Skema KPBU Availability Payment: Masihkah Diminati di Tengah Tantangan Pembangunan?
Penulis: Agwin Dwiputradi
Pembimbing: Anton Tarigan
Pembangunan infrastruktur yang terus digenjot Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran negara sering kali menjadi tantangan utama yang menghambat kelancaran berbagai proyek besar. Di tengah keterbatasan ini, skema pembiayaan alternatif seperti Availability Payment (AP) dalam Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) hadir untuk menjawab kebutuhan pendanaan. Skema ini menawarkan fleksibilitas pembayaran berdasarkan ketersediaan dan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP), bukan dari volume pengguna. Namun, dengan berbagai tantangan yang dihadapi, apakah skema AP masih diminati?
Baca juga: Apa itu skema AP?
Jalur Perkeretaapian Makassar-Parepare
Keunggulan AP dalam Menarik Minat Investasi Swasta
Dalam skema AP, pemerintah memberikan pembayaran secara berkala kepada BUP selama layanan tersedia sesuai standar yang ditetapkan. Pendekatan ini memberikan kepastian pendapatan yang stabil bagi sektor swasta tanpa harus menanggung risiko permintaan. Skema AP memungkinkan pemerintah untuk mengalihkan risiko permintaan kepada sektor publik, memberi jaminan pendapatan yang stabil bagi BUP. Menurut studi yang diulas oleh Reason Foundation, kelebihan ini membuat AP sangat menarik bagi proyek infrastruktur yang sulit memprediksi permintaannya, seperti jalan raya tanpa tarif dan infrastruktur sosial.[1] Fleksibilitas skema AP juga memungkinkan pemerintah mengelola anggaran secara bertahap selama masa konsesi proyek, dibandingkan dengan pembiayaan penuh di awal, yang sering kali memberatkan anggaran.
Beberapa proyek yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), seperti Palapa Ring dan Perkeretaapian Makassar-Parepare, merupakan contoh keberhasilan implementasi skema AP di Indonesia. Dengan jaminan pendapatan yang stabil, kedua proyek ini memberikan layanan infrastruktur berkualitas yang diperlukan masyarakat, tanpa membebani anggaran di awal. Dengan adanya komitmen pembayaran yang terjamin, proyek-proyek ini dapat berjalan tanpa membebani anggaran besar di awal. Mekanisme pembayaran berbasis ketersediaan dan kualitas ini mendorong sektor swasta untuk menjaga kualitas layanan selama masa konsesi, sebagaimana diuraikan dalam panduan PPP oleh APMG.[2] Hal ini menunjukkan bahwa skema AP memiliki daya tarik yang signifikan sebagai solusi pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan.
Tantangan dan Beban Fiskal dalam Skema AP
Meskipun skema AP menawarkan sejumlah keunggulan, tantangan-tantangan tertentu dapat menambah beban fiskal bagi pemerintah dalam jangka panjang. Karena proyek-proyek KPBU AP memiliki masa konsesi yang panjang, komitmen pembayaran jangka panjang oleh pemerintah membutuhkan stabilitas kapasitas fiskal. Situasi ini dapat menjadi kendala, terutama di tingkat daerah, di mana anggaran terbatas sering kali menghambat keberlanjutan proyek.
Selain itu, skema AP memerlukan pengawasan ketat dari pihak pemerintah untuk memastikan pembayaran hanya dilakukan jika kualitas layanan memenuhi standar. Keterlambatan pembayaran atau ketidakpastian dalam evaluasi kualitas dapat menurunkan kepercayaan investor. Mekanisme pembayaran dalam skema AP melibatkan indikator ketersediaan dan kualitas yang dirancang untuk memastikan layanan tetap memenuhi standar yang ditentukan. Mekanisme ini memerlukan kalibrasi cermat untuk menghindari risiko finansial yang tidak diinginkan.[3] Oleh karena itu, kapasitas pengelolaan kontrak dan monitoring dari pemerintah sangat penting untuk menjaga keberlanjutan skema ini tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Pembelajaran dari Proyek-Proyek AP di Indonesia
Pengalaman dari proyek-proyek AP di Indonesia memberikan beberapa pelajaran penting mengenai faktor keberhasilan dan kendala skema ini. Proyek seperti Satelit Multifungsi dan Preservasi Jalintim Riau menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, serta dukungan dari berbagai kementerian, sangat berperan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan proyek. Dengan Project Development Facility (PDF) yang merupakan fasilitas dari Kementerian Keuangan, kesiapan teknis proyek dapat terjamin, termasuk studi kelayakan dan penyusunan dokumen bankable yang menjadi dasar menarik investor.
Sebaliknya, proyek seperti RS dr. Pirngadi Kota Medan dan RS Kanker Dharmais menghadapi keterbatasan anggaran yang mengganggu kelancaran proyek, menunjukkan pentingnya dukungan fiskal dan politik yang stabil bagi kesuksesan skema AP. Tanpa kepastian anggaran yang konsisten, proyek AP rentan terhadap kendala fiskal dan politik yang sering kali memperlambat laju pembangunan.
