Rel Hijau: Menggali Peluang Green Financing dan KPBU dalam Perkeretaapian
Penulis: Boston H. M.
Infrastruktur transportasi adalah backbone dari kegiatan perekonomian suatu negara. Infrastruktur Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi antar wilayah dan peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Sektor transportasi berperan dalam menghubungkan antar wilayah (konektivitas), menggerakkan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tak ayal bila pembangunan infrastruktur sektor transportasi (sarana dan prasarana) selalu menjadi prioritas pemerintah.
Ilustrasi gambar rel kereta
Untuk mendukung pengembangan sektor transportasi yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah mendorong penerapan pembiayaan hijau atau green financing. Green financing adalah pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung proyek atau kegiatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sumber dana untuk membangun infrastruktur hijau dan resilient dapat bersumber dari green bonds/sukuk dan pinjaman dari lembaga multilateral yang menerapkan environmental and social framework (ESF). Manfaat utama green financing meliputi pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan secara keberlanjutan, dan mendukung transisi ke ekonomi yang lebih hijau serta secara langsung menciptakan kesempatan untuk inovasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Konsep green financing berkembang dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi isu lingkungan global dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Green financing mengakui pentingnya investasi dalam proyek-proyek yang mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Konsep green financing telah diterapkan dalam berbagai proyek secara global.
Rel hijau sebagai infrastruktur yang ramah lingkungan
Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional, pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan memanfaatkan EBT di dalam sarana dan prasarana transportasi, termasuk pada gedung-gedung yang dimiliki. Namun demikian, sektor transportasi juga merupakan salah satu kontributor tebesar emisi gas rumah kaca.
Pembangunan berkelanjutan pada sektor kereta api adalah salah satu aksi mitigasi ketahanan iklim nasional dan bentuk green financing di sektor transportasi. Hal ini telah tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dimana sektor transportasi perkeretaapian menjadi salah satu fokus utamanya guna mewujudkan Net Zero Emission (NZE) 2060. (1)
Perkeretaapian memiliki kelebihan berupa volume yang lebih besar dari moda transportasi lain, seperti: prioritas dan jaminan keselamatan, waktu tempuh yang pasti, dapat mengurangi kepadatan dan kemacetan jalan serta ramah lingkungan dan rendah emisi. Perkeretaapian merupakan moda angkutan dengan konsumsi bahan bakar dan energi paling efisien dan mendukung pencapaian NZE.(2)
Baca juga: Peran KPBU dalam Mendorong Transportasi Massal Guna Mewujudkan Net Zero Emmision
Tren Green Financing untuk pembiayaan infrastruktur perkeretaapian sebagai transportasi keberlanjutan
Tren green financing telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Negara-negara di Eropa telah mengadopsi pendekatan green financing untuk memodernisasi sistem perkeretaapian dengan memasukkan teknologi yang lebih ramah lingkungan yang lebih efisien dan minim emisi.
Eropa telah meluncurkan Green Rail Investment Platform, sebuah inisiatif baru dari European Investment Bank (EIB) yang bertujuan membantu investasi publik dan swasta dalam proyek perkeretaapian. Platform ini menawarkan layanan membantu pelaku atau investor sektor perkeretaapian untuk mengakses pembiayaan investasi dan dukungan advisory dengan fokus pada inovasi dan teknologi perkeretaapian yang ramah lingkungan.(3) Belanda dan Swiss telah mengambil langkah progresif dalam meningkatkan efisiensi waktu dan keandalan layanan perkeretaapian. Prancis telah mengelola dan membiayai investasi perkeretaapian melalui pembiayaan green bonds.(4)
Sementara itu, di Asia, penerapan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek perkeretaapian telah menunjukkan bagaimana kombinasi investasi publik dan swasta dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Menurut Asian Development Bank (ADB), KPBU dapat menjadi efektif untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang berkembang di Asia. Studi ini menemukan bahwa proyek KPBU yang sukses didasarkan pada kontrak yang dirancang dengan baik, ekonomi yang stabil, tata kelola dan peraturan yang baik, dan tingkat kapasitas institusional yang tinggi untuk menangani KPBU. Pendekatan ini mencakup penggunaan teknologi hijau dan peningkatan efisiensi energi.(5) Praktik yang ditemukan dalam berbagai proyek di negara-negara Asia, di mana KPBU telah digunakan untuk mengembangkan dan merevitalisasi jalur perkeretaapian. Proyek-proyek ini mencakup berbagai model KPBU, termasuk skema Build-Operate-Transfer (BOT), yang telah menjadi struktur yang paling sering digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Model ini dipilih karena dianggap paling mudah dieksekusi dan memberikan nilai terbaik untuk pemerintah. Namun, ada beberapa pertimbangan dalam memilih struktur KPBU yang tepat untuk proyek kereta api, termasuk kontrol pemerintah atas aset kereta api dan integrasi dengan jalur kereta api eksisting atau yang sedang dalam tahap perencanaan.
