G20 Bali Leaders’ Declaration sebagai Kulminasi Penyelenggaraan Presidensi G20 Tahun 2022

Konferensi Tingat Tinggi (KTT) G20 15-16 November 2022
G20 Bali Leaders’ Declaration sebagai Kulminasi Penyelenggaraan Presidensi G20 Tahun 2022

Oleh : Arif Arfanda Rudini
Pembimbing : Aulia Ihsanin

Ilustrasi ekon.go.id

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders’ Declaration,” ujar Presiden Joko Widodo dalam konferensi Pers di Bali pada 16 November 2022, “Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan."

Puncak KTT G20 diselenggarakan pada 15-16 November 2022 dengan pertemuan Kepala Negara serta perwakilan dari Negara anggota. Dalam kesempatan ini, konferensi menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman yang tertuang dalam dokumen G20 Bali Leaders’ Declaration yang diumumkan pada akhir sesi konferensi.

“We met in Bali, at a time of unparalleled multidimensional crises. We have experienced the devastation brought by the Covid-19 pandemic, and other challenges including climate change, which has caused economic downturn, increased poverty, slowed global recovery, and hindered the achievement of the Sustainable Development Goals”

-Poin Kedua G20 Bali Leaders’ Declaration

Deklarasi tersebut memuat isu dan tantangan yang dihadapi oleh dunia secara umum dan anggota G20 secara khusus, yakni pandemic Covid-19, perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya peningkatan kemiskinan, perlambatan pertumbuhan ekonomi termasuk melambatnya pemulihan ekonomi akibat pandemic, serta terhambatnya pencapaian akan Sustainable Development Goals atau SDG.

Tantangan lain yang menjadi bahasan penting pertemuan tingkat tinggi ini adalah agresi Rusia terhadap Ukraina yang menciptakan dampak berkesinambungan baik dari sisi ekonomi, ketahanan pangan, energi, dan politik. Hal ini disampaikan oleh Presiden Uni Eropa, Charles Michel dalam Opening remarks-nya setelah menyebutkan bahwa perhelatan Presidensi G20 tahun ini merupakan yang tersulit karena banyak hal.

“This G20 takes place in a very different world from our meeting last year in Rome. Russia, a permanent member of the UN Security Council and a member of G20, is attacking the free and sovereign nation of Ukraine. Russia’s war impacts us all no matter where we live, from Europe to Africa or the Middle East. And the single best way to end the acute crisis in food and energy is for Russia to end this senseless war and to respect the UN Charter”

-Charles Michel, Presiden Uni Eropa

Agresi militer yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina pada bulan Februari berlangsung ketika rangkaian Presidensi G20 2022 sudah berjalan sehingga menyebabkan peningkatan tensi/ketegangan antara Rusia dan anggota G20 lainnya (khususnya negara G7), termasuk dalam pertemuan-pertemuan yang berlangsung. Pada pertemuan kali ini Presiden Rusia, Vladimir Putin tidak hadir langsung dalam forum dan mendelegasikan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov.

Lalu, apa yang diperoleh?

Sebelum mengumumkan G20 Bali Leaders’ Declaration, para pemimpin Negara anggota mendiskusikan beberapa sektor yang menjadi sorotan utama akibat terdampak dari peristiwa Internasional dalam beberapa tahun ini, termasuk pertemuan antara para Menteri Keuangan dan Bank Sentral arau Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting (FMCBG) yang pada pertemuan keempat kembali menegaskan komitmen untuk menyelesaikan tren kenaikan tantangan ekonomi global dan berfokus pada proses yang tangible. Pertemuan final Finance Track menghasilkan aksi dan langkah yang dapat diaplikasikan serta berdampak, tertuang dalam outcome G20 FMCBG

Ekonomi Global (“The Global Economy")

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi global sangat terdampak dari kejadian-kejadian yang melanda dunia seperti pandemi COVID-19, Perang Rusia-Ukraina, ketidaksinkronan suplai dengan permintaan, dan inflasi yang terus menanjak sehingga menyebabkan terjadinya perlambatan bagi ekonomi secara global. Para anggota G20 kembali mengupayakan dan menegaskan komitmen mereka untuk mengatur, merencanakan, dan mengomunikasikan dengan baik kebijakan-kebijakan yang membantu pemulihan ekonomi secara berkelanjutan dan sebagai langkah mitigasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