Upaya untuk Meningkatkan Daya Tarik Skema AP
Untuk mempertahankan daya tarik skema Availability Payment (AP) di tengah tantangan fiskal yang dihadapi, sejumlah langkah perbaikan perlu diterapkan. Perbaikan ini akan membantu meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan proyek-proyek KPBU yang dibiayai melalui AP dapat berjalan dengan lebih stabil.
1. Diversifikasi Sumber Pembayaran AP
Penggunaan dana AP yang sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali memberikan beban fiskal yang cukup besar bagi pemerintah, terutama pada proyek-proyek jangka panjang. Diversifikasi sumber pembayaran AP bisa menjadi solusi, yaitu dengan menambahkan sumber pendapatan dari proyek itu sendiri atau kontribusi pihak swasta.[4] Misalnya, pendapatan tarif yang dihasilkan dari layanan infrastruktur tertentu bisa digunakan untuk mendukung pembayaran AP. Dengan kombinasi ini, stabilitas anggaran pemerintah akan lebih terjaga, karena sumber pendanaan tidak sepenuhnya bertumpu pada APBN atau APBD.
2. Pemberian Viability Gap Fund (VGF)
Viability Gap Fund (VGF) berperan penting dalam meningkatkan kelayakan finansial proyek, terutama untuk proyek-proyek yang memiliki tingkat pengembalian rendah namun bernilai tinggi secara sosial. Dengan dukungan VGF, sebagian biaya investasi proyek bisa tertutupi, sehingga risiko finansial yang ditanggung BUP dapat berkurang dan proyek menjadi lebih bankable.
3. Penerapan Batasan Risiko Fiskal pada Proyek KPBU AP
Untuk mengelola risiko fiskal jangka panjang, pemerintah dapat menetapkan batasan atau limitasi anggaran untuk proyek KPBU AP. Kebijakan semacam ini sudah diterapkan pada proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana batas maksimum pembayaran AP dari pemerintah ditetapkan sebesar persentase tertentu dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah tetap mengendalikan komitmen fiskal untuk proyek-proyek KPBU, menjaga stabilitas anggaran jangka panjang, dan mendorong alokasi anggaran yang lebih efisien.
4. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Keberhasilan proyek KPBU AP sangat bergantung pada mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memastikan bahwa setiap pembayaran dilakukan sesuai kinerja yang telah ditentukan dalam indikator kinerja (SLA). Pengawasan yang ketat terhadap layanan yang diberikan oleh BUP sangat penting untuk menjaga kualitas infrastruktur sepanjang masa konsesi. Untuk itu, peran Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (Direktorat PDPPI) dalam menyediakan panduan dan dukungan teknis bagi PJPK sangat diperlukan. Dengan dukungan tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa pembayaran AP hanya dilakukan apabila kualitas layanan sesuai standar yang telah disepakati, menjaga kepercayaan investor dan menambah daya tarik proyek di mata sektor swasta.
Kesimpulan
Skema AP dalam KPBU telah membuka jalan bagi fleksibilitas anggaran dan jaminan kualitas layanan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan menawarkan pembayaran berbasis ketersediaan layanan, skema ini memberikan kepastian pendapatan bagi sektor swasta tanpa risiko permintaan yang biasanya tinggi. Dalam proyek-proyek esensial seperti transportasi umum dan kesehatan, mekanisme AP sangat diminati karena mampu menjamin kelanjutan proyek tanpa membebani anggaran besar di awal masa pembangunan.
Namun, daya tarik skema AP ini tidak terlepas dari tantangan besar. Komitmen fiskal jangka panjang dapat menjadi beban anggaran, terutama di tingkat pemerintah daerah yang sering kali memiliki kapasitas fiskal terbatas. Selain itu, keterbatasan dalam manajemen kontrak dan monitoring kualitas menjadi faktor penting yang perlu diatasi agar kepercayaan investor tetap terjaga. Pembelajaran dari proyek-proyek yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) menunjukkan bahwa dukungan instrumen seperti Viability Gap Fund (VGF) dan Project Development Facility (PDF) serta sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan keberhasilan proyek KPBU AP.
Ke depan, daya tarik skema AP dapat semakin diperkuat dengan menerapkan diversifikasi sumber pembayaran, batasan risiko fiskal, dan pengawasan ketat untuk memastikan kualitas layanan. Dengan demikian, AP menjadi pilihan pembiayaan yang penting dalam upaya menghadirkan infrastruktur berkualitas yang berdampak luas bagi masyarakat Indonesia.
Referensi:
[1] Robert W. Poole, Jr., “Availability Payment or Revenue-Risk P3 Concessions? Pros and Cons for Highway Infrastructure”. Reason Foundation Policy Study. No. 458, November 2017.
[2] APMG PPP Certification, Structuring and Drafting the Tender and Contract.
[3] APMG PPP Certification, PPP Introduction and Overview.
[4] Robert W. Poole, Jr., “Availability Payment or Revenue-Risk P3 Concessions? Pros and Cons for Highway Infrastructure”. Reason Foundation Policy Study. No. 458, November 2017.
Diterbitkan pada 6 November 2024
