Indonesian Infrastructure Roundtable (IIR) ke-25: Memperkuat Sektor Air Menyongsong World Water Forum 2024

---

Penulis: Agwin Dwiputradi

Indonesia, 26 September 2023 - Dalam rangka mempersiapkan partisipasi dalam World Water Forum 2024, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menggelar acara Indonesian Infrastructure Roundtable (IIR) ke-25 yang berfokus pada sub-tema Sustainable Water Finance. Acara dengan tajuk utama "Amplifying Partnerships: A Collaborative Drive to Strengthen Indonesia’s Water Sector" ini merupakan kolaborasi antara PT PII melalui IIGF Institute dengan Universitas Brawijaya, selaku mitra pengetahuan.

IIR ke-25 berlangsung dalam format diskusi panel yang melibatkan para ahli dari berbagai lembaga terkait, termasuk dari Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), serta tenaga ahli dari Deloitte Advisory. Hadir juga perwakilan dari berbagai instansi terkait, yaitu Kementerian Keuangan melalui Direktorat PDPPI, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Usaha dari sektor air.

Dalam forum ini ditekankan bahwa Indonesia harus bersiap dengan serius dan segera mengambil tindakan konkret untuk memperkuat sektor air guna memenuhi kebutuhan akan air yang semakin mendesak. Melalui kolaborasi dan tindakan bersama, harapannya adalah mampu meningkatkan kualitas layanan air minum dan memastikan ketersediaan air yang cukup untuk semua warga. "Kolaborasi dan kerjasama, terutama dalam forum-forum internasional yang akan kita laksanakan di tahun 2024, khususnya di bidang air, tentu akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional kita. Kita telah memiliki model kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk infrastruktur sumber daya air, dan tentu kita ingin ini terus dikembangkan, diteruskan, dan juga berlanjut ke sektor-sektor atau bidang-bidang lainnya," tutur Muhammad Zainul Fatah, Sekretaris Jenderal KemenPUPR, dalam opening remarks-nya.

Dalam diskusi panel, Kuswanto Sumo Atmojo, Anggota Dewan SDA Nasional, menggarisbawahi kebutuhan untuk mengatasi gap pembiayaan infrastruktur sektor air yang mencapai Rp180 triliun. Gap ini harus diisi melalui alternatif pembiayaan seperti Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan Badan Milik Negara (BMN), konsesi, pinjaman/hibah, dan dana filantropi.

Sementara itu, Takashi Hara, Senior Financial Advisor Deloitte, membahas perlunya tata kelola yang baik dalam struktur KPBU sektor air. Monitoring yang efektif, baik dari sisi manajemen dan keuangan badan usaha, serta keterlibatan pihak independen dan masyarakat, menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan air.

Di sisi lain, Dades Prinandes, Kasubdit Perencanaan Teknis SPAM, menekankan pentingnya memperhatikan ketahanan iklim dalam pembangunan sistem air minum. Sementara itu, masih banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum yang belum menerapkan tarif yang memadai, menyebabkan rendahnya minat investasi dan kecukupan biaya operasional.

Baca juga: Infrastruktur Air Minum untuk Masyarakat Indonesia

Para penanggap dalam diskusi ini memberikan masukan yang sangat relevan untuk memperkuat infrastruktur sektor air Indonesia. Sentralisasi pengaturan kebijakan air minum dan peningkatan prioritas anggaran untuk sektor air adalah beberapa di antaranya. Adapun selaku perwakilan dari Direktorat PDPPI, Anton Tarigan, menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam menjaga tata kelola dan dukungan fasilitas penyiapan proyek (PDF) untuk sektor air sebagai salah satu sektor prioritas 2020-2024. PDF tidak hanya menyasar proyek-proyek SPAM skala besar, namun juga proyek dengan ukuran yang relatif kecil dengan dampak yang signifikan bagi masyarakat, seperti yang terlihat pada proyek SPAM Kabupaten Karo.

Hasil diskusi dalam IIR ke-25 akan dijadikan bahan masukan untuk penyusunan white paper sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). IIGF Institute akan memimpin penyusunan white paper ini dalam koordinasi di bawah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Diharapkan hasil diskusi ini akan merumuskan rencana aksi konkret dan dijalankan oleh seluruh pihak terkait.

Diterbikan pada: 22 Oktober 2023

Kembali