkan insiden SEAH dalam Perjanjian Kerja Sama, kemudian memonitor dan melaporkannya kepada PJPK.\n",null,"Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)","Relevan","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-Relevan"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)","Risiko Operasi: Pada tahap ini, risiko eksploitasi dan pelecehan umumnya akan terjadi di antara para pekerja, vendor, dan pemangku kepentingan. Selain itu, fasilitas dan transportasi yang tidak memadai dapat menempatkan kelompok rentan, seperti perempuan, dalam risiko saat bepergian ke dan dari lokasi.","Apakah proyek akan mengakibatkan kontak fisik antara pekerja proyek dan masyarakat setempat? (hal ini dapat terjadi melalui kegiatan konsultasi, pekerja konstruksi, pekerja berbasis tenaga kerja lokal di samping pekerja dari luar) ","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut untuk memitigasi risiko:\n- Menentukan area pengaruh dengan mempertimbangkan dampak proyek langsung dan tidak langsung.\n- Melakukan penilaian tingkat tinggi terhadap kontribusi inklusi gender dan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh proyek, dengan mempertimbangkan penggunaan lahan dan pola mata pencaharian laki-laki, perempuan dan pemuda di sekitar proyek (ini dapat mencakup keterlibatan dengan organisasi atau LSM lokal yang representatif).\n- Memahami kebutuhan masyarakat yang rentan dan atau terpinggirkan yang terkena dampak dari hasil infrastruktur yang direncanakan melalui pelibatan atau penelitian kepustakaan\n- Mendokumentasikan komitmen terhadap prinsip-prinsip, kebijakan dan prosedur anti-pelecehan seksual, peluang dan tindakan utama yang akan dimasukkan dalam Pra Studi Kelayakan\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut: \n- Melakukan sesi pelatihan untuk semua personel proyek (termasuk kontraktor dan subkontraktor) tentang pencegahan SEAH, mengenali tanda-tanda penyalahgunaan, dan mekanisme pelaporan.\n- Meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan, masyarakat setempat, dan kelompok rentan tentang hak-hak mereka dan layanan dukungan yang tersedia.\n- Menerapkan proses rekrutmen yang ketat yang mencakup pemeriksaan latar belakang dan verifikasi kredensial untuk mencegah perekrutan individu dengan riwayat pelanggaran SEAH. \n- Menetapkan mekanisme pelaporan yang rahasia dan dapat diakses (seperti hotline, kotak pengaduan, atau personil yang ditunjuk) bagi individu untuk melaporkan insiden SEAH tanpa takut akan pembalasan.\n- Memastikan bahwa kasus yang dilaporkan segera diselidiki dan ditangani dengan mengikuti protokol yang telah ditetapkan.\n- Melakukan inspeksi dan audit di lokasi yang secara khusus berfokus pada tindakan pencegahan SEAH dan kepatuhan terhadap kebijakan.\n- Menyediakan akses ke layanan dukungan untuk korban SEAH, termasuk perawatan medis, konseling, bantuan hukum, dan akomodasi yang aman jika diperlukan.\n- Berkolaborasi dengan pihak berwenang dan LSM setempat untuk memastikan dukungan komprehensif dan mekanisme rujukan tersedia.\n\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- World Bank Environmental and Social Framework\n- IFC Performance Standards\n- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual","- Memasukkan persyaratan perlindungan sosial dalam Kerangka Acuan di RfP termasuk pelaporan tentang penilaian risiko SEAH, konsultasi dengan masyarakat dan kelompok hak-hak perempuan dan persyaratan untuk keahlian gender sebagai bagian dari tim\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Peluang tambahan untuk meningkatkan dampak pembangunan dapat dimasukkan dalam Lampiran RfP untuk mempertimbangkan bagaimana mata pencaharian dan pengembangan keterampilan/pemberdayaan ekonomi serta keselamatan perempuan atau kelompok terpinggirkan dapat dimasukkan serta kebijakan dan prosedur untuk memungkinkan partisipasi yang lebih besar, misalnya jam kerja yang fleksibel, penyediaan penitipan anak yang aman/terjamin. \n- Dalam Spesifikasi Output Perjanjian KPBU, termasuk kewajiban kepada BUP untuk mengadopsi standar ketenagakerjaan inti, komitmen terhadap prinsip-prinsip anti-pelecehan seksual serta kebijakan dan prosedur termasuk menetapkan kode etik yang komprehensif yang menekankan tidak ada toleransi terhadap pelecehan, menyediakan program pelatihan rutin tentang pencegahan Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH) untuk semua personel proyek dan pembentukan sistem pelapor rahasia untuk melaporkan insiden SEAH dalam Perjanjian Kerja Sama, kemudian memonitor dan melaporkannya kepada PJPK.\n",null,"Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)","Risiko Konstruksi: Perencanaan dan pelaksanaan proyek melibatkan interaksi langsung antara personil proyek dan masyarakat setempat, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi dan pelecehan. Masuknya pekerja konstruksi dari luar daerah meningkatkan risiko eksploitasi dan pelecehan seksual. ","Apakah proyek akan mengakibatkan kontak fisik antara pekerja proyek dan masyarakat setempat? (hal ini dapat terjadi melalui kegiatan konsultasi, pekerja konstruksi, pekerja berbasis tenaga kerja lokal di samping pekerja dari luar) ","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Ya","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Materialitas Tinggi","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Dalam Pra Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut untuk memitigasi risiko:\n- Menentukan area pengaruh dengan mempertimbangkan dampak proyek langsung dan tidak langsung.\n- Melakukan penilaian tingkat tinggi terhadap kontribusi inklusi gender dan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh proyek, dengan mempertimbangkan penggunaan lahan dan pola mata pencaharian laki-laki, perempuan dan pemuda di sekitar proyek (ini dapat mencakup keterlibatan dengan organisasi atau LSM lokal yang representatif).\n- Memahami kebutuhan masyarakat yang rentan dan atau terpinggirkan yang terkena dampak dari hasil infrastruktur yang direncanakan melalui pelibatan atau penelitian kepustakaan\n- Mendokumentasikan komitmen terhadap prinsip-prinsip, kebijakan dan prosedur anti-pelecehan seksual, peluang dan tindakan utama yang akan dimasukkan dalam Pra Studi Kelayakan\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut: \n- Melakukan sesi pelatihan untuk semua personel proyek (termasuk kontraktor dan subkontraktor) tentang pencegahan SEAH, mengenali tanda-tanda penyalahgunaan, dan mekanisme pelaporan.\n- Meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan, masyarakat setempat, dan kelompok rentan tentang hak-hak mereka dan layanan dukungan yang tersedia.\n- Menerapkan proses rekrutmen yang ketat yang mencakup pemeriksaan latar belakang dan verifikasi kredensial untuk mencegah perekrutan individu dengan riwayat pelanggaran SEAH. \n- Menetapkan mekanisme pelaporan yang rahasia dan dapat diakses (seperti hotline, kotak pengaduan, atau personil yang ditunjuk) bagi individu untuk melaporkan insiden SEAH tanpa takut akan pembalasan.\n- Memastikan bahwa kasus yang dilaporkan segera diselidiki dan ditangani dengan mengikuti protokol yang telah ditetapkan.\n- Melakukan inspeksi dan audit di lokasi yang secara khusus berfokus pada tindakan pencegahan SEAH dan kepatuhan terhadap kebijakan.\n- Menyediakan akses ke layanan dukungan untuk korban SEAH, termasuk perawatan medis, konseling, bantuan hukum, dan akomodasi yang aman jika diperlukan.\n- Berkolaborasi dengan pihak berwenang dan LSM setempat untuk memastikan dukungan komprehensif dan mekanisme rujukan tersedia.\n\nContoh standar internasional dan referensi lokal:\n- World Bank Environmental and Social Framework\n- IFC Performance Standards\n- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual","- Memasukkan persyaratan perlindungan sosial dalam Kerangka Acuan di RfP termasuk pelaporan tentang penilaian risiko SEAH, konsultasi dengan masyarakat dan kelompok hak-hak perempuan dan persyaratan untuk keahlian gender sebagai bagian dari tim\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Peluang tambahan untuk meningkatkan dampak pembangunan dapat dimasukkan dalam Lampiran RfP untuk mempertimbangkan bagaimana mata pencaharian dan pengembangan keterampilan/pemberdayaan ekonomi serta keselamatan perempuan atau kelompok terpinggirkan dapat dimasukkan serta kebijakan dan prosedur untuk memungkinkan partisipasi yang lebih besar, misalnya jam kerja yang fleksibel, penyediaan penitipan anak yang aman/terjamin. \n- Dalam Spesifikasi Output Perjanjian KPBU, termasuk kewajiban kepada BUP untuk mengadopsi standar ketenagakerjaan inti, komitmen terhadap prinsip-prinsip anti-pelecehan seksual serta kebijakan dan prosedur termasuk menetapkan kode etik yang komprehensif yang menekankan tidak ada toleransi terhadap pelecehan, menyediakan program pelatihan rutin tentang pencegahan Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH) untuk semua personel proyek dan pembentukan sistem pelapor rahasia untuk melaporkan insiden SEAH dalam Perjanjian Kerja Sama, kemudian memonitor dan melaporkannya kepada PJPK.\n",null,"Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)","Risiko Konstruksi: Perencanaan dan pelaksanaan proyek melibatkan interaksi langsung antara personil proyek dan masyarakat setempat, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi dan pelecehan. Masuknya pekerja konstruksi dari luar daerah meningkatkan risiko eksploitasi dan pelecehan seksual. \n\nRisiko Operasi: Pada tahap ini, risiko eksploitasi dan pelecehan umumnya akan terjadi di antara para pekerja, vendor, dan pemangku kepentingan. Selain itu, fasilitas dan transportasi yang tidak memadai dapat menempatkan kelompok rentan, seperti perempuan, dalam risiko saat bepergian ke dan dari lokasi.","Apakah proyek akan mengakibatkan kontak fisik antara pekerja proyek dan masyarakat setempat? (hal ini dapat terjadi melalui kegiatan konsultasi, pekerja konstruksi, pekerja berbasis tenaga kerja lokal di samping pekerja dari luar) ",null,"Tidak","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-Tidak","Materialitas Rendah","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut untuk mengkonfirmasi risiko:\n- Tentukan area pengaruh dengan mempertimbangkan dampak langsung dan tidak langsung dari proyek dan dampak apa pun dari pekerja proyek dan masyarakat setempat\n- Jika penilaian menentukan adanya kontak fisik antara pekerja proyek dan masyarakat setempat, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'","Jika penilaian tingkat tinggi menentukan adanya kontak fisik antara pekerja proyek dan masyarakat setempat, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'",null,"Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)","Relevan","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-Relevan"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)","Risiko Konstruksi: Perencanaan dan pelaksanaan proyek melibatkan interaksi langsung antara personil proyek dan masyarakat setempat, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi dan pelecehan. Masuknya pekerja konstruksi dari luar daerah meningkatkan risiko eksploitasi dan pelecehan seksual. \n\nRisiko Operasi: Pada tahap ini, risiko eksploitasi dan pelecehan umumnya akan terjadi di antara para pekerja, vendor, dan pemangku kepentingan. Selain itu, fasilitas dan transportasi yang tidak memadai dapat menempatkan kelompok rentan, seperti perempuan, dalam risiko saat bepergian ke dan dari lokasi.","Apakah proyek akan mengakibatkan kontak fisik antara pekerja proyek dan masyarakat setempat? (hal ini dapat terjadi melalui kegiatan konsultasi, pekerja konstruksi, pekerja berbasis tenaga kerja lokal di samping pekerja dari luar) ",null,"Belum lengkap","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-Belum lengkap","Belum lengkap","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut untuk memitigasi risiko:\n- Mencari studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Libatkan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Dalam Spesifikasi Output Perjanjian KPBU, termasuk kewajiban BUP untuk menilai risiko SEAH, konsultasi dengan masyarakat dan kelompok hak-hak perempuan dan persyaratan untuk keahlian gender sebagai bagian dari tim\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Spesifikasi Output Perjanjian KPBU, sertakan kewajiban bagi BUP untuk menguraikan peluang untuk meningkatkan dampak pembangunan dengan mempertimbangkan bagaimana mata pencaharian dan pengembangan keterampilan/pemberdayaan ekonomi serta keselamatan perempuan atau kelompok yang terpinggirkan dapat disertakan serta kebijakan dan prosedur untuk memungkinkan partisipasi yang lebih besar, mis. jam kerja yang fleksibel, penyediaan penitipan anak yang aman/terjamin. \n- Dalam Spesifikasi Output Perjanjian KPBU, sertakan kewajiban kepada BUP untuk mengadopsi standar ketenagakerjaan inti, komitmen terhadap prinsip-prinsip anti-pelecehan seksual serta kebijakan dan prosedur termasuk menetapkan kode etik yang komprehensif yang menekankan tidak ada toleransi terhadap pelecehan, menyediakan program pelatihan rutin tentang pencegahan Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH) untuk semua personel proyek dan pembentukan sistem pelapor rahasia untuk melaporkan insiden SEAH dalam Perjanjian Kerja Sama, kemudian memonitor dan melaporkannya kepada PJPK.\n- Memasukkan pengungkapan risiko material LST dan langkah-langkah mitigasi terkait dalam dokumen transaksi (Bagian: Informasi Proyek)",null,"Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)","Relevan","Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH)-Relevan"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Gender","Risiko Konstruksi: Proyek ini mungkin menghadapi tantangan terkait kesetaraan gender, termasuk peluang kerja yang tidak setara dan kesenjangan upah bagi perempuan serta fasilitas yang tidak memadai untuk pekerja perempuan\n\nRisiko Operasi: Partisipasi perempuan yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan dapat menyebabkan pertimbangan yang tidak memadai atas kebutuhan mereka, seperti akses ke fasilitas seperti toilet perempuan dan penitipan anak. Kurangnya inklusi ini juga dapat mengakibatkan berkurangnya tunjangan dan kompensasi yang adil bagi perempuan, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk membentuk proyek sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.","Apakah proyek ini akan melibatkan keterlibatan masyarakat setempat dan/atau mempekerjakan perempuan dan laki-laki?",null,"Ya","Gender-Ya","Materialitas Tinggi","Gender-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut untuk memitigasi risiko:\n- Melakukan penilaian gender tingkat tinggi untuk mengidentifikasi bagaimana proyek dapat berdampak pada laki-laki dan perempuan secara berbeda. Penilaian gender dapat dilakukan dengan cara: \n- Analisis gender (analisis sosial ekonomi yang mempertimbangkan sumber daya manusia perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, suara dan hak-hak perempuan, serta pengembangan kapasitas gender); \n- Tinjauan data yang dipilah menurut jenis kelamin untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan gender di seluruh faktor sosial dan ekonomi di wilayah proyek atau yang berpotensi terkait dengan proyek; \n- Konsultasi pemangku kepentingan yang peka terhadap gender (termasuk keterwakilan yang setara antara laki-laki dan perempuan, anggota tim perempuan, kemungkinan konsultasi terpisah untuk perempuan, mempertimbangkan waktu yang tepat, dll.)