Meniti Masa Depan Indonesia: Pengembangan Transportasi Umum Perkotaan
Penulis: Arif Arfanda
Pembimbing: Aulia Ihsanin
Menjadi salah satu penyangga kehidupan kota di dunia, transportasi umum atau transum perkotaan (urban transport) memiliki fungsi untuk memfasilitasi pergerakan manusia, mengurangi kemacetan, dan mendorong keberlanjutan pengembangan kota. Dalam beberapa tahun terakhir, kota-kota di seluruh dunia telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan sistem transum mereka yang dapat dicontoh oleh negara-negara lain.
Ilustrasi gambar transportasi urban
Indonesia, dengan laju urbanisasi yang meningkat, akan terus mengalami peningkatan populasi perkotaan sehingga Pemerintah perlu memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus naik, tak terkecuali infrastruktur transportasi. Indonesia perlu melakukan transformasi besar di sektor transportasi khususnya transportasi umum dengan mengambil pembelajaran dari praktik pengembangan transum secara khusus dan perencanaan kota secara umum dari kota-kota yang telah berhasil dalam perencanaan transum mereka. Dengan mengkaji keberhasilan kota-kota yang terkenal dengan sistem transportasi umum yang baik ditambah dengan beberapa penyesuaian dalam penerapannya, kota-kota di Indonesia dapat meningkatkan kualitas jaringan transportasi mereka maupun melakukan perancangan yang baik sesuai dengan karakteristik kota masing-masing bagi yang belum memiliki transum dasar.
Transportasi di Indonesia
Berbicara mengenai transportasi umum perkotaan di Indonesia, kita perlu kembali melihat motif dalam pembangunan sistem transum itu sendiri dalam suatu kota. Pertumbuhan manusia yang geometris akan meningkatkan tarikan dan bangkitan pergerakan manusia yang lahir dari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun sekadar mencari kesenangan diri, yang diikuti dengan bertambahnya kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Pertumbuhan yang geometris ini tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan jalan yang pertumbuhannya lebih banyak linier atau aritmatik. Dampaknya? Titik-titik bottleneck akan menimbulkan kemacetan.
Kemacetan yang berkepanjangan akan meningkatkan konsentrasi dan durasi polusi yang berada di udara, belum mempertimbangkan polusi suara dari kendaraan. Keadaan tersebut jika dibiarkan terlalu lama akan meningkatkan potensi stress dan mengurangi kualitas hidup. Solusi menambah ruas jalan pun tidak dapat diandalkan sesuai dengan kaidah Braess’ Paradox.
Di atas kertas, hingga tahun 2022 panjang jalan di Indonesia mencapai 540 ribu Km dengan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat dikurangi dengan bus mencapai 150 juta kendaraan. Dengan rata-rata rasio 277 kendaraan per kilometer ditambah dengan tidak meratanya persebaran jalan tersebut, potensi bottleneck akan cukup tinggi. Belum lagi di daerah yang rasio kendaraan per panjang jalannya lebih tinggi dari rata-rata khususnya kota tujuan urbanisasi, memperburuk kualitas mobilisasi manusia dan meningkatkan potensi polusi. Selain alasan-alasan tersebut, masih banyak faktor-faktor yang mendorong pengembangan transportasi masal sehingga dibutuhkan komitmen untuk mewujudkan sistem transportasi umum perkotaan
Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan di Indonesia
Usaha untuk menyediakan transportasi umum perkotaan
Bus dan kereta api jarak jauh (KAJJ) menjadi tulang punggung transportasi umum antar kota sejak Republik ini berdiri. Keberadaan trem juga sempat menghiasi transum di Indonesia, khususnya di Surabaya yang menjadi alternatif kendaraan ke luar kota. Lalu bagaimana dengan transum di wilayah perkotaan?
Di Jakarta, dapat dikatakan bahwa trem uap menjadi pionir transportasi umum perkotaan yang menggunakan mesin. Trem uap yang mulai dikenalkan Belanda di Jakarta pada penghujung abad 19. Teknologi trem terus berkembang hingga munculnya trem listrik untuk mengurangi penggunaan mesin tenaga uap. Namun, trem listrik tidak bertahan lama di Jakarta karena muncul alternatif transportasi lainnya seperti bis dan taksi seiring dengan bertambahnya jumlah jalan yang diaspal serta larangan dari Pemerintah.
Kebangkitan transportasi umum di Jakarta dimulai kembali sejak 1970. Dengan aktifnya kereta listrik di Jakarta, Pemerintah melakukan kerja sama pembelian gerbong untuk melayani penumpang di Metropolitan Jakarta (mencakup Bogor). Kereta listrik terus berkembang hingga kini dikenal dengan KRL Commuterline yang melayani kawasan Jabodetabek dengan penumpang harian mencapai 1,2 Juta orang di tahun 2022 dan juga sudah dibuka di regional Yogyakarta dan Solo. Selain KRL, moda transportasi yang mulai melakukan reformasi adalah angkutan bus.
