The ESG Journey : Kemenkeu Gelar Pelatihan Strategis bagi Pemangku Kepentingan

---

Penulis: Marina Ayuningtyas
Pembimbing: Aulia Ihsanin

Jakarta, 26 September 2024 – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), Kementerian Keuangan, menyelenggarakan pelatihan intensif terkait kerangka Environment, Social, and Governance (ESG) dan alat ESG Materiality Assessment (MAT) pada tanggal 25-26 September 2024. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas internal serta berbagai pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan prinsip ESG pada pembiayaan infrastruktur. Program pelatihan diadakan dalam tiga batch, melibatkan berbagai unit kerja Kementerian Keuangan serta mitra pembangunan.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan dalam merespons kebutuhan perubahan global, terutama terkait keberlanjutan. Pada tahun 2022, Menteri Keuangan meluncurkan kebijakan ESG yang bertujuan untuk mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030 dan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat. Kebijakan ESG tersebut menyediakan panduan yang komprehensif tentang implementasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proyek infrastruktur.

Baca juga: Launching ESG Framework dan Manual Kementerian Keuangan

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Bapak Brahmantio Isdijoso, yang membuka acara pelatihan ini, menekankan bahwa penerapan kebijakan ESG dalam pembiayaan infrastruktur adalah proses yang membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga (K/L) serta lintas generasi. Dalam sambutannya, beliau mengingatkan bahwa dampak nyata dari kebijakan ini baru akan terlihat dalam jangka panjang.

"Kebijakan ESG ini merupakan sebuah perjalanan panjang. Bahkan dalam 10 tahun ke depan, kita mungkin belum melihat dampak signifikan dari penerapannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, baik antar K/L maupun antar generasi, untuk bekerja sama secara berkelanjutan dalam mengawal implementasi kebijakan ini," ujar Bapak Brahmantio.

Beliau menambahkan bahwa dukungan dari semua pihak diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip ESG berjalan efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pembangunan infrastruktur nasional. Menurutnya, meski hasil dari penerapan ESG mungkin tidak segera terlihat, upaya ini tetap penting untuk memastikan infrastruktur Indonesia dapat memenuhi standar keberlanjutan global dan menarik investasi yang mendukung proyek hijau dan inklusif.

Pelatihan ini juga menyoroti pentingnya alat ESG Materiality Assessment sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko ESG dalam proyek-proyek infrastruktur. Dengan adanya alat ini, risiko yang dihadapi dalam setiap proyek dapat diubah menjadi peluang jangka panjang, baik dalam hal dampak positif bagi lingkungan maupun efisiensi proyek.

Selain itu, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur juga terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap manual ESG yang telah diluncurkan. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemilik proyek, mitra pembangunan, dan lembaga pembiayaan. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah peningkatan kemudahan penggunaan manual tersebut di lapangan.

Pelatihan ini dihadiri leh peserta dari berbagai unit kerja Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Inspektorat Jenderal. Peserta memberikan testimoni positif terhadap metode pelatihan yang interaktif dan aplikatif, yang melibatkan mereka dalam studi kasus nyata terkait implementasi ESG.

Dalam pelatihan ini, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur juga bekerja sama dengan mitra internasional seperti KIAT dan ARUP, yang berperan dalam menyusun alat dan manual ESG serta memberikan pelatihan teknis kepada peserta. Toby Brennan dari KIAT dan Safia Moore dari ARUP berperan sebagai pelatih utama dalam sesi ini, menyampaikan panduan mendalam tentang teknis implementasi ESG dalam proyek infrastruktur.

Dengan pelatihan ini, Kementerian Keuangan berharap seluruh unit kerja terkait dapat menjadi navigator handal dalam menerapkan kebijakan ESG di sektor infrastruktur di masa mendatang. Hal ini menjadi bagian dari langkah jangka panjang Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur berkomitmen untuk terus menyempurnakan kebijakan ESG dan mendorong implementasi yang lebih luas, dimulai dari proyek KPBU hingga ke sektor lainnya, seiring dengan roadmap pengembangan ESG yang berkelanjutan.

Diterbitkan pada 14 Oktober 2024 

Kembali