\n- Mendokumentasikan komitmen terhadap prinsip-prinsip, kebijakan, dan prosedur kesetaraan gender, serta mengidentifikasi peluang dan tindakan utama untuk partisipasi yang setara dan pembagian manfaat bagi perempuan dan laki-laki untuk dimasukkan ke dalam Pra-Studi Kelayakan\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mempromosikan kesempatan yang sama untuk pekerjaan dan pelatihan bagi perempuan dan laki-laki dalam peran konstruksi dan operasional.\n- Menerapkan praktik perekrutan yang peka gender dan memberikan kesempatan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan dan memberdayakan perempuan dalam peran non-tradisional. \n- Mengumpulkan data gender yang terpilah untuk memantau dampak proyek infrastruktur terhadap perempuan dan laki-laki, termasuk akses dan manfaat dari intervensi proyek.\n- Gunakan indikator yang peka gender untuk menilai kemajuan menuju tujuan kesetaraan gender dan sesuaikan strategi sesuai kebutuhan. \n- Berinvestasi pada infrastruktur dan layanan sosial yang memenuhi kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan, seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat-pusat komunitas.\n- Pastikan fasilitas-fasilitas tersebut dapat diakses, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan spesifik gender.\n\nReferensi lokal dan internasional meliputi:\n- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan\n- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah","- Memasukkan persyaratan untuk melaksanakan Rencana Aksi Gender (GAP) dalam Kerangka Acuan di RfP\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Lampiran RfP - memasukkan prioritas khusus gender untuk tahap desain dan operasi yang mungkin termasuk desain spesifik gender untuk infrastruktur, fasilitas dan layanan, sumber bahan dan layanan dari lebih banyak perusahaan milik perempuan, dan meningkatkan jumlah perempuan dalam angkatan kerja\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban dari PJPK kepada BUP untuk mematuhi ketentuan GAP\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban untuk membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Reddress Mechanism/GRM) \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan penilaian dampak GAP selama pelaksanaan proyek\n- Memasukkan pengungkapan tentang risiko material LST dan langkah-langkah mitigasi terkait dalam dokumen transaksi (Bagian: Informasi Proyek) ",null,"Gender","Relevan","Gender-Relevan"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Gender","Risiko Operasi: Keterlibatan perempuan yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan mereka, seperti akses terhadap fasilitas seperti toilet perempuan dan tempat penitipan anak. Kurangnya inklusi ini juga dapat mengakibatkan berkurangnya manfaat dan kompensasi yang adil bagi perempuan, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk membentuk proyek sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.","Apakah proyek ini akan melibatkan keterlibatan masyarakat setempat dan/atau mempekerjakan perempuan dan laki-laki?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Gender-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Gender-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut untuk memitigasi risiko:\n- Melakukan penilaian gender tingkat tinggi untuk mengidentifikasi bagaimana proyek dapat berdampak pada laki-laki dan perempuan secara berbeda. Penilaian gender dapat dilakukan dengan cara: \n- Analisis gender (analisis sosial ekonomi yang mempertimbangkan sumber daya manusia perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, suara dan hak-hak perempuan, serta pengembangan kapasitas gender); \n- Tinjauan data yang dipilah menurut jenis kelamin untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan gender di seluruh faktor sosial dan ekonomi di wilayah proyek atau yang berpotensi terkait dengan proyek; \n- Konsultasi pemangku kepentingan yang peka terhadap gender (termasuk keterwakilan yang setara antara laki-laki dan perempuan, anggota tim perempuan, kemungkinan konsultasi terpisah untuk perempuan, mempertimbangkan waktu yang tepat, dll.)\n- Mendokumentasikan komitmen terhadap prinsip-prinsip, kebijakan, dan prosedur kesetaraan gender, serta mengidentifikasi peluang dan tindakan utama untuk partisipasi yang setara dan pembagian manfaat bagi perempuan dan laki-laki untuk dimasukkan ke dalam Pra-Studi Kelayakan\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mempromosikan kesempatan yang sama untuk pekerjaan dan pelatihan bagi perempuan dan laki-laki dalam peran konstruksi dan operasional.\n- Menerapkan praktik perekrutan yang peka gender dan memberikan kesempatan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan dan memberdayakan perempuan dalam peran non-tradisional. \n- Mengumpulkan data gender yang terpilah untuk memantau dampak proyek infrastruktur terhadap perempuan dan laki-laki, termasuk akses dan manfaat dari intervensi proyek.\n- Gunakan indikator yang peka gender untuk menilai kemajuan menuju tujuan kesetaraan gender dan sesuaikan strategi sesuai kebutuhan. \n- Berinvestasi pada infrastruktur dan layanan sosial yang memenuhi kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan, seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat-pusat komunitas.\n- Pastikan fasilitas-fasilitas tersebut dapat diakses, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan spesifik gender.\n\nReferensi lokal dan internasional meliputi:\n- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan\n- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah","- Memasukkan persyaratan untuk melaksanakan Rencana Aksi Gender (GAP) dalam Kerangka Acuan di RfP\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Lampiran RfP - memasukkan prioritas khusus gender untuk tahap desain dan operasi yang mungkin termasuk desain spesifik gender untuk infrastruktur, fasilitas dan layanan, sumber bahan dan layanan dari lebih banyak perusahaan milik perempuan, dan meningkatkan jumlah perempuan dalam angkatan kerja\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban dari PJPK kepada BUP untuk mematuhi ketentuan GAP\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban untuk membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Reddress Mechanism/GRM) \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan penilaian dampak GAP selama pelaksanaan proyek\n- Memasukkan pengungkapan tentang risiko material LST dan langkah-langkah mitigasi terkait dalam dokumen transaksi (Bagian: Informasi Proyek) ",null,"Gender","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Gender-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Gender","Risiko Konstruksi: Proyek ini mungkin menghadapi tantangan terkait kesetaraan gender, termasuk peluang kerja yang tidak setara dan kesenjangan upah bagi perempuan serta fasilitas yang tidak memadai untuk pekerja perempuan\n\nRisiko Operasi: Partisipasi perempuan yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan dapat menyebabkan pertimbangan yang tidak memadai atas kebutuhan mereka, seperti akses ke fasilitas seperti toilet perempuan dan penitipan anak. Kurangnya inklusi ini juga dapat mengakibatkan berkurangnya tunjangan dan kompensasi yang adil bagi perempuan, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk membentuk proyek sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.","Apakah proyek ini akan melibatkan keterlibatan masyarakat setempat dan/atau mempekerjakan perempuan dan laki-laki?",null,"Tidak","Gender-Tidak","Materialitas Rendah","Gender-Tidak-Materialitas Rendah","Jika data yang ada mengenai kebijakan dan rencana yang membahas masalah kesetaraan gender dan kesempatan kerja tidak tersedia, rujuklah langkah-langkah mitigasi di dalam kategori materialitas tinggi.","Jika data yang ada mengenai kebijakan dan rencana yang membahas masalah kesetaraan gender dan kesempatan kerja tidak tersedia, lihat langkah-langkah mitigasi di dalam kategori 'materialitas tinggi'",null,"Gender","Relevan","Gender-Relevan"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Gender","Risiko Konstruksi: Proyek ini mungkin menghadapi tantangan terkait kesetaraan gender, termasuk peluang kerja yang tidak setara dan kesenjangan upah bagi perempuan serta fasilitas yang tidak memadai untuk pekerja perempuan\n\nRisiko Operasi: Partisipasi perempuan yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan dapat menyebabkan pertimbangan yang tidak memadai atas kebutuhan mereka, seperti akses ke fasilitas seperti toilet perempuan dan penitipan anak. Kurangnya inklusi ini juga dapat mengakibatkan berkurangnya tunjangan dan kompensasi yang adil bagi perempuan, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk membentuk proyek sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.","Apakah proyek ini akan melibatkan keterlibatan masyarakat setempat dan/atau mempekerjakan perempuan dan laki-laki?",null,"Belum lengkap","Gender-Belum lengkap","Belum lengkap","Gender-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut untuk memitigasi risiko:\n- Mencari studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Libatkan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Memasukkan persyaratan untuk melaksanakan Rencana Aksi Gender (GAP) dalam Kerangka Acuan di RfP\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Lampiran RfP - memasukkan prioritas khusus gender untuk tahap desain dan operasi yang mungkin termasuk desain spesifik gender untuk infrastruktur, fasilitas dan layanan, sumber bahan dan layanan dari lebih banyak perusahaan milik perempuan, dan meningkatkan jumlah perempuan dalam angkatan kerja\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban dari PJPK kepada BUP untuk mematuhi ketentuan GAP\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban untuk membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Reddress Mechanism/GRM) \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan penilaian dampak GAP selama pelaksanaan proyek\nMemasukkan pengungkapan tentang risiko material LST dan langkah-langkah mitigasi terkait dalam dokumen transaksi (Bagian: Informasi Proyek)",null,"Gender","Relevan","Gender-Relevan"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Disabilitas","Risiko Konstruksi & Operasi: Proyek dapat menghadapi masalah terkait inklusivitas bagi penyandang disabilitas, termasuk peluang kerja yang tidak setara dan fasilitas yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Fasilitasi yang tidak memadai selama konsultasi, seperti tidak adanya penerjemah bahasa isyarat atau titik layanan yang dapat diakses, dapat membatasi masukan mereka dalam membentuk proyek. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya tunjangan, kompensasi yang adil, dan akses terhadap informasi, serta kurangnya kebutuhan yang jelas akan fasilitas ramah disabilitas","Apakah proyek akan melibatkan masyarakat yang beragam, termasuk penyandang disabilitas, dan/atau mempekerjakan individu dengan disabilitas?",null,"Ya","Disabilitas-Ya","Materialitas Tinggi","Disabilitas-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut ini untuk memitigasi risiko-risiko tersebut:\n- Melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam konstruksi dan operasi proyek (dengan mempertimbangkan desain proyek dan partisipasi tenaga kerja). Penilaian harus mencakup konsultasi pemangku kepentingan yang inklusif termasuk fasilitasi bagi penyandang disabilitas (bahasa isyarat, penerjemah, versi braille, dll.)\n- Mengembangkan strategi tingkat tinggi untuk menerapkan desain universal ke dalam proyek jika diperlukan dan kesempatan kerja, pelatihan, dan peluang dalam Pra Studi Kelayakan.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Memastikan bahwa fitur-fitur aksesibilitas yang diidentifikasi selama tahap perencanaan diintegrasikan ke dalam rencana konstruksi dan diimplementasikan sesuai spesifikasi.\n- Menyediakan materi informasi dan komunikasi yang dapat diakses tentang proyek infrastruktur, termasuk braille, cetakan besar, dan format elektronik yang dapat diakses.\n- Memastikan bahwa titik-titik layanan, seperti loket tiket, meja informasi, dan area layanan pelanggan, dapat diakses dan dikelola oleh personil yang terlatih untuk melayani penyandang disabilitas.\n- Mempromosikan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas dan prinsip-prinsip inklusi di antara para pemangku kepentingan proyek, masyarakat lokal, dan publik.\n- Mengadvokasi kebijakan dan praktik yang memprioritaskan aksesibilitas dan memberdayakan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan masyarakat.","- Dalam Lampiran RfP - sertakan standar desain universal yang relevan untuk infrastruktur dan fasilitas untuk tahap desain dan operasi yang dapat mencakup jalur yang dapat diakses untuk mengakses infrastruktur, dan lakukan pelatihan dengan penyandang disabilitas dan tingkatkan jumlah penyandang disabilitas dalam angkatan kerja\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban BUP untuk mematuhi prinsip-prinsip desain universal dan kegiatan pelatihan dan partisipasi tenaga kerja\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan penilaian dampak dengan kelompok advokasi disabilitas\n- Memasukkan pengungkapan tentang risiko material LST dan langkah-langkah mitigasi terkait dalam dokumen transaksi (Bagian: Informasi Proyek) ",null,"Disabilitas","Relevan","Disabilitas-Relevan"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Disabilitas","Risiko Operasi: Proyek ini mungkin menghadapi masalah terkait inklusivitas bagi para penyandang disabilitas, termasuk peluang kerja yang tidak setara dan fasilitas yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Fasilitasi yang tidak memadai selama konsultasi, seperti tidak adanya penerjemah bahasa isyarat atau tempat layanan yang dapat diakses, dapat membatasi masukan mereka dalam membentuk proyek. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya tunjangan, kompensasi yang adil, dan akses terhadap informasi, serta kurangnya kebutuhan yang jelas akan fasilitas ramah disabilitas","Apakah proyek akan melibatkan masyarakat yang beragam, termasuk penyandang disabilitas, dan/atau mempekerjakan individu dengan disabilitas?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Disabilitas-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Disabilitas-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut ini untuk memitigasi risiko-risiko tersebut:\n- Melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam konstruksi dan operasi proyek (dengan mempertimbangkan desain proyek dan partisipasi tenaga kerja). Penilaian harus mencakup konsultasi pemangku kepentingan yang inklusif termasuk fasilitasi bagi penyandang disabilitas (bahasa isyarat, penerjemah, versi braille, dll.)