Launching ESG Framework dan Manual Kementerian Keuangan

---

Kebijakan Implementasi ESG yang Pertama Kali Ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam Pembiayaan Infrastruktur

 

Kesenjangan pembiayaan infrastruktur semakin memburuk sejak awal pandemi yang disebabkan banyaknya proyek infrastruktur yang tertunda atau bahkan dibatalkan. Disamping itu, ancaman lanjutan yang tak terelakkan akibat krisis perubahan iklim telah mendorong minat investasi infrastruktur menjadi lebih “hijau” dan berkelanjutan.

Kementerian Keuangan berinisiatif untuk mengintegrasikan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) atau kerap disebut Environmental, Social and Governance (ESG) ke dalam dukungan dan fasilitas pemerintah untuk proyek infrastruktur. Inisiatif tersebut memastikan bahwa pembangunan infrastruktur akan berdampak pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) sembari mengatasi potensi risiko lingkungan dan sosial. Di sisi lain, inisiatif tersebut merupakan peluang untuk memanfaatkan ketersediaan pembiayaan yang bersifat lebih ‘hijau’ dan berkelanjutan.

Sebagai tindakan nyata dalam mengadopsi aspek ESG pada dukungan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur, pada tahun 2022, Kementerian Keuangan dengan didukung oleh United Nations Development Program (UNDP) dan Bank Dunia mengembangkan kerangka dan pedoman ESG. Sebagai hasil atas inisiatif tersebut, pada 12 November 2022 bertempat di Bali, Menteri Keuangan telah meluncurkan kerangka kerja dan manual Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG Framework dan Manual) untuk dukungan dan fasilitas pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur. Inisiatif ini menjadi kebijakan implementasi ESG yang pertama kali ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam pembiayaan infrastruktur. Dalam acara tersebut Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kebijakan ESG ini akan memberikan panduan yang jelas untuk seluruh pemangku kepentingan proyek infrastruktur, terutama mengenai peran dan tindakan yang perlu diambil untuk memastikan proyek infrastruktur tersebut memenuhi aspek ESG. Acara peluncuran ini juga turut dihadiri oleh UNDP, Pemerintah Kanada, Kementerian PUPR, BUMN di bawah Kementerian Keuangan, lembaga multinasional, dan juga sektor swasta.

(Foto: Dokumen Kemenkeu-Biro KLI) ESG Framework and Manual Launching, Bali 12 November 2022

Apa sebenarnya ESG Framework dan ESG Manual?

ESG Framework dan Manual bertujuan memberikan panduan yang jelas bagi semua pemangku kepentingan tentang “siapa” melakukan “apa”, khususnya dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sehingga dapat dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai pemilik proyek, investor dan pemberi pinjaman sebagai pihak swasta, BUMN di bawah Kementerian Keuangan (SMV) dalam melaksanakan penugasan pemberian dukungan pemerintah, serta internal Kementerian Keuangan sebagai pengatur kebijakan.

ESG Framework

ESG Framework merupakan prinsip-prinsip/standar yang digunakan dalam pengelolaan bisnis/proses bisnis yang mengikuti kriteria tertentu dan yang membawa dampak positif bagi lingkungan, sosial dan tata kelola. Dalam konteks ini, ESG Framework akan diterapkan dalam proses pemberian dukungan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya proyek KPBU. Framework ini mencakup 10 standar ESG yang menekankan Dimensi Lingkungan, Dimensi Sosial dan Dimensi Tata Kelola.

Standar ESG Framework

sumber : Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) pada Dukungan dan Fasilitas Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur

Implementasi ESG Framework dalam dukungan pemerintah untuk penyediaan infrastruktur oleh Kementerian Keuangan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025 dengan piloting pada infrastruktur sektor perumahan dan sumber daya air yang dimulai pada tahun 2022. Atas implementasi awal ini akan dilakukan reviu sehingga dapat menjadi ruang perbaikan maupun peluang implementasi dalam produk dukungan pembiayaan infrastruktur yang lebih luas.

Berikut ini adalah roadmap penerapan ESG Framework dalam proyek penyediaan infrastruktur di Indonesia:

Roadmap Penerapan ESG Framework

sumber : Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) pada Dukungan dan Fasilitas Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur

ESG Manual

ESG Manual pada prinsipnya merupakan penjelasan detail dari ESG Framework yang berisikan petunjuk teknis implementasi ESG dalam tahapan proyek infrastruktur. ESG Manual menyajikan panduan mengenai peranan para pemangku kepentingan (stakeholders) khususnya dalam skema KPBU. Manual juga menyediakan sejumlah alat kerja atau tools yang dapat digunakan oleh para stakeholders dalam proses bisnis proyek terkait, termasuk detail risiko lingkungan dan sosial yang terdapat pada proyek infrastruktur di sektor-sektor prioritas dukungan pemerintah.

Berikut ini merupakan ESG Tools dalam ESG Manual:

ESG Tools

Manfaat Implementasi ESG

1. Mendorong stakeholders untuk mematuhi peraturan dan standar lingkungan yang ada saat ini karena hal tersebut ditetapkan sebagai persyaratan dalam pengimplementasian ESG. Pemilik proyek juga diharapkan dapat secara proaktif menilai risiko ESG dan berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada. Inisiatif tersebut akan mengurangi kekhawatiran investor tentang bagaimana proyek dapat memenuhi standar ESG internasional.
2. Memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan infrastruktur yang lebih baik dan bernilai lebih tinggi. Dengan aspek lingkungan yang dikelola dengan baik, pekerja dan masyarakat lokal diperlakukan secara adil serta keputusan akan dibuat secara transparan, Dari sisi Pemerintah, akan lebih mudah untuk  mengupayakan proyek infrastruktur yang lebih memiliki Value for Money.  .
3. Meningkatkan akses pemerintah menuju pembiayaan yang menguntungkan. Telah banyak lembaga pembiayaan yang menggunakan kriteria ESG untuk menilai investasi serta  mendapatkan yield yang lebih rendah berdasarkan dampak berkelanjutan. Dengan pengelolaan risiko ESG akan mendorong tercapainya hasil sosio-ekonomi yang positif serta dapat menjamin akses yang lebih baik untuk memperoleh  volume yang lebih besar dengan pembiayaan yang  lebih rendah.
4. Mendorong tercapainya stakeholder engagement serta keterbukaan informasi yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek-aspek ESG dari proyek yang harus dipenuhi. Kemudian dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana manfaat proyek, dapat meningkatkan penerimaan publik, serta mengurangi penolakan terhadap perubahan.

Dapat disimpulkan bahwa dengan implementasi ESG, akan memudahkan pemerintah untuk  mengakses pembiayaan dan pendanaan alternatif melalui komunikasi yang jelas kepada calon investor bahwa proyek tersebut merupakan peluang bisnis yang sustainable, resilient serta memenuhi standar ESG. Kemudian dapat meminimalkan kemungkinan proyek tertunda pada saat pelaksanaannya karena risiko ESG telah diidentifikasi dan dimitigasi sejak dini saat perencanaan dan penyiapan.

ESG Framework dan ESG Manual dapat diakses melalui tautan sebagai berikut:

 

Referensi :

1. Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) pada Dukungan dan Fasilitas Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur
2. Manual Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola

Kembali