a. Kesehatan

Para pemimpin negara menyatakan akan melanjutkan komitmen mereka untuk menyuarakan pemulihan yang sehat dan berkelanjutan dalam rangka mencapai perlindungan Kesehatan secara menyeluruh. Salah satu bentuk komitmen tersebut dalah dengan mendukung langkah-langkah pembentukan dukungan dana cadangan dalam rangka pencegahan, persiapan, dan respon terhadap pandemic oleh World Bank. Pembentukan ini diarahkan untuk menjaga pengelolaan Kesehatan secara global serta pemulihan yang berkelanjutan. Selain itu, imunisasi COVID-19 akan terus diintensifkan beserta dengan perawatan kesehatan lainnya seperti akses kesehatan yang mudah dan menyeluruh. Inisiatif pembentukan dana cadangan kesehatan yang dimulai di Presidensi Italia tahun lalu, dilanjutkan di Presidensi Indonesia dengan capaian sampai dengan pembentukan Dewan Pengelola Dana Perantara Keuangan Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons Pandemi atau PPR-FIF (The new Financial Intermediary Fund (FIF) for pandemic prevention, preparedness, and response (PPR)).

PPR-FIF dibentuk dengan tujuan untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam memperkuat upaya membangun sistem pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons akan pandemi dan juga akan mendukung upaya berbagai lembaga pembiayaan yang ada, dimana terdapat fleksibilitas untuk bekerja melalui berbagai lembaga pelaksana.

Inisiasi pembentukan PPR-FIF yang dilakukan tahun lalu diawali dengan pembentukan Panel Independen Tingkat Tinggi untuk mengusulkan hal-hal utama terkait pembiayaan yang dapat diatur secara sistematis dan berkelanjutan dimana akhirnya direalisasikan pada Presidensi G20 Indonesia. Sementara itu, Indonesia memiliki peran ganda dalam skema ini, yakni sebagai Founding Donor dan juga dapat berperan sebagai penrima dana, sehingga dapat membantu Indonesia untuk melakukan pengembangan dan percepatan program yang berkaitan dengan PPR Pandemi.

Sejauh ini, empat belas anggota G20 yang telah secara resmi berkomitmen atau menyatakan niatnya untuk berkontribusi bagi PPR-FIF (Australia, Kanada, China, Uni Eropa, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Japan, Republik Korea, Afrika Selatan, Spanyol, UAE, UK, US). Selain itu, tiga negara undangan G20 (Selandia Baru, Norwegia, Singapore) juga telah menyampaikan dukungannya untuk berkontribusi. Tidak hanya negara anggota dan negara non-anggota, bahkan Lembaga filantropi dunia juga turut berkontribusi dalam pengembangan PPR-FIF ini, a.l Bill & Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust. Hingga saat ini tercatat sekitar USD 1,4 milyar yang sudah dikomitmenkan oleh para pendonor dan hingga saat ini G20 masih mengajak donor-donor lainya.

Pengelolaan dana ini akan dipimpin oleh dua ketua (co-chairs), yakni Muhamad Chatib Basri dari Indonesia dan Daniel Ngajime, Menteri Kesehatan Rwanda.

Selain FIF, para Pemimpin juga menyerukan adanya kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian-kementerian Kesehatan dengan Keuangan dimana para anggota G20 setuju membetuk Task Force dalam menyusun workplan tahun 2023 yang salah stunya berfkus dalam pengembangan koordinasi Kemeterian Kesehatan dan Keuangan dan membagikan best practices dan pengalaman dalam memitigasid dan merespon pandemi

b. Iklim dan Keanekaragaman Hayati

Para pemimpin kembali meneguhkan komitmen mereka untuk mengurangi dampak akibat perubahan iklim dengan mempertkuat implementasi dari Paris Agreement secara menyeluruh dan efektif. Progres untuk mencapai Post 2020 Global Biodiversty Famework akan ditingkatkan dengan langkah-langkah lainnya:

Mencegah dan mengembalikan dampak hilangnya keanekaragaman hayati
Mendukung mitigasi bencana iklim dan adaptasinya
Meningkatkan konservasi dan proteksi lingkungan, restorasi dan penggunaan berkelanjutan
Mengurangi degradasi ekosistem
Meningkatkan fungsi ekosistem
Mengidentifikasi isu yang memengaruhi kehidupan laut dan pantai

Selain itu, para Pemimpin juga mengingatkan kembali kepada negara-negara baju agar dapat memeuhi komitmen untuk mencapai tujuan berupa mengumpulkan $100 juta per tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2025 untuk membantu Negara berkembang.

