Kementerian Keuangan Dorong Pembiayaan Inovatif dalam Forum 2nd BRICS Task Force on Public-Private Partnerships and Infrastructure (TFPPPI) 2025

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan 2nd BRICS Task Force on Public-Private Partnerships and Infrastructure (TFPPPI) yang diselenggarakan pada 5–6 Mei 2025 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kehadiran delegasi Indonesia dalam forum ini mencerminkan komitmen aktif pemerintah dalam mendukung penguatan ekosistem pembiayaan infrastruktur global yang berkelanjutan, inklusif, dan inovatif.

Plt. Direktur PDPPI, Riko Amir, hadir sebagai panelis dalam Seminar BRICS TFPPPI bertajuk “A New Era of Growth: Reshaping Infrastructure Financing in BRICS Countries”. Dalam sesi “Government and Industry Perspectives: Policy and Implementation Challenges”. Dalam paparannya, Di. PDPPI menjelaskan pengalaman Indonesia dalam menerapkan pendekatan blended finance untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Proyek showcase seperti Kereta Api Makassar–Parepare dan Bandara Singkawang menjadi contoh konkret sinergi antara dukungan fiskal pemerintah (PDF, VGF, APBN), kontribusi CSR, dan investasi swasta. Selain itu, Indonesia juga menekankan penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) Framework sebagai dasar utama dalam pemberian dukungan fiskal terhadap proyek KPBU.

Selain itu, wakil Direktorat PDPPI juga hadir dalam rangkaian pertemuan 2^nd TFPPPI Meeting. Direktorat PDPPI secara khusus terlibat aktif dalam pembahasan Tema 3: Project Preparation, dan menyampaikan pentingnya kesiapan proyek sejak tahap awal sebagai fondasi keberhasilan KPBU. Pemerintah Indonesia terus memperkuat peran Project Development Facility (PDF) untuk memastikan proyek yang ditawarkan memiliki struktur pembiayaan yang kuat, alokasi risiko yang adil, dan selaras dengan prinsip ESG. Regulasi terbaru juga telah mendukung fleksibilitas dalam pemberian dukungan, seperti tertuang dalam PMK 68/2024.

Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi yang diwakili oleh Atase Keuangan RI di Abu Dhabi, turut mendampingi delegasi dan berperan aktif dalam dua tema diskusi lainnya, yaitu Tema 1: Foreign Exchange Risk dan Tema 2: Project Preparation Hub. Kehadiran KBRI menunjukkan pentingnya sinergi antara unsur teknis dan diplomatik dalam mengangkat posisi Indonesia di forum multilateral seperti BRICS.

Partisipasi Indonesia dalam 2^nd BRICS TFPPPI 2025 menjadi momentum penting untuk berbagi best practice dan koordinasi kebijakan dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan serta memperluas jejaring kerja sama dengan negara-negara anggota BRICS. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memperkuat peran Indonesia dalam agenda pembiayaan global guna mendukung pembangunan nasional yang tangguh dan berdampak jangka panjang.

Kembali