\n- Mengembangkan strategi tingkat tinggi untuk menerapkan desain universal ke dalam proyek jika diperlukan dan kesempatan kerja, pelatihan, dan peluang dalam Pra Studi Kelayakan.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Memastikan bahwa fitur-fitur aksesibilitas yang diidentifikasi selama tahap perencanaan diintegrasikan ke dalam rencana konstruksi dan diimplementasikan sesuai spesifikasi.\n- Menyediakan materi informasi dan komunikasi yang dapat diakses tentang proyek infrastruktur, termasuk braille, cetakan besar, dan format elektronik yang dapat diakses.\n- Memastikan bahwa titik-titik layanan, seperti loket tiket, meja informasi, dan area layanan pelanggan, dapat diakses dan dikelola oleh personil yang terlatih untuk melayani penyandang disabilitas.\n- Mempromosikan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas dan prinsip-prinsip inklusi di antara para pemangku kepentingan proyek, masyarakat lokal, dan publik.\n- Mengadvokasi kebijakan dan praktik yang memprioritaskan aksesibilitas dan memberdayakan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan masyarakat.","- Dalam Lampiran RfP - sertakan standar desain universal yang relevan untuk infrastruktur dan fasilitas untuk tahap desain dan operasi yang dapat mencakup jalur yang dapat diakses untuk mengakses infrastruktur, dan lakukan pelatihan dengan penyandang disabilitas dan tingkatkan jumlah penyandang disabilitas dalam angkatan kerja\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban BUP untuk mematuhi prinsip-prinsip desain universal dan kegiatan pelatihan dan partisipasi tenaga kerja\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan penilaian dampak dengan kelompok advokasi disabilitas\n- Memasukkan pengungkapan tentang risiko material LST dan langkah-langkah mitigasi terkait dalam dokumen transaksi (Bagian: Informasi Proyek) ",null,"Disabilitas","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Disabilitas-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Disabilitas","Risiko Konstruksi & Operasi: Proyek dapat menghadapi masalah terkait inklusivitas bagi penyandang disabilitas, termasuk peluang kerja yang tidak setara dan fasilitas yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Fasilitasi yang tidak memadai selama konsultasi, seperti tidak adanya penerjemah bahasa isyarat atau titik layanan yang dapat diakses, dapat membatasi masukan mereka dalam membentuk proyek. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya tunjangan, kompensasi yang adil, dan akses terhadap informasi, serta kurangnya kebutuhan yang jelas akan fasilitas ramah disabilitas","Apakah proyek akan melibatkan masyarakat yang beragam, termasuk penyandang disabilitas, dan/atau mempekerjakan individu dengan disabilitas?",null,"Tidak","Disabilitas-Tidak","Materialitas Rendah","Disabilitas-Tidak-Materialitas Rendah","Jika data yang ada mengenai kebijakan dan rencana untuk menangani kelompok disabilitas tidak tersedia, lihat langkah-langkah mitigasi di dalam kategori materialitas tinggi.","Jika data yang ada tentang kebijakan dan rencana untuk menangani kelompok disabilitas tidak tersedia, lihat langkah-langkah mitigasi di dalam kategori 'materialitas tinggi'",null,"Disabilitas","Relevan","Disabilitas-Relevan"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Disabilitas","Risiko Konstruksi & Operasi: Proyek dapat menghadapi masalah terkait inklusivitas bagi penyandang disabilitas, termasuk peluang kerja yang tidak setara dan fasilitas yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Fasilitasi yang tidak memadai selama konsultasi, seperti tidak adanya penerjemah bahasa isyarat atau titik layanan yang dapat diakses, dapat membatasi masukan mereka dalam membentuk proyek. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya tunjangan, kompensasi yang adil, dan akses terhadap informasi, serta kurangnya kebutuhan yang jelas akan fasilitas ramah disabilitas","Apakah proyek akan melibatkan masyarakat yang beragam, termasuk penyandang disabilitas, dan/atau mempekerjakan individu dengan disabilitas?",null,"Belum lengkap","Disabilitas-Belum lengkap","Belum lengkap","Disabilitas-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut untuk memitigasi risiko:\n- Mencari studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Libatkan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Dalam Lampiran RfP - sertakan standar desain universal yang relevan untuk infrastruktur dan fasilitas untuk tahap desain dan operasi yang dapat mencakup jalur yang dapat diakses untuk mengakses infrastruktur, dan lakukan pelatihan dengan penyandang disabilitas dan tingkatkan jumlah penyandang disabilitas dalam angkatan kerja\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban BUP untuk mematuhi prinsip-prinsip desain universal dan kegiatan pelatihan dan partisipasi tenaga kerja\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan penilaian dampak dengan kelompok-kelompok advokasi disabilitas\n- Memasukkan pengungkapan tentang risiko material LST dan langkah-langkah mitigasi terkait dalam dokumen transaksi (Bagian: Informasi Proyek)",null,"Disabilitas","Relevan","Disabilitas-Relevan"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat","Risiko Prakonstruksi: Masuknya pekerja dari luar wilayah proyek dapat mengganggu masyarakat setempat, yang menyebabkan berkurangnya peluang mata pencaharian bagi masyarakat adat. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan sosial, kecemburuan, dan penentangan dari masyarakat. Masuknya pekerja dari luar dapat mempengaruhi ekonomi lokal, membebani layanan publik, dan berdampak pada cara hidup tradisional.\n\nRisiko Konstruksi: Fase konstruksi dapat memperburuk penggusuran masyarakat adat dari tanah dan sumber mata pencaharian mereka. Kehadiran pekerja dari luar dapat meningkatkan persaingan untuk mendapatkan sumber daya, mengganggu pasar lokal, dan berdampak pada kohesi masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan keresahan sosial, protes, dan meningkatnya penentangan publik.\n\nRisiko Operasi: Masyarakat Adat mungkin menghadapi akses terbatas ke manfaat dan peluang proyek, yang mengarah pada kemungkinan penundaan, tanggung jawab hukum, kerusakan reputasi, ketidakpatuhan terhadap peraturan, denda, dan oposisi publik.","Apakah ada Masyarakat Adat di dalam area proyek dan sekitarnya?",null,"Ya","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat-Ya","Materialitas Tinggi","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut untuk memitigasi risiko:\n- Melakukan konsultasi pemangku kepentingan yang inklusif untuk mengidentifikasi prioritas dan preferensi Masyarakat Adat mengenai manfaat dan peluang proyek selama konstruksi dan operasi. \n- Mengembangkan strategi untuk partisipasi yang adil dan pembagian manfaat bagi Masyarakat Adat, termasuk kesempatan kerja, pelatihan, dan pengadaan dalam Pra Studi Kelayakan","- Memasukkan persyaratan untuk keterlibatan pemangku kepentingan yang inklusif dengan Masyarakat Adat dalam Kerangka Acuan di RfP untuk membentuk Desain Kelayakan\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk program peningkatan kapasitas dan inisiatif pemberdayaan ekonomi untuk Masyarakat Adat, seperti rencana pengelolaan sosial atau perjanjian pengembangan masyarakat.\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk membangun mekanisme perwakilan Masyarakat Adat yang dapat mencakup Petugas Penghubung Masyarakat Adat, komite penasihat, atau konsultasi pemangku kepentingan secara teratur. Pedoman operasional dapat merinci lebih lanjut bagaimana mekanisme ini akan dilaksanakan selama operasi proyek. \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk mengimplementasikan program dan inisiatif yang ditargetkan untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat Adat dalam persiapan untuk dimulainya proyek.\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengaturan pembagian manfaat melalui pengembangan rencana pemantauan distribusi dan dampak manfaat proyek.\n- Memasukkan pengungkapan risiko material LST dan langkah-langkah mitigasi terkait dalam dokumen transaksi (Bagian: Informasi Proyek)",null,"Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat","Relevan","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat-Relevan"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat","Risiko Operasi: Masyarakat Adat dapat menghadapi keterbatasan akses terhadap manfaat dan peluang proyek, yang mengarah pada kemungkinan penundaan, tanggung jawab hukum, kerugian reputasi, ketidakpatuhan terhadap peraturan, denda, dan penolakan publik.","Apakah ada Masyarakat Adat di dalam area proyek dan sekitarnya?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Berdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n\n- Menetapkan mekanisme pemantauan lingkungan dan sosial yang berkelanjutan untuk menilai dampak operasi infrastruktur terhadap tanah adat, sumber daya air, dan ekosistem.\n- Melibatkan masyarakat adat dalam kegiatan pemantauan dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan langkah-langkah mitigasi.\n- Menyediakan layanan dan fasilitas infrastruktur yang memenuhi kebutuhan masyarakat adat, seperti sistem penyediaan air bersih, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat budaya.\n- Memastikan bahwa layanan-layanan tersebut dapat diakses, sesuai dengan budaya, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat adat.\n- Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat adat, pemimpin, dan otoritas tradisional untuk memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan mendorong kolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur.\n- Mendorong pendekatan inklusif dan partisipatif yang menghormati pengetahuan, tradisi, dan sistem tata kelola masyarakat adat.","- Memasukkan persyaratan untuk pelibatan pemangku kepentingan yang inklusif dengan Masyarakat Adat dalam Kerangka Acuan di RfP untuk membentuk Desain Kelayakan\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk program peningkatan kapasitas dan inisiatif pemberdayaan ekonomi untuk Masyarakat Adat, seperti rencana pengelolaan sosial atau perjanjian pengembangan masyarakat.\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk membangun mekanisme perwakilan Masyarakat Adat yang dapat mencakup Petugas Penghubung Masyarakat Adat, komite penasihat, atau konsultasi pemangku kepentingan secara teratur. Pedoman operasional dapat merinci lebih lanjut bagaimana mekanisme ini akan dilaksanakan selama operasi proyek. \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk mengimplementasikan program dan inisiatif yang ditargetkan untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat Adat dalam persiapan untuk dimulainya proyek.\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengaturan pembagian manfaat melalui pengembangan rencana pemantauan distribusi dan dampak manfaat proyek.\n- Memasukkan pengungkapan risiko material LST dan langkah-langkah mitigasi terkait dalam dokumen transaksi (Bagian: Informasi Proyek) ",null,"Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat",null,"Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat-"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat","Risiko Prakonstruksi: Masuknya pekerja dari luar wilayah proyek dapat mengganggu masyarakat setempat, yang menyebabkan berkurangnya peluang mata pencaharian bagi masyarakat adat. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan sosial, kecemburuan, dan penentangan dari masyarakat. Masuknya pekerja dari luar dapat mempengaruhi ekonomi lokal, membebani layanan publik, dan berdampak pada cara hidup tradisional.\n\nRisiko Konstruksi: Fase konstruksi dapat memperburuk penggusuran masyarakat adat dari tanah dan sumber mata pencaharian mereka. Kehadiran pekerja dari luar dapat meningkatkan persaingan untuk mendapatkan sumber daya, mengganggu pasar lokal, dan berdampak pada kohesi masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan keresahan sosial, protes, dan meningkatnya penentangan publik.\n\nRisiko Operasi: Masyarakat Adat mungkin menghadapi akses terbatas ke manfaat dan peluang proyek, yang mengarah pada kemungkinan penundaan, tanggung jawab hukum, kerusakan reputasi, ketidakpatuhan terhadap peraturan, denda, dan oposisi publik.","Apakah ada Masyarakat Adat di dalam area proyek dan sekitarnya?",null,"Tidak","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat-Tidak","Materialitas Rendah","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut untuk mengkonfirmasi jika ada risiko:Melakukan analisis desktop atau keterlibatan dengan perwakilan Masyarakat Adat untuk mengkonfirmasi keberadaan Masyarakat Adat diwilayah proyek \n\nJika penilaian menentukan adanya dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat, lihat langkah-langkah di bawah kategori 'materialitas tinggi'","Jika penilaian awal pada Tahap Persiapan menentukan adanya dampak terhadap Masyarakat Adat, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'",null,"Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat","Relevan","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat-Relevan"]
["Sosial","Keberagaman, Kesetaraan, Inklusivitas, dan Akses","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat","Risiko Prakonstruksi: Masuknya pekerja dari luar wilayah proyek dapat mengganggu masyarakat setempat, yang menyebabkan berkurangnya peluang mata pencaharian bagi masyarakat adat. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan sosial, kecemburuan, dan penentangan dari masyarakat. Masuknya pekerja dari luar dapat mempengaruhi ekonomi lokal, membebani layanan publik, dan berdampak pada cara hidup tradisional.\n\nRisiko Konstruksi: Fase konstruksi dapat memperburuk penggusuran masyarakat adat dari tanah dan sumber mata pencaharian mereka. Kehadiran pekerja dari luar dapat meningkatkan persaingan untuk mendapatkan sumber daya, mengganggu pasar lokal, dan berdampak pada kohesi masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan keresahan sosial, protes, dan meningkatnya penentangan publik.\n\nRisiko Operasi: Masyarakat Adat mungkin menghadapi akses terbatas ke manfaat dan peluang proyek, yang mengarah pada kemungkinan penundaan, tanggung jawab hukum, kerusakan reputasi, ketidakpatuhan terhadap peraturan, denda, dan oposisi publik.","Apakah ada Masyarakat Adat di dalam area proyek dan sekitarnya?",null,"Belum lengkap","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat-Belum lengkap","Belum lengkap","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut untuk memitigasi risiko:\n- Mencari studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Libatkan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Memasukkan persyaratan untuk melakukan pelibatan pemangku kepentingan yang inklusif dengan Masyarakat Adat dalam Kerangka Acuan di RfP untuk membentuk Desain Kelayakan\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk program peningkatan kapasitas dan inisiatif pemberdayaan ekonomi untuk Masyarakat Adat, seperti rencana pengelolaan sosial atau perjanjian pengembangan masyarakat.\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk membangun mekanisme perwakilan Masyarakat Adat yang dapat mencakup Petugas Penghubung Masyarakat Adat, komite penasihat, atau konsultasi pemangku kepentingan secara teratur. Pedoman operasional dapat merinci lebih lanjut bagaimana mekanisme ini akan dilaksanakan selama operasi proyek. \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk mengimplementasikan program dan inisiatif yang ditargetkan untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat Adat dalam persiapan untuk dimulainya proyek.\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengaturan pembagian manfaat melalui pengembangan rencana pemantauan distribusi dan dampak manfaat proyek.\n- Memasukkan pengungkapan risiko material LST dan langkah-langkah mitigasi terkait dalam dokumen transaksi (Bagian: Informasi Proyek)",null,"Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat","Relevan","Dampak terhadap mata pencaharian Masyarakat Adat-Relevan"]
