ESG Aspek dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

---

Penulis: Satrio Prathama
Pembimbing: Esti Ismiyati

Pentingnya Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar dan wilayah geografis yang luas, Indonesia membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Melalui berbagai proyek infrastruktur, diharapkan terjadi peningkatan aksesibilitas, efisiensi logistik, dan daya saing ekonomi yang pada akhirnya mendorong percepatan pembangunan nasional.

Kesadaran Global terhadap Isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG)

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu-isu lingkungan, sosial; dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance - ESG), perhatian terhadap dampak pembangunan infrastruktur juga semakin besar. Kesadaran ini didorong oleh tantangan global seperti perubahan iklim, hilangnya keberagaman hayati, dan ketidaksetaraan sosial yang semakin mendesak untuk segera diatasi. Komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menghadapi perubahan iklim menunjukkan pentingnya mengintegrasikan aspek-aspek ESG dalam setiap sektor pembangunan, termasuk infrastruktur. Para pemilik sumber dana dan investor kini lebih memilih untuk mengarahkan investasi mereka ke proyek-proyek yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial serta menerapkan tata kelola yang baik.

Baca juga: Mengapa Proyek KPBU Harus Memenuhi Kriteria ESG?

Tujuan Integrasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam Infrastruktur

Integrasi aspek-aspek ESG dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ESG, pemerintah berharap dapat memaksimalkan manfaat dari proyek infrastruktur, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan standar ESG juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusional dalam mengelola proyek-proyek infrastruktur yang lebih bertanggung jawab dan transparan, serta memastikan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, integrasi ESG dalam pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan global dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola

Pertimbangan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dapat diarusutamakan dalam proyek infrastruktur KPBU dengan mengadopsi seperangkat prinsip LST. Beberapa prinsip mungkin tidak berlaku untuk beberapa proyek; namun, PJPK perlu mempertimbangkan masing-masing secara hati-hati dalam konteks lingkup pengaruh proyek.

Penilaian Lingkungan dan Sosial

• Menilai dan mengelola risiko LST
• Menetapkan sistem pengelolaan LST (lihat penjelasan di bawah tabel ini)
• Mengembangkan kapasitas organisasi
• Melakukan pelibatan dan konsultasi masyarakat
• Menerapkan mekanisme penanganan keluhan
• Melakukan pemantauan, pelaporan, dan perbaikan berkelanjutan.

Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

• Menerapkan kebijakan dan prosedur tentang ketenagakerjaan dan kondisi kerja sesuai dengan peraturan di Indonesia, termasuk menghindari pekerja anak dan kerja paksa
• Mempromosikan kondisi kerja dan kerja yang aman dan sehat.

Efisiensi Sumber daya dan Pencegahan Polusi

• Mencegah polusi dan mengelola dampak yang timbul dari proyek
• Mendukung penyelarasan dengan standar internasional dan praktik terbaik
• Mendorong penggunaan sumber daya yang berkelanjutan

Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

• Mencegah atau meminimalkan dampak merugikan (misalnya, kesehatan, keselamatan, masalah keamanan) terhadap Orang yang Terkena Dampak Proyek (WTP)
• Meminimalkan dampak terhadap jasa ekosistem yang dapat berdampak negatif terhadap WTP
• Melakukan langkah-langkah keamanan yang selaras dengan hak asasi manusia dan mencegah atau meminimalkan konflik dengan yang terkena dampak komunitas

Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa

• Hindari pemukiman kembali tidak secara sukarela jika memungkinkan atau seminimal mungkin.
• Selama persiapan proyek, kaji potensi dampak pembebasan lahan dan, jika memungkinkan, rancang alternatif untuk meminimalkan dampak merugikan sedini mungkin. Memberikan kompensasi yang cepat dan adil kepada orang-orang yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat dari pembebasan tanah.
• Konsultasikan dengan WTP yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pembebasan lahan tentang kompensasi dan opsi relokasi.

Konservasi Keanekaragaman Hayati

• Mendukung perlindungan, konservasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi habitat alam beserta fungsinya
• Menjaga jasa ekosistem yang ada

Warisan Budaya

• Mengidentifikasi sumber daya budaya fisik, termasuk arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama (termasuk kuburan dan situs pemakaman), estetika, dan situs budaya penting lainnya
• Melestarikan sumber daya budaya fisik dan menghindari kehancuran atau kerusakannya

Masyarakat Adat

• Melestarikan Masyarakat Adat yang teridentifikasi dan menghindari dampak buruk sedini mungkin
• Melibatkan Masyarakat Adat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek

Studi Kasus Penerapan Prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola pada Proyek KPBU

Pergerakan penumpang dan barang di Sulawesi pada tahun 2030 diperkirakan cukup tinggi yaitu 15,5 juta orang per tahun dan pergerakan barang 27 juta ton per tahun. Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan pergerakan tertinggi. Pemerintah telah mencanangkan pembangunan percepatan konektivitas melalui pembangunan perkeretaapian nasional Trans-Sulawesi untuk mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia.