Peluncuran Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform tanggal 14 November 2022 menandakan komitmen Indonesia dalam upaya pencapaian Paris Agreement. Diluncurkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan diwakili oleh Sekjen ESDM Rida Mulyana, Menteri Keuangan Sri Mulyani, beserta petinggi dari beberapa Lembaga dunia, ETM secara khusus disusun untuk mendukung transisi energi dengan target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan platform ini akan memobilisasi dukungan pendanaan dari mitra Internasional termasuk multilateral, bilateral, filantropi, serta sektor swasta untuk mencapai transisi energi yang adil dan terjangkau dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan.

Dana sebesar USD 500 Juta telah dialokasikan oleh ETM dan untuk memberhentikan beberapa PLTU batubara dengan total daya 2 GW akan dimobilisasi dana lebih dari USD 4 Miliar. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa skema tersebut dirancang untuk mengurangi 50 juta ton CO2 pada tahun 2030 atau 160 juta ton pada tahun 2040.

Pengembangan kerangka kerja pembiayaan dan investasi untuk program ETM akan dikelola oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai ETM Country Platform Manager. Melalui Country Platform ini dapat berkolaborasi dengan berbagai kelompok mitra : 1) Donor; 2) Mitra Pembiayaan; 3) Mitra pengetahuan & teknis, dan 4) Mitra investasi untuk mendorong percepatan program transisi energi.

c. Ketahanan Pangan dan Energi

Salah satu penyebab dari lesunya ekonomi global adalah mandeknya suplai komoditas termasuk bahan pangan akibat perang Ukraina dan Rusia. Sudah tentu, salah satu komoditas pangan yang paling terdampak adalah suplai gandum. Ukraina sebagai salah satu produsen gandum terbesar di dunia (nomor 10) tentu saja mengalami goncangan dalam sektor ekspornya karena agresi yang dilakukan oleh Rusia yang menyebabkan pasokan gandum dunia berkurang.

Berkurangnya pasokan bahan pangan juga diikuti terganggunya stabilitas rantai pasokan komoditas lainnya, seperti pasokan gas dari Rusia, pasokan semikonduktor, dan pasokan Palladium. Para pemimpin G20 mendukung segala usaha untuk menjaga rantai pasokan komoditas terutama rantai pasok makanan agar tetap stabil dan berjalan.

Tahun 2022, dibawah kepemimpinan Indonesia, para anggota G20 memulai pembahasan mengenai koordinasi untuk menyelesaikan isu ketahanan pangan dunia. Inisiasi ini dimulai dengan Seminar mengenai Food Insecurity pada bulan Juli 2022, yang dilakukan sebagai rangkaian Finance Minister dan Central Bank Governor Meeting di Bali. Inisiasi ini dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lanjutan antara Kementerian Keuagan dan Kementerian Pertanian negara G20 di bulan November 2022, dan akan diteruskan oleh Presidensi G20 India tahun 2023.

G20 akan bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Bank Group (WBG) untuk berkontribusi dalam hasil pemetaan terkait ketahanan pangan yang dilakukan oleh kedua Lembaga tersebut seperti kebutuhan dan suplai pupuk, kebutuhan pendanaan untuk pangan, dan penyusunan G20 Agricultural Market Information System (AMIS).

Sementara itu di sektor energi beberapa langkah yang menjadi fokus para Pemimpin, yakni tranformasi serta perluasan sistem di sektor energi dan peningkatan kepastian ketersediaan energi serta stabilitas pasar. Mereka menyerukan pentingnya suplai energi terbarukan untuk mengimbangi kebutuhan energi. Berdasarkan poin 12 pada G20 Bali Leaders’ Declaration, dengan berpedoman pada Bali Compact and the Bali Energy Transition Roadmap ,para anggota G20 menegaskan kembali komitmen untuk mencapai SDG 7. Pengembangan zero and low emission untuk terkait suplai energi seperti energi terbarukan akan dipercepat serta langkah lainnya untuk peningkatan efisiensi energi.

Inisiasi kegiatan dalam mendukung ketahanan energi juga dilakukan oleh Negara anggota. Pemerintah Amerika Serikat juga meluncurkan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang salah satunya untuk membantu melakukan transisi energi dengan total investasi sebesar USD 600 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah sebagai komitmen untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.

d. Skema Pembiayaan Internasional

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan tantangan geopolitik, G20 menggarisbawahi pentingnya untuk memperkuat Skema Pembiayaan Internasional. Sebagai komitmen G20 untuk meningkatkan ketahanan ekonomi global, G20 akan akan terus meninjau risiko-risiko seperti peningkatan volatilitas dari dana capital dan kondisi pasar yang tidak menentu dengan meyambut perubahan Institutional View (IV) dari IMF perihal Liberalization and Capital Flow Management.