["Sosial","Warisan Budaya","Warisan Budaya","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi dan Operasi: Potensi gangguan atau kerusakan pada benda-benda warisan budaya dapat berdampak buruk pada budaya dan mata pencaharian masyarakat setempat. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan proyek, tanggung jawab hukum, denda, kerusakan reputasi, dan penentangan publik.","Apakah ada kemungkinan terdapat benda-benda warisan budaya penting di area proyek yang mungkin terganggu, rusak atau dipindahkan oleh kegiatan proyek? (Benda-benda warisan budaya dapat mencakup benda, situs atau struktur, fitur alam yang unik yang mewujudkan nilai-nilai budaya atau warisan budaya takbenda dari masyarakat, misalnya pengobatan tradisional)?",null,"Ya","Warisan Budaya-Ya","Materialitas Tinggi","Warisan Budaya-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian awal terhadap warisan budaya yang ada untuk menentukan area-area utama yang bernilai. Penilaian dapat mencakup konsultasi pemangku kepentingan dengan masyarakat lokal dan keterlibatan. \nContoh standar dan referensi internasional:\n- World Bank Environmental and Social Framework\n- IFC Performance Standards\n- UU No. 11/2010 (UU Cagar Budaya)","- Dalam Kerangka Acuan RfP, sertakan persyaratan untuk melakukan Penilaian Warisan Budaya dan Rencana Pelestarian yang dapat mencakup pelaksanaan survei lokasi untuk mengidentifikasi warisan budaya di dalam area pengaruh proyek, mengidentifikasi peluang potensial untuk menghindari gangguan, kerusakan, atau pemindahan benda-benda warisan budaya selama konstruksi dan operasi, dan peluang lebih lanjut untuk meningkatkan atau merayakan benda-benda budaya dalam kegiatan proyek jika diperlukan.\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Lampiran RfP - sertakan penilaian awal dan peluang potensial untuk tahap desain dan operasi yang menghindari dan meminimalkan dampak buruk dan memungkinkan akses berkelanjutan ke warisan budaya oleh masyarakat, keterlibatan berkelanjutan dan kolaborasi dengan otoritas pelestarian budaya setempat untuk panduan berkelanjutan. Jika pemindahan diperlukan, tindakan yang diperlukan dapat mencakup restorasi aset di lokasi lain dan kompensasi untuk pemindahan. \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban bagi BUP untuk mematuhi ketentuan Rencana Pelestarian termasuk keterlibatan dengan masyarakat untuk menginformasikan konsekuensi potensial dari proyek\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan penilaian dampak warisan budaya selama pelaksanaan proyek",null,"Warisan Budaya","Relevan","Warisan Budaya-Relevan"]
["Sosial","Warisan Budaya","Warisan Budaya","Risiko Operasi: Potensi gangguan atau kerusakan pada benda-benda warisan budaya dapat berdampak buruk pada budaya dan mata pencaharian masyarakat setempat. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan proyek, tanggung jawab hukum, denda, kerusakan reputasi, dan penentangan publik.","Apakah ada kemungkinan terdapat benda-benda warisan budaya penting di area proyek yang mungkin terganggu, rusak atau dipindahkan oleh kegiatan proyek? (Benda-benda warisan budaya dapat mencakup benda, situs atau struktur, fitur alam yang unik yang mewujudkan nilai-nilai budaya atau warisan budaya takbenda dari masyarakat, misalnya pengobatan tradisional)?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Warisan Budaya-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Warisan Budaya-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Berdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n\n- Menerapkan langkah-langkah fisik untuk melindungi situs warisan budaya dan artefak selama konstruksi, seperti pemagaran, papan nama, dan penghalang sementara.\n- Mempekerjakan arkeolog, konservator, dan spesialis warisan budaya yang terampil untuk mengawasi kegiatan penggalian, dokumentasi, dan konservasi sesuai kebutuhan.\n- Mengintegrasikan desain adaptif dan solusi rekayasa yang melestarikan fitur atau lanskap warisan budaya, seperti merancang penyelarasan infrastruktur untuk menghindari area sensitif atau menggunakan metode konstruksi yang meminimalkan gangguan pada tanah.\n- Mengembangkan materi pendidikan dan papan penanda interpretatif untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai warisan budaya dan signifikansi di antara personel proyek, pengunjung, dan masyarakat setempat.\n- Menerapkan strategi pengelolaan pengunjung untuk memastikan pariwisata yang bertanggung jawab dan meminimalkan dampak terhadap warisan budaya. ","- Dalam Kerangka Acuan RfP, sertakan persyaratan untuk melakukan Penilaian Warisan Budaya dan Rencana Pelestarian yang dapat mencakup pelaksanaan survei lokasi untuk mengidentifikasi warisan budaya di dalam area pengaruh proyek, mengidentifikasi peluang potensial untuk menghindari gangguan, kerusakan, atau pemindahan benda-benda warisan budaya selama konstruksi dan operasi, dan peluang lebih lanjut untuk meningkatkan atau merayakan benda-benda budaya dalam kegiatan proyek jika diperlukan.\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Lampiran RfP - sertakan penilaian awal dan peluang potensial untuk tahap desain dan operasi yang menghindari dan meminimalkan dampak buruk dan memungkinkan akses berkelanjutan ke warisan budaya oleh masyarakat, keterlibatan berkelanjutan dan kolaborasi dengan otoritas pelestarian budaya setempat untuk panduan berkelanjutan. Jika pemindahan diperlukan, tindakan yang diperlukan dapat mencakup restorasi aset di lokasi lain dan kompensasi untuk pemindahan. \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban bagi BUP untuk mematuhi ketentuan Rencana Pelestarian termasuk keterlibatan dengan masyarakat untuk menginformasikan konsekuensi potensial dari proyek\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan penilaian dampak warisan budaya selama pelaksanaan proyek",null,"Warisan Budaya",null,"Warisan Budaya-"]
["Sosial","Warisan Budaya","Warisan Budaya","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi dan Operasi: Potensi gangguan atau kerusakan pada benda-benda warisan budaya dapat berdampak buruk pada budaya dan mata pencaharian masyarakat setempat. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan proyek, tanggung jawab hukum, denda, kerusakan reputasi, dan penentangan publik.","Apakah ada kemungkinan terdapat benda-benda warisan budaya penting di area proyek yang mungkin terganggu, rusak atau dipindahkan oleh kegiatan proyek? (Benda-benda warisan budaya dapat mencakup benda, situs atau struktur, fitur alam yang unik yang mewujudkan nilai-nilai budaya atau warisan budaya takbenda dari masyarakat, misalnya pengobatan tradisional)?",null,"Tidak","Warisan Budaya-Tidak","Materialitas Rendah","Warisan Budaya-Tidak-Materialitas Rendah","- Melakukan penilaian awal dengan masyarakat untuk mengkonfirmasi keberadaan warisan budaya yang mungkin belum pernah diidentifikasi atau diketahui sebelumnya\n\nJika melalui penilaian awal, benda-benda warisan budaya adat teridentifikasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'","Jika melalui penilaian awal, benda-benda warisan budaya adat teridentifikasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'",null,"Warisan Budaya","Relevan","Warisan Budaya-Relevan"]
["Sosial","Warisan Budaya","Warisan Budaya","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi dan Operasi: Potensi gangguan atau kerusakan pada benda-benda warisan budaya dapat berdampak buruk pada budaya dan mata pencaharian masyarakat setempat. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan proyek, tanggung jawab hukum, denda, kerusakan reputasi, dan penentangan publik.","Apakah ada kemungkinan terdapat benda-benda warisan budaya penting di area proyek yang mungkin terganggu, rusak atau dipindahkan oleh kegiatan proyek? (Benda-benda warisan budaya dapat mencakup benda, situs atau struktur, fitur alam yang unik yang mewujudkan nilai-nilai budaya atau warisan budaya takbenda dari masyarakat, misalnya pengobatan tradisional)?",null,"Belum lengkap","Warisan Budaya-Belum lengkap","Belum lengkap","Warisan Budaya-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mencari studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Dalam Kerangka Acuan RfP, sertakan persyaratan untuk melakukan Penilaian Warisan Budaya dan Rencana Pelestarian yang dapat mencakup pelaksanaan survei lokasi untuk mengidentifikasi warisan budaya di dalam area pengaruh proyek, mengidentifikasi peluang potensial untuk menghindari gangguan, kerusakan, atau pemindahan benda-benda warisan budaya selama konstruksi dan operasi, dan peluang lebih lanjut untuk meningkatkan atau merayakan benda-benda budaya dalam kegiatan proyek jika diperlukan.\n- Dalam Lampiran RfP - termasuk penilaian awal dan peluang potensial untuk tahap desain dan operasi yang menghindari dan meminimalkan dampak buruk dan memungkinkan akses berkelanjutan ke warisan budaya oleh masyarakat, keterlibatan berkelanjutan dan kolaborasi dengan otoritas pelestarian budaya setempat untuk panduan berkelanjutan. Jika pemindahan diperlukan, tindakan yang diperlukan dapat mencakup restorasi aset di lokasi lain dan kompensasi untuk pemindahan. \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, termasuk kewajiban bagi BUP untuk mematuhi ketentuan Rencana Pelestarian termasuk keterlibatan dengan masyarakat untuk menginformasikan konsekuensi potensial dari proyek\n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan penilaian dampak warisan budaya selama pelaksanaan proyek",null,"Warisan Budaya","Relevan","Warisan Budaya-Relevan"]
["Sosial","Warisan Budaya","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi dan Operasi: Tempat-tempat yang penting bagi Masyarakat Adat dapat terpengaruh selama tahap perencanaan proyek. Kegagalan dalam mengatasi hal ini dapat menyebabkan penundaan proyek, tanggung jawab hukum, denda, kerusakan reputasi, dan penolakan publik.","Apakah ada kemungkinan ada tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat di wilayah proyek yang mungkin terganggu, rusak, atau tergusur oleh proyek?",null,"Ya","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat-Ya","Materialitas Tinggi","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melakukan penilaian budaya tingkat tinggi untuk memetakan tempat atau aset yang memiliki nilai budaya tinggi bagi Masyarakat Adat. \n- Melakukan konsultasi pemangku kepentingan yang inklusif untuk mengidentifikasi prioritas dan preferensi masyarakat adat terkait perlindungan atau peningkatan aset yang signifikan selama desain, konstruksi, dan operasi.\n- Menguraikan tindakan dan komitmen utama untuk melestarikan dan meningkatkan Warisan Budaya Masyarakat Adat dan mengintegrasikan peluang pembangunan ekonomi jika diperlukan.","- Memasukkan persyaratan untuk melaksanakan Rencana Masyarakat Adat dalam RfP yang mencakup proses kolaboratif untuk mengidentifikasi dan menyetujui rencana yang disepakati bersama untuk menguraikan pencegahan dampak yang sesuai dengan budaya dan, jika dampak terhadap Masyarakat Adat tidak dapat dihindari, langkah-langkah mitigasi, serta mengidentifikasi peluang untuk memaksimalkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat adat\n- Dalam Lampiran RfP - termasuk langkah-langkah mitigasi dan peluang dari Rencana Masyarakat Adat untuk tahap desain dan operasi yang menghindari dan meminimalkan dampak yang merugikan dan dapat memungkinkan akses berkelanjutan ke warisan budaya oleh Masyarakat Adat, keterlibatan dan kolaborasi berkelanjutan dengan kelompok Masyarakat Adat untuk panduan berkelanjutan. Jika pemindahan diperlukan, tindakan yang diperlukan dapat mencakup restorasi aset di lokasi lain dan kompensasi untuk pemindahan. \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan penilaian dampak warisan budaya selama pelaksanaan proyek",null,"Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat","Relevan","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat-Relevan"]
["Sosial","Warisan Budaya","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat","Risiko Operasi: Tempat-tempat yang penting bagi Masyarakat Adat dapat terpengaruh selama tahap perencanaan proyek. Kegagalan dalam mengatasi hal ini dapat menyebabkan penundaan proyek, tanggung jawab hukum, denda, kerusakan reputasi, dan penolakan publik.","Apakah ada kemungkinan ada tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat di wilayah proyek yang mungkin terganggu, rusak, atau tergusur oleh proyek?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","- Menerapkan langkah-langkah fisik untuk melindungi situs warisan budaya dan artefak selama konstruksi, seperti pemagaran, papan nama, dan penghalang sementara.\n- Mempekerjakan arkeolog, konservator, dan spesialis warisan budaya yang terampil untuk mengawasi kegiatan penggalian, dokumentasi, dan konservasi sesuai kebutuhan.\n- Mengintegrasikan desain adaptif dan solusi rekayasa yang melestarikan fitur atau lanskap warisan budaya, seperti merancang penyelarasan infrastruktur untuk menghindari area sensitif atau menggunakan metode konstruksi yang meminimalkan gangguan pada tanah.\n- Mengembangkan materi pendidikan dan papan penanda interpretatif untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai warisan budaya dan signifikansi di antara personel proyek, pengunjung, dan masyarakat setempat.\n- Menerapkan strategi pengelolaan pengunjung untuk memastikan pariwisata yang bertanggung jawab dan meminimalkan dampak pada situs warisan budaya yang terbuka untuk umum.","Memasukkan persyaratan untuk melaksanakan Rencana Masyarakat Adat dalam RfP yang mencakup proses kolaboratif untuk mengidentifikasi dan menyetujui rencana yang disepakati bersama untuk menguraikan pencegahan dampak yang sesuai dengan budaya dan, jika dampak terhadap Masyarakat Adat tidak dapat dihindari, langkah-langkah mitigasi, serta mengidentifikasi peluang untuk memaksimalkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat adat\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Lampiran RfP - sertakan langkah-langkah mitigasi dan peluang dari Rencana Masyarakat Adat untuk tahap desain dan operasi yang menghindari dan meminimalkan dampak buruk dan memungkinkan akses berkelanjutan ke warisan budaya oleh Masyarakat Adat, keterlibatan dan kolaborasi berkelanjutan dengan kelompok Masyarakat Adat untuk panduan berkelanjutan. Jika pemindahan diperlukan, tindakan yang diperlukan dapat mencakup restorasi aset di lokasi lain dan kompensasi untuk pemindahan. \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan penilaian dampak warisan budaya selama pelaksanaan proyek",null,"Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat",null,"Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat-"]