Implementasi KPBU dan Green Financing untuk Perkeretapaian
Green financing di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hal ini melibatkan pembiayaan kebijakan publik yang mendorong implementasi proyek-proyek ataupun inisiatif perlindungan lingkungan atau proyek-proyek mitigasi kerusakan lingkungan
Indonesia telah mengambil langkah progresif dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengembangan infrastrukturnya, termasuk menerapkan green financing melalui instrumen seperti Green Sukuk, yang merupakan bentuk inovatif dari pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung proyek-proyek yang membantu mencapai Target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Sejak penerbitan Green Sukuk pertama oleh pemerintah pada tahun 2018, Indonesia telah berhasil mengumpulkan lebih dari USD 3,9 miliar untuk investasi hijau. Pendapatan dari Green Sukuk telah dialokasikan untuk proyek-proyek di sektor energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Inisiatif ini telah berkontribusi dalam mengurangi emisi CO2 sekitar 10,3 juta ton.(6) Upaya pemerintah Indonesia dalam memposisikan keuangan berkelanjutan sebagai bagian penting dari rencana pertumbuhannya juga disoroti dalam kajian Oxford Business Group (OBG) dan PwC Indonesia dimana Indonesia dinilai berhasil dalam mengadopsi praktik dan kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang selaras dengan SDGs dan peran Indonesia dalam mempercepat kemajuan kolektif menuju tujuan ESG selama Presidensi G20.(7)
Dalam skema KPBU, penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian yang telah tersedia dengan memanfaatkan skema KPBU adalah Proyek KPBU Kereta Api Makassar Pare-Pare yang diwujudkan melalui skema blended finance antara SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan KPBU. Jalur kereta api dengan panjang total 142 km ini dibangun dengan tujuan untuk tercapainya percepatan distribusi pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.(8) Beroperasinya Jalur Kereta Api Makassar – Parepare akan menimbulkan dampak berganda bagi pemerintah, lingkungan bisnis, serta masyarakat. Dalam konteks ini, Indonesia telah menunjukkan bagaimana praktik global dalam green financing dan KPBU dapat diintegrasikan ke dalam konteks nasional, menciptakan solusi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan.
Tantangan dan peluang dalam green financing dan KPBU sektor perkeretapaian
Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi adalah keterbatasan sumber pendanaan untuk mengimplementasikan proyek-proyek perkeretaapian berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur hijau mungkin memerlukan investasi awal yang lebih besar daripada proyek tradisional, dan mencari sumber dana yang memadai bisa menjadi masalah. Selain itu, isu tarif yang kurang kompetitif juga menjadi tantangan utama dan menjadi hal yang sangat sensitih bagi perspektif investor. Investor mungkin perlu melakukan evaluasi risiko yang lebih cermat terkait proyek-proyek berkelanjutan dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko lingkungan dan sosial yang mungkin timbul selama siklus proyek.
Perubahan kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung green financing dan KPBU dalam sektor perkeretaapian dapat menjadi tantangan. Pemerintah harus memastikan adanya kerangka kerja yang mendukung dan insentif untuk investasi berkelanjutan. Kesadaran akan manfaat green financing dan KPBU mungkin masih rendah di kalangan pemangku kepentingan. Pendidikan dan komunikasi yang efektif tentang konsep ini perlu ditingkatkan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi yang lebih luas
Salah satu peluang utama yang ditawarkan oleh green financing dan KPBU dalam sektor perkeretaapian adalah kemampuan peningkatan keberlanjutan. Investasi dalam infrastruktur perkeretaapian yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Dengan adopsi teknologi hijau dan praktik berkelanjutan, perkeretaapian dapat menjadi sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Green financing membuka akses ke sumber dana tambahan yang dapat digunakan untuk pengembangan proyek perkeretaapian. Investor yang peduli lingkungan dan lembaga keuangan dapat tertarik untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat membantu mengatasi tantangan kekurangan anggaran yang sering dihadapi oleh sektor perkeretaapian. Investasi dalam perkeretaapian yang lebih efisien energi dan berkelanjutan dapat menghasilkan efisiensi operasional yang signifikan. Sistem transportasi perkeretaapian yang lebih efisien dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang dan meningkatkan profitabilitas.