Pada masa sulit ini, banyak institusi keuangan yang telah meenrapkan keijakan yang luar biasa untuk meningkatkan fungsi mereka sebagai jembatan untuk melakukan support terhadap ekonomi. G20 juga mendukung program sukarela berupa Special Drawing Right (SDR) dengan tujuan utama kepada pihak yang paling rentan terhadap goncangan ekonomi serta meningkatkan kapasitas sumber daya dari Multilateral Development Banks. Jumlah dana yang tersedia dalam skema SDR mencapai USD 80,6 Milyar dimana terdapat fasilitas Sustainability Trust (RST) yang memungkinkan suatu negara melakukan realokasi jatah penarikan dana dari IMF untuk diberikan kepada pihak yang lebih rentan.

e. Investasi Infrastruktur

Infrastruktur menjadi salah satu sarana untuk membantu proses pemulihan ekonomi dan dalam membangun infrastruktur tentunya tak bisa dilepaskan dari pendanaan infrastruktur. Hal ini berkaitan dengan usaha G20 untuk mengembangkan infrasturkur yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau.

Selain agenda infrastruktur berkelanjutan, agenda infrastruktur G20 juga mengedepankan aksi nyata untuk mendorong investasi infrastruktur di tingkat daerah (sub-national). G20 juga mengusung dan merekomendasikan G20-OECD Policy Toolkit on Mobilizing Funding and Financing for Inclusive and Quality Infrastructure Investment in Regions and Cities untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Selain itu, G20 juga mendorong upaya memasukkan elemen kualitas dalam infrastruktur melalui Compendium of Quality Infrastructure Investment (QII).

Selain tema-tema di atas, G20 juga menekankan akan pentingnya pembiayaan yang berkelanjutan dan dukungan terhadap transisi menuju green economy dengan tujuan net zero emission. Presidensi G20 tahun ini juga menyokong G20 Sustainable Finance Report yang membahas tiga agenda: 1) Pengembangan framework transisi pembiayaan; 2) Meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas pembiayaan yang berkelanjutan; dan 3) Pembahasan kebijakan yang mengintensifkan pembiayaan dan investasi pendukung transisi.

f. Transformasi Digital

Dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDG), transformasi digital memegang peran penting untuk mempercepat proses yang dilakukan, termasuk meningkatkan efisiensi kegiatan dalam memenuhi komponen SDG. Kolaborasi dalam mengembangkan kemampuan digital dan literasi digital diperlukan untuk memeperkuat dampak positif dari transfrmasi digital yang direncanakan, khususnya bagi Wanita, perempuan, dan orang berkebutuhan khusus.

Sektor digital, sebagaimana telah diidentifikasi oleh para Pemimpin, menjadi factor penting dalam pemulihan di beberapa sektor dengan perannya sebagai berikut

Membangun sistem pertanian dan pangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan
Membuat kesempatan kerja dan pengmbangan kapasitas manusia yang berkelanjutan
Mendukung perdagangan yang inklusif, industrialisasi, dan investasi
Meningkatkan produktifitas
Membuka potensi ekonomi di masa depan

Selain dukungan terhadap SDG, Presidensi G20 tahun ini juga terus membahas terkait implementasi Roadmap G20 dalam “Meningkatkan Cross-Border Payment (CBP)” dengan tujuan meningkatkan CBP agar lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif yang akan berefek positif kepada ekonomi dunia. Skema CBP terus dikembangkan bersamaan dengan ekplorasi lebih lanjut mengenai Central Bank Digital Currencies (CBDCs) yang berpotensi dapat mengakomodasi kebutuhan CBP, dimana CBDC disinyalir dapat menjaga stabilitas dan integritas moneter Internasional. Regulasi mengenai asset kripto juga dibahas.

g. Skema Perpajakan Internasional

Komitmen anggota G20 dalam mengimplementasikan dua pilar perpajakan, yang terdiri dari Pajak pengembangan dan transparansi pajak. Pada pilar kedua terdapat sebuah model yang sedang dikembangkan yaitu Global Anti-Base Erosion (GloBE) Model Rules untuk memuluskan implementasi pilar kedua dalam skala global.

