Project Development Facility dan Peningkatan Kualitas Penyediaan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo di periode tahun 2020-2024. Hal tersebut tercantum dalam program Musrenbangnas RPJMN 2020-2024. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sendiri, sebanyak 143 Proyek Strategis Nasional secara kumulatif mulai dari 2016 sampai dengan Desember 2019 telah selesai dibangun Pemerintah.
Sumber: Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian, diolah
Pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024 sendiri memfokuskan untuk menghubungkan rangkaian pembangunan yang telah ada selama ini, mulai dari kawasan industri, kawasan produksi pertanian, kawasan produksi perikanan, dan kawasan wisata untuk saling terkoneksi. Koneksivitas dari infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan daya pengungkit yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia.
Guna mewujudkan arah kebijakan strategis tersebut, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur turut berperan aktif dalam membantu terlaksananya infrastruktur melalui penetapan prioritas terhadap 6 (enam) sektor infrastruktur prioritas, yaitu sektor air dan sanitasi, transportasi perkotaan, jaringan gas, perumahan, kesehatan/rumah sakit, dan pengelolaan persampahan. Sektor prioritas tersebut dinilai berperan besar dalam mendorong peningkatan kualitas hidup manusia, penggunaan green technology yang ramah lingkungan, serta meningkatkan sinergitas atas sektor pembangunan yang ada. Bantuan dan peranan aktif yang dilakukan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur tercermin melalui pemberian dukungan penyediaan infrastruktur bagi Pemerintah Daerah maupun tingkat Kementerian Lembaga yang melakukan pembangunan infrastruktur.
Tantangan Peningkatan Kualitas Penyediaan Infrastruktur
Demi tercapainya dampak optimal dari pembangunan infrastruktur, infrastruktur harus dibangun berdasarkan tata kelola yang baik. Disinilah salah satu peranan dari Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur untuk membantu Pemerintah Daerah maupun tingkat Kementerian Lembaga untuk dapat menjalankan hal tersebut.
Secara teknis, tata kelola yang baik (good governance) dan penguatan kapasitas institusi pemerintah masih menjadi suatu tantangan dalam mencapai penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Rencana pembangunan infrastruktur kerapkali tidak berangkat dari prinsip dan pemahaman yang sama untuk lebih mengedepankan kualitas dibanding kuantitas. Isu tersebut terlihat dari proses pembangunan yang minim perencanaan, dilaksanakan dengan target waktu yang singkat, dan proses pengadaan yang cepat. Prinsip good governance sendiri dapat tercipta apabila dalam suatu pembangunan infrastruktur menerapkan perencanaan proyek yang akuntabel, transparansi dalam proses pengadaan, koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan, menciptakan kompetesi yang tinggi dalam proses lelang, memperkuat kapasitas manajemen risiko, dan meningkatkan mekanisme dan standar dalam proses perizinan. Minimnya pendekatan inklusif dalam perencanaan proyek dapat menimbulkan kerugian baik bagi pemerintah maupun pihak swasta selaku investor yang terlibat. Perencanaan yang tidak memadai berdampak pada ketidaksesuaian penetapan desain infrastruktur dan juga ketidaksesuaian penyediaan layanan dengan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan fungsi yang dijalankan dari suatu infrastruktur tidak memberikan hasil pelayanan yang maksimal yang mempengaruhi manfaat ekonomi dan sosial yang diperoleh masyarakat.
Tantangan lainnya dalam penyediaan infrastruktur adalah mekanisme pemeliharaan infrastruktur yang belum menjadi titik berat perhatian. Infrastruktur tidak bisa tangguh (resilient) jika tidak dirawat dengan baik. Pemeliharaan yang tidak memadai dapat mengakibatkan penurunan kualitas aset yang cepat, menimbulkan biaya rehabilitasi yang tinggi, dan gangguan layanan yang signifikan. Pemeliharaan aset sangat penting khususnya di negara-negara berkembang yang masih menghadapi krisis pembiayaan untuk membangun aset baru. Pemeliharaan yang efektif semakin penting untuk mengurangi waktu henti dan memperpanjang masa pakai aset.
Peran PDF dalam Peningkatan Kualitas Penyediaan Infrastruktur
Kementerian Keuangan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia menyediakan fasilitas untuk infrastruktur yang diselenggarakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang didasari pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (PMK 180/2020). Fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (Project Development Facility/PDF) merupakan fasilitas yang disediakan untuk membantu PJPK dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan transaksi Proyek KPBU. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari penyediaan suatu proyek infrastruktur.
Baca juga: Pentingnya Peran PDF dalam Skema KPBU
Merujuk pada PMK 180/2020, pelaksanaan PDF ditujukan untuk membantu PJPK dalam menyusun dokumen proyek (business case) yang dibutuhkan dalam tahapan perencanaan sampai dengan dan pelaksanaan transaksi Proyek KPBU. Dokumen tersebut mencakup Kajian Awal, Kajian Akhir, dokumen rancangan Perjanjian KPBU, dan dokumen terkait lainnya yang diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang robust berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, hukum, dan finansial.
