4 Agenda Utama Infrastructure Working Group (IWG) G20
Oleh: Oksita Putrining Yansri
Infrastructure Working Group G20 kembali menghelat pertemuan yang kedua (2nd IWG meeting) secara virtual pada tanggal 17 Maret 2020. Pertemuan dibuka dengan memberikan kesempatan bagi negara anggota untuk menyampaikan pendapat terkait perkembangan situasi geopolitik saat ini antara Rusia dan Ukraina. Namun, negara anggota menyepakati untuk mengisolasi isu tersebut dan memfokuskan pembahasan tindak lanjut hasil 1st IWG yang telah dilaksanakan pada 20 Januari 2022 lalu. Pertemuan kedua ini berfokus pada perkembangan penyelesaian deliverables dari hasil kerja yang ditargetkan sesuai rencana kerja Presidensi[1].
Pada pertemuan IWG di bulan Januari, co-chairs dan Presidensi telah mendapat masukan dari negara anggota dan lembaga internasional mengenai agenda infrastruktur G20 dan deliverables yang akan dicapai selama setahun ke depan, yaitu:
- Meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan melalui partisipasi sektor swasta
- Meningkatkan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan daerah
- Meningkatkan investasi pada infrastruktur digital dan infraTech
- Memajukan infrastruktur yang transformatif pasca pandemi COVID-19.
Selain empat agenda itu, terdapat dua agenda utama pada IWG tahun 2022 (legacy agenda) yaitu pengembangan indikator Quality Infrastructure Investment (QII) dan penyempurnaan tata kelola Global Infrastructure Hub (GIHub).
Peran Swasta dalam Mewujudkan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Infrastruktur yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan infrastruktur secara sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan memperhatikan semua dampak yang timbul atas infrastruktur tersebut. Pada praktiknya, infrastruktur yang berkelanjutan membutuhkan keselarasan proses bisnis dari hulu hingga ke hilir. Salah satu bentuk upaya Pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang berkelanjutan dengan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 20 tahun dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 5 tahun. Lebih lanjut, untuk memenuhi definisi infrastruktur yang berkelanjutan khususnya pada aspek lingkungan dan sosial, Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur memenuhi kriteria environmental, social, and governance (ESG). Hal tersebut sejalan dengan salah satu isu penting pelaksanaan G20 yaitu perubahan iklim.
Penerapan peran swasta dalam infrastruktur yang berkelanjutan khususnya di Indonesia dapat diwujudkan dengan memperkuat kebijakan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Lebih jauh, fokus utama KPBU berupa ketersediaan layanan sejalan dengan prinsip infrastruktur yang berkelanjutan yaitu menitikberatkan pada deliverables layanan.
Untuk memperluas peran swasta dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan, anggota negara mengharapkan agar Presidensi dapat menghasilkan dokumen kerangka kerja yang ringkas dan memuat rekomendasi atau langkah yang konkrit dengan kemudahan akses bagi negara anggota.
Peningkatan investasi Infrastruktur Sebagai Solusi Mengatasi Kesenjangan Daerah
Dalam upaya untuk penanggulangan kemiskinan, ada 3 tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat:
- Ketimpangan antar wilayah yang akan memengrauhi pada aksesibilitas masyarakat, misalnya ketidakseimbangan ekonomi membuat perbedaan tingkat penghasilan sehingga timbul kelas dalam masyarakat.
- Penduduk miskin transient yang muncul karena adanya goncangan ekonomi baik secara internal maupun eksternal. Contoh guncangan internal misalnya karena kematian kepala keluarga atau tulang punggung keluarga. Sementara contoh guncangan eksternal adalah karena adanya pandemi COVID-19 yang berakibat pada melemahnya perekonomian.
- Kelompok marjinal tidak dapat mengakses layanan dasar karena terkucilkan dalam proses pembangunan atau dalam interaksi sosial kemasyarakatan, misalnya akses pada layanan kesehatan, akses jaringan komunikasi dan akses lainnya.
Salah satu faktor yang dianggap dapat memutuskan lingkaran kesenjangan pembangunan antar wilayah adalah investasi. Karena itu, agenda utama Presidensi Indonesia pada IWG tahun 2022 diharapkan dapat menyelesaikan tantangan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengantisipasi tantangan dalam pembangunan infrastruktur ini, maka diperlukan sebuah perencanaan dan kebijakan jangka panjang yang strategis sebagai penunjang infrastruktur.
Dalam upaya meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan dengan memanfaatkan partisipasi sektor swasta, Global Infrastructure Hub (GI Hub) sebagai lembaga yang mendapat mandat dari G20 untuk menumbuhkan proyek infrastruktur yang berkualitas dan dapat diakses dengan berbagai pembiayaan di seluruh dunia, menyampaikan kerangka kerja yang telah disusun dengan tujuan sebagai berikut[2]:
- Mendorong pemahaman bersama tentang lanskap pembangunan saat ini, termasuk lanskap yang telah ada dan yang muncul kemudian, untuk meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan.
- Mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu masyarakat melakukan pekerjaan saat ini dan yang akan datang.
- Mengembangkan serangkaian proposal dan program untuk beberapa tahun ke depan yang memungkinkan G20 mengatasi kesenjangan utama melalui program kerja yang akan datang.
