Kepemimpinan Indonesia dalam KPBU Menarik Perhatian Brasil untuk Berguru

---

Penulis: Herlina Oktavianti

Di tengah upaya Indonesia untuk mendorong investasi swasta dalam penyediaan infrastruktur, Brasil kini mengarahkan pandangannya ke Indonesia. Negara terbesar di Amerika Selatan ini, diwakili oleh Inter-American Development Bank (IADB), mengadakan pertemuan virtual dengan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), Kementerian Keuangan, pada pada Rabu, 26 Juni 2024. Berdasarkan permintaan dari IADB, pertemuan dilakukan untuk menggali best practice Indonesia dalam menerapkan Kerja Sama Pemerintah dan dan Usaha (KPBU), sebuah strategi yang telah membawa perubahan signifikan bagi pembangunan negeri ini.

 

Saat ini, IADB tengah menyusun kajian untuk meningkatkan efektivitas implementasi KPBU di tingkat pemerintahan federal Brasil, yang sangat memerlukan peran National Treasury Secretariat. Tantangan yang saat ini dihadapi Brasil terletak pada belum terbentuknya kerangka tata kelola implementasi proyek KPBU yang melibatkan sumber dana publik. Keberhasilan Indonesia menyediakan dukungan pendanaan untuk skema KPBU mencuri perhatian IADB untuk mempelajari kisah sukses tersebut.

Dalam sesi pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam itu, Direktorat PDPPI membagikan pengalaman bagaimana Kementerian Keuangan membentuk kerangka umum kebijakan de-risking instrument untuk menarik investasi swasta dalam proyek KPBU. Yang tidak terlepas untuk diceritakan adalah kerangka kelembagaan/insitutional yang termasuk pembagian peran dan kewenangan di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam skema KPBU, seperti Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan Special Mission Vehicles (SMVs) Kementerian Keuangan.

“PPP unit yang dibentuk di bawah manajemen Kementerian Keuangan juga merupakan upaya progresif Pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi pelaksanaan skema KPBU melalui penyediaan rangkaian dukungan fiskal untuk proyek KPBU, mulai dari Fasilitas Penyiapan Proyek, Dukungan Kelayakan, hingga Penjaminan Pemerintah. Bahkan khusus untuk proyek KPBU yang menerapkan skema Availability Payment/AP (government-pays PPP), juga disediakan fasilitas untuk menganalisis ruang fiskal untuk pembayaran AP hingga memastikan ketersediaan anggarannya.” ujar perwakilan Direktorat PDPPI dalam menjawab pertanyaan IADB mengenai PPP unit berdasarkan hasil desktop study IADB.

Baca juga: Apa itu Availability Payment?

Pertemuan ini tidak hanya menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membagikan pengalaman dan portfolio implementasi KPBU, namun juga sebagai sarana pembelajaran untuk memperkuat praktik KPBU di negara berkembang. Kolaborasi antar negara seperti ini sangat diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur, terlebih dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur setelah pandemi COVID-19 dan dampak krisis perubahan iklim.

Baca juga: Dampak Pandemi Terhadap Pembangunan Infrastruktur

Kembali