IIFD untuk Penguatan Kerangka Institusi dan Implementasi KPBU: Catatan Perjalanan KPBU

Penulis: Herlina Oktavianti

Upaya Indonesia dalam sektor penyediaan infrastruktur terus menunjukkan hasil yang patut diapresiasi, terutama melalui strategi kolaborasi dengan sektor swasta. Salah satu pencapaian yang menonjol adalah peningkatan dua kali lipat investasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur dari dari 0,59% dari PDB pada tahun 2016 menjadi 1,19% dari PDB pada tahun 2022. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai model yang mengubah paradigma pengadaan fisik infrastruktur menjadi penyediaan layanan publik berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan signifikan Indonesia Infrastructure Finance Development (IIFD).

IIFD merupakan program hibah senilai USD15 juta yang berasal dari Pemerintah Kanada melalui technical assistance Bank Dunia. Melalui empat komponen utama dalam program ini, Pemerintah Indonesia memiliki bekal yang mumpuni untuk menerapkan skema KPBU, yaitu dari sisi penguatan institusional, kerangka hukum dan regulasi, penyiapan proyek, dan koordinasi kelembagaan. Beberapa highlight capaian IIFD yang turut berkontribusi dalam mendukung akselerasi implementasi KPBU di Indonesia:

1. Pengembangan proyek KPBU yang berkualitas

Dalam dikatakan bahwa penerapan skema KPBU di Indonesia sejak awal telah didukung oleh IIFD. Hingga saat ini, skema KPBU telah berhasil menarik partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur sebesar Rp212.44 T yang terdiri dari 25 proyek dalam berbagai sektor. Bersama dengan IIFD dan Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF), sebanyak 12 proyek telah menyelesaikan dokumen pelelangan yang kompetitif dan 21 proyek menuntaskan dokumen penyiapan proyek (FBC). IIFD juga berhasil menarik dukungan dari international development partners (JICA dan ADB) untuk terlibat dalam penyediaan fasilitas penyiapan proyek. Dukungan-dukungan tersebut membuahkan hasil yang signifikan dalam penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas, seperti halnya cerita pengguna layanan SPAM Pekanbaru yang merasa bersyukur saat ini memiliki air yang layak minum dan mampu mendukung kegiatan sehari-hari dibanding keadaan terdahulu yang penyediaan airnya terbatas dengan kualitas yang rendah.

2. Penguatan kerangka regulasi dan kebijakan

Tercatat sejumlah peraturan perundang-undangan telah berhasil diterbitkan dengan dukungan dari IIFD. Peraturan Menteri Keuangan 180/2020 terkait PDF, Peraturan Menteri Keuangan 260/2016 terkait Availability Payment, dan Perpres 20/2020 terkait Hak Pengelolaan Terbatas hanya segelintir contoh capaian IIFD yang menjadi tonggak bersejarah dalam mewujudkan proyek KPBU yang berkualitas. Baru-baru ini IIFD juga mendukung pengembangan kebijakan ESG yang pertama kali diterapkan dalam dukungan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur. ESG Framework dan Manual yang diluncurkan oleh Menteri Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 membuktikan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

3. Penguatan institusional PPP Unit di Kementerian Keuangan

Pembentukan Direktorat PDPPI sebagai PPP Unit di bawah naungan Kementerian Keuangan pada tahun 2015 tidak terlepas dari peran sentral IIFD. Begitupun dengan pengembangan berbagai tools, Standard Operating Procedure (SOP), document standard, hingga digitalisasi sistem layanan publik turut melengkapi Direktorat PDPPI menjalankan fungsinya sebagai pengelola dukungan pemerintah yang kredibel dan menjunjung tata kelola yang baik. Serangkaian program penguatan kapasitas juga dilakukan untuk mewujudkan sumberdaya yang adaptif terhadap perubahan dan perkembangan kebijakan infrastruktur baik nasional maupun global. Tak kurang dari 89% pegawai Direktorat PDPPI telah memiliki sertifikasi internasional dari APMG sebagai PPP professional.

4. Perluasan engagement dengan investor internasional

Sebagai bentuk komitmen peningkatan investasi swasta terhadap skema KPBU di Indonesia, Kementerian Keuangan memiliki acara tahunan “PPP Day” dari 2016-2022 yang difasilitasi oleh IIFD. Acara ini tak hanya memperluas jaringan Pemerintah Indonesia dengan pemain pasar domestik maupun internasional, namun juga menguatkan posisi Indonesia sebagai negara yang potensial untuk berinvestasi di proyek infrastruktur skema KPBU. PPP Day berhasil mengantarkan KPBU Indonesia lebih dikenal di kalangan investor Singapura, Timur Tengah, Kanada, dsb.

5. Pengembangan koordinasi dan penguatan kapasitas stakeholders KPBU

Tak kalah pentingnya dengan dukungan untuk internal Kementerian Keuangan, secara lebih luas IIFD berhasil menjadi ‘perekat’ stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan KPBU di Indonesia. Pembentukan Kantor Bersama KPBU merupakan forum koordinasi antar tujuh K/L yang memiliki peranan penting dalam pengaturan KPBU di Indonesia. Setidaknya sekali dalam setahun, pimpinan madya anggota Kantor Bersama KPBU melakukan pertemuan rutin untuk mendiskusikan rencana kerja dan isu seputar pelaksanaan KPBU. Selain itu, IIFD juga berperan sebagai penggerak peningkatan kapasitas stakeholders terkait KPBU. Lebih dari 375 peserta dari tujuh belas unit pemerintah pusat dan daerah telah memanfaatkan fasilitas penyediaan sertifikasi KPBU dari IIFD.

Keberhasilan yang disebutkan di atas hanyalah sekelumit gambaran dari luasnya capaian IIFD dalam mendukung perjalanan KPBU di Indonesia selama tujuh tahun ini. Pencapaian IIFD juga mendapatkan apresiasi para pemangku kepentingan yang disampaikan dalam closing event IIFD tanggal 30 Mei 2023, yang turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kanada, Bank Dunia, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Special Mission Vehicles Kementerian Keuangan, dan development partners (MCC, DFAT, KIAT, dll).

Closing Event and Luncheon Indonesia Infrastructure Finance Development – IIFD  tanggal 30 Mei 2023

Meskipun telah resmi berakhir pada akhir 2022, Kementerian Keuangan memetik banyak pembelajaran berharga dari pelaksanaan IIFD, diantaranya bahwa implementasi skema KPBU memerlukan komitmen, kolaborasi,  perbaikan terus-menerus, dan aksi kolektif dari seluruh pihak yang terlibat. IIFD meninggalkan warisan yang akan terus diimplementasikan dan dikembangkan untuk penguatan KPBU di masa depan. Kembali mengutip yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Kementerian Keuangan mengapresiasi keseluruhan kerja dan pencapaian IIFD, terutama dukungan kuat dari Pemerintah Kanada dan Bank Dunia terhadap penguatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

Gambaran lebih lengkap terkait pencapaian IIFD untuk pembangunan infrastruktur Indonesia, termasuk cerita bangga dari pengguna layanan SPAM Pekanbaru dapat disimak dalam video berikut:

Kembali