Kolaborasi Fiskal – Moneter untuk Mendorong Pembiayaan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Diseminasi Skema Pembiayaan Infrastruktur bersama Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan

---

Makassar, 11 Juni 2026 - Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Skema Pembiayaan Infrastruktur melalui KPBU dan Pembiayaan Lainnya bersama Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan (“Diseminasi KPBU”), dengan tema “Beyond Infrastructure: Sinergi Fiskal – Moneter untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Daerah”. Kegiatan diseminasi tersebut dilaksanakan di Aula Rongkong, Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Makassar.

Diseminasi KPBU dibuka dengan sambutan dan arahan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman yang menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur daerah guna mendukung pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan diseminasi ini, menjadi salah satu strategi untuk mengenalkan skema pembiayaan kreatif dan inovatif seperti skema KPBU yang akan mendorong para kepala daerah untuk memaksimalkan sumber daya daerah dan berkolaborasi dengan pihak swasta guna mewujudkan penyediaan infrastruktur daerah yang berkelanjutan.

Para kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Sulawesi Selatan menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk menyambut penyelenggarakan kegiatan Diseminasi KPBU yang ditunjukkan dengan kehadiran 18 Bupati/Wakil Bupati, 3 Walikota/Wakil Walikota, dan para pejabat perwakilan kepala daerah serta OPD daerah dengan jumlah partisipasi sebanyak 207 peserta secara luring dan 214 peserta secara daring. Guna mendukung keberhasilan kegiatan, Kementerian Keuangan berinisiasi melakukan kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai otoritas kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendorong penyediaan infrastruktur daerah. Implementasi dari kolaborasi dimaksud, Diseminasi KPBU juga mengundang Kantor Perwakilan Bank Indonesia di beberapa daerah yaitu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Medan), Provinsi Jawa Timur (Surabaya), serta Bali dan Nusa Tenggara (Denpasar) untuk bergabung secara daring.

Sebagaimana disampaikan dalam opening remarks oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Kegiatan Diseminasi KPBU ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih inovatif, transparan, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan skema KPBU serta alternatif pembiayaan lainnya. Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor keuangan, dan dunia usaha, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

Agenda Diseminasi terbagi menjadi dua sesi utama, yaitu sesi pemaparan materi KPBU yang kemudian dilanjutkan dengan agenda open clinic KPBU untuk membahas proyek-proyek potensial daerah yang telah disiapkan oleh masing-masing pemda. Materi pertama disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Heri Setiawan, yang memberikan pemaparan komprehensif mengenai konsep dan implementasi skema KPBU. Dalam paparannya, disampaikan bahwa KPBU tidak semata-mata berfokus pada pembangunan aset infrastruktur, tetapi juga memastikan terpenuhinya penyediaan layanan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, dijelaskan berbagai bentuk dukungan pemerintah yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan serta tahapan ­end to end skema KPBU sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 68 Tahun 2024. Melalui dukungan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih percaya diri dalam menyiapkan proyek infrastruktur, dengan tetap mendapatkan ruang konsultasi, pendampingan, serta terbukanya ruang diskusi bersama Kementerian Keuangan dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Plt. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Andre Permana, yang menjelaskan bahwa dalam skema KPBU, risiko proyek tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah selaku PJPK, melainkan dialokasikan kepada PJPK dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak dalam mengelola risiko. Pemerintah juga menyediakan Penjaminan Pemerintah untuk memberikan kepastian atas proyek KPBU. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan lender dalam berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya, materi terakhir disampaikan oleh Direktur Operasi dan Perawatan PT Celebes Railway Indonesia, Rosa Bovanantoo terkait success story proyek KPBU Kereta Api Makassar - Parepare yang saat ini telah beroperasi.

Melalui kegiatan diseminasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyiapkan serta merealisasikan proyek KPBU daerah yang berkualitas. Kolaborasi tersebut tidak hanya mendukung peningkatan kualitas proses penyiapan proyek, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap skema KPBU sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur.

Selain itu, peningkatan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah secara berkelanjutan diharapkan dapat mendorong lahirnya proyek-proyek yang lebih matang, terencana, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, implementasi KPBU di daerah dapat terus berkembang secara berkelanjutan serta berkontribusi terhadap percepatan pembangunan nasional dan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Kembali