Capacity Building Pemerintah Daerah atas Skema KPBU dalam Proyek Infrastruktur Alat Penerangan Jalan

---

Oleh: Herlina Oktavianti 

Bertempat di Malang pada tanggal 13 Maret 2023, telah diselenggarakan Capacity Building Skema Pembiayaan Kreatif KPBU dalam Pembangunan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ). Kegiatan ini dihadiri oleh 16 (enam belas) pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah kota/kabupaten di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kolaborasi kegiatan Direktorat PDPPI dengan USAID-SINAR (Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience) juga melibatkan Kementerian PPN (Bappenas), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Keterlibatan Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan signifikan kontribusinya dalam upaya berbagi pengetahuan dan pengalaman penyiapan proyek KPBU, khususnya sektor APJ. 

Kegiatan capacity building bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi KPBU sebagai skema pembiayaan infrastruktur daerah, terutama pada proyek APJ. Infrastruktur sektor APJ diyakini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan pergerakan lalu lintas yang aman dalam jaringan logistik nasional. Selain itu, penyediaan layanan APJ yang berkualitas mampu meningkatkan kualitas aspek sosio-kultural masyarakat di daerah, seperti peningkatan keamanan masyarakat dan penurunan angka kriminalitas. Salah satu dampak yang tak kalah penting dari pembangunan APJ yang berkualitas adalah mendukung target pemerintah dalam pengurangan emisi dan efisiensi pemakaian energi. 

“Kegiatan ini akan membantu memperkenalkan KPBU kepada pemerintah daerah yang ingin meningkatkan layanan kepada penduduknya dengan membuat penerangan jalan yang lebih baik dan lebih smart, jalan bisa terang, kota lebih indah, namun membutuhkan energi yang lebih sedikit dibanding yang dikonsumsi pada hari ini. (Melalui skema KPBU) Pemerintah mengajak swasta untuk berpartisipasi melaksanakan tugas pemerintah dalam menyediakan layanan infrastruktur. Dana dan kerja yang dilakukan oleh swasta dalam konstruksi, operasi, dan maintenance harus diberikan reward, kenyamanan, return sehingga swasta berkeyakinan untuk berinvestasi. Kolaborasi inilah yang kita harapkan, tumbuh dan berkembang melalui KPBU” tegas Brahmantio Isdijoso, Direktur PDPPI dalam sambutannya. 

Sebagai upaya untuk menanamkan mindset “partnership” dalam pemahaman KPBU, kegiatan capacity building ini dirancang dengan pengenalan awal skema KPBU pada sesi pertama, melalui dialog panel oleh Direktur PDPPI, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan-Bappenas, dan perwakilan PT PII. Dialog lebih menekankan mengenai konsep dan tahapan KPBU serta dukungan pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mengakselerasi implementasi KPBU. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari PT PII terkait aspek-aspek penyiapan proyek KPBU APJ dan pemaparan dari PT SMI mengenai lesson learned dari pengalaman penyiapan proyek KPBU APJ Surakarta. 

Pada kegiatan capacity building ini juga disediakan one-on-one coaching clinic sebagai wadah konsultasi intensif dengan pemerintah daerah terkait konsep KPBU dan implementasinya pada proyek APJ daerah. Dalam sesi tersebut juga dilakukan diseminasi atas fasilitas dan dokumen acuan (template) untuk penyiapan dan transaksi proyek KPBU APJ. Dokumen acuan dimaksud dikembangkan berdasarkan pengalaman dalam menyiapkan proyek APJ melalui skema KPBU. Penyediaan dokumen acuan diharapkan mampu membantu para pemerintah daerah dalam menyusun dan menyiapkan proyek infrastruktur APJ di daerahnya, khususnya penekanan pada peningkatan kualitas layanan APJ. 

Baca juga: Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Daerah  

Dokumen Acuan (Template) Penyiapan Proyek KPBU Sektor Penerangan Jalan Umum

Kembali