"Pajak pengembangan dan transparansi pajak. Anggota G20 menegaskan pentingnya teknis dan pengembangan kapasitas dua pilar tersebut untuk mengimplementasikan standar perpajakan untuk ekspor, yang tertuang di dalam Asia Initiative Bali Declaration, dari 11 yurisdiksi," tukas Sri Mulyani

Meneruskan agenda infrastruktur G20 dalam konteks lokal

Salah satu tindak lanjut nyata agenda infrastruktur G20 dalam kebijakan infrastruktur nasional khususnya pelibatan swasta dalam investasi infrastruktur berkelanjutan adalah diluncurkannya Environtment Social and Government Framework dan Manual pada bulan November 2022. ESG Framework dan Manual pada intinya berisi panduan bagaiaman implementasi aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam bisnis proses penyediaan infrastruktur, sejak dari tahap penyiapan sampai dengan implementasi. Lalu,apa implikasi dari kebijakan ini?

Sebelumnya, sekilas mengenai implementasi aspek ESG adalah didahului dengan hadirnya ESG Framework yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan didukung oleh United Nations Development Program (UNDP) dan Bank Dunia. Launching dari ESG Framework dilakukan oleh Menteri Keuangan pada 12 November 2022. Kebijakan ini akan memberikan panduan bagi seluruh stakeholder proyek infrastruktur perihal posisi, peran, dan tindakan yang perlu dilakukan agar proyek infrastruktur dapat memenuhi aspek ESG.

Adopsi aspek ESG berpotensi untuk memperluas cakupan investasi baik dari sektor public maupun swasta, dari dalam negeri maupun secara global. Implementasi ESG dalam proses bisnis pengelolaan dukungan Pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur diharapkan dapat memastikan penyediaan infrastruktur menghasilkan dampak positif sosial-ekonomi sekaligus meminimalkan potensi risiko dampak negatif pada aspek lingkungan, sosial, dan tata Kelola. Artinya, dalam konteks sosial, infrastruktur yang dihasilkan ketika mengadopsi aspek ESG tidak hanya menghasilkan “barang jadi” atau tangible product, namun infrastruktur tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga secara sosial kemasyarakatan tidak merugikan.

Selanjutnya, implikasi aspek tata kelola pada penyediaan infrastruktur adalah bahwa pelaksanaan pembangunan tidak boleh ada korupsi. Terakhir, dalam konteks lingkungan infrastruktur yang dibangun pada hakikatnya tidak memperburuk lingkungan, baik berupa perubahan iklim atau bahkan kerusakan lingkungan alam, keanekaragaman hayati, dan kerusakan lingkungan lainnya sehingga pengadopsian konsep ESG diharapkan dapat meminimalkan risiko tersebut, jika tidak bisa menghilangkan.

Penutup

KTT G20, dengan semua dinamika di dalam prosesnya, telah menghasilkan banyak kesepakatan dan pandangan terkait isu dunia serta kebijakan yang perlu diterapkan untuk memitigasi dan menanggulangi isu yang telah diidentifikasi. Slogan “Recover Together, Recover Stronger” menjadi semangat dalam menentukan kebijakan yang berfokus kepada pemulihan ekonomi dan kualitas hidup, terutama akibat dampak dari Pandemi COVID-19 dan perubahan iklim. G20 Bali Leaders’ Declaration menjadi satu di antara banyak produk dari perhelatan Presidensi G20, dimana seyogyanya negara yang menjadi bagian dari deklarasi tersebut dapat menjalankan apa yang telah disepakati, bukan hanya sebatas pernyataan saat konferensi berlangsung. Diharapkan, konsep yang dihasilkan dari G20, seperti transformasi digital, dapat dilanjutkan dan menjadi framework untuk pertemuan tingkat tinggi selanjutnya seperti APEC maupun Presidensi ASEAN 2023.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan beberapa pesan dan poin sebagai perhatian bagi para anggota G20:

Dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa;
Para pemimpin dunia tidak boleh sepelekan masalah pupuk. Jika pupuk langka, gagal panen dapat terjadi di seluruh dunia, harga pangan akan semakin melambung, dan terjadi krisis pangan;
G20 harus berhasil mempertemukan perbedaan dengan paradigma kolaborasi. Dunia harus bertanggung jawab menghentikan perang agar dunia dapat melangkah maju;
Terus menjadi pendorong pemulihan ekonomi dunia.
G20 harus memperlihatkan kepada dunia bahwa para pemimpin negara dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan.

Pustaka