["Sosial","Warisan Budaya","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi dan Operasi: Tempat-tempat yang penting bagi Masyarakat Adat dapat terpengaruh selama tahap perencanaan proyek. Kegagalan dalam mengatasi hal ini dapat menyebabkan penundaan proyek, tanggung jawab hukum, denda, kerusakan reputasi, dan penolakan publik.","Apakah ada kemungkinan ada tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat di wilayah proyek yang mungkin terganggu, rusak, atau tergusur oleh proyek?",null,"Tidak","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat-Tidak","Materialitas Rendah","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat-Tidak-Materialitas Rendah","- Melakukan penilaian awal dengan kelompok perwakilan Masyarakat Adat untuk mengkonfirmasi keberadaan warisan budaya Masyarakat Adat yang mungkin belum pernah diidentifikasi atau diketahui sebelumnya\n\nJika melalui penilaian awal, benda-benda warisan budaya adat teridentifikasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'","Jika melalui penilaian awal, benda-benda warisan budaya adat teridentifikasi, lihat langkah-langkah di dalam kategori 'materialitas tinggi'",null,"Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat","Relevan","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat-Relevan"]
["Sosial","Warisan Budaya","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi dan Operasi: Tempat-tempat yang penting bagi Masyarakat Adat dapat terpengaruh selama tahap perencanaan proyek. Kegagalan dalam mengatasi hal ini dapat menyebabkan penundaan proyek, tanggung jawab hukum, denda, kerusakan reputasi, dan penolakan publik.","Apakah ada kemungkinan ada tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat di wilayah proyek yang mungkin terganggu, rusak, atau tergusur oleh proyek?",null,"Belum lengkap","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat-Belum lengkap","Belum lengkap","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mencari studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Memasukkan persyaratan untuk melaksanakan Rencana Masyarakat Adat dalam RfP yang mencakup proses kolaboratif untuk mengidentifikasi dan menyetujui rencana yang disepakati bersama untuk menguraikan pencegahan dampak yang sesuai dengan budaya dan, jika dampak terhadap Masyarakat Adat tidak dapat dihindari, langkah-langkah mitigasi, serta mengidentifikasi peluang untuk memaksimalkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat adat\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Dalam Lampiran RfP - sertakan langkah-langkah mitigasi dan peluang dari Rencana Masyarakat Adat untuk tahap desain dan operasi yang menghindari dan meminimalkan dampak buruk dan memungkinkan akses berkelanjutan ke warisan budaya oleh Masyarakat Adat, keterlibatan dan kolaborasi berkelanjutan dengan kelompok Masyarakat Adat untuk panduan berkelanjutan. Jika pemindahan diperlukan, tindakan yang diperlukan dapat mencakup restorasi aset di lokasi lain dan kompensasi untuk pemindahan. \n- Dalam Perjanjian KPBU - Spesifikasi Output, menguraikan persyaratan untuk melakukan pemantauan dan penilaian dampak warisan budaya selama pelaksanaan proyek",null,"Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat","Relevan","Tempat atau aset penting bagi Masyarakat Adat-Relevan"]
["Sosial","Minat Sosial","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi dan Operasi: Kegagalan dalam mengatasi masalah yang terkait dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa dapat menyebabkan pemindahan, kerusuhan sosial, sengketa hukum, penundaan proyek, dan kerusakan reputasi","Apakah proyek melibatkan pembebasan lahan atau pemukiman kembali?",null,"Ya","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa-Ya","Materialitas Tinggi","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Keterlibatan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, memasukkan umpan balik dan masukan mereka ke dalam perencanaan proyek, pendekatan pembebasan lahan, dan rencana kompensasi\n- Mengeksplorasi langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif seperti menjajaki lokasi dan/atau desain proyek alternatif.\n- Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menilai dan mengumumkan tahap persiapan pembebasan lahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2021. Tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melibatkan masyarakat yang terkena dampak di awal proses perencanaan melalui konsultasi dan partisipasi yang bermakna.\n- Memberikan informasi tentang proyek, potensi dampak, dan opsi pemukiman kembali dengan cara yang jelas dan mudah diakses.\n- Mengembangkan rencana pemukiman kembali yang komprehensif yang menguraikan proses, jadwal, mekanisme kompensasi, dan layanan dukungan untuk rumah tangga dan masyarakat yang terkena dampak.\n- Memastikan rencana tersebut sesuai dengan standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh standar peraturan internasional dan nasional\n- Memberikan kompensasi yang adil dan memadai untuk aset, tanah, dan mata pencaharian yang hilang berdasarkan prinsip-prinsip penilaian yang transparan dan sesuai dengan budaya.\n- Menawarkan program pemulihan mata pencaharian, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja kepada individu yang terkena dampak untuk memfasilitasi pemulihan sosial ekonomi mereka.\n- Membangun sistem pemantauan yang kuat untuk melacak pelaksanaan rencana pemukiman kembali dan menilai efektivitasnya dalam mencapai hasil yang diinginkan.\n- Menerapkan mekanisme pengaduan yang memungkinkan individu dan masyarakat yang terkena dampak untuk menyampaikan keluhan dan mencari ganti rugi secara transparan dan tepat waktu.\n- Merencanakan integrasi jangka panjang masyarakat yang dimukimkan kembali ke dalam lingkungan yang baru, termasuk akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan peluang untuk pembangunan berkelanjutan.","- Dalam Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk melaksanakan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP). Dapat mengacu pada standar internasional seperti Standar Kinerja IFC 5, Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.12, dll.\n- Dalam Lampiran RfP - sertakan referensi ke peraturan yang relevan untuk pembebasan lahan seperti UU No 2/2012, Peraturan Pemerintah (PP) No 19/2021 Jo PP No 39/2023, Kementerian ATR/BPN No 19/2021\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, dapat mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:\n- Keterlibatan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan tentang LARAP\n- Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) untuk menyediakan saluran formal bagi pihak-pihak yang terkena dampak untuk menyuarakan keluhan mereka\n- Mekanisme pendanaan untuk mendukung pelaksanaan LARAP, termasuk kompensasi yang adil dan langkah-langkah pemulihan mata pencaharian.\n- Pemantauan dan pelaporan kemajuan kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali kepada para pemangku kepentingan dan pihak berwenang.\n- Mekanisme yang berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat, seperti petugas penghubung masyarakat, untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat di sepanjang siklus hidup proyek. \nDokumen referensi\n- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2021: Menyediakan prosedur terperinci untuk pembebasan lahan untuk kepentingan umum, termasuk mekanisme kompensasi. Data awal untuk lokasi proyek pembangunan tidak digunakan sebagai dasar untuk kompensasi; data akhir diberikan pada tahap pelaksanaan pembebasan lahan.\n- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023: Mengubah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 yang lebih merampingkan prosedur pembebasan lahan.",null,"Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa","Relevan","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa-Relevan"]
["Sosial","Minat Sosial","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi dan Operasi: Kegagalan dalam mengatasi masalah yang terkait dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa dapat menyebabkan pemindahan, kerusuhan sosial, sengketa hukum, penundaan proyek, dan kerusakan reputasi","Apakah proyek melibatkan pembebasan lahan atau pemukiman kembali?","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Ya","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Materialitas Tinggi","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Keterlibatan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, memasukkan umpan balik dan masukan mereka ke dalam perencanaan proyek, pendekatan pembebasan lahan, dan rencana kompensasi\n- Mengeksplorasi langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif seperti menjajaki lokasi dan/atau desain proyek alternatif.\n- Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menilai dan mengumumkan tahap persiapan pembebasan lahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2021. Tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Melibatkan masyarakat yang terkena dampak di awal proses perencanaan melalui konsultasi dan partisipasi yang bermakna.\n- Memberikan informasi tentang proyek, potensi dampak, dan opsi pemukiman kembali dengan cara yang jelas dan mudah diakses.\n- Mengembangkan rencana pemukiman kembali yang komprehensif yang menguraikan proses, jadwal, mekanisme kompensasi, dan layanan dukungan untuk rumah tangga dan masyarakat yang terkena dampak.\n- Memastikan rencana tersebut sesuai dengan standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh standar peraturan internasional dan nasional\n- Memberikan kompensasi yang adil dan memadai untuk aset, tanah, dan mata pencaharian yang hilang berdasarkan prinsip-prinsip penilaian yang transparan dan sesuai dengan budaya.\n- Menawarkan program pemulihan mata pencaharian, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja kepada individu yang terkena dampak untuk memfasilitasi pemulihan sosial ekonomi mereka.\n- Membangun sistem pemantauan yang kuat untuk melacak pelaksanaan rencana pemukiman kembali dan menilai efektivitasnya dalam mencapai hasil yang diinginkan.\n- Menerapkan mekanisme pengaduan yang memungkinkan individu dan masyarakat yang terkena dampak untuk menyampaikan keluhan dan mencari ganti rugi secara transparan dan tepat waktu.\n- Merencanakan integrasi jangka panjang masyarakat yang dimukimkan kembali ke dalam lingkungan yang baru, termasuk akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan peluang untuk pembangunan berkelanjutan.","- Dalam Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk melaksanakan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP). Dapat mengacu pada standar internasional seperti Standar Kinerja IFC 5, Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.12, dll.\n- Dalam Lampiran RfP - sertakan referensi ke peraturan yang relevan untuk pembebasan lahan seperti UU No 2/2012, Peraturan Pemerintah (PP) No 19/2021 Jo PP No 39/2023, Kementerian ATR/BPN No 19/2021\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, dapat mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:\n- Keterlibatan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan tentang LARAP\n- Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) untuk menyediakan saluran formal bagi pihak-pihak yang terkena dampak untuk menyuarakan keluhan mereka\n- Mekanisme pendanaan untuk mendukung pelaksanaan LARAP, termasuk kompensasi yang adil dan langkah-langkah pemulihan mata pencaharian.\n- Pemantauan dan pelaporan kemajuan kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali kepada para pemangku kepentingan dan pihak berwenang.\n- Mekanisme yang berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat, seperti petugas penghubung masyarakat, untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat di sepanjang siklus hidup proyek. \nDokumen referensi\n- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2021: Menyediakan prosedur terperinci untuk pembebasan lahan untuk kepentingan umum, termasuk mekanisme kompensasi. Data awal untuk lokasi proyek pembangunan tidak digunakan sebagai dasar untuk kompensasi; data akhir diberikan pada tahap pelaksanaan pembebasan lahan.\n- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023: Mengubah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 yang lebih merampingkan prosedur pembebasan lahan.",null,"Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa","Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa-Relevan - Hanya Pada Tahap Konstruksi"]
["Sosial","Minat Sosial","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi dan Operasi: Kegagalan dalam mengatasi masalah yang terkait dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa dapat menyebabkan pemindahan, kerusuhan sosial, sengketa hukum, penundaan proyek, dan kerusakan reputasi","Apakah proyek melibatkan pembebasan lahan atau pemukiman kembali?",null,"Tidak","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa-Tidak","Materialitas Rendah","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa-Tidak-Materialitas Rendah","- Selama tahap transaksi proyek, pastikan bahwa rencana pembangunan tidak melibatkan pembebasan lahan atau pemukiman kembali masyarakat.\nJika rencana tersebut berubah dan pembebasan lahan atau pemukiman kembali diperlukan, masalah ini harus ditandai sebagai kategori 'Materialitas tinggi'.","- Selama fase transaksi proyek, pastikan bahwa rencana pengembangan dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat sekitar",null,"Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa","Relevan","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa-Relevan"]