Pemerintah mengusulkan pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare untuk mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan nasional serta menjadi tahap pertama pembangunan Kereta Api Trans-Sulawesi. Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting bagi Pulau Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur, sedangkan Kota Parepare merupakan kota terbesar kedua yang mendukung fungsi ibu kota provinsi.

Pergeseran dari kendaraan pribadi dan angkutan truk ke transportasi kereta api akan mengarah pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, angkutan umum baru akan meningkatkan mobilitas dan meningkatkan peluang sosial ekonomi termasuk akses pekerjaan bagi semua sektor masyarakat termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Pilihan untuk memilih transportasi kereta api akan mengurangi waktu dan biaya perjalanan.

Masalah potensial

Masalah potensial ini bertujuan untuk memberikan contoh penerapan prinsip  LST serta tentang bagaimana pertimbangan LST harus dimasukkan selama fase persiapan proyek. Bagian ini juga memberikan pelajaran tentang dampak terhadap pelaksanaan proyek, ketika isu-isu LST tertentu diidentifikasi.

Secara umum rute tersebut akan melewati hutan lindung dan produksi, lahan basah, sungai, tambak, peternakan, dan pemukiman penduduk. Mungkin ada gangguan terhadap mata pencaharian lokal (misalnya, kemudahan akses ke air atau ke pertanian) serta dampak pada lingkungan di mana rel kereta api melewati hutan (potensi hilangnya flora dan fauna dan dampak pada keanekaragaman hayati).

Contoh Aspek Lingkungan:

• Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Tahap konstruksi dan pembuatan bahan bangunan menyebabkan emisi langsung dan tidak langsung GRK.
• Transportasi: Pengurangan angkutan truk dan kendaraan pribadi di jalur utama dapat memengaruhi emisi GRK dari transportasi secara keseluruhan.
• Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan rencana penghematan energi yang mencakup pemantauan dan perhitungan konsumsi energi tahunan serta emisi GRK atau CO2.

Kontaminasi & Kerusakan Tanah:

• Pembangunan basecamp untuk pekerja dan stasiun dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan tanah. Pemilihan lokasi basecamp yang ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang tepat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif ini.

Contoh Aspek Sosial:

• Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat: Gangguan lalu lintas dan penurunan kualitas udara dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Penjadwalan kerja yang hati-hati, pemasangan rambu lalu lintas, dan perawatan jalan dapat membantu meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit.
• Kepedulian Masyarakat: Kurangnya keterlibatan masyarakat setempat dapat menjadi masalah. Komunikasi proyek yang efektif, penggunaan tenaga kerja lokal, dan pengembangan rencana keterlibatan pemangku kepentingan diperlukan untuk membangun dukungan dari masyarakat setempat.

Contoh Aspek Tata Kelola:

• Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan, Sosial, dan Kesehatan & Keselamatan Kerja (LST): Pemantauan dan pelaporan terkait lingkungan, sosial, dan kesehatan & keselamatan kerja belum dilakukan secara konsisten. Diperlukan rencana yang jelas untuk memantau dan melaporkan indikator LST setiap semester.
• Pengaturan Kelembagaan Proyek: Tidak adanya unit khusus untuk mengelola risiko dampak lingkungan, sosial, dan K3 merupakan kelemahan dalam tata kelola proyek. CRI perlu membentuk unit yang terdiri dari personel yang kompeten untuk mengelola risiko-risiko tersebut dengan efektif.

Dokumen CAP, FBC dan Dokumen lainnya harus disusun dan diterapkan untuk memastikan bahwa masalah-masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola diatasi dengan tepat selama seluruh tahapan proyek konstruksi kereta api Makassar - Parepare.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki peran yang tak terbantahkan dalam menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, integrasi aspek ESG (Environmental, Social, and Governance) menjadi semakin penting dalam setiap tahap proyek pembangunan infrastruktur.

Melalui prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dapat mengelola risiko, memperhatikan kondisi kerja, efisiensi sumber daya, kesehatan masyarakat, pemukiman kembali, konservasi lingkungan, warisan budaya, dan partisipasi masyarakat secara holistik.

Studi kasus pembangunan kereta api Makassar-Parepare menjadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian dan mobilitas masyarakat, sambil tetap memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul.

Dengan memperkuat prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam setiap proyek infrastruktur, Indonesia dapat melangkah maju menuju pembangunan yang berkelanjutan, memenuhi komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan.

 

Sumber referensi:

• SDG Report (kemenkeu.go.id)
• The World Bank. (2017). Environmental and Social Framework. World Bank, www.worldbank.org
• Porzel, F. (2020). The Impact of ESG Performance on Cost of Debt via Credit Risk. A Case for Sustainability-Linked Loans in Europe, dari https://www.grin.com/document/988243

 

Kembali