Value for Money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Value for Money yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif.
Terdapat 3 faktor utama yang dapat mendorong peningkatan Value for Money, yaitu:
1. Alokasi risiko
Adanya alokasi risiko dalam skema pengadaan PPP, adalah faktor utama yang menjadikan PPP memiliki VfM lebih tinggi dari pengadaan konvensional. Nilai VfM akan bertambah tinggi apabila biaya risiko dialokasikan dengan tepat tantara Pemerintah dan Swasta.
2. Spesifikasi output
Pihak swasta diyakini memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik untuk melakukan inovasi dalam rangka mencapai spesifikasi output, sehingga dengan inovasi tersebut spesifikasi output dapat dicapai dengan biaya yang lebih efisien.
3. Kontrak berbasis kinerja
Kinerja dalam PPP berfokus pada kualitas pelayanan di masa operasi dan bukan pada target penyelesaian konstruksi seperti di pengadaan konvensional. Dengan adanya mekanisme berbasis kinerja, Swasta diberi insentif untuk mempertahankan kualitas kinerja mereka selama masa konsesi dan dengan demikian meningkatkan VfM.
Terdapat 2 metode analisis VfM, yaitu : (1) metode VfM kualitatif dan (2) metode VfM kuantitatif. Pada tahap penyiapan, analisis VfM yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif.
Metode analisis VfM kuantitatif bertujuan membandingkan VfM PPP dengan pengadaan konvensional dengan cara menghitung selisih total biaya yang muncul selama periode proyek, termasuk biaya konstruksi dan biaya operasi.
Metode Kuantitatif
Manfaat Analisis Value for Money
Implementasi analisis Value for Money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep Value for Money pada organisasi sektor publik antara lain sebagai berikut ini.
Meningkatkan kesadaran akan dana publik (public cost awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.