Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

---

Jakarta, 13 Desember 2022 – Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastrukur (PDPPI) menerima penghargaan sebagai unit kerja pelayanan publik yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara menyerahkan piagam penghargaan kepada Direktur PDPPI, Brahmantio Isdijoso dalam rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKORDIA) di Aula Mezzanine Gedung Juanda I Kemenkeu, pada Selasa, 13 Desember 2022.

Dalam keynote speech-nya, Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan bahwa melawan tindakan korupsi tidak hanya diperingati dalam hari antikorupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi juga meliputi elemen membangun institusi yang kuat. Untuk itu, Menkeu mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, agar tidak tergoda untuk melakukan tindakan korupsi yang mampu merugikan negara.

"Ini (Korupsi) adalah suatu godaan dan tantangan yang luar biasa bagi kita semuanya. Semakin tinggi kewenangan kita sebetulnya kewajiban nya sangat besar untuk menjaga agar kewenangan itu bisa terus di jaga dan di kelola. Untuk itu saya juga akan terus mengingatkan kepada seluruh unit-unit Eselon 1, bahwa kewajiban anda tidak hanya menangkap dan mengidentifikasikan masalah, munculnya masalah, tata kelola, begitu ada problem”, jelas Menkeu.

Direktorat PDPPI merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Direktorat PDPPI memiliki mandat yang sangat khusus yaitu untuk mengelola dukungan pemerintah yang diperlukan dalam pengembangan proyek infrastruktur yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dukungan pemerintah merupakan katalis dan instrumen de-risking sehingga private sector berminat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang secara konstitusional merupakan kewajiban dari Pemerintah.

Dukungan pemerintah dalam bentuk Project Development Facility (PDF), Viability Gap Funding (VGF), dan Government Guarantee merupakan tiga jenis intrumen dukungan pemerintah yang dikelola oleh Direktorat PDPPI. Melihat peran dan exposure yang dikelola tersebut, Direktorat PDPPI tentunya mempunyai risiko yang tinggi khususnya terkait dengan fraud dan gratifikasi. Untuk itulah, sejak tahun 2020 Direktorat PDPPI berkomitmen untuk mempersiapkan diri melalui pencanangan pembangunan zona integritas dengan menguatkan aspek Pengungkit dan aspek Hasil serta mengikuti penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK).

Predikat WBK ini merupakan sebuah awal dari perjalanan panjang Direktorat PDPPI yang saat ini sedang bertransformasi menjadi pengelola dukungan pemerintah untuk pembiayaan kreatif. Direktorat PDPPI akan selalu berkreasi menelurkan instrumen baru pembiayaan infrastruktur dengan tetap menjaga semangat ZI WBK sebagai living value dari semua insan Direktorat PDPPI pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

 

Sumber: DJPPR | Dit. PDPPI Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (kemenkeu.go.id)

 

Kembali