Kota-kota di Indonesia khususnya ibukota Provinsi selain Jakarta mulai berbenah dengan membuat moda trasnportasi umum mereka sendiri yang sebagian besar berbasis bis (BRT). Kita mengenal Trans Semarang, Trans Surabaya, dan sebagainya. Moda BRT akan berperan sebagai feeder atau bisa juga berperan sebagai backbone menyesuaikan dengan moda transportasi yang tersedia di kota tersebut. Diharapkan BRT dapat mengurai okupansi jalan dan mengurai kemacetan. Namun, Pemerintah perlu melakukan lebih dari itu. Ada hal yang sama pentingnya dengan menambah moda transportasi, yakni memengaruhi behaviour agar masyarakat dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi mereka.
Bagaimana cara mengubah behaviour masyarakat agar dapat naik transportasi umum? Bisa dimulai dengan membuat mereka tertarik dengan trasnporrtasi umum itu sendiri. Masyarakat dapat tertarik menggunakan transportasi umum jika moda tersebut aman, nyaman, harga terjangkau, tepat waktu, mudah diakses, tidak menyulitkan, dan dapat membawa mereka ke tempat tujuan. Hal tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dengan moda transportasi BRT. Pemerintah kota yang tergolong besar perlu berani membangun trasnportasi umum berbasis rel di wilayah mereka yang akan berperan sebagai backbone.
Angkutan berbasis rel memiliki kapasitas yang lebih besar serta pada sebagian jenis memiliki dedicated lane sehingga tidak memengaruhi atau dipengaruhi oleh traffic moda transportasi lainnya. Lebih jauh, moda trasnportasi berbasis rel memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari moda transportasi umum perkotaaan lainnya. Keunggulan-keunggulan ini perlu dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas transportasi umumn perkotaan di wilayah mereka. Indonesia bukan pemain baru dalam angkutan berbasis rel. Wilayah antarkota sudah dilayani oleh KAJJ sejak dahulu kala. Penggunaan trem pun sudah menginjak umur lebih 100 tahun yang sekarang dilengkapi oleh keberadanaan LRT dan MRT dengan pengembangan terus berlanjut, dengan langkah selanjutnya adalah bagaimana menyesuaikan desain moda dengan kondisi daerah.
Menilik Konsep Integrasi dari Singapura
Sering dipuji sebagai percontohan dalam efisiensi kehidupan perkotaan, Singapura memiliki sistem transportasi umum yang mengintegrasikan berbagai moda transit dengan baik dan flawless, menawarkan kenyamanan bagi para penggunanya. Terbentang lebih dari 200 kilometer, jaringan Mass Rapid Transit (MRT) di negara ini berfungsi sebagai tulang punggung atau backbone jaringan transum, didukung dengan feeder menghubungkan kawasan pemukiman utama, kawasan bisnis, dan pusat budaya. Komitmen Pemerintah Singapura terhadap pengembangan transum mereka tercermin pada penguatan integrasi jaringan dan layanan transportasi antara MRT, bus (BRT), LRT, dan taksi sehingga memberikan beragam pilihan bagi para komuter untuk perjalanan sehari-hari mereka.
Gelontoran dana sejak tahun pembukaan hingga tahun 2021 yang dikeluarkan Pemerintah Singapura untuk pembangunan jaringan MRT beserta sarana pendukungnya mencapai 150 Miliar SGD, menjadi bukti lain bahwa Pemerintah Singapura serius dalam membangun pondasi transportasi umum di negara mereka. Angka ini belum termasuk pengembangan sarana dan prasarana BRT yang menjadi andalan mereka untuk meningkatkan mobilisasi penduduk Singapura. Hingga saat ini, terdapat 134 stasiun MRT dengan penumpang rata-rata mencapai 3,45 juta per harinya, menjadi yang tersibuk untuk regional Asia Tenggara
Salah satu pembelajaran utama yang dapat diambil oleh kota-kota di Indonesia dari Singapura terletak pada integrasi, konektivitas, dan aksesibilitas. Daripada melihat moda transportasi yang berbeda-beda secara terpisah, Pemerintah perlu mengupayakan pendekatan holistik yang mendorong kelancaran mobilitas dan meningkatkan aksesibilitas secara keseluruhan. Dengan mengoordinasikan jadwal, menerapkan sistem tiket terpadu, dan mengoptimalkan titik persimpangan, kota-kota di Indonesia dapat meniru model integrasi Singapura, mengurangi waktu perjalanan dan meningkatkan pengalaman komuter secara keseluruhan. Tidak lupa juga bahwa aksesibilitas menuju titik pengumpul seperti halte, stasiun, dan terminal menjadi sangat penting sehingga keberadaan feeder menjadi krusial, begitu pula akses bagi pejalan kaki.
Selain itu, penekanan Singapura pada inovasi dan teknologi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi jaringan transportasi publiknya. Mulai dari sistem informasi penumpang real-time hingga gerbang pengumpulan tarif otomatis, negara ini telah memanfaatkan teknologi mutakhir untuk menyederhanakan operasional dan meningkatkan kualitas layanan. Kota-kota di Indonesia dapat memperoleh manfaat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi serupa, memanfaatkan analisis data, dan infrastruktur cerdas untuk mengoptimalkan rute, mengurangi kemacetan, dan merespons secara dinamis terhadap perubahan kebutuhan komuter.
