Kementerian Keuangan dan Bank Mandiri Bahas Pembiayaan Infrastruktur Masa Depan
Penulis: Indra Gunawan
Pembimbing: Hasrul
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran negara untuk mendanai berbagai proyek strategis. Sebagai solusi, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) hadir untuk mengoptimalkan pembiayaan proyek infrastruktur dengan melibatkan peran swasta.
Dalam rangka memperkuat pemahaman dan implementasi skema ini, Bank Mandiri menggelar Workshop Mekanisme Pembiayaan KPBU pada 6 Februari 2025 di Mandiri University Wijaya Kusuma, Jakarta. Acara ini diikuti oleh beberapa divisi dari Bank Mandiri antara lain Corporate Risk II. Pada workshop tersebut, Kementerian Keuangan mendapatkan kehormatan untuk menjadi narasumber untuk menjelaskan peluang dan tantangan dalam pembiayaan KPBU.
Urgensi Skema KPBU dalam Pembangunan Infrastruktur
Dalam diskusi workshop, ditekankan bahwa skema KPBU menjadi solusi inovatif untuk menjawab tantangan pendanaan infrastruktur di Indonesia. Seperti diketahui, kebutuhan investasi infrastruktur nasional terus meningkat setiap tahunnya, sementara kapasitas fiskal pemerintah terbatas.
Melalui KPBU, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta dalam menyediakan layanan infrastruktur tanpa harus membebani anggaran negara secara langsung. Keuntungan utama skema ini meliputi:
- Mengurangi ketergantungan pada APBN/D sehingga anggaran negara dapat dialokasikan ke sektor lain.
- Membagi risiko secara proporsional antara pemerintah dan swasta untuk meningkatkan efisiensi proyek.
- Menjamin layanan publik yang berkelanjutan dengan pendekatan Whole-Life Cycle (DBFOM - Design, Build, Finance, Operate, Maintain).
- Menarik investasi swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur nasional.
Sorotan Workshop: Meningkatkan Pemahaman KPBU
Workshop ini menghadirkan pembicara utama dari Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Kementerian Keuangan, yang menjelaskan secara mendalam tentang mekanisme, regulasi, dan implementasi KPBU di Indonesia. Beberapa poin penting yang dibahas dalam workshop meliputi:
Definisi dan Tahapan KPBU
- KPBU adalah model kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik berdasarkan Perpres 38/2015.
- Proses KPBU terdiri dari 4 tahap utama: Perencanaan, Penyiapan, Transaksi, dan Manajemen Kontrak.
Dukungan Pemerintah dalam KPBU
Pemerintah memberikan berbagai bentuk dukungan untuk meningkatkan daya tarik dan kelayakan proyek KPBU, di antaranya:
- Viability Gap Fund (VGF) → Bantuan dana untuk proyek yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial.
- Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) → Pendanaan untuk studi kelayakan proyek KPBU.
- Penjaminan Infrastruktur → Jaminan bagi investor swasta melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Studi Kasus: SPAM Umbulan
Salah satu contoh proyek sukses KPBU yang dibahas dalam workshop adalah SPAM Umbulan. Proyek ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian PUPR, dan PT PII, dalam penyediaan layanan air bersih dengan model KPBU.
Pipeline Proyek KPBU
Berdasarkan PPP Book 2024, terdapat 100 proyek KPBU yang sedang disiapkan pemerintah, dengan total nilai investasi mencapai Rp835 triliun. Proyek-proyek ini tersebar di berbagai sektor, termasuk:
- Fasilitas perkotaan (SPAM, pengelolaan limbah, perumahan).
- Konektivitas (jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara).
- Fasilitas sosial (rumah sakit, pendidikan, dan energi terbarukan).
Sinergi Kementerian Keuangan dan Bank Mandiri untuk Masa Depan KPBU
Bank Mandiri sebagai bank nasional dengan aset terbesar di Indonesia memiliki potensi peran strategis dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek KPBU. Melalui berbagai skema pembiayaan kreatif, Bank Mandiri dapat berperan serta untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi gap investasi infrastruktur.
Workshop ini juga sekaligus menjadi wadah komunikasi langsung antara Pemerintah dengan Bank Mandiri sebagai salah satu pemberi pinjaman (financiers) dalam skema KPBU. Forum ini menjadi forum yang sangat tepat dimana Pemerintah dan financiers saling mendengarkan pertimbangan masing-
masing dan mendiskusikan solusi yang terbaik agar proyek-proyek KPBU di masa mendatang dapat lebih bankable untuk dibiayai oleh perbankan nasional secara umum.
Melalui workshop ini, Kementerian Keuangan dan Bank Mandiri dapat saling berbagi informasi mengenai komitmen dan upaya Pemerintah yang telah berjalan dalam mendorong skema KPBU dan aspek-aspek apa saja yang perlu menjadi perhatian Pemerintah agar proyek KPBU di Indonesia dapat lebih diminati oleh perbankan nasional.
