Sharing Session Penerapan Skema Pembiayaan KPBU dalam Proyek Infrastruktur APJ

---

Malang, 7 November 2022 

Oleh: Sevi Wening Perwitasari

Bappenas bekerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), USAID dan Kantor Bersama KPBU mengadakan sharing session terkait penerapan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) pada hari Senin, 7 November 2022 bertempat di Hotel Grand Mercure Malang. Acara ini dihadiri oleh para perwakilan 22 Pemerintah Daerah (Pemda) dan stakeholder KPBU daerah lain secara daring dan luring. Acara dilaksanakan dalam beberapa sesi utama yakni testimoni, sharing session, soft launching dukungan Kantor Bersama untuk KPBU APJ, dan coaching clinic.

 

 

Acara dibuka dengan sambutan dari Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Bappenas, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan, dan Direktur Utama PT PII. Dalam sambutannya para Direktur secara umum menyampaikan perlunya eksplorasi dan optimalisasi berbagai model pembiayaan infrastruktur untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan daerah, dan penyediaan layanan publik yang berkualitas. Salah satu skema pembiayaan yang dapat diakses dan diimplementasikan oleh Pemda adalah skema KPBU seperti yang telah dilakukan oleh beberapa Pemda di wilayah Jawa Timur seperti Kabupaten Madiun untuk proyek APJ dan Provinsi Jawa Timur untuk proyek SPAM Umbulan. Lebih lanjut, berbagai dukungan telah disiapkan untuk mendukung tujuan tersebut, termasuk salah satunya melalui asistensi dan coaching clinic yang diselenggarakan pada sesi kedua. Melanjutkan sambutan tersebut, Director of Environment Office, USAID/Indonesia juga menyampaikan bahwa secara khusus sektor seperti APJ ini berpotensi mendapatkan dukungan dari lembaga internasional terutama karena sektor ini terkait dengan konservasi energi yang saat ini menjadi perhatian global karena tantangan penyelesaian masalah perubahan iklim. Oleh karenanya, USAID berharap akan semakin banyak proyek regional yang dapat memanfaatkan skema-skema pembiayaan alternatif seperti KPBU.

Setelah sambutan dan pembukaan diberikan, Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro membagikan pengalaman dan testimoninya saat mendampingi pelaksanaan proyek KPBU APJ Madiun dengan skema unsolicited yang telah mencapai penandatanganan perjanjian kerja sama pada 20 September 2022. Beliau menyampaikan bahwa latar belakang yang mendorong beliau untuk kemudian membangun APJ melalui mekanisme KPBU adalah kesadaran bahwa membangun infrastruktur tidak dapat terus menunggu tersedianya alokasi pada APBD. Jika Pemda terus menunggu dan tidak mencari alternatif, maka masalah pembangunan infrastruktur di daerah tidak akan pernah selesai. Lebih lanjut, kunci keberhasilan Madiun dalam mengeksekusi skema KPBU adalah kesediaan belajar hingga di level pimpinan tertinggi. Beliau turun langsung dan mendampingi di setiap tahap penyiapan dengan didukung sumber daya dari Bappenas dan PT PII. “Nanti jika dilihat di google earth, yang paling terang itu Madiun,” begitu gurauan Pak Bupati yang disambut meriah oleh para peserta. Terakhir, Bupati Madiun juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka jika Pemda lain ingin belajar dari Madiun.  

Pada acara sharing session, dihadirkan para pembicara dari berbagai institusi pendukung KPBU antara lain Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Bappenas, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan, Perwakilan Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan, dan Direktur Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Dengan dimoderatori oleh Bapak Pratomo Ismujatmika, para pihak menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi tetap perlu didorong oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah infrastruktur yang ada di seluruh daerah. Dengan kebutuhan infrastruktur dasar di Indonesia yang mencapai 6.445 triliun, skema KPBU harus dilihat, dipelajari, dan dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur daerah. Terlebih lagi, telah cukup banyak dukungan dan fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Bersama. Bahkan, secara khusus Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan 4 jenis dukungan yakni fasilitas penyiapan proyek atau dikenal dengan PDF untuk membantu PJPK menyiapkan business case yang bankable dan menarik bagi lender maupun privat; VGF atau Dukungan Kelayakan atas sebagian biaya konstruksi; Penjaminan Infrastruktur untuk meningkatkan kelayakan kredit proyek; dan dukungan dalam pelaksanaan skema Availability Payment. Dengan tersedianya berbagai dukungan tersebut, perwakilan Kemendagri juga menyampaikan bahwa prioritisasi pembangunan justru harus dimulai dulu dari KPBU, kemudian proyek yang tidak dapat dilaksanakan dengan skema KPBU dibangun dengan APBD, bukan sebaliknya. Dengan demikian, Pemda harus memanfaatkan dukungan kantor bersama seperti coaching clinic dan asistensi untuk melihat kemungkinan penerapan KPBU di proyek daerah masing-masing.  

Pada sesi kedua, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Simpul KPBU Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ketua Simpul KPBU Pemerintah Kabupaten Madiun, Ketua Simpul KPBU Pemerintah Kabupaten Madiun, dan Technical Expert SINAR bersama-sama mendiskusikan aspek praktis yang dapat mendukung keberhasilan Pemda dalam menerapkan skema KPBU. Selain penjelasan tentang pengalaman Madiun dan proses-proses yang dilalui Pemda Madiun dalam penyiapan dan transaksi proyek APJ Madiun, dikupas juga diskusi tentang pentingnya sinergi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi misalnya dalam permintaan rekomendasi Gubernur. Dalam proses diskusinya, dikupas juga risiko-risiko proyek apa saja yang dijamin oleh PT PII sehingga dapat memberikan penawaran yang dapat diterima oleh bidders. Technical expert juga menyampaikan contoh-contoh penerapan KPBU di luar negeri dan faktor-faktor pendukung keberhasilan apa saja yang sekiranya dapat diterapkan di Indonesia. 

Di antara kedua sesi tersebut, dilakukan soft launching Dukungan Kantor Bersama KPBU untuk Proyek KPBU APJ yang salah satunya berupa penyediaan Dokumen Acuan (Template) untuk penyiapan dan transaksi proyek sektor APJ. Dokumen acuan saat ini sedang disusun untuk tahap penyiapan dan akan terus dilengkapi untuk tahap transaksi. Dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat membantu Pemda untuk memahami KPBU dan memudahkan Pemda dalam menyiapkan proyek KPBU APJ. Dokumen-dokumen tersebut dapat diakses melalui website IIGF Institute dan website kpbu.kemenkeu.go.id pada tautan berikut. Dokumen acuan tersebut disusun dengan memanfaatkan hasil-hasil penyiapan proyek terdahulu, termasuk hasil penyiapan proyek PJU Surakarta yang disediakan melalui fasilitas PDF sesuai PMK 180/2020. Selanjutnya, acara ditutup dengan pelaksanaan coaching clinic kepada para perwakilan Pemda yang telah hadir secara luring.

 

Kembali