Terobosan Fasilitas Penyiapan Proyek/Project Development Facility (PDF) sebagai Upaya Menghadapi Tantangan di Sektor Air Minum
Penulis: Putri Marina Debora
Pembimbing: Gia Nugraha
Kisah Sukses dan Tantangan Baru di Sektor Air Minum
Sejak tahun 2005, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dipilih Pemerintah untuk mendukung penyediaan berbagai macam infrastruktur di belahan bumi Indonesia. Keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu jargon perkenalan skema KPBU kepada para pemangku kepentingan terkait, kadang ditambahkan juga dengan slogan demi terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.
Baca juga: Infrastruktur Air Minum untuk Masyarakat Indonesia
Ilustrasi air
Dengan dikumandangkannya jargon dan slogan yang sangat realistis sekaligus mulia dalam setiap sosialisasi ke Kepala Daerah dan Pimpinan Kementerian/Lembaga, banyak Kepala Daerah dan Pimpinan Kementerian/Lembaga yang menyatakan keikutsertaan dan keterlibatannya dalam implementasi skema KPBU di Indonesia dengan menyampaikan daftar proyek yang berpotensi dilaksanakan melalui skema KPBU.
Melalui Fasilitas Penyiapan Proyek atau yang biasa dikenal dengan Project Development Facility (PDF) yang saat ini ditetapkan melalui ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2020, Kementerian Keuangan telah banyak mendampingi Proyek KPBU, khususnya di sektor air minum, Proyek KPBU SPAM Regional Umbulan yang berlokasi di Jawa Timur menjadi salah satu kisah sukses dalam perjalanan skema KPBU di Indonesia.
Baca juga: Apa itu fasilitas PDF?
Proyek ini mendapatkan PDF dalam penyiapan dokumen prastudi kelayakan dan pendampingan transaksi hingga mencapai financial close. Dalam penyusunan dokumen prastudi kelayakan ditemukan indikasi kebutuhan adanya Dukungan Kelayakan/Viability Gap Fund (VGF) dari Pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek sehingga menarik pihak swasta. PJPK mengajukan permohonan besaran VGF sebesar Rp 895,73 miliar kepada Kementerian Keuangan yang kemudian disetujui. Namun demikian, hasil lelang berdasarkan dokumen penawaran Badan Usaha didapatkan nilai VGF sebesar Rp 819 miliar dan berdasarkan hasil negosiasi dengan konsorsium pemenang lelang didapatkan nilai VGF sebesar Rp 818 miliar. Adanya VGF dalam proyek ini turut menyukseskan perjalanan panjang penyiapan Proyek SPAM Umbulan sejak tahun 1988 dengan dicapainya financial close proyek pada Desember 2016 dan dimulainya konstruksi pada bulan Juli 2017.
Proyek terkait: KPBU SPAM Regional Umbulan
Namun demikian, kisah sukses tersebut juga diikuti tantangan baru hal mana pada tahun 2023, untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan mengeluarkan surat pengakhiran fasilitas PDF di sektor air minum. Hal ini terjadi pada Proyek SPAM Regional Wosusokas Tahap II yang berlokasi di Jawa Tengah.
Proyek KPBU SPAM Regional Wosusokas Tahap II adalah proyek infrastruktur air minum yang dicanang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menindaklanjuti arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum yang aman bagi masyarakat.
Pada Proyek ini, Gubernur Jawa Tengah menugaskan PDAB Tirta Utama untuk bertindak sebagai PJPK. Melalui fasilitas PDF yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan, PJPK Proyek SPAM Regional Wosusokas Tahap II mendapatkan pendampingan dalam melaksanakan penyiapan proyek dan telah berhasil melewati tahap penyusunan Laporan Awal Kajian Akhir Prastudi Kelalyakan (Laporan Awal FBC), namun terdapat kendala dalam pelaksanaan Proyek ketika akan melanjutkan ke tahap finalisasi Laporan Akhir Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (Laporan Akhir FBC). Hal ini disebabkan belum diperolehnya komitmen penyerapan air dari Perumdam offtakers karena timeline pelaksanaan Proyek SPAM Wosusokas Tahap I dan Tahap II yang terjadi secara bersamaan, sehingga terdapat potensi risiko apabila Perumdam tidak mampu melakukan penyerapan, karena nantinya akan membebani APBN. Dengan belum diperolehnya komitmen penyerapan air tersebut maka tarif air BUP juga belum dapat disepakati karena bergantung pada komitmen penyerapan air serta dukungan dari Pemerintah untuk meningkatkan kelayakan Proyek.