Infrastruktur berkelanjutan merupakan suatu pembangunan aset yang menyediakan serangkaian layanan yang ditujukan untuk menjaga kestabilan ekonomi, finansial, sosial, lingkungan, dan institusi dari suatu negara. Artinya, kehadiran PDF dalam penyelenggaraan infrastruktur telah selaras untuk mewujudkan implementasi infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan melalui proses perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur. Persiapan dan perencanaan proyek yang dikenal sebagai kegiatan hilir, merupakan fase penting untuk mengidentifikasi kebutuhan proyek, kelayakan ekonomi dan keuangan proyek, alokasi risiko antara sektor publik dan swasta dalam pelaksanaan proyek, dan pada akhirnya sampai pada tahap implementasi proyek infrastruktur sesuai dengan yang direncanakan.
PDF di sisi lain mampu menjawab permasalahan dari minimnya pendekatan inklusif dalam tahapan perencanaan proyek. Dalam mendukung tercapainya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, sangat penting untuk mempertimbangkan ekspektasi dari masyarakat dan potensi kebutuhan payung hukum yang mampu mendukung implementasi infrastruktur secara efektif. Adanya penolakan dari masyarakat atau bahkan lembaga dapat mengakibatkan tertundanya pelaksanaan proyek dan peningkatan biaya tak terduga. Dalam pelaksanaannya, PDF menjembatani proses koordinasi dengan para pihak yang terkait dari pembangunan proyek infrastruktur sehingga pembangunan proyek dapat memperoleh dukungan yang optimal baik dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan.
Selain itu melalui PDF, suatu proyek infrastruktur dimungkinkan untuk dapat memiliki struktur proyek yang mencakup kegiatan pemeliharaan, dimana pihak swasta yang nantinya membangun infrastruktur juga akan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan. Melalui struktur tersebut, pemerintah di kemudian hari tidak akan mengalami kesulitan dalam proses pengelolaan dan perawatan asset karena sudah termasuk di dalam kontrak kerjasama dengan pihak swasta yang risikonya dapat dialihkan kepada pihak swasta.
Salah satu contoh proyek KPBU yang memperoleh PDF berupa fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi adalah Proyek SPAM Semarang Barat. Melalui PDF, Kementerian Keuangan membantu Pemerintah Kota Semarang dalam membangun business case Proyek, termasuk di dalamnya mendefinisikan layanan, serta cakupan dan lingkup layanan yang akan diberikan, mengidentifikasi tarif layanan sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, dan merumuskan struktur proyek yang robust sehingga proyek diminati oleh pihak swasta. Selain itu, Kementerian Keuangan melalui PDF juga mendampingi PJPK dalam tahapan transaksi, terbukti dengan telah ditetapkannya PT Air Semarang Barat sebagai Badan Usaha Pemenang Lelang. Pada Mei 2021, telah dimulai proses operasional dari Proyek SPAM Semarang Barat. Dengan beroperasinya proyek tersebut akan memberikan layanan dan manfaat terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk sekitar 60.000 keluarga di Kota Semarang.
Namun demikian, pelaksanaan PDF dengan konsep yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan. PDF saat ini hanya dapat diakses oleh proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan melalui skema KPBU. Selain itu, cakupan PDF saat ini belum memiliki mekanisme yang memadai untuk memastikan bahwa Proyek KPBU yang telah memperoleh PDF berhasil memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Lingkup PDF saat ini hanya mencakupi tahap penyiapan hingga transaksi Proyek, artinya penyelenggaraan Proyek pada tahap konstruksi hingga operasi belum termasuk dalam cakupan pengelolaan dan pemantauan dari PDF. Hal ini menyebabkan PDF saat ini belum memiliki kapasitas yang cukup untuk memberikan kepastian bahwa pelayanan yang telah direncanakan dapat berhasil terealisasi.
Guna menjawab tantangan tersebut, Kementerian Keuangan akan terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dari fasilitas PDF yang diberikan dalam rangka mendukung pencapaian target pemenuhan 20-30% RPJMN dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Cakupan PDF kedepannya dapat dipertimbangkan untuk diperluas, misalnya meliputi kriteria proyek yang tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU, tetapi juga melalui skema non-KPBU. Selain itu, dapat dilakukan analisis lebih lanjut terkait lingkup PDF dalam rangka mengakomodir mekanisme pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan Proyek pada tahap konstruksi hingga operasi Proyek untuk meningkatkan kepastian bahwa pelayanan yang diberikan oleh Proyek KPBU telah berhasil dimanfaatkan oleh masyarakat.
Referensi:
World Bank. 2021. Well Maintained: economic benefits from more reliable and resilient infrastructure.WashingtonDC.
(Kartika Dewi, Herlina (2021, 5 Mei) Diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/bps-catat-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-minus-074-pada-kuartal-i-2021)
(Miftahul Jannah, Selfie (2019, 2 Oktober) Diakses dari https://tirto.id/realisasi-pembangunan-infrastruktur-periode-i-jokowi-cuma-capai-46-ei7e)