["Sosial","Minat Sosial","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi dan Operasi: Kegagalan dalam mengatasi masalah yang terkait dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa dapat menyebabkan pemindahan, kerusuhan sosial, sengketa hukum, penundaan proyek, dan kerusakan reputasi","Apakah proyek melibatkan pembebasan lahan atau pemukiman kembali?",null,"Belum lengkap","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa-Belum lengkap","Belum lengkap","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Keterlibatan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, memasukkan umpan balik dan masukan mereka ke dalam perencanaan proyek, pendekatan pembebasan lahan, dan rencana kompensasi\n- Mengeksplorasi langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif seperti menjajaki lokasi dan/atau desain proyek alternatif.\n- Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menilai dan mengumumkan tahap persiapan pembebasan lahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2021. Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ","- Dalam Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk melaksanakan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP). Dapat mengacu pada standar internasional seperti Standar Kinerja IFC 5, Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.12, dll.\n- Dalam Lampiran RfP - sertakan referensi ke peraturan yang relevan untuk pembebasan lahan seperti UU No 2/2012, Peraturan Pemerintah (PP) No 19/2021 Jo PP No 39/2023, Kementerian ATR/BPN No 19/2021\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output, dapat mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:\n- Keterlibatan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan tentang LARAP\n- Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) untuk menyediakan saluran formal bagi pihak-pihak yang terkena dampak untuk menyuarakan keluhan mereka\n- Mekanisme pendanaan untuk mendukung pelaksanaan LARAP, termasuk kompensasi dan langkah-langkah pemulihan mata pencaharian.\n- Pemantauan dan pelaporan kemajuan kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali kepada para pemangku kepentingan dan pihak berwenang.\n- Mekanisme yang berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat, seperti petugas penghubung masyarakat, untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat selama masa proyek.",null,"Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa","Relevan","Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa-Relevan"]
["Sosial","Minat Sosial","Kekhawatiran masyarakat","Risiko Pra-Konstruksi, Konstruksi & Operasi: Mengabaikan kekhawatiran masyarakat dapat menyebabkan meningkatnya pertentangan, protes, publisitas negatif, sengketa hukum, penundaan proyek, dan peningkatan biaya","Apakah ada potensi kekhawatiran masyarakat yang timbul akibat proyek (misalnya, gangguan publik, kerugian ekonomi, pergeseran budaya, dll.)?",null,"Tidak","Kekhawatiran masyarakat-Tidak","Materialitas Rendah","Kekhawatiran masyarakat-Tidak-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat proyek\n- Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, memasukkan umpan balik dan masukan mereka ke dalam perencanaan proyek.","Dalam Lampiran RfP - termasuk referensi untuk strategi utama tentang kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena dampak seperti Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014.\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko \n- Menetapkan mekanisme yang berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat, seperti petugas penghubung masyarakat, untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat di sepanjang siklus proyek.\n- Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) untuk menyediakan saluran formal bagi pihak-pihak yang terkena dampak untuk menyuarakan keluhan mereka\n- Menetapkan mekanisme untuk memantau kinerja sosial proyek sepanjang siklus hidupnya\n- Strategi bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat dari peluang ekonomi dan investasi infrastruktur proyek, seperti memprioritaskan perekrutan dan pengadaan tenaga kerja lokal",null,"Kekhawatiran masyarakat","Relevan","Kekhawatiran masyarakat-Relevan"]
["Sosial","Minat Sosial","Kekhawatiran masyarakat","Risiko Pra-Konstruksi, Konstruksi & Operasi: Mengabaikan kekhawatiran masyarakat dapat menyebabkan meningkatnya pertentangan, protes, publisitas negatif, sengketa hukum, penundaan proyek, dan peningkatan biaya","Apakah ada potensi kekhawatiran masyarakat yang timbul akibat proyek (misalnya, gangguan publik, kerugian ekonomi, pergeseran budaya, dll.)?",null,"Ya","Kekhawatiran masyarakat-Ya","Materialitas Tinggi","Kekhawatiran masyarakat-Ya-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat proyek\n- Melakukan Analisis Dampak Sosial tingkat tinggi untuk mengidentifikasi potensi dampak sosial dan ekonomi\n- Melakukan Penilaian Dampak Kumulatif atau cumulative impact assessment (CIA) berdasarkan tinjauan pustaka atas informasi yang tersedia dan penilaian lingkungan dan sosial sebelumnya\n- Keterlibatan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, dengan memasukkan umpan balik dan masukan mereka ke dalam perencanaan proyek.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Memfasilitasi dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan dengan masyarakat yang terkena dampak, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan yang relevan di sepanjang siklus proyek.\n- Mengatasi kekhawatiran, membangun kepercayaan, dan membina kemitraan untuk memastikan bahwa proses pemukiman kembali berkelanjutan secara sosial dan menghormati hak asasi manusia.\n- Menghilangkan atau mengurangi sumber kesusahan\n- Melibatkan masyarakat yang terkena dampak di awal proses perencanaan melalui konsultasi dan partisipasi yang bermakna.\n- Memberikan informasi tentang proyek, potensi dampak, dan opsi pemukiman kembali dengan cara yang jelas dan mudah diakses.","- Dalam Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan Penilaian Dampak Sosial yang komprehensif dan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak pada masyarakat.\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko\n- Dalam Lampiran RfP - sertakan standar desain universal dan peraturan yang relevan untuk infrastruktur dan fasilitas untuk tahap konstruksi yang mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena dampak seperti Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014.\n\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:\n- Menetapkan mekanisme yang berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat, seperti petugas penghubung masyarakat, untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat selama siklus hidup proyek.\n- Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) untuk menyediakan saluran formal bagi pihak-pihak yang terkena dampak untuk menyuarakan keluhan mereka\n- Menetapkan mekanisme untuk memantau kinerja sosial proyek sepanjang siklus hidupnya\n- Strategi bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat dari peluang ekonomi dan investasi infrastruktur proyek, seperti memprioritaskan perekrutan dan pengadaan tenaga kerja lokal serta pelatihan dan lokakarya keterampilan",null,"Kekhawatiran masyarakat","Relevan","Kekhawatiran masyarakat-Relevan"]
["Sosial","Minat Sosial","Kekhawatiran masyarakat","Risiko Pra-Konstruksi, Konstruksi & Operasi: Mengabaikan kekhawatiran masyarakat dapat menyebabkan meningkatnya pertentangan, protes, publisitas negatif, sengketa hukum, penundaan proyek, dan peningkatan biaya","Apakah ada potensi kekhawatiran masyarakat yang timbul akibat proyek (misalnya, gangguan publik, kerugian ekonomi, pergeseran budaya, dll.)?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Ya","Kekhawatiran masyarakat-YaRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Kekhawatiran masyarakat-Ya-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat proyek\n- Melakukan Analisis Dampak Sosial tingkat tinggi untuk mengidentifikasi potensi dampak sosial dan ekonomi\n- Melakukan Penilaian Dampak Kumulatif atau cumulative impact assessment (CIA) berdasarkan tinjauan pustaka atas informasi yang tersedia dan penilaian lingkungan dan sosial sebelumnya\n- Keterlibatan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, dengan memasukkan umpan balik dan masukan mereka ke dalam perencanaan proyek.\n\nBerdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Memfasilitasi dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan dengan masyarakat yang terkena dampak, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan yang relevan di sepanjang siklus proyek.\n- Mengatasi kekhawatiran, membangun kepercayaan, dan membina kemitraan untuk memastikan bahwa proses pemukiman kembali berkelanjutan secara sosial dan menghormati hak asasi manusia.\n- Menghilangkan atau mengurangi sumber kesusahan\n- Melibatkan masyarakat yang terkena dampak di awal proses perencanaan melalui konsultasi dan partisipasi yang bermakna.\n- Memberikan informasi tentang proyek, potensi dampak, dan opsi pemukiman kembali dengan cara yang jelas dan mudah diakses.","- Dalam Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan Penilaian Dampak Sosial yang komprehensif dan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak pada masyarakat.\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko\n- Dalam Lampiran RfP - sertakan standar desain universal dan peraturan yang relevan untuk infrastruktur dan fasilitas untuk tahap konstruksi yang mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena dampak seperti Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014.\n\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:\n- Menetapkan mekanisme yang berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat, seperti petugas penghubung masyarakat, untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat selama siklus hidup proyek.\n- Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) untuk menyediakan saluran formal bagi pihak-pihak yang terkena dampak untuk menyuarakan keluhan mereka\n- Menetapkan mekanisme untuk memantau kinerja sosial proyek sepanjang siklus hidupnya\n- Strategi bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat dari peluang ekonomi dan investasi infrastruktur proyek, seperti memprioritaskan perekrutan dan pengadaan tenaga kerja lokal serta pelatihan dan lokakarya keterampilan",null,"Kekhawatiran masyarakat","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Kekhawatiran masyarakat-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Sosial","Minat Sosial","Kekhawatiran masyarakat","Risiko Pra-Konstruksi, Konstruksi & Operasi: Mengabaikan kekhawatiran masyarakat dapat menyebabkan meningkatnya pertentangan, protes, publisitas negatif, sengketa hukum, penundaan proyek, dan peningkatan biaya","Apakah ada potensi kekhawatiran masyarakat yang timbul akibat proyek (misalnya, gangguan publik, kerugian ekonomi, pergeseran budaya, dll.)?",null,"Belum lengkap","Kekhawatiran masyarakat-Belum lengkap","Belum lengkap","Kekhawatiran masyarakat-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Mencari studi, laporan, dan data yang ada tentang potensi risiko sosial dan materialitasnya. Hal ini dapat mencakup analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan laporan dari statistik lokal yang tersedia. \n- Bekerja sama dengan konsultan lokal atau ahli pihak ketiga untuk proses penilaian yang lebih ketat. \n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.  ","- Dalam Kerangka Acuan RfP menguraikan persyaratan untuk melakukan Penilaian Dampak Sosial yang komprehensif dan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak pada masyarakat.\n- Memastikan persiapan Kerangka Acuan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial, seperti ESIA, SIA memasukkan semua masalah yang berisiko\n- Dalam Lampiran RfP - sertakan standar desain universal dan peraturan yang relevan untuk infrastruktur dan fasilitas untuk tahap konstruksi yang mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena dampak seperti Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014.\n\nDalam Perjanjian KPBU, Spesifikasi Output mencakup persyaratan bagi BUP untuk melaksanakan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:\n- Menetapkan mekanisme yang berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat, seperti petugas penghubung masyarakat, untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat selama siklus hidup proyek.\n- Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) untuk menyediakan saluran formal bagi pihak-pihak yang terkena dampak untuk menyuarakan keluhan mereka\n- Menetapkan mekanisme untuk memantau kinerja sosial proyek sepanjang siklus hidupnya\n- Strategi bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat dari peluang ekonomi dan investasi infrastruktur proyek, seperti memprioritaskan perekrutan dan pengadaan tenaga kerja lokal serta pelatihan dan lokakarya keterampilan",null,"Kekhawatiran masyarakat","Relevan","Kekhawatiran masyarakat-Relevan"]
["Tata Kelola","Kepemimpinan dan Tata Kelola","Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi & Operasi: Etika bisnis dan mekanisme anti-korupsi penting dalam semua aspek operasi, menumbuhkan budaya integritas dan akuntabilitas. Tanpa itu, proyek akan menanggung risiko pelanggaran dan pengambilan keputusan yang buruk, yang membahayakan reputasi dan kepentingan pemangku kepentingan.","Apakah proyek memiliki ketentuan untuk kebijakan dan mekanisme atau sistem perlindungan etika bisnis dan anti-korupsi yang jelas dan mekanisme atau sistem untuk mencegah korupsi?",null,"Ya","Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi-Ya","Materialitas Rendah","Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi-Ya-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Meninjau kebijakan yang ada dan memastikan apakah kebijakan tersebut selaras dengan Kerangka Kerja dan Manual LST Kemenkeu","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP:\n- Menyerahkan dan menandatangani pakta integritas saat mengambil dokumen transaksi atau bersamaan dengan proses penyerahan.\n- Mengarusutamakan perlindungan dalam program orientasi tim proyek dan program induksi wajib tentang tindakan anti-korupsi untuk semua karyawan proyek.\n- Mengembangkan kebijakan yang relevan, seperti sistem pelaporan pelanggaran, perlindungan saksi, dan laporan kepada PJPK.",null,"Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi","Relevan","Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi-Relevan"]
["Tata Kelola","Kepemimpinan dan Tata Kelola","Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi & Operasi: Etika bisnis dan mekanisme anti-korupsi penting dalam semua aspek operasi, menumbuhkan budaya integritas dan akuntabilitas. Tanpa itu, proyek akan menanggung risiko pelanggaran dan pengambilan keputusan yang buruk, yang membahayakan reputasi dan kepentingan pemangku kepentingan.","Apakah proyek memiliki ketentuan untuk kebijakan dan mekanisme atau sistem perlindungan etika bisnis dan anti-korupsi yang jelas dan mekanisme atau sistem untuk mencegah korupsi?",null,"Tidak","Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi-Tidak","Materialitas Tinggi","Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi-Tidak-Materialitas Tinggi"," Berdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan berikut:\n- Meminta mekanisme etika bisnis dan anti-korupsi dalam bentuk deklarasi yang ditandatangani atau menyerahkan perlindungan Anti-Korupsi yang ada.\n- Menetapkan kerangka kerja integritas yang mencakup kebijakan, prosedur, dan pedoman yang jelas untuk mencegah korupsi.\n- Menetapkan peran dan tanggung jawab untuk kepatuhan anti-korupsi dalam tim proyek dan di antara para pemangku kepentingan.\n- Memberikan pelatihan tentang kebijakan antikorupsi, standar etika, dan prosedur pelaporan untuk semua personel yang terlibat dalam proyek, termasuk kontraktor dan subkontraktor. \n- Melakukan audit dan inspeksi rutin untuk meninjau transaksi keuangan, kegiatan pengadaan, dan kepatuhan terhadap kebijakan antikorupsi.\nMenerapkan mekanisme bagi para pelapor untuk melaporkan dugaan korupsi secara anonim dan tanpa rasa takut akan pembalasan.\n- Memastikan bahwa kasus-kasus yang dilaporkan segera diselidiki dan tindakan yang tepat diambil berdasarkan hasil investigasi.\n\n","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Menyerahkan dan menandatangani pakta integritas saat mengambil dokumen transaksi atau bersamaan dengan proses penyerahan.\n- Mengarusutamakan perlindungan dalam program orientasi tim proyek dan program induksi wajib tentang tindakan anti-korupsi untuk semua karyawan proyek.\n- Mengembangkan kode etik yang kuat yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.\n- Memastikan pemrakarsa untuk mengembangkan program pelatihan reguler tentang langkah-langkah antikorupsi untuk semua karyawan proyek.\n- Berkolaborasi dengan organisasi anti-korupsi untuk audit dan validasi eksternal.\n- Meminta kebijakan pengendalian internal dan pemisahan fungsi persetujuan pada manajemen tingkat senior \nMeminta kebijakan pengendalian internal dan pemisahan fungsi persetujuan pada manajemen tingkat senior \nMengembangkan kebijakan yang relevan, misalnya sistem pelaporan pelanggaran, perlindungan saksi, dan laporan kepada PJPK",null,"Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi","Relevan","Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi-Relevan"]
["Tata Kelola","Kepemimpinan dan Tata Kelola","Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi","Risiko Operasi: Tanpa Pemantauan dan pelaporan LST, proyek akan menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, tanggung jawab sosial, memenuhi harapan pemangku kepentingan, menavigasi dan mematuhi peraturan, dan meningkatkan akses ke modal.","Apakah proyek memiliki ketentuan untuk kebijakan dan mekanisme atau sistem perlindungan etika bisnis dan anti-korupsi yang jelas dan mekanisme atau sistem untuk mencegah korupsi?",null,"Belum lengkap","Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi-Belum lengkap","Belum lengkap","Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Memastikan tim proyek dapat memberikan informasi internal proyek untuk tahap selanjutnya. \n- Memastikan Pra-Studi Kelayakan dapat mengatasi masalah-masalah ini dengan mengakses data primer atau sekunder untuk tahap persiapan.\n\n\n","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Menyerahkan dan menandatangani pakta integritas saat mengambil dokumen transaksi atau bersamaan dengan proses penyerahan.\n- Mengarusutamakan perlindungan dalam program orientasi tim proyek dan program induksi wajib tentang tindakan anti-korupsi untuk semua karyawan proyek.\n- Mengembangkan kode etik yang kuat yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.\n- Memastikan pemrakarsa untuk mengembangkan program pelatihan reguler tentang langkah-langkah antikorupsi untuk semua karyawan proyek.\n- Berkolaborasi dengan organisasi anti-korupsi untuk audit dan validasi eksternal.\n- Meminta kebijakan pengendalian internal dan pemisahan fungsi persetujuan pada manajemen tingkat senior \n- Mengembangkan kebijakan yang relevan yaitu sistem pelaporan pelanggaran, perlindungan saksi dan laporan kepada PJPK",null,"Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi","Relevan","Etika bisnis dan mekanisme antikorupsi-Relevan"]
["Tata Kelola","Kepemimpinan dan Tata Kelola","Pemantauan dan pelaporan Indikator LST","Risiko Operasi: Tanpa Pemantauan dan pelaporan LST, proyek akan menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, tanggung jawab sosial, memenuhi harapan pemangku kepentingan, menavigasi dan mematuhi peraturan, dan meningkatkan akses ke modal.","Apakah proyek memiliki fungsi ESG pada otoritas tertinggi/pembuat keputusan dalam organisasi yang memantau dan melaporkan secara transparan indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di tingkat organisasi dan proyek?",null,"Ya","Pemantauan dan pelaporan Indikator LST-Ya","Materialitas Rendah","Pemantauan dan pelaporan Indikator LST-Ya-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Menguraikan kebijakan LST (termasuk pemantauan dan pelaporan) untuk menguraikan mekanisme pemantauan dan pelaporan indikator LST. ","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Menetapkan pengaturan yang jelas tentang fungsi kepemimpinan dari dewan, manajemen senior dan tingkat proyek dalam pemantauan dan pelaporan LST. \n- Menetapkan Sistem ESMP dan ESMS dengan alokasi anggaran untuk operasi & pemeliharaan (O&M)\n- Melakukan penilaian kinerja LST secara berkala dan pelaporan yang transparan. ",null,{"$f":"C135","v":"Pemantauan dan pelaporan Indikator LST"},"Relevan",{"$f":"N135&\"-\"&O135","v":"Pemantauan dan pelaporan Indikator LST-Relevan"}]
["Tata Kelola","Kepemimpinan dan Tata Kelola","Pemantauan dan pelaporan Indikator LST","Risiko Operasi: Tanpa Pemantauan dan pelaporan LST, proyek akan menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, tanggung jawab sosial, memenuhi harapan pemangku kepentingan, menavigasi dan mematuhi peraturan, dan meningkatkan akses ke modal.","Apakah proyek memiliki fungsi ESG pada otoritas tertinggi/pembuat keputusan dalam organisasi yang memantau dan melaporkan secara transparan indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di tingkat organisasi dan proyek?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Tidak","Pemantauan dan pelaporan Indikator LST-TidakRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Pemantauan dan pelaporan Indikator LST-Tidak-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Berdasarkan tahapan yang relevan, PJPK dapat menyarankan BUP (melalui RfP, Perjanjian KPBU) untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Menetapkan kebijakan LST (termasuk pemantauan dan pelaporan) untuk menguraikan mekanisme pemantauan dan pelaporan indikator LST.\n- Menetapkan persyaratan tentang komite ad-hoc atau penunjukan tim khusus/PIC untuk mengembangkan kebijakan LST (termasuk pemantauan dan pelaporan).\n- Memantau energi, kepatuhan terhadap lingkungan, pemantauan ekosistem sebagai bagian dari pelaporan rutin\n","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Menetapkan pengaturan yang jelas tentang fungsi kepemimpinan dari BUP dan tingkat proyek dalam pemantauan dan pelaporan LST. \n- Menetapkan Sistem ESMP dan ESMS dengan alokasi anggaran untuk operasi & pemeliharaan (O&M)\n- Membentuk dewan atau komite ad hoc di tingkat manajemen senior untuk melakukan fungsi pemantauan dan evaluasi LST \n- Melakukan penilaian kinerja LST secara berkala dan pelaporan yang transparan \n- Membangun platform berbagi data LST yang mudah diakses dan ramah pengguna\n- Berkolaborasi dengan organisasi standar pelaporan LST yang diakui untuk pembandingan",null,"Pemantauan dan pelaporan Indikator LST","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Pemantauan dan pelaporan Indikator LST-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Tata Kelola","Kepemimpinan dan Tata Kelola","Pemantauan dan pelaporan Indikator LST","Risiko Operasi: Tanpa Pemantauan dan pelaporan LST, proyek akan menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, tanggung jawab sosial, memenuhi harapan pemangku kepentingan, menavigasi dan mematuhi peraturan, dan meningkatkan akses ke modal.","Apakah proyek memiliki fungsi ESG pada otoritas tertinggi/pembuat keputusan dalam organisasi yang memantau dan melaporkan secara transparan indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di tingkat organisasi dan proyek?",null,"Belum lengkap",{"$f":"C137&\"-\"&G137&\"\"&F137","v":"Pemantauan dan pelaporan Indikator LST-Belum lengkap"},"Belum lengkap",{"$f":"C137&\"-\"&G137&\"-\"&I137&\"\"&F137","v":"Pemantauan dan pelaporan Indikator LST-Belum lengkap-Belum lengkap"},"Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut: \n- Memastikan BUP dapat memberikan informasi internal proyek. \n- Memastikan Pra-Studi Kelayakan membahas isu-isu tersebut agar memiliki persiapan yang lebih baik selama tahap persiapan.\n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Menetapkan pengaturan yang jelas tentang fungsi kepemimpinan dari dewan, manajemen senior dan tingkat proyek dalam pemantauan dan pelaporan LST. \n- Menetapkan Sistem ESMP dan ESMS dengan alokasi anggaran untuk operasi operasi & pemeliharaan (O&M)\n- Membentuk dewan atau komite ad hoc di tingkat manajemen senior untuk melakukan fungsi pemantauan dan evaluasi LST \n- Melakukan penilaian kinerja LST secara berkala dan pelaporan yang transparan \n- Membangun platform berbagi data LST yang mudah diakses dan ramah pengguna\n- Berkolaborasi dengan organisasi standar pelaporan LST yang diakui untuk pembandingan",null,"Pemantauan dan pelaporan Indikator LST","Relevan","Pemantauan dan pelaporan Indikator LST-Relevan"]
["Tata Kelola","Kepemimpinan dan Tata Kelola","Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi & Operasi: Tidak adanya kontrak dan kewajiban hukum yang jelas dan komprehensif akan mengakibatkan ketidakjelasan peran, tanggung jawab yang tidak seimbang, masalah hukum dan perselisihan.","Apakah proyek memastikan pengaturan kelembagaan dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah secara internal dan eksternal?",null,"Ya","Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah-Ya","Materialitas Rendah","Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah-Ya-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Menyediakan pengaturan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk: \n- Menyediakan mekanisme pengadaan yang transparan dengan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik",null,"Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah","Relevan","Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah-Relevan"]
["Tata Kelola","Kepemimpinan dan Tata Kelola","Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi & Operasi: Tidak adanya kontrak dan kewajiban hukum yang jelas dan komprehensif akan mengakibatkan ketidakjelasan peran, tanggung jawab yang tidak seimbang, masalah hukum dan perselisihan.","Apakah proyek memastikan pengaturan kelembagaan dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah secara internal dan eksternal?",null,"Tidak","Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah-Tidak","Materialitas Tinggi","Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah-Tidak-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Menyediakan pengaturan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah\n- Meminta proyek untuk menyerahkan struktur organisasi dengan pembagian tanggung jawab dan kewajiban hukum yang jelas","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk: \n- Menyediakan mekanisme pengadaan yang transparan dengan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik \n- Melakukan tinjauan hukum dan kepatuhan yang ketat terhadap persyaratan peraturan dalam perjanjian KPBU \n- Melibatkan pihak ketiga untuk memberikan pendapat dan tinjauan hukum untuk kontrak \n- Melakukan uji tuntas untuk mitra kontrak atau subkontraktor",null,"Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah","Relevan","Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah-Relevan"]
["Tata Kelola","Kepemimpinan dan Tata Kelola","Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi & Operasi: Tidak adanya kontrak dan kewajiban hukum yang jelas dan komprehensif akan mengakibatkan ketidakjelasan peran, tanggung jawab yang tidak seimbang, masalah hukum dan perselisihan.","Apakah proyek memastikan pengaturan kelembagaan dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah secara internal dan eksternal?",null,"Belum lengkap","Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah-Belum lengkap","Belum lengkap","Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:\n- Memastikan BUP dapat memberikan informasi internal proyek. \n- Memastikan Pra-Studi Kelayakan membahas isu-isu tersebut agar memiliki persiapan yang lebih baik selama tahap persiapan.\n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk: \n- Menyediakan mekanisme pengadaan yang transparan dengan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik \n- Melakukan tinjauan hukum dan kepatuhan yang ketat terhadap persyaratan peraturan dalam perjanjian KPBU.\n- Melibatkan pihak ketiga untuk memberikan pendapat dan tinjauan hukum untuk kontrak \n- Melakukan mekanisme uji tuntas untuk mitra kontrak atau subkontraktor ",null,"Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah","Relevan","Pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah-Relevan"]
["Tata Kelola","Kepemimpinan dan Tata Kelola","Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan","Risiko Pra-Konstruksi, Konstruksi & Operasi: Transparansi dan akuntabilitas anggaran mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka dalam mengelola sumber daya publik. Tanpa itu, proyek akan memiliki akuntabilitas dan kepercayaan yang kurang bagi investor di masa depan.","Apakah proyek memiliki kebijakan keuangan yang jelas termasuk perlindungan terhadap terorisme dan pencucian uang untuk mengamankan dan menjaga akuntabilitas dalam proses penganggaran dan pembelanjaannya?",null,"Ya","Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan-Ya","Materialitas Rendah","Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan-Ya-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Menetapkan persyaratan tentang mekanisme penganggaran dan pengeluaran untuk memastikan bahwa prosesnya lebih transparan termasuk keterlibatan audit eksternal","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Menyediakan ringkasan anggaran yang dapat diakses publik dan diperbarui secara berkala yang secara jelas dibuktikan dalam proposal dan standar berkelanjutan yang dipastikan dalam perjanjian KPBU\n- Memastikan laporan transparansi keuangan secara berkala, menyoroti pengeluaran utama dan alokasi untuk pemodal yang secara jelas dibuktikan dalam proposal dan standar berkelanjutan yang dijamin dalam perjanjian KPBU\n- Mensosialisasikan prosedur keuangan untuk pencegahan terorisme dan pencucian uang.",null,"Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan","Relevan","Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan-Relevan"]
