Edukasi Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagai Penyangga Pembangunan Ibu Kota Nusantara


Penulis: Indra Gunawan

Kalimantan Selatan, 19-20 September 2022 – Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastrukur (PDPPI) - Kementerian Keuangan menyelenggarakan Acara Edukasi  Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagai Penyangga Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Acara ini merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai stakeholders, diantaranya Kantor Kantor Perwakilan Kemenkeu Satu di wilayah Kalimantan (Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Asian Development Bank, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Infrastruktur Daerah

Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis pembiayaan infrastruktur yang dapat dilakukan pemerintah daerah selain dari pendanaan APBD, khususnya skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mendiseminasikan gambaran mengenai sinergi pendanaan yang dapat dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembiayaan infrastruktur.

Baca juga: Pembiayaan Investasi Infrastruktur Daerah yang Inklusif dan Berkualitas

Setidaknya terdapat lima belas pemerintah daerah dari Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur yang mengikuti kegiatan ini, diantaranya yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kota Palangkaraya, Kabupaten Barito Utara, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu, kantor wilayah Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur juga berpartisipasi memperkaya formasi peserta kegiatan. Para peserta ini mempelajari konsep dan implementasi skema KPBU langsung dari para champion proyek KPBU, Kegiatan ini juga menghadirkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) proyek SPAM Semarang Barat dan proyek Preservasi Jalan Lintas Timus Sumatera (Jalintim Sumsel).

Pemilihan SPAM Semarang Barat dan Jalintim Sumsel sebagai showcase proyek dalam edukasi tersebut didasarkan pada hasil survei pendahuluan yang melibatkan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Survei menunjukkan bahwa terdapat empat sektor teratas yang dibutuhkan daerah-daerah tersebut yakni Jalan dan Penerangan Jalan, Pendidikan, Rumah Sakit, dan Pengelolaan Air Minum.

Hari pertama Kegiatan Edukasi KPBU ini diisi dengan sesi panel mengenai pentingnya mengundang partisipasi swasta dalam pembiayaan infrastruktur dan bentuk-bentuk dukungan yang dapat dimanfaatkan guna menarik investasi swasta. Sesi ini juga mengupas mengenai pengalaman pendampingan penyiapan proyek di sektor kesehatan dan pendidikan yang menjadi sektor prioritas menurut hasil survei. Dalam diskusi tersebut, para panelis dari Kementerian Keuangan (DJPPR, DJKN, dan DJPK) serta ADB juga memaparkan rencana ke depannya dalam mengembangkan kebijakan pembiayaan infrastruktur dan dukungan pemerintah dalam rangka membangun infrastruktur daerah, termasuk Kalimantan.

Setelah diskusi panel, sesi hari pertama dilanjutkan dengan sharing session pengalaman penyiapan proyek SPAM Semarang Barat oleh PDAM Tirta Moedal Kota Semarang selaku PJPK. PT SMI juga turut bergabung dalam sesi ini dengan membawakan materi mengenai poin-poin kunci dalam penyiapan proyek KPBU sektor air minum. Dari pemaparan dua narasumber ini diharapkan peserta kegiatan dari pemerintah daerah memiliki gambaran dan tertarik dalam mengimplementasi skema KPBU untuk membangun infrastruktur pengelolaan air minum di daerahnya.

Pada hari kedua, kegiatan berfokus pada sharing session penyiapan proyek KPBU sektor jalan. Sesi ini menghadirkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan dan PT PII. Keduanya memberikan gambaran proses penyiapan proyek KPBU sektor jalan hingga operasi proyek. Sesi juga memberikan kiat-kiat sukses pelaksanaan proyek KPBU sektor jalan dan pembelajaran yang dapat dipetik dari penyiapan Proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan untuk masukan pembangunan proyek KPBU sektor jalan berikutnya.

Kegiatan Edukasi ini juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta mengenai kontribusi penggunaan penerapan skerma KPBU dalam pembangunan Ibu Kota Negara Baru Nusantara (IKN) dan daerah sekitarnya sebagai penyangga IKN. “Pemerintah mengakui pentingnya upaya mendorong pembangunan daerah penyangga IKN. Melalui skema KPBU, pembangunan infrastruktur di daerah penyangga dimungkinkan untuk dapat dilakukan. Untuk itu, saya ingin mengajak semua pihak untuk mewujudkan visi besar pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan, pemerataan pembangunan ekonomi, serta persatuan bangsa Indonesia” tegas Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam keynote speech-nya.

Berkenaan dengan pembangunan IKN, provinsi di wilayah Kalimantan tengah bersiap mendukung pemindahan ibu kota negara baru beserta aktivitas penduduknya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, dalam sambutan intinya “Kalimantan Selatan memiliki posisi yang strategis di tengah kawasan Kalimantan Timur yang tengah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Baru dan kawasan Kalimantan Tengah selaku penyedia food estate. Beberapa proyek infrastruktur saat ini sedang disiapkan untuk mendukung konektivitas regional, diantaranya Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut, Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih, dan Kawasan Industri Batulicin dan Setangga.”

Kegiatan Edukasi ini mendapat respon yang cukup baik dari para peserta kegiatan. Meskipun mayoritas peserta belum mengenal skema KPBU, namun para peserta menyampaikan antusiasme untuk mengenal skema KPBU lebih lanjut. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat  menambah daftar proyek KPBU daerah di wilayah Kalimantan.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Tanggal terbit: 25 September 2023

No id judul isi image