Tantangan ke depan
Ketika kota-kota di Indonesia bergulat dengan kompleksitas urbanisasi dan perencanaan transportasi, ada banyak hal yang dapat diperoleh dengan mengambil pelajaran dari kota seperti Singapura. Dengan menerapkan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, keberlanjutan, dan kelayakan huni, kota-kota dapat merencanakan masa depan yang lebih adil, mudah diakses, dan berketahanan.
Jalan menuju perubahan transformatif bukannya tanpa tantangan. Kota-kota di Indonesia harus mengatasi permasalahan seperti keterbatasan pendanaan, kapasitas kelembagaan, dan kesenjangan sosial-ekonomi, yang dapat menghambat kemajuan dan memperburuk kondisi ketidaksetaraan yang sudah ada. Namun, dengan membina kemitraan dengan sektor swasta, melibatkan masyarakat lokal, dan memanfaatkan expertise internasional, kota-kota dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dan mewujudkan visi mereka tentang sistem transportasi umum kelas dunia.
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu alternatif bagi Pemerintah untuk membagun infrastruktur transum. Skema ini bukanlah yang terbaik, bahkan cenderung memakan waktu lebih lama. Di sisi lain, keberadaan KPBU dapat meningkatkan partisipasi swasta yang mempunyai kapabilitas mumpuni sehingga layanan transportasi umum dapat diterima masyarakat. Kementerian Keuangan memberi dukungan kepada Kementerian/lembaga lain serta Pemerintah Daerah yang ingin menggunakan skema KPBU antara lain melalui Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), Availabilty Payment (AP), dan penjaminan Pemerintah. Untuk sektor transum perkotaan sendiri, saat ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur memberikan dukungan penyiapan dan transaksi Proyek kepada Pemprov Jabar untuk pembangunan LRT di kota Bandung. Pembangunan LRT diharaptkan dapat mengurangi dan mengurai kemacetan di Bandung, sebagai bagian dari integrasi angkutan umum yang sudah ada, dan berperan sebagai suplemen dan feeder dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung khususnya di bagian timur Bandung.
Jika menilik kembali proses pengembangan MRT di Singapura, sebagian di antaranya juga menggunakan skema KPBU pada sebagian cakupannya. Lahan pengembangan MRT di Singapura pada awalnya berada di bawah kewenangan Land Transport Authority (LTA). LTA yang merupakan gabungan dari beberapa institusi atau Kementerian di Singapura selain menyediakan lahan Pembangunan juga akan menyediakan prasarana seperti pembangunan rel dan stasiun. Ini diperlukan untuk memastikan kejelasan lahan dan ketersediaan infrastruktur. Di tahun 1998, LTA membuat kesepakatan dengan Singapore MRT Limited (SMRT) untuk pengoperasian MRT di jalur Utara-Selatan dan jalur Timur-Barat. SMRT sebagai pihak swasta akan menyewa rel dan stasiun yang sudah dibangun, kemudian akan membeli asset yang dibutuhkan untuk operasi dan tentunya menyediakan rolling stock (gerbong kereta) yang akan dijadikan basis operasi SMRT. Sebuah sinergi yang baik antara Pemerintah dan swasta untuk menyediakan infrastruktur dan layanan kepada masyarakat.
Skema ini bukannya tanpa masalah. Sebelum kontrak berakhir, Pemerintah Singapura mengambil alih sebagian saham SMRT karena SMRT dinilai tidak dapat memenuhi standar-standar yang telah disepakati untuk menjamin reliabilitas layanan MRT. Ini adalah pelajaran berharga, pertama swasta tidak boleh lalai dalam memastikan layanan dipenuhi selama masa kontrak sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan atau Service Level Agreement (SLA). Kedua, kerjasama dengan swasta dalam penyediaan layanan, tidak serta merta mengalihkan seluruh tanggung jawab penyediaan layanan kepada swasta; peran pemerintah tetap sangat krusial dalam menjaga kualitasnya.
Perjalanan menuju transportasi umum perkotaan yang luar biasa memerlukan komitmen teguh terhadap inovasi, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan mengambil inspirasi dari praktik-praktik terbaik global dan mengadaptasikannya pada konteks lokal, kota-kota di Indonesia dapat maju menuju mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan kota, kota harus tetap waspada dalam pengembangan sarana publiknya, selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan aspirasi penduduknya yang terus berkembang. Dengan tekad dan pandangan ke depan, kota-kota di Indonesia berusaha menjadi kota yang nyaman dan aman bagi para penduduknya, mengejar harapan kualitas hidup yang lebih baik di tengah kejengahan hidup dengan kita semua berharap, Jawa Barat menjadi daerah yang sukses mewujudkan integrasi moda transportasi berikutnya.
Diterbitkan pada 2 Juli 2024