Dalam konteks terjadi pengakhiran fasilitas PDF Proyek KPBU Regional Wosusokas Tahap II hal mana PT. PII (Persero) sebagai Pelaksana Fasilitas yang mendampingi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyiapkan Proyek SPAM Regional Wosusokas Tahap II mendapatkan amanah untuk mengkaji hal-hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan PDF Proyek SPAM Wosusokas Tahap II sekaligus menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk implementasi proyek – proyek SPAM di masa yang akan datang. Diperoleh bahwa salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah pentingnya melakukan persiapan yang baik bagi stakeholder yang terlibat dalam proyek KPBU termasuk PJPK serta Perumdam offtaker. Hal ini meliputi pemahaman tentang peran dan tanggung jawab serta memastikan bahwa Perumdam offtaker memiliki kapabilitas dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penugasan proyek KPBU. Pelatihan, bimbingan dan pendampingan dapat diberikan untuk meningkatkan kesiapan stakeholder sehingga dapat memastikan kelancaran pelaksanaan proyek.
Proyek SPAM yang juga mengalami tantangan yang sama adalah Proyek SPAM Regional Kamijoro. Saat ini Proyek Kamijoro yang telah memasuki tahap penyiapan proyek dan mendapatkan pendampingan dari Kementerian Keuangan melalui fasilitas PDF juga sedang berjuang untuk keluar dari tantangan yang kurang lebih sama seperti yang dihadapi oleh Proyek SPAM Wosusokas Tahap II. Proyek SPAM Regional Kamijoro yang berlokasi di Yogyakarta ini juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan komitmen penyerapan air dari masing-masing Perumdam offtakers.
Hal lain yang juga menjadi tantangan yang sering kali ditemukan di dalam sektor air minum adalah komitmen Pemerintah Daerah untuk penetapan kenaikan tarif berkala. Penyesuaian tarif yang wajar dinilai dapat memperbaiki kinerja PDAM agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Dengan tarif yang berlaku saat ini, pendapatan PDAM masih minim di bawah harga produksi.
Dengan adanya kesamaan kondisi yang terjadi di beberapa sektor air minum menyimpulkan adanya kebutuhan mendasar yang perlu segera diselesaikan di sisi hilir proyek dalam hal ini adalah perbaikan manajemen PDAM dengan sasaran agar PDAM memahami proses bisnis air minum dan mampu memahami strategi mengumpulkan pendapatan dikaitkan dengan adanya insentif untuk melakukan pengembangan layanan.
Baca juga: Sudah Sejauh Mana Layanan Akses Air Minum di Indonesia?
Peran Kementerian Keuangan dalam Menghadapi Tantangan
Mencoba memahami tantangan dan pengalaman yang terjadi dalam implementasi KPBU di sektor air minum, Kementerian Keuangan mengkonfirmasi bahwa kesiapan Proyek dari sisi hilir – hulu menjadi salah satu penentu keberlanjutan Proyek Air Minum.
Adapun yang menjadi komponen sisi hilir proyek adalah penguatan kelembagaan PDAM, penyediaan jaringan distribusi dan sambungan rumah tangga sementara yang dimaksud dengan komponen sisi hulu adalah penyediaan air baku.
