Kriteria Proyek

Penjaminan Infrastruktur dapat diberikan kepada Proyek KPBU yang memiliki kriteria sebagai berikut:

• Memenuhi ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
• Layak secara teknis, ekonomi, keuangan dan lingkungan, serta tidak berdampak negatif secara sosial.
• Melakukan Feasibility Study dengan menggunakan jasa konsultan yang Independen dan Profesional.
• Harus memiliki ketentuan arbitrase yang mengikat dalam perjanjian kerjasama proyek.

Manfaat

Penjaminan infrastruktur memiliki beberapa tujuan yaitu:

• Mendukung kesuksesan perolehan pembiayaan serta potensi perbaikan tenor, bunga, atau syarat pembiayaan.
• Menjamin kinerja PJPK selaku mitra badan usaha dalam perjanjian KPBU.
• Meningkatkan keyakinan serta memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dan perbankan.

Proses Pengajuan Penjaminan

Pengajuan dukungan penjaminan disampaikan kepada PT. PII http://www.iigf.co.id/id/contact-us

Dasar Hukum

Pemberian Penjaminan Infrastruktur berlandaskan pada:

• Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010