Dasar Hukum

1. PMK Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU
2. Permendagri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah

Tujuan

1. memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan;
2. mengoptimalkan nilai guna anggaran PJPK (value for money).

Kriteria Proyek

1. proyek infastruktur ekonomi maupun sosial yang memiliki manfat besar bagi masyarakat selaku pengguna layanan
2. pengembalian investasinya tidak bersumber dari pembayaran oleh pengguna atas tarif layanan
3. dalam hal proyek KPBU mendapatkan pemasukan dari pembayaran oleh pengguna atas tarif layanan, maka PJPK tidak dapat memperhitungkan jumlah pemasukan dari pembayaran pengguna layanan tersebut untuk melaksanakan pembayaran ketersediaan layanan kepada Badan Usaha Pelaksana
4. pengadaan Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Kelebihan Skema KPBU AP

Bagi Pemerintah/PJPK:

1. Meningkatkan daya tarik proyek KPBU bagi investor
2. Proyek-proyek infrastruktur yang kurang layak secara finansial (misalnya infrastruktur sosial), dapat ditawarkan sebagai proyek KPBU
3. Memungkinkan PJPK memperoleh layanan infrastruktur tanpa harus menyediakan dana yang besar pada awal proyek untuk konstruksi

Bagi Badan Usaha:

1. Tidak menanggung risiko permintaan (demand risk)
2. Kepastian pengembalian investasi
3. Kelayakan finansial terjamin

Proses Bisnis Skema AP