["Tata Kelola","Kepemimpinan dan Tata Kelola","Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan","Risiko Pra-Konstruksi, Konstruksi & Operasi: Transparansi dan akuntabilitas anggaran mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka dalam mengelola sumber daya publik. Tanpa itu, proyek akan memiliki akuntabilitas dan kepercayaan yang kurang bagi investor di masa depan.","Apakah proyek memiliki kebijakan keuangan yang jelas termasuk perlindungan terhadap terorisme dan pencucian uang untuk mengamankan dan menjaga akuntabilitas dalam proses penganggaran dan pembelanjaannya?",null,"Tidak","Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan-Tidak","Materialitas Tinggi","Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan-Tidak-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Memberikan penjelasan tentang sistem Keuangan &amp; Akuntansi.\n- Menetapkan persyaratan tentang sistem penganggaran dan pengendalian pengeluaran untuk memastikan bahwa prosesnya lebih transparan termasuk audit eksternal","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Menyediakan ringkasan anggaran yang dapat diakses publik dan diperbarui secara berkala yang secara jelas dibuktikan dalam proposal dan standar yang berkelanjutan dalam perjanjian KPBU\n- Memastikan laporan transparansi keuangan secara berkala, menyoroti pengeluaran dan alokasi utama kepada penyandang dana yang secara jelas dibuktikan dalam proposal dan standar berkelanjutan yang dipastikan dalam perjanjian KPBU\n- Berkolaborasi dengan auditor keuangan independen untuk tinjauan dan validasi eksternal yang dinyatakan dengan jelas dalam Perjanjian KPBU\n- Mensosialisasikan prosedur keuangan untuk melawan terorisme dan perlindungan terhadap pencucian uang.",null,"Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan","Relevan","Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan-Relevan"]
["Tata Kelola","Kepemimpinan dan Tata Kelola","Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan","Risiko Pra-Konstruksi, Konstruksi & Operasi: Transparansi dan akuntabilitas anggaran mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka dalam mengelola sumber daya publik. Tanpa itu, proyek akan memiliki akuntabilitas dan kepercayaan yang kurang bagi investor di masa depan.","Apakah proyek memiliki kebijakan keuangan yang jelas termasuk perlindungan terhadap terorisme dan pencucian uang untuk mengamankan dan menjaga akuntabilitas dalam proses penganggaran dan pembelanjaannya?",null,"Belum lengkap","Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan-Belum lengkap","Belum lengkap","Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut:\n- Memastikan tim proyek dapat memberikan informasi internal proyek untuk tahap selanjutnya. \n- Memastikan Pra-Studi Kelayakan dapat mengatasi masalah-masalah ini dengan mengakses data primer atau sekunder untuk tahap persiapan.","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Menyediakan ringkasan anggaran yang dapat diakses publik dan diperbarui secara berkala yang secara jelas dibuktikan dalam proposal dan standar berkelanjutan yang dipastikan dalam perjanjian KPBU\n- Memastikan laporan transparansi keuangan secara berkala, menyoroti pengeluaran dan alokasi utama kepada penyandang dana yang secara jelas dibuktikan dalam proposal dan standar berkelanjutan yang dipastikan dalam perjanjian KPBU\n- Berkolaborasi dengan auditor keuangan independen untuk tinjauan dan validasi eksternal yang dinyatakan dengan jelas dalam Perjanjian KPBU\n- Mensosialisasikan prosedur keuangan untuk melawan terorisme dan perlindungan terhadap pencucian uang.",null,"Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan","Relevan","Proses penganggaran dan pengeluaran yang transparan-Relevan"]
["Tata Kelola","Risiko dan Pengendalian","Penilaian Value for Money (VfM)","Risiko Pra-konstruksi, Konstruksi & Operasi: Tidak adanya ketahanan model bisnis akan menyebabkan kesulitan bagi proyek untuk memulihkan proposisi nilainya karena gangguan yang tidak terduga saat ini atau di masa depan.","Apakah proyek secara aktif menerapkan nilai uang dalam investasi dan proses pengambilan keputusannya?",null,"Ya","Penilaian Value for Money (VfM)-Ya","Materialitas Rendah","Penilaian Value for Money (VfM)-Ya-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut: \n- Memperbarui penilaian Value for Money (VfM) proyek yang ada yang mencakup analisis biaya-manfaat secara menyeluruh, termasuk aspek keuangan, sosial, dan lingkungan","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Melakukan tinjauan rutin dan memperbarui model keuangan untuk memastikan proyeksi yang akurat.",null,"Penilaian Value for Money (VfM)","Relevan","Penilaian Value for Money (VfM)-Relevan"]
["Tata Kelola","Risiko dan Pengendalian","Penilaian Value for Money (VfM)","Risiko Pra-konstruksi, Konstruksi & Operasi: Tidak adanya ketahanan model bisnis akan menyebabkan kesulitan bagi proyek untuk memulihkan proposisi nilainya karena gangguan yang tidak terduga saat ini atau di masa depan.","Apakah proyek secara aktif menerapkan nilai uang dalam investasi dan proses pengambilan keputusannya?",null,"Tidak","Penilaian Value for Money (VfM)-Tidak","Materialitas Tinggi","Penilaian Value for Money (VfM)-Tidak-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut: \n- Penilaian kapasitas untuk analisis biaya-manfaat yang menyeluruh, termasuk aspek keuangan, sosial, dan lingkungan\n- Melakukan penilaian Value for Money (VfM) proyek yang mencakup analisis biaya-manfaat secara menyeluruh, termasuk aspek keuangan, sosial, dan lingkungan\n- Menetapkan persyaratan pada tim khusus untuk melakukan analisis biaya-manfaat secara menyeluruh, termasuk aspek keuangan, sosial, dan lingkungan.","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Melakukan tinjauan rutin dan memperbarui model keuangan untuk memastikan proyeksi yang akurat.\n- Memperbarui penilaian Value for Money (VfM) proyek yang mencakup analisis biaya-manfaat yang menyeluruh, termasuk aspek keuangan, sosial, dan lingkungan",null,"Penilaian Value for Money (VfM)","Relevan","Penilaian Value for Money (VfM)-Relevan"]
["Tata Kelola","Risiko dan Pengendalian","Penilaian Value for Money (VfM)","Risiko Pra-konstruksi, Konstruksi & Operasi: Tidak adanya ketahanan model bisnis akan menyebabkan kesulitan bagi proyek untuk memulihkan proposisi nilainya karena gangguan yang tidak terduga saat ini atau di masa depan.","Apakah proyek secara aktif menerapkan nilai uang dalam investasi dan proses pengambilan keputusannya?",null,"Belum lengkap","Penilaian Value for Money (VfM)-Belum lengkap","Belum lengkap","Penilaian Value for Money (VfM)-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut: \n- Memastikan BUP dapat memberikan informasi internal proyek. \n- Memastikan Pra-Studi Kelayakan membahas isu-isu tersebut agar memiliki persiapan yang lebih baik selama tahap persiapan.\n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.\n\n\n","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Melakukan tinjauan rutin dan memperbarui model keuangan untuk memastikan proyeksi yang akurat.\n- Memperbarui penilaian Value for Money (VfM) proyek yang mencakup analisis biaya-manfaat yang menyeluruh, termasuk aspek keuangan, sosial, dan lingkungan",null,"Penilaian Value for Money (VfM)","Relevan","Penilaian Value for Money (VfM)-Relevan"]
["Tata Kelola","Risiko dan Pengendalian","Ketahanan model bisnis","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi & Operasi: Tidak adanya ketahanan model bisnis akan menyebabkan kesulitan bagi proyek untuk memulihkan proposisi nilainya karena gangguan yang tidak terduga saat ini atau di masa depan","Apakah proyek memiliki langkah-langkah untuk memastikan ketahanan dalam model bisnisnya, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan, yaitu rencana keberlanjutan bisnis?",null,"Ya","Ketahanan model bisnis-Ya","Materialitas Rendah","Ketahanan model bisnis-Ya-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan hal-hal berikut: \n- Rencana darurat bisnis tingkat tinggi untuk menilai kesiapan proyek terhadap kondisi force majeure dan dinamika pasar, misalnya pergeseran harga, persaingan, dan risiko bisnis yang relevan ","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk: \n- Melakukan tinjauan dan adaptasi model bisnis secara berkala berdasarkan tren dan tantangan yang muncul \n- Merumuskan tanggapan manajemen terhadap pergeseran pasar atau kondisi risiko bisnis yang dapat mengubah model keuangan awal.",null,"Ketahanan model bisnis","Relevan","Ketahanan model bisnis-Relevan"]
["Tata Kelola","Risiko dan Pengendalian","Ketahanan model bisnis","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi & Operasi: Tidak adanya ketahanan model bisnis akan menyebabkan kesulitan bagi proyek untuk memulihkan proposisi nilainya karena gangguan yang tidak terduga saat ini atau di masa depan","Apakah proyek memiliki langkah-langkah untuk memastikan ketahanan dalam model bisnisnya, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan, yaitu rencana keberlanjutan bisnis?",null,"Tidak","Ketahanan model bisnis-Tidak","Materialitas Tinggi","Ketahanan model bisnis-Tidak-Materialitas Tinggi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut: \n- Pemetaan risiko bisnis tingkat tinggi\n- Melakukan perencanaan skenario untuk ketahanan bisnis, termasuk faktor ekonomi dan lingkungan ","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Melakukan perencanaan skenario berkelanjutan untuk ketahanan bisnis, termasuk faktor ekonomi dan lingkungan \n- Melakukan tinjauan dan adaptasi model bisnis secara berkala berdasarkan tren dan tantangan yang muncul \n- Berkolaborasi dengan para ahli ekonomi dan lingkungan untuk penilaian risiko dan penyesuaian strategi secara proaktif seperti pembuatan Rencana Kesinambungan Bisnis yang terdiri dari langkah-langkah konkret jika terjadi perubahan besar dalam proyek yang dapat membahayakan keseluruhan operasi. Rencana keberlanjutan bisnis terdiri dari pergantian kepemimpinan, pemasok alternatif, jaminan atas kehilangan produk/jasa, dan aset.",null,"Ketahanan model bisnis","Relevan","Ketahanan model bisnis-Relevan"]
["Tata Kelola","Risiko dan Pengendalian","Ketahanan model bisnis","Risiko Prakonstruksi, Konstruksi & Operasi: Tidak adanya ketahanan model bisnis akan menyebabkan kesulitan bagi proyek untuk memulihkan proposisi nilainya karena gangguan yang tidak terduga saat ini atau di masa depan","Apakah proyek memiliki langkah-langkah untuk memastikan ketahanan dalam model bisnisnya, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan, yaitu rencana keberlanjutan bisnis?",null,"Belum lengkap","Ketahanan model bisnis-Belum lengkap","Belum lengkap","Ketahanan model bisnis-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut: \n- Memastikan BUP dapat memberikan informasi internal proyek. \n- Memastikan Pra-Studi Kelayakan membahas masalah-masalah ini untuk memiliki persiapan yang lebih baik selama tahap persiapan.","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Melakukan tinjauan dan adaptasi model bisnis secara berkala berdasarkan tren dan tantangan yang muncul \n- Berkolaborasi dengan para ahli ekonomi dan lingkungan untuk penilaian risiko dan penyesuaian strategi secara proaktif seperti pembuatan Rencana Kesinambungan Bisnis yang terdiri dari langkah-langkah konkret jika terjadi perubahan besar dalam proyek yang dapat membahayakan keseluruhan operasi. Rencana keberlanjutan bisnis terdiri dari pergantian kepemimpinan, pemasok alternatif, jaminan atas kehilangan produk/jasa, dan aset.",null,"Ketahanan model bisnis","Relevan","Ketahanan model bisnis-Relevan"]
["Tata Kelola","Risiko dan Pengendalian","Keamanan siber","Risiko Operasi: Insiden keamanan siber dapat menyebabkan pelanggaran data atau kegagalan sistem, seperti kebocoran data akibat sistem kontrol industri yang disusupi atau gangguan pada infrastruktur penting.","Apakah proyek menguraikan dengan jelas bahwa mereka memiliki rencana untuk mengintegrasikan keamanan siber ke dalam kerangka kerja tata kelola mereka untuk meningkatkan keamanan data dan mengurangi kemungkinan insiden keamanan siber yang merugikan?",null,"Ya","Keamanan siber-Ya","Materialitas Rendah","Keamanan siber-Ya-Materialitas Rendah","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut: \n- Memastikan kontrol akses, keamanan jaringan, perlindungan data, respons terhadap insiden","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Mengembangkan dan memelihara rencana tanggap insiden yang menguraikan prosedur untuk mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari insiden keamanan siber.",null,"Keamanan siber","Relevan","Keamanan siber-Relevan"]
["Tata Kelola","Risiko dan Pengendalian","Keamanan siber","Risiko Operasi: Insiden keamanan siber dapat menyebabkan pelanggaran data atau kegagalan sistem, seperti kebocoran data akibat sistem kontrol industri yang disusupi atau gangguan pada infrastruktur penting.","Apakah proyek menguraikan dengan jelas bahwa mereka memiliki rencana untuk mengintegrasikan keamanan siber ke dalam kerangka kerja tata kelola mereka untuk meningkatkan keamanan data dan mengurangi kemungkinan insiden keamanan siber yang merugikan?","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Tidak","Keamanan siber-TidakRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Materialitas Tinggi","Keamanan siber-Tidak-Materialitas TinggiRelevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan berikut: \n- Mengidentifikasi potensi risiko dan kerentanan keamanan siber di dalam infrastruktur.\n\n","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Mengembangkan dan memelihara rencana tanggap insiden yang menguraikan prosedur untuk mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari insiden keamanan siber.\n- Melakukan latihan dan pelatihan tanggap insiden secara rutin untuk menguji efektivitas rencana tersebut dan melatih personel tentang peran dan tanggung jawab mereka.\n- Membangun saluran komunikasi dengan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk tim internal, mitra eksternal, dan pihak berwenang, untuk mengoordinasikan upaya respons selama insiden keamanan.",null,"Keamanan siber","Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi","Keamanan siber-Relevan - Hanya Pada Tahap Operasi"]
["Tata Kelola","Risiko dan Pengendalian","Keamanan siber","Risiko Operasi: Insiden keamanan siber dapat menyebabkan pelanggaran data atau kegagalan sistem, seperti kebocoran data akibat sistem kontrol industri yang disusupi atau gangguan pada infrastruktur penting.","Apakah proyek menguraikan dengan jelas bahwa mereka memiliki rencana untuk mengintegrasikan keamanan siber ke dalam kerangka kerja tata kelola mereka untuk meningkatkan keamanan data dan mengurangi kemungkinan insiden keamanan siber yang merugikan?",null,"Belum lengkap","Keamanan siber-Belum lengkap","Belum lengkap","Keamanan siber-Belum lengkap-Belum lengkap","Dalam Pra-Studi Kelayakan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat melakukan tindakan-tindakan berikut: \n- Memastikan BUP dapat memberikan informasi internal proyek. \n- Memastikan Pra-Studi Kelayakan membahas isu-isu tersebut agar memiliki persiapan yang lebih baik selama tahap persiapan.\n- Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atau memperoleh data sekunder untuk memastikan kelengkapan informasi.","Dalam Perjanjian KPBU, PJPK dapat menyarankan BUP untuk:\n- Mengembangkan dan memelihara rencana tanggap insiden yang menguraikan prosedur untuk mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari insiden keamanan siber.\n- Melakukan latihan dan pelatihan tanggap insiden secara rutin untuk menguji efektivitas rencana tersebut dan melatih personel tentang peran dan tanggung jawab mereka.\n- Membangun saluran komunikasi dengan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk tim internal, mitra eksternal, dan pihak berwenang, untuk mengoordinasikan upaya respons selama insiden keamanan.",null,"Keamanan siber","Relevan","Keamanan siber-Relevan"]