- Fleksibilitas dalam menggunakan kerangka yang disusun GI Hub ini, dengan mempertimbangkan keadaan nasional masing-masing.
Untuk membangun kerangka pembangunan wilayah, dibutuhkan sebuah proses pembangunan yang dapat mengidentifikasi berbagai faktor untuk meningkatkan kapasitas lokal. Walau perubahan kapasitas tersebut secara mudah dapat diukur dengan pendapatan (produk domestik regional bruto/PDRB) per kapita, namun ukuran tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya tolak ukur. Dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan wilayah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat hendaknya menjadi indikator utama. Bukan hanya berdasar berapa besar nilai tambah proses produksi yang dihasilkan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dinilai antara lain dengan menurunnya tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin, dan indikasi peningkatan kualitas konsumsi masyarakat, baik konsumsi pangan, pendidikan, maupun kesehatan.
Sudah menjadi prinsip umum bahwa angka infrastruktur harus sesuai dengan kebutuhan negara untuk memfasilitasi dan menopang tujuan pertumbuhan jangka panjang. Pemerintah berperan penting dalam perencanaan, pengadaan, dan pembiayaan infrastruktur. Sementara perusahaan swasta juga berperan untuk membiayai beberapa kebutuhan infrastruktur.
Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh GI Hub, menunjukkan ada 186 investor institusi swasta di seluruh dunia yang sedang mencari proyek untuk diinvestasikan. Hal ini menjadi kesempatan menarik untuk mengajak investor swasta ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Terlebih lagi, investor global memiliki ketertarikan tinggi pada negara berkembang.[3]
Meningkatkan investasi pada infrastruktur digital dan infraTech
Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat. Keterbatasan pergerakan dan interaksi sosial merupakan salah satu momentum untuk melakukan transformasi digital di setiap aspek kehidupan. Covid-19 menghadirkan realitas baru, masyarakat diminta untuk melakukan interaksi secara daring. Tidak hanya berdampak pada interaksi sosial, Covid-19 cukup memberikan pengaruh signifikan atas keberlangsungan bisnis pelaku usaha. Kondisi pandemi Covid-19 ini menunjukan bahwa ketersediaan infrastruktur digital menjadi begitu krusial.
Baca juga: Dampak Pandemi Terhadap Pembangunan Infrastruktur
Pada perkembangannya, pembangunan infrastruktur digital menjadi salah satu opsi utama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi setelah pandemi. Digitalisasi dapat membantu penggerak utama pemulihan ekonomi mulai dari skala kecil yaitu pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri kreatif untuk lebih adaptif. Mengingat menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Pemerintah juga menunjukan komitmen melalui peningkatan alokasi anggaran pada berbagai program pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat sejak tahun 2019 hingga 2022 alokasi anggaran pada bidang transformasi digital mencapai Rp75 triliun.
Sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi pasca pandemi, IWG menjadikan peningkatan investasi pada infrastruktur digital menjadi salah satu fokus deliverables selama satu tahun ke depan. Pada 2nd IWG meeting, Presidensi menegaskan perlunya membahas upaya yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi pembiayaan/investasi pada infrastruktur digital dan pengembangan InfraTech yang efisien dan berkualitas. Negara anggota menyambut baik atas workstream yang diusulkan oleh Presidensi. Selanjutnya, negara anggota berharap agar blueprint disajikan dalam bentuk yang ringkas, jelas, dan memuat rekomendasi konkrit untuk dapat ditindaklanjuti mengingat infrastruktur digital memiliki cakupan yang luas.
Penutup
Penyelenggaraan 2nd IWG meeting merupakan salah satu bentuk komitmen negara anggota G20 untuk melanjutkan semangat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mendukung pencapaian target global dalam isu perubahan iklim. Selanjutnya, IWG akan terus berproses untuk membahas deliverables dan memastikan bahwa rangkaian IWG G20 tahun 2022 ini dapat memberikan dampak nyata terhadap kebijakan infrastruktur.
Melalui salah satu agenda deliverables IWG G20 Tahun 2022 yaitu pembangunan infrastruktur berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat global, khususnya Indonesia, setelah melalui fase pandemi COVID-19. Dengan mengikutsertakan sektor swasta sebagai investor dalam pembangunan infrastruktur akan membantu Pemerintah memperluas dan mempercepat pembangunan sehingga mengurangi ketimpangan antar daerah. Berkurangnya ketimpangan antar daerah akan menghasilkan berkurangnya wilayah marjinal dan meningkatnya taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan awal dibentuknya G20, yaitu mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
[1] “Ini Dia Fokus Pembahasan 2nd Meeting Forum Kerjasama Multilateral G20 Bidang Infrastruktur”, diakses dari https://kpbu.kemenkeu.go.id/berita/read/1344/ini-dia-fokus-pembahasan-2nd-meeting-forum-kerjasama-multilateral-g20-bidang-infrastruktur, pada tanggal 11 April 2022.
[2] “Issue Note Second G20 Infrastructure Working Group Meeting”, Makalah G20 Indonesia 2022, 17 Maret 2022.
[3] “Indonesia di Mata Lembaga Infrastruktur Bentukan G20”, di akses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170821105931-98-236138/indonesia-di-mata-lembaga-infrastruktur-bentukan-g20, pada tanggal 15 April 2022.
