KPBU Lama dan Mahal, Benarkah?
Penulis: David Rizkiawan
Pembimbing: Anton Tarigan
KPBU Lama dan Mahal, Benarkah? Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU pada dasarnya adalah penyediaan layanan publik yang merupakan kewenangan Pemerintah yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha atau Swasta. Penyediaan layanan inilah yang menjadi tujuan utama KPBU sedangkan adanya proyek/aset yang nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah setelah masa kerjasama berakhir hanyalah sebuah bonus yang seharusnya bukan menjadi tujuan kerjasama. Dua hal utama yang ada dalam KPBU adalah Badan Usaha dan Layanan.
Sifat alami dari Badan Usaha adalah melakukan kegiatannya dengan efisien dan efektif yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan risiko dan sumber daya yang sekecil-kecilnya, sehingga untuk menarik minat Badan Usaha, proyek KPBU harus dapat memberikan keuntungan dan risiko yang wajar dan dapat diterima oleh Badan Usaha. Perlu diingat juga bahwa untuk memaksimalkan keuntungan dan membagi risiko, Badan Usaha akan mencari pembiayaan dari Perbankan/Lender untuk membiayai sebagian besar proyek KPBU dimana biasanya 70%-80% pembiayaan akan berasal dari lender. Pemerintah perlu untuk menghitung keuntungan, risiko dan pemenuhan standar perbankan dalam tahap penyiapan Proyek. Tahap penyiapan inilah yang terkadang rumit dan membutuhkan sumber daya yang besar dan waktu yang lama.
Dalam tahap penyiapan Pemerintah akan menyusun dokumen bisnis yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha, dan agar dapat memberikan keyakinan kepada Badan Usaha, dokumen bisnis ini disiapkan oleh konsultan yang berkualitas dan memiliki pengalaman dalam proyek KPBU. Kepastian mengenai hukum dan kelembagaan merupakan kajian pertama yang dibahas, hal ini karena proyek KPBU bersifat jangka panjang sehingga perlu ada kepastian mengenai keberlanjutan proyek khususnya mengenai perizinan, kewenangan Pemerintah dan persetujuan dari DPRD jika merupakan proyek KPBU daerah. Kajian penting berikutnya yang harus ada adalah kajian teknis dimana akan disusun bentuk spesifikasi layanan yang akan disediakan oleh Badan Usaha termasuk biaya modal (capex) dan biaya operasi (opex) dari proyek. Semakin detil isi dari kajian teknis akan semakin memudahkan dan mempercepat Badan Usaha dalam menyusun dokumen penawaran, disisi lain pendetilan ini seringkali dianggap akan menambah lama tahap penyiapan. Berikutnya adalah kajian ekonomi dan komersial yang akan memastikan revenue stream yang akan diterima oleh Badan Usaha serta simulasi-simulasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa proyek KPBU menarik untuk Badan Usaha dan bankable di mata lender.
Baca juga: Yang Utama, tapi Seringkali Terlupa: Bankability
Tahap penyiapan juga memastikan bagaimana proyek memenuhi standar lingkungan dan social, membagi risiko secara tepat antara Badan Usaha dan Pemerintah dan yang paling penting adalah memastikan kesiapan proyek KPBU dalam memasuki tahap transaksi diantaranya kepastian mengenai lahan dan kepastian mengenai dukungan Pemerintah yang akan diberikan. Proses di luar penyusunan kajian inilah yang terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama mengingat banyaknya stakeholders yang terkait seperti proses pengadaan lahan, persetujuan DPRD dan perolehan perizinan yang diperlukan. Selain proses penyiapan yang memakan waktu, persepsi berikutnya terkait KPBU adalah mahal. Pada dasarnya sumber pembiayaan proyek KPBU memang lebih mahal daripada sumber pembiayaan APBN. Hal ini terjadi karena adanya bunga yang dikenakan oleh lender dan keuntungan yang diharapkan oleh Badan Usaha sedangkan dari APBN tidak ada bunga yang dikenakan. Untuk memastikan bahwa proyek KPBU memberikan keuntungan kepada Pemerintah sekaligus memberikan layanan yang layak kepada masyarakat perlu dilakukan analisis value for money. Analisis value for money sendiri pada prinsipnya adalah perbandingan antara manfaat dan hasil dari proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, jika bernilai positif dimana hasil dan manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan maka sebenarnya Pemerintah mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan Badan Usaha tersebut.
Sebagai kesimpulan dan penutup, untuk menarik minat Badan Usaha dan lender dibutuhkan proses penyiapan yang cukup lama. Kecepatan proses penyiapan ini juga tergantung dari maturitas sektor proyek KPBU serta kecakapan Pemerintah dalam menyelesaikan tugasnya dalam memberikan kepastian kepada calon Badan Usaha seperti perolehan lahan, perolehan perizinan dan kepastian layanan yang akan disediakan oleh Badan Usaha. Artinya lama tidaknya proses penyiapan sangat dipengaruhi oleh sisi Pemerintah sendiri. Sebagaimana dipahami bahwa actor utama dari suatu proyek KPBU adalah PJPK nya, sehingga cepat tidaknya proses penyiapan suatu proyek juga sangat bergantung kepada komitmen dan ownership dari PJPK, sedangkan Kementerian Keuangan dan stakeholders lainnya sifatnya memberikan dukungan dan fasilitas untuk membantu PJPK dalam penyiapan proyek terkait. Terkait mahalnya proyek KPBU, Pemerintah perlu menyusun prioritisasi proyek yang dapat memberikan manfaat yang paling besar kepada masyarakat sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah akan sepadan dengan manfaat yang diperoleh dari proyek KPBU.
Tanggal terbit: 22 Agustus 2023
