Perkembangan Proyek KPBU Revitalisasi dan Pengembangan SPAM Kota Denpasar

Pemerintah Kota Denpasar berencana untuk melaksanakan Proyek KPBU Revitalisasi dan Pengembangan SPAM Kota Denpasar dalam rangka menurunkan tingkat NRW dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Proyek KPBU Revitalisasi dan Pengembangan SPAM Kota Denpasar merupakan salah satu proyek yang telah difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan dokumen Pra Studi Kelayakan pada tahun 2022. Berdasarkan dokumen yang telah dibuat, proyek ini pada awalnya direncanakan memiliki 2 opsi lingkup proyek berupa non drinkable dan drinkable. Adapun opsi pertama non drinkable meliputi sebagai berikut: 1) Revitalisasi Aset penurunan NRW dan NRW control, pembangunan District Meter Area (DMA), rehabilitasi jaringan distribusi primer, sekunder, tersier, dan rehabilitasi pipa dinas; 2) Pengembangan Sarana Distribusi/perluasan cakupan (meliputi rencana pembangunan 2 unit Reservoir kap. 5.000 m3 dan 1 unit Reservoir kap. 3.000 m3), dan pengembangan daerah layanan baru. Sedangkan pada opsi drinkable memiliki ruang lingkup yang sama namun dengan penambahan lingkup pekerjaan antara lain: 1) Penyempurnaan IPA dan sumur bor; dan 2) Melakukan monitoring dan control zona air minum (ZAMP). Bentuk KPBU yang akan digunakan yaitu Design - Build - Finance - Operation - Maintenance - Transfer (DBFOMT) dengan estimasi nilai investasi opsi pertama (non drinkable) sebesar Rp308,765 Miliar dan opsi kedua (drinkable) sebesar Rp815,302 Miliar dengan jangka waktu kerja sama pada kedua opsi tersebut selama 20 tahun dengan skema pengembalian berupa tarif. Saat ini, Pemerintah Kota Denpasar mendapatkan fasilitasi dari Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dalam penyempurnaan dokumen OBC dan penyiapan pengajuan fasilitas PDF kepada Kementerian Keuangan.

Sumber: Newsletter Kantor Bersama KPBU edisi 180 tahun 2023

Baca selengkapnya di Newsletter Kantor Bersama KPBU

------------------

Penafian:

Newsleter Kantor Bersama KPBU adalah newsletter yang terbit setiap minggu dan disusun oleh Tim Sekretariat Kantor Bersama. Kantor Bersama KPBU terdiri dari lintas kementerian, instansi, dan perusahaan seperti; Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Kantor Bersama KPBU bertujuan untuk melakukan koordinasi, memberikan fasilitasi, dan capacity building dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek KPBU di Indonesia.

Kembali