Kriteria Proyek

Dukungan Kelayakan dapat diberikan kepada Proyek KPBU prioritas dengan kriteria sebagai berikut:

• Sudah memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi kelayakan finansial.
• Menerapkan prinsip pengguna membayar (user pay principle).
• Memiliki total biaya investasi tidak kurang dari Rp 100 miliar.
• Proyek dilaksanakan oleh Badan Usaha yang diperoleh melalui proses lelang yang terbuka dan kompetitif.
• Memiliki skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha kepada PJPK pada akhir periode kerja sama.
• Sudah menyusun prastudi kelayakan yang komprehensif:
• Mencantumkan pembagian risiko yang optimal.
• Menyimpulkan bahwa proyek layak secara teknis, hukum, lingkungan, dan sosial;
• Menunjukkan bahwa Proyek Kerja Sama menjadi layak secara finansial dengan diberikan Dukungan Kelayakan;
• Para pihak terkait proyek KPBU yang bersangkutan telah memberikan komitmen dukungannya.

Manfaat

Dukungan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

• Menurunkan biaya proyek yang harus ditanggung pihak swasta.
• Meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU sehingga menimbulkan minat dan partisipasi pihak swasta.
• Meningkatkan kepastian pengadaan badan usaha pada proyek KPBU sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan.
• Mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

Proses Dukungan Kelayakan

Proses Pencairan

Dukungan Kelayakan dicairkan kepada BUPPKS/Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU secara angsuran. Terdapat dua alternatif pencairan yang dapat dilakukan:

• Selama masa konstruksi Sesuai dengan tahapan penyelesaian konstruksi Proyek Kerja Sama yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

• Setelah tercapainya tanggal operasi komersial proyek yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

Dasar Hukum

Fasilitas dukungan kelayakan berlandaskan pada:

• Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
• Peraturan Menteri Keuangan 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
• Peraturan Menteri Keuangan 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 143/PMK.011/2013.
• Keputusan Menteri Keuangan 340/KMK.011/2013 tentang Pembentukan Komite Dukungan Kelayakan dalam rangka Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.08/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan 340/KMK.011/2013.