Menilik Inovasi Blockchain dalam Pembangunan Smart City Menggunakan Skema KPBU dan Kemungkinan Implementasinya di Indonesia
Penulis: Surya Susiratmaka
Pembimbing: Slamet Rona Ircham
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah menjadi model alternatif yang menjanjikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melalui KPBU, pemerintah dapat bermitra dengan sektor swasta untuk membiayai, membangun, dan mengelola infrastruktur publik yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Seiring perkembangan teknologi, konsep Smart City kini menjadi fokus utama, dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan kualitas hidup warga.
Teknologi blockchain muncul sebagai solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam proyek Smart City. Blockchain, sebagai sebuah ledger terdesentralisasi, menawarkan pencatatan transaksi dan data secara aman dan tidak dapat diubah. Teknologi ini juga memungkinkan tokenisasi aset infrastruktur, di mana aset fisik seperti jalan tol atau pembangkit listrik dapat diubah menjadi token digital yang dapat diperdagangkan. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana blockchain dapat diintegrasikan ke dalam skema KPBU untuk membangun Smart City di Indonesia, dengan mengacu pada studi kasus penerapan blockchain di Busan, Korea Selatan, dan menganalisis kemungkinan penerapannya di Indonesia.
Blockchain dalam Pembangunan Smart City: Studi Kasus Busan, Korea Selatan
Prioritas Inovasi Strategis untuk Busan Eco Delta Smart City. Sumber: Busan Eco Delta Smart City - The Atlas of Urban Tech
Busan, sebagai kota terbesar kedua di Korea Selatan, telah menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu kota pintar terdepan dengan mengembangkan proyek Busan Eco Delta Smart City (EDC). Dimulai pada tahun 2018, proyek ini merupakan salah satu dari dua inisiatif smart city percontohan yang diinisiasi oleh pemerintah Korea Selatan, bekerja sama dengan LH Corporation dan K-Water, dua perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas pengembangan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menciptakan kota yang berfokus pada keberlanjutan, inovasi, dan peningkatan kualitas hidup warganya melalui penerapan teknologi canggih, termasuk blockchain, robotika, dan kecerdasan buatan (AI).
Salah satu inovasi utama yang diperkenalkan adalah integrasi blockchain dalam berbagai aspek pengelolaan kota, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap sistem perkotaan. Blockchain digunakan untuk pengelolaan data transportasi, utilitas, dan layanan publik, di mana data yang tercatat di sistem blockchain dapat diverifikasi dan dilacak secara real-time. Hal ini memastikan keandalan dan keamanan data, menghindarkan dari potensi manipulasi atau perubahan data setelah pencatatan. Dengan karakteristiknya yang tahan perubahan, blockchain mendukung keterbukaan pengelolaan data di Busan sehingga setiap pemangku kepentingan, termasuk warga kota, dapat mengakses informasi ini dengan lebih mudah dan transparan .
Penerapan blockchain juga meluas ke sektor transportasi publik, yang memungkinkan pelacakan real-time pergerakan kendaraan dan kondisi lalu lintas. Informasi yang tersedia secara terbuka ini mempermudah pengambilan keputusan oleh pemerintah dan memberikan transparansi kepada publik, yang dapat melihat secara langsung bagaimana pengelolaan lalu lintas dilakukan. Selain itu, teknologi blockchain diterapkan pada transaksi properti dan pembayaran layanan publik melalui smart contracts, yaitu kontrak digital yang dieksekusi secara otomatis. Smart contracts memastikan bahwa transaksi properti dan pembayaran layanan hanya akan selesai jika semua syarat terpenuhi, mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat proses administrasi.
Sejak diimplementasikan, proyek smart city Busan telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal transparansi dan efisiensi operasional. Manfaatnya termasuk kemampuan untuk memantau dan mengelola kota dengan lebih terbuka, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat bagaimana dana publik digunakan dan bagaimana keputusan diambil untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Pencapaian ini menjadikan Busan sebagai salah satu model smart city yang diakui secara global, masuk dalam peringkat 20 besar kota pintar dunia.
Meskipun begitu, penerapan blockchain dalam pembangunan smart city di Busan juga menghadapi tantangan. Keterbatasan infrastruktur digital yang memadai dan kebutuhan akan konektivitas internet yang andal menjadi kendala yang masih harus diatasi. Dalam jangka panjang, pengembangan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perkotaan yang responsif, berkelanjutan, dan inovatif, yang tidak hanya memperkuat perekonomian lokal tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya.
Potensi Implementasi Blockchain dalam Skema KPBU untuk Smart City di Indonesia
Teknologi blockchain menawarkan peluang besar untuk diterapkan dalam skema KPBU guna mendukung pembangunan Smart City di Indonesia. Blockchain dapat membantu mengatasi tantangan dalam pengelolaan proyek infrastruktur, seperti transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Di Indonesia, di mana proyek KPBU melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta, blockchain dapat memperkuat kepercayaan dan memastikan bahwa penggunaan anggaran serta informasi dikelola dengan aman dan transparan.
Transparansi dalam Pembiayaan dan Pengelolaan Proyek KPBU
Blockchain memungkinkan pencatatan aliran dana secara transparan, memberi akses terbuka bagi semua pihak, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat. Ini membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas. Setiap transaksi dicatat dalam ledger terdistribusi yang tidak dapat diubah, sehingga dapat diaudit secara real-time. Misalnya, dalam proyek pembangunan jalan tol yang menerapkan Government Payment sebagai pengembalian investasi, blockchain mencatat setiap transaksi secara otomatis, meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan memastikan penggunaan dana sesuai rencana.
Peningkatan Efisiensi melalui Smart Contracts
Smart contracts yang berjalan di atas blockchain dapat mengotomatiskan berbagai proses dalam proyek KPBU, seperti pembayaran kontraktor berdasarkan pencapaian milestones proyek. Di Indonesia, di mana proyek sering melibatkan banyak pihak, smart contracts menjadi alat efektif untuk meningkatkan efisiensi. Smart contracts memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu, mengurangi risiko penundaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai contoh, penerapan smart contracts dalam pembayaran Availability Payment akan memberikan kepastian yang lebih bahwa alokasi anggaran akan tersedia dan pembayaran kepada badan usaha akan terjadi.
Tokenisasi Aset Infrastruktur
Blockchain juga membuka peluang investasi melalui mekanisme tokenisasi aset infrastruktur. Aset fisik, seperti jalan tol atau pembangkit listrik, dapat diubah menjadi token digital yang dapat diperdagangkan. Tokenisasi memungkinkan aset-aset ini dibagi ke dalam unit-unit kecil yang dapat diakses oleh investor individu, termasuk masyarakat umum, sehingga memperluas basis investor dan mengurangi ketergantungan pada dana konvensional. Namun, agar tokenisasi berjalan efektif, diperlukan regulasi yang mendukung untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai, mencakup aspek kepemilikan, perlindungan investor, dan transparansi transaksi. Kebijakan pada level de-risking instrument dan environment yang mendukung dari sisi pasar keuangan merupakan dua aspek utama yang perlu dikaji lebih lanjut.
Tantangan dalam Implementasi Blockchain di Indonesia
Meski blockchain menawarkan banyak manfaat, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan infrastruktur digital. Walaupun digitalisasi berkembang pesat, konektivitas internet di beberapa wilayah masih belum stabil dan kapasitas teknologi informasi masih terbatas. Selain itu, regulasi terkait penggunaan blockchain dalam proyek publik masih dalam tahap perkembangan. Tanpa regulasi yang jelas, penerapan blockchain dapat menghadapi hambatan hukum, mengurangi minat investor.
Tantangan lain adalah literasi digital yang bervariasi di kalangan pemangku kepentingan. Banyak yang belum sepenuhnya memahami potensi blockchain dalam meningkatkan efisiensi proyek KPBU. Untuk mendorong adopsi blockchain, diperlukan program edukasi yang intensif, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat.
Rekomendasi
Penguatan infrastruktur digital adalah langkah utama untuk memastikan penerapan blockchain yang sukses dalam skema KPBU di Indonesia. Pemerintah perlu berinvestasi dalam perluasan jaringan internet dan peningkatan kapasitas penyimpanan data, terutama di daerah-daerah tertinggal. Kolaborasi dengan sektor swasta untuk pengembangan infrastruktur digital juga diperlukan. Kemitraan dengan perusahaan teknologi dapat membangun infrastruktur blockchain yang kuat dan andal.
Pemerintah Indonesia juga perlu bekerja sama dengan akademisi, dan pelaku industri untuk menyusun kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan blockchain. Regulasi ini harus mencakup tata kelola data, keamanan siber, dan perlindungan konsumen. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk startup teknologi, adalah kunci untuk mendorong inovasi dan penerapan blockchain. Lebih lanjut, kebijakan dari sisi pasar keuangan juga perlu didorong untuk lebih mengakomodir transaksi-transaksi inovatif yang menyertai KPBU dan penerapan perkembangan teknologi di sisi swasta.
Kesimpulan
Blockchain memiliki potensi besar untuk merevolusi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia melalui skema KPBU dan inisiatif Smart City. Dengan kemampuan blockchain dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, teknologi ini dapat mengatasi tantangan pengelolaan infrastruktur, dari pengelolaan dana hingga otomatisasi administrasi.
Studi kasus Busan menunjukkan bahwa blockchain dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan kota. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan blockchain melalui skema KPBU untuk proyek Smart City. Blockchain memungkinkan aliran dana tercatat secara transparan, smart contracts mengotomatiskan berbagai proses, dan tokenisasi aset memperluas peluang investasi. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital dan belum matangnya regulasi tetap menjadi kendala yang perlu diatasi.
Indonesia berada di persimpangan, apakah kita akan berdiam diri, terpaku pada tantangan yang ada, atau berani melangkah maju dan mempersiapkan masa depan dengan teknologi blockchain sebagai fondasi untuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan?
Referensi:
- International Finance Corporation (IFC)
- Deloitte Insights (2018). The Impact of Blockchain on the Public Sector: Exploring the Potential of Blockchain to Enhance Government Services.
- BlockApps Inc.
- Buterin, V. (2013). Ethereum White Paper: A Next Generation Smart Contract & Decentralized Application Platform.
- Mougayar, W. (2016). The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology. Wiley.
- Ministry of Communication and Information Technology, Indonesia (2020). Digital Infrastructure Development Strategy.
- Kshetri, N. (2017). Blockchain's Roles in Strengthening Cybersecurity and Protecting Privacy. Telecommunications Policy, 41(10), 1027-1038.
- World Economic Forum (2020). Blockchain for Smart Cities: Enhancing Efficiency, Security, and Governance.
- Choi, Y.-S. (2020). Smart city development projects in the Republic of Korea. R-economy, 6(1), 40–49. doi: 10.15826/recon.2020.6.1.004.
- GovInsider. (2023). This Korean smart city is a testing ground for robots, AR, and AI.
- SmartCity.go.kr. (2023). Busan City enters the world’s top 20... Ranked 19th in the world intelligent (smart) city evaluation.
- Samoo Architects & Engineers. (n.d.). Busan Eco Delta Smart City Project.
- Atlas of Urban Technology. (n.d.). Busan Eco Delta Smart City: South Korea’s Smart City Initiative.
Diterbitkan pada 6 November 2024