Dukungan pemerintah untuk green financing dan KPBU sektor perkeretapaian
Dukungan pemerintah menjadi faktor kunci utama dalam menarik pelaku usaha termasuk investor dan lender agar lebih tertarik berinvestasi pada sektor perkeretapaian. Keberpihakan pemerintah pada moda kereta api harus lebih nyata, seperti: memberikan insentif bagi pelaku usaha logistik untuk penggunaan moda kereta api, dukungan teknologi pada moda kereta api, meningkatkan akses green financing yang terkolaborasi dengan moda transportasi, serta meningkat stakeholders engagement dan kolaborasi multi stakeholder (kementerian terkait, lembaga keuangan, pengusaha, masyarakat, dan akademisi). Proyek pengembangan perkeretaapian yang mendukung NZE dan penurunan karbon, seyogyanya memiliki akses yang relatif lebih mudah untuk mendapatkan insentif carbon trade, dukungan kebijakan dari regulator, dan kemudahan mendapatkan pembiayaan green investment dan financing.
Dukungan pemerintah bagi transisi energi hijau melalui instrumen APBN adalah nyata, seperti melalui belanja langsung dari APBN, fasilitas perpajakan, pembiayaan melalui pemberian dukungan fiskal dan pembiayaan langsung melalui PMN, Green Sukuk dan SDG’s bond.(9) Contoh fasilitas perpajakan melalui insentif PPN untuk perkeretapian sebagaimana diatur dalam PP 49 tahun 2022 adalah sebegai berikut: 1) PPN tidak dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian; 2) PPN Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan komponen atau bahan kepada pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum dalam rangka pembuatan kereta api; suku cadang; peralatan; dan atau prasarane perkeretaapian; 3) PPN Tidak Dipungut atas penyerahan jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum; 4) PPN Dibebaskan atas jasa angkutan umum kereta api. Pembiayaan dukungan fiskal melalui pelaksanaan proyek dengan skema KPBU juga tersedia. Bentuk dukungan fiskal adalah penyediaan fasilitas penyiapan proyek Atau Project Development Facility (PDF), fasilitas Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund) dan Fasilitas Penjaminan, serta skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment). Proyek Proyek KPBU Kereta Api Makassar Pare-Pare adalah contoh proyek perkeretaapian yang mendapatkan Fasilitas PDF dan menerapkan AP sebagai skema pengembalian investasi.
Baca juga:
- Peran APBN sebagai Penggerak Utama dalam Mewujudkan Infrastruktur Hijau (Green) dan Resilient
- Tonton: Dukungan Pemerintah
- Konsekuensi Biaya PDF dalam Penyiapan Proyek KPBU Hijau (Green Infrastructure)
Penutup
Pembangunan infrastruktur kereta api berkelanjutan merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi green financing. Ini tidak hanya mendukung inisiatif lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan transportasi. Investasi dalam proyek kereta api yang ramah lingkungan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan investor yang peduli lingkungan. Oleh karena itu, peran serta pemerintah dalam menyediakan insentif dan dukungan teknologi, serta kerja sama multi-pihak adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mencapai tujuan NZE. Implementasi strategi green financing dan KPBU dapat membuka jalan bagi Indonesia dalam mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara lingkungan.
Referensi:
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional.
- Bahan paparan pada seminar nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi Perkeretaapian oleh Pustral UGM. 2023.
- European Investment Bank. (2021). Dipetik 4 Desember 2023, dari https://www.eib.org/attachments/publications/green_rail_investment_platform_en.pdf
- Anselm Ott, Nicola Sandri, Luuk Speksnijder, and Koen Wolfs. Mckinsey. Dipetik 6 Desember 2023, dari https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/safe-smart-and-green-boosting-european-passenger-rails-modal-share
- International Rail Journal. 2016. Dipetik 6 Desember 2023, dari https://www.railjournal.com/financial/green-bonds-to-finance-french-infrastructure-investment/
- United Nations Development Programme. 2023. Dipetik 6 Desember 2023, dari https://www.adb.org/sites/default/files/publication/479396/potential-ppp-asia-infrastructure.pdf
- PricewaterhouseCoopers https://www.undp.org/policy-centre/nairobi/news/strengthening-indonesias-climate-finance-governance-through-climate-budget-tagging-and-green-sukuk-issuance. 2023. Dipetik 6 Desember 2023, dari https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2023/english/indonesia-s-sustainable-finance-opportunities-and-g20-presidency-achievements-mapped-out-in-new-esg-intelligence-report.html
- Indonesia Infrastructure Finance. (2021, Juni). Dipetik 7 Desember 2023, dari iif.co.id: https://iif.co.id/id/ringkasan-project/proyek-infrastruktur-kereta-api-makassar-parepare/
- Bahan paparan pada seminar nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi Perkeretaapian oleh Pusat Kebijakan Pendapata Negara-BKF. 2023.
Diterbitkan pada 22 Desember 2023