Dalam kasus Proyek KPBU SPAM Wosusokas Tahap II dan SPAM Regional Kamijoro, diidentifikasi adanya kebutuhan penyelesaian isu di sisi hilir dalam hal ini perlunya penguatan kelembagaan PDAM selaku Penanggung Jawab Proyek KPBU di Sektor Air Minum yang akan menjadi wakil Pemerintah dalam berkontrak dengan Badan Usaha Pemenang selama masa konsesi.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Keuangan berinisiatif mengambil langkah solutif untuk mendukung PDAM dengan melakukan terobosan di dalam fasilitas penyiapan proyek dengan memberikan pendampingan kepada PDAM dalam:
- menyiapkan kajian identifikasi dan strategi perbaikan kinerja PDAM,
- menyiapkan monitoring perbaikan kinerja PDAM serta
- memutakhirkan rencana bisnis PDAM yang memberikan keuntungan yang wajar bagi pihak swasta, memberikan manfaat bagi masyarakat serta memberikan dampak peningkatan kinerja dari PDAM baik dari sisi produktivitas maupun finansial.
Jika selama ini fasilitas penyiapan proyek dominan berfokus pada pendampingan PJPK dalam menyiapkan dokumen bisnis yang bankable, maka selanjutnya fasilitas penyiapan proyek juga akan fokus mempersiapkan kelembagaan PJPK dalam hal ini PDAM. Dengan kata lain, melalui perbaikan kinerja PDAM dari sisi produktivitas maupun finansial diharapkan PDAM memiliki kapabilitas dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan penugasan proyek KPBU.
Tidak hanya itu, PDF juga akan membantu untuk menyediakan teknologi Geographic Information System (GIS) yang dapat digunakan oleh PDAM untuk memetakan dan menyajikan informasi data pelanggan, meter air, jaringan pipa maupun detail atribut sehingga dapat membantu PDAM dalam menentukan keputusan di kegiatan pengelolaan data pelanggan dan data lainnya dengan lebih efisien dan efektif serta akurat.
Sebagai sebuah sistem, GIS dapat menyediakan berbagai macam cara untuk menganalisa data bahkan GIS dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang selama ini sulit untuk dijawab misalnya:
- Dimana pipa yang harus diganti setelah 10 tahun pemakaian?
- Berapa banyak jumlah pelanggan yang ada di dalam setiap kecamatan?
- Siapa saja pelanggan yang terdampak penanganan kebocoran akibat pipa rusak?
Dalam hal pertanyaan – pertanyaan ini bisa terjawab, maka akan mudah bagi PDAM untuk mengambil keputusan yang diperlukan.
Adapun terobosan PDF sebagai upaya menghadapi tantangan di sektor air minum ini pertama kalinya dihadirkan lewat pemberian fasilitas PDF untuk Proyek KPBU SPAM Kabupaten Karo yang berlokasi di Sumatera Utara. Dapat dikatakan Proyek KPBU SPAM Kabupaten Karo merupakan salah satu Proyek yang sulit mengingat kondisi kinerja PDAMnya yang masuk ke dalam kategori sakit (berdasarkan Buku Kinerja PDAM Tahun 2021). Namun, Kementerian Keuangan melihat adanya prospek dalam pengembangan Proyek ini melalui komitmen dari Bupati Karo dan Direktur PDAM yang baru sehingga Kementerian Keuangan mempertimbangkan pemberian Fasilitas Penyiapan Proyek. Selain itu, merupakan tantangan bagi Kementerian Keuangan apabila berhasil membantu/memfasilitasi proyek-proyek yang sulit atau kondisi PJPK yang tidak/kurang sehat, untuk menjadi lebih baik. Sebagai langkah awal yang baik, pada bulan Juli 2023 Bupati Karo telah menerbitkan surat keputusan yang mengumumkan adanya kenaikan tarif air di Kabupaten Karo. Kiranya keputusan Kementerian Keuangan memberikan PDF yang diikuti oleh komitmen baik dari Pemerintah Daerah Karo dapat mewujudkan layanan air minum yang selama ini dinanti – nanti oleh masyarakat Karo.
Penutup
Dengan adanya inovasi – inovasi yang disediakan Kementerian Keuangan melalui Fasilitas Penyiapan Proyek PDF diharapkan implementasi KPBU di Indonesia dapat mencetak lebih banyak proyek KPBU yang berhasil mencapai financial close sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang dihasilkan Proyek.
Diterbitkan pada 9